SDM Aparatur

Monev RB Penataan Sistem Manajemen SDM TW IV 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan IV Tahun 2018
Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)	Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW IV Tahun 2018	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
	SDM Aparatur	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Review penempatan pegawai, tdd: a. Melakukan perhitungan kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja b. Melakukan review penempatan pegawai dalam jabatan sesuai struktur organisasi c. Menyusun SK Kepala Badan tentang penempatan pegawai dlam jabatan	Melakukan redistribusi pegawai sesuai SOTK baru, berdasarkan hasil perhitungan ABK Desember 2017, data dukung: 1. Surat Sestama Nomor KP.10.07.2. 242.03.18.2594 tanggal 14 Maret 2018 ttg Tindak Lanjut Usulan Redistribusi Pegawai 2. Surat Sestama No. KP.10.07.2. 242.03.18.2881 tanggal 29 Maret 2018 ttg Hasil Redistribusi Pegawai 3. Telah diterbitkan SK Kepala Badan Nomor HK.04.1.24.03. 18.1311 Tahun 2018 ttg Penempatan PNS di lingkungan Badan POM. 4. Surat Sestama No. KP.10.07.1.242.06.18 tanggal 22 Juni 2018 perihal Usulan Restrukturisasi UPT BPOM dan Redistribusi Pegawai UPT BPOM 5. SK Kepala Badan POM Nomor HK.02.04.1.242.08.18.4251 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018
			Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya		Menyusun dan menetapkan perhitungan formasi jabatan	1. Mengusulkan kebutuhan pegawai ke KemenPANRB sebanyak 1.440 formasi (31 Januari 2018) 2. Mengusulkan kebutuhan pegawai ke KemenPANRB melalui surat No. B-KP.01.02.1.242.01. 18.3033 tgl 25 Mei 2018 sebanyak 1.440 formasi
			Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajemen SDm aparatur	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	Menyusun tim pelaksana dan pedoman penerimaan CASN	Melaksanakan rekrutmen CPNS, dengan uraian sbb: 1. Melaksanakan seleksi administrasi 2. Melaksanakan seleksi kemampuan dasar 3. Melaksanakan seleksi kemampuan bidang 4. Menyusun pedoman 5. Menyiapkan pengumuman dan mengumumkan melalui www.pom.go.id Data dukung: 1. Surat No. KP.01.02.1.242.09.18.4458 tanggal 4 September 2018 tanggal Usulan Pengelompokan Formasi, Penetapan Kebutuhan Formasi Khusus dan Penetapan Kriteria Seleksi CPNS TA 2018 di lingkungan Badan POM 2. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 85 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai ASN di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2018 3. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.242.09.18.4463 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM TA 2018 4. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.24.09.18.4564 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum di Lingkungan Badan POM TA 2018 5. Pengumuman Nomor KP.02.01.2.242.09.18.4669 tentang Penerimaan CPNS Badan POM Tahun Anggaran 2018. 6. Pengumuman Nomor B-KP.02.01.2.242.10.18.5027 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2018 7. Pengumumuman Nomor KP.01.02.2.242.12.18.5464 tentang HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL; 8. Pengumuman Nomor B-KP.02.01.2.242.01.19.0077 TENTANG PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2018	Pelaksanaan seleksi administrasi menggunakan aplikasi (online) hanya bisa dikerjakan 1 lapis, sehingga terjadi kesalahan dalam seleksi yang mengakibatkan adanya pelamat yang diTMSkan.	Telah dilakukan perbaikan nama pelamar lulus seleksi administrasi, dengan penambahan peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 105 orang, data dukung: 1. PENGUMUMAN Nomor: B-KP.02.01.2.242.10.18.5093 TENTANG REVISI PENGUMUMAN NOMOR B-KP.02.01.2.242.10.18.5017 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CPNS BADAN POM TAHUN 2018
			Meningkatnya profesionalisme aparatur		Melakukan updating aplikasi CAT ujian TKB
					Pelaksanaan rekruitmen CASN secara terbuka, transparan dan bebas KKN
					Melakukan evaluasi pelaksanaan rekruitmen
					Melakukan orientasi CASN dan evaluasi kinerja
				Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka	Pemeliharaan sistem asesmen secara elektronik	1. Pengumpulan bahan dan benchmark Sistem Pendaftaran Seleksi Terbuka secara online 2. Pembuatan konsep fitur e-selter. Pembahasan aplikasi dengan Pusdatin 3. Telah dilakukan upload tahapan proses seleksi terbuka di aplikasi SIJAPTI, meliputi Rencana Kerja Seleksi pengumuman, dokumen pendukung alasan dilakukan seleksi terbuka, daftar panitia seleksi, hasil seleksi, dll
					Menyusun kriteria jabatan secara adil dan transparan	Belum terlaksana
					Melakukan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama	Telah dilaksanakan proses seleksi terbuka TW I-IV: '1. Seleksi Terbuka Deputi II 2. Seleksi Terbuka Direktur Pengamanan 3. Seleksi Terbuka Direktur Penyidikan 4. Seleksi Terbuka Direktur Intelijen 5. Seleksi Terbuka Dir. Pangan Olahan 6. Seleksi Terbuka Ka. Biro Umum dan SDM 7. Seleksi Terbuka Kepala PPSDM 8. Seleksi Terbuka Kepala PRKOM 9. Pengumuman Seleksi Terbuka Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Humas DSP, Ka. BBPOM Jayapura, Dir. Registrasi Obat, Dir. Registrasi OT, SK dan Kosmetik. 10. Seleksi terbuka JPT Madya, jabatan Deputi 1 11. Seleksi terbuka JPT Madya, jabatan Deputi 3 12. Seleksi terbuka JPT Pratama, jabatan Dir Registrasi OT, SK dan Kosmetik; Dir Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha; Kepala BBPOM Jayapura; Kepala BBPOM Surabaya 13. Seleksi terbuka JPT Pratama: Kepala BBPOM Semarang, Kepala P3OMN 14. Seleksi terbuka JPT Pratama: Kepala BBPOM di Serang, Kepala BBPOM Palangka Raya 15. Seleksi terbuka JPT Madya, jabatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Jumlah pelamar tidak memenuhi kuota	1. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka JPT Pratama jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Humas DSP, Ka. BBPOM Jayapura, Dir. Registrasi Obat, Dir. Registrasi OT, SK dan Kosmetik, sesuai Nomor KP.04.011.2.242.03.18.2720 tanggal 21 Maret 2018' 2. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka jabatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai Nomor KP.04.011.2.242.06.18.3917 tanggal 25 Juni 2018 3. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka jabatan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA sesuai Nomor KP.04.011.2.242.06.18.3916 tanggal 25 Juni 2018 4. Pembatalan seleksi terbuka jabatan Deputi 1 dan 3 sesuai Nomor KP.04.011.2.242.07.18.4097 tanggal 16 Juli 2018 5. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka jabatan Dir Registrasi OT, SK dan Kosmetik; Dir Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha; Kepala BBPOM Jayapura; Kepala BBPOM Surabaya sesuai Nomor KP.04.011.2.242.06.18.3910 tgl 25 Juni 20 18 6. Pembatalan seleksi terbuka jabatanDir PMPU sesuai Nomor KP.04.011.2.242.07.18.4080 tanggal 13 Juli 2018 7. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka jabatan Kepala P3OMN sesuai Nomor KP.04.011.2.242.08.18.4275 tgl 3 Agustus 20 18 8. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka jabatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai Nomor KP.04.011.2.242.09.18.4633 tanggal 13 September 2018 9. Pembatalan seleksi terbuka jabatan Deputi 3 sesuai Nomor KP.04.011.2.242.09.18.4836 tanggal 28 September 2018
					Melakukan seleksi terbuka internal untuk Jabatan Administrator	1. Mengkaji Perka No 6 Tahun 2015 tentang perubahan Per Ka BPOM No. 5 tahun 2014 terkait Pedoman Tata Cara pengisian JPT Madya dan Pertama di lingkungan BPOM 2. Koordinasi dengan KASN terkait hal-hal yang perlu direview dalam Perka No 6 Tahun 2015 3.Pengisian jabatan administrator dilaksanakan melalui mekanisme Baperjakat
					Melakukan review pelaksanaan seleksi terbuka jabatan di Badan POM	1. Mengkaji Perka No 6 Tahun 2015 tentang perubahan Per Ka BPOM No. 5 tahun 2014 terkait Pedoman Tata Cara pengisian JPT Madya dan Pertama di lingkungan BPOM 2. Koordinasi dengan KASN terkait hal-hal yang perlu direview dalam Perka No 6 Tahun 2015 3.Rencana maupun pelaksanaan seleksi terbuka selalu dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
				Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	A. Melakukan review Analisis jabatan agar sesuai kebutuhan	Draft Informasi Jabatan sesuai PerBPOM No. 12 Tahun 2018 untuk jabatan: 1. Struktural BBPOM 2. Struktural BPOM 3. Kepala Loka POM 4. Analis Anggaran 5. Penata laksana barang
					B. Melakukan evaluasi jabatan agar sesuai dengan kebutuhan	1. Masih menungggu respon terhadap surat yang diajukan BPOM ke Kementerian PAN&RB No. Kp.03.01.243.12.17.6303 tanggal 29 Desember 2017 perihal Usulan Hasil Evaluasi Jabatan dan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan 2. Surat Menpan No. B/118/M.SM.04.00/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan POM 3. Draft SK Kepala Badan tentang Kelas Jabatan 4. Draft Usulan Hasil Evaluasi Jabatan sebagai tindak lanjut Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2018 ttg Unit Pelaksana Teknis Badan POM 5.Telah diusulkan penetapan kelas jabatan berdasarkan SOTK baru Unit Pelaksana Teknis, data dukungSurat No. KP.03.01.242.08.18.4067 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Usulan Hasil Evaluasi Jabatan Unit Pelaksana Teknis Badan POM. 6.Telah diterima Surat Persetujuan Menpan Nomor
				Penetapan Kinerja Individu.	Melakukan Review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2017.	a) Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pegawai Badan POM tahun 2017 oleh Staf di lingkungan Biro Umum dan SDM b) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.242.03.18.2376 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Pengumpulan Prestasi Kerja PNS Balai Besar / Balai POM Tahun 2017. Dalam surat Edaran tersebut setiap unit kerja wajib menyusun SKP tahun 2017 dan melakukan penilaian secara online melalui triwulanan c. Laporan (dalam bentuk excel) nilai SKP masing-masing pegawai baik nilai tahunan maupun nilai triwulanan d. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.243.07.18.4172 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Badan POM Pusat Tahum 2018 setiap 3 bulan (Triwulan) e. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.243.07.18.4173 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNSBalai Besar ?Balai POM Tahum 2018 setiap 3 bulan (Triwulan) f. Melakukan pendampingan ke Unit kerja terkait penyusunan dan penilaian SKP triwulan	1. Adanya migrasi data dari SOTK lama ke baru, sehingga data pegawai masih ada beberrpa yang sesuai	1. Koordinasi dengan Pusdatin untuk penyempurnaan sistem 2.Meminta Unit Kerja untuk mengupdate dan croscek masing-masing data pegawainya
					Review peraturan Kepala Badan POM tentang pedoman penilaian prestasi kerja pegawai Badan POM.	belum ada perubahan terhadapdasar hukum terkait Penilaian Prestasi kerja( PP 46 Tahun 2011 dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013), sehingga tidak dilakukan review terhadap Perka Badan POM Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan Badan POM,	untuk melakukan review kita menunggu perubaha dari aturan Suprasistem (BKN dan Menpan)
					Melakukan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.	a) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.242.03.18.2376 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Pengumpulan Prestasi Kerja PNS Balai Besar / Balai POM Tahun 2017. Dalam surat Edaran tersebut setiap unit kerja wajib menyusun SKP tahun 2017 dan melakukan penilaian secara online melalui triwulanan b) tools penilaian perilaku pegawai secara 360 derajat sudah digunakan dalam proses pemilihan pegawai teladan tahun 2018 c) Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pegawai Badan POM tahun 2017 oleh Staf di lingkungan Biro Umum dan SDM d) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.243.07.18.4172 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Badan POM Pusat Tahum 2018 setiap 3 bulan (Triwulan) e) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.243.07.18.4173 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNSBalai Besar ?Balai POM Tahum 2018 setiap 3 bulan (Triwulan)
					Pemeliharaan aplikasi management cockpit.	Dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja guna melakukan integrasi aplikasi yang ada pada unit kerja (telah terintegrasi dengan Badan POM Command Center), dalam rangka membangun management cockpit. Saat ini di sistem SIASN sudah terdiri dari berbagai macam aplikasi terkait SDM seperti e-SKp, e-Cuti, e-LHKASN, Manajemen kinerja, SISFO dll
				Penegakan aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai.	1. Penyusunan draft revisi Perka Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberian tunjangan kinerja PNS di lingkungan Badan POM 2. Penyusunan draft revisi SK Kepala Badan POM tentang pemberian pennghargaan 3. Sudah disusun SOP Makro terkait disiplin pegawai dan pemberian penghargaan	1. Penyusunan draft revisi Perka Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberian tunjangan kinerja PNS di lingkungan Badan POM 2. Penyusunan draft revisi SK Kepala Badan POM tentang pemberian penghargaan 3. Proses nett revisi Perka Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 dan SK Kepala Badan POM tentang Pemberian tunjangan kinerja PNS di lingkungan Badan POM 4. Sudah Nett, SK Ka.Badan POM No. HK.04.01.22.07.18.3781 taun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Berprestasi, Pegawai Berprestasi, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM 5. Nett Perka Badan POM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja BPOM 6. Nett Perka BPOM Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja BPOM 7. Nett Perka Badan POM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan POM
					Melakukan penegakkan disiplin pegawai.	1) Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin oleh Tim Komite Disiplin Badan POM, pada tanggal 12 April 2018 2) Telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat kepada beberapa pegawai yang telah melaklukan pelanggaran disiplin (4 orang pegawai) 3) Telah dilakukan audit manajemen kepegawaian di BBPOM di Palembang (1 s.d. 4 Mei 2018) dan Balai POM di Serang (10 s.d. 12 April 2018) untuk melihat kesesuaian pelaksanaan manajemen kepegawaian 4)Telah diterbitkan SE Nomor HK.06.2.2434.03.18.2879 tanggal 29 MAret 2018 tentangKehadiran dalam rangka upacara bendera, hari besar nasional, dan apel pagi di Badan POM 5). Telah dilakukan Pemeriksaan sebagai TL hasil Komdis untuk BBPOM di Jakarta dan BPOM di Jambi 6). Telah dilakukan TL terhadap hasil Komdis BBPOM di Pekanbaru (pensiun dini) dan BBPOM di Manado (Penjatuhan SK Hukdis Tingkat Berat) 7). Telah dilakukan Audit Manajemen Kepegawaian pada BBPOM di Pekanbaru dan BPOM di Ambon 8). Telah diterbitkan SE Nomor KP.09.03.2.243.04.18.3303 tanggal 24 April 2018 tentang Laporan Pengendalian Hukuman Disipliin Pegawai di Liongkungan Badan POM 9). Telah diterbitkan SE Nomor KP.09.03.2.243.06.18.3845 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penegakan disiplin dalam pelaksanaan cuti bersama PNS dan Penyelenggaaraan pelayanan publik pada hari libur nasional tahun 2018 di lingkungan Badan POM 10). Telah disusun laporan hasil Audit MAnajemen Kepegawaian pada BBPOM di PAlembang dan Balai POM di Serang 11). Telah diterbitkan SE Nomor HK.04.02.24.05.18.2926 tanggal15 Mei 2018 tentang Cuti tahunan setelah cuti bersama di lingkungan Badan POM 12). Telah dilakukan Pemeriksaan sebagai TL hasil Komdis untuk BBPOM di Jakarta dan BPOM di Jambi 13). Telah dilakukan TL terhadap hasil Komdis BBPOM di Pekanbaru (pensiun dini) dan BBPOM di Manado (Penjatuhan SK Hukdis Tingkat Berat) 14). Telah dilakukan Audit Manajemen Kepegawaian pada BBPOM di Pekanbaru dan BPOM di Ambon 15). Telah diterbitkan SE Nomor KP.09.03.2.243.04.18.3303 tanggal 24 April 2018 tentang Laporan Pengendalian Hukuman Disipliin Pegawai di Liongkungan Badan POM 16). Telah diterbitkan SE Nomor KP.09.03.2.243.06.18.3845 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penegakan disiplin dalam pelaksanaan cuti bersama PNS dan Penyelenggaaraan pelayanan publik pada hari libur nasional tahun 2018 di lingkungan Badan POM 17). Telah disusun laporan hasil Audit MAnajemen Kepegawaian pada BBPOM di PAlembang dan Balai POM di Serang 18). Telah diterbitkan SE Nomor HK.04.02.24.05.18.2926 tanggal15 Mei 2018 tentang Cuti tahunan setelah cuti bersama di lingkungan Badan POM 19). Telah dilakuan Evaluasi terhadap akumulasi	1. Terkait Audit Manajemen Kepegawaian, TL CAPA dari Unit kerja melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga pembuatan laporan terhambat	1. Memberikan peringatan/teguran dari Sestama
					Melakukan evaluasi penegakan disiplin dan kode etik PNS	1. Telah dilakukan evaluasi Apel pagi tanggal 17 April 2018 melalui Nota dinas Kepala Biro Umum dan SDM kepada Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan POM 2. Telah dilakukan evaluasi kehadiran upacara memperingati hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 2018 dan hari kebangkitan nasional tanggal 21 Mei 2018 3. Telah dilakukan Evaluasi Pengendalian disiplin dan akumulasi pelanggaran disiplin TW 1 (Januari s.d. April) melalui nota dinas Kepala Biro Umum kepada Para Eselon I 4. Telah dilakukan rapat Komite Disiplin Pegawai BPOM yang terdiri dari perwakilan Inspektorat, Biro Hukor dan Biro Umum & SDM pada tanggal 12 April dan 27 Juli 2018 5. Nota Dinas Kepala Biro Umum dan SDM Nomor R-KP.09.03.243.07.18.6509 tanggal 14 Januari 2018 tentang Evaluasi Perhitungan Akumulasi Pelamnggaran Jam dan Hari Kerja Tw II (Jabuari s.d. Juni 2018 dalam rangka Pengendalian Disiplin Pegawai 6. Laporan Evaluasi Kehadiran Pegawai (bagi unit yang pegawainya ada yang pelanggaran terhadap ketentuan masuk dan hari kerja nya lebih dari 5 kerja) diantaranya: a. Dit, PMPU b. Dit. Was. Distribusi PNOPP c. Dit Was. KMEI d. Dit. Standard ONPP dan Zat Adiktif e. Dit. Reg Obat f. PROM g. Balai POM di Kendari h. Balai Besar POm Manado i. Balai Besar POM di JAkarta j. BAlai Besar POM di Denpasar k. Balai Besar POM di PAlangkaraya l. Balai Besar POM di Pekanbaru m. Balai POM di Sofifi 7. Nota Dinas Nomor R-KP.09.03.243.10.18.10807 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Evaluasi Perhitungan Akumulasi Pelamnggaran Jam dan Hari Kerja Tw III (Januari s.d.September 2018 dalam rangka Pengendalian Disiplin Pegawai	1. Unit sudah melakukan perhitungan akumulasi pelanggaran jam kerja, namun belum diikuti oleh proses penjatuhan hukuman disiplin bagi yang sudah melanggar 2. Awwarnes unit untuk melaksanakakan TL surat Edaran masih rendah, harus diingatkan terlebih dahulu	1. Memberikan reminder kepada Unit melalui WA grup 2. Menerbitkan surat kepada Unit kerja agar melakukan TL terhadap pegawai yang akumulasinya sudah diatas 5 hari kerja 3. Akan melakukan pendampingan terhadap Unit Kerja yang terdapat akumulasi pelanggaran jam kerja diatas 5 hari kerja
					Melakukan review pelaksanaan penegakan disiplin	1. Menyiapkan tools pelaksanaan review penegakan disiplin di lingkungan unit kerja 2. Melakukan persiapan pelaksanaan coaching clinic kepegawaian 3. Undangan Pendampingan Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagai Tindak Lanjut Laporan Evaluasi Kehadiran Pegawai TW II 4. Undangan Evaluasi Proses Pendampingan Penjatuhan Hukuman Disiplin Nomor KP.09.03.243.09.18.9283 tanggal 19 September 2018 5. Undangan Pendampingan Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagai Tindak Lanjut Laporan Evaluasi Kehadiran Pegawai TW II 6. Undangan Evaluasi Proses Pendampingan Penjatuhan Hukuman Disiplin Nomor KP.09.03.243.09.18.9283 tanggal 19 September 2018 7. Undangan Pendampiongan Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagai Tindak Lanjut Laporan Evaluasi Kehadiran Pegawai TW III Nomor KP.11.02.243.10.18.10791 tanggal 31 Oktober 2018
					Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.	1). Telah dilakukan beberapa kali pembinaan pegawai di beberapa Balaiterkait cuti pegawai sesuai Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 dan Penerapan e-SKP 2). Telah dilakukan pendampingan pembinaan bersama Eselon I pada: 1. Balai Besar POM di Bandar Lampung 2. Balai Besar POM di Pekanbaru 3. Balai POM di Kupang 4. Balai POM di Sofifi 3). Sudah dilakukan kegiatan Coaching Clinic Kepegawaian yang dilakukan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2018 (ada laporan) materi yang diberikan diantaranya: a. Perka cuti Nomor 24 Tahun 2017 dan E-cuti b. Penyusunan SKP melalui aplikasi e-SKP c. Penegakan Hukuman Disiplin d. Sosialisasi Perka Badan POM Nomor 15 TAhun 2018 tentang Pemberian tunjangan KInerjja e. Izin perkawinan dan perceraian 4). Semua bahan sudah dimasukan ke siasn.pom.go.id agar semua pegawai dapat terinfo. 5). Sudah dilakukan kegiatan Konsultasi Nasional dalam rangka peningkatan kinerja pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2018 (ada laporan), dengan materi sebagai berikut: 1. Netralitas ASN sebagai pemersatu bangsa 2. Kesiapan SDM Badan POM untuk menghadapi REv Industri 4.0 3. Implementasi Sistem Mwerit 4. Roadmap SDM Badan POM 5. Ujicoba aplikasi SISFO 6. Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS
					Melakukan Audit Manajemen Kepegawaian	1. Pada Triwulan I sudah dilakukan audit manajemen Kepegawaian di BPOM Serang dan BBPOM di Palembang 2 Penyusunan Laporan Hasil Audit Manajemen Kepegawaian pada BBPOPM di Palembang dan BPOM di Serang 3. Pelaksanaan Audit Manajemen Kepegawaian pada Balai Besar POM di Pekan baru dan Balai POM di Ambon 5 Sudah dilakukan Audit Manajemen kepegawaian di beberapa Balai Besar/Balai POM diantaranya: 1. Bandung 2. Banda Aceh 3. Denpasar 4. Palangkaraya 5. Samarinda 6. Kupang 6. Menyusun TL Laporan Audit (berupa laporahn hasil audit atas CAPA yang diberikan Balai Besar/Balai POM)	1. Terkait Audit Manajemen Kepegawaian, TL CAPA dari Unit kerja melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga pembuatan laporan terhambat	Membuat surat teguran Kepada Kepala Unit kerja yang terlambat melakukan CAPA sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Exit Meeting Audit
					Pemberian reward kepada PNS.	1) Penyusunan draft revisi SK Kepala Badan POM tentang pemberian pennghargaan (pembahasan dengan Hukor) 2) Pemberian Satya Lencana kepada pegawai yang sudah memasuki masa kerja 10 th, 20 th, dan 30 th pada waktu perayaan ultah Badan POM 3) Sudah Nett, SK Ka.Badan POM No. HK.04.01.22.07.18.3781 taun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Berprestasi, Pegawai Berprestasi, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM 4) Pemberian Satyalancana Karya Satya diberikan kepada pegawai yang bersangkutan yang dilakukan oleh 12 Balai Besar / Balai POM dan pada 9 unit kerja di pusat serta pada saat HUT RI taun 2018 5).Telah diterbitka SK Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.22.07.18.3781 tanggal 18 Juli 2018 perihal Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Berprestasi, Pegawai Berprestasi, dan Pensiunan PNS di lingkungan Badan POM
					Pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purnabakti.	1) Penyusunan draft revisi SK Kepala Badan POM tentang pemberian pennghargaan (pembahasan dengan Hukor) 2) Pemberian Satya Lencana kepada pegawai yang sudah memasuki masa kerja 10 th, 20 th, dan 30 th pada waktu perayaan ultah Badan POM 3) Sudah Nett, SK Ka.Badan POM No. HK.04.01.22.07.18.3781 taun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Berprestasi, Pegawai Berprestasi, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM 4) Pemberian Satyalancana Karya Satya diberikan kepada pegawai yang bersangkutan yang dilakukan oleh 12 Balai Besar / Balai POM dan pada 9 unit kerja di pusat serta pada saat HUT RI tahun 2018 5). Pemberian PIN untuk pegawai pensiun sebanyak 82 orang 6.) Pemberian penghargaan Satya Lencana sebanyak 573 buah
				Sistem Informasi Kepegawaian	Melakukan updating data pegawai	1. SOTK Baru untuk Badan POM Pusat telah dapat digunakan. 2. Berdasarkan surat no. KP.03.242.06.18.5003 tanggal 22 Juni 2018, seluru pegawai diinstruksikan untuk melakukan updating data masing-masing, hal ini sekaligus untuk mengecek ulang data pegawai hasil migrasi SOTK baru) 3. Telah dilakukan updating pejabat struktural setelah pelantikan di 3 UPT BB/BPOM sesuai SOTK baru.
				Sistem Informasi Kepegawaian	Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian	1.Penyesuaian sistem dari SOTK lama ke SOTK masih memerlukan perbaikan. 2. Telah dilakukan kegiatan pembuatan Roadmap HR Information System.

Monev RB Penataan Sistem Manajemen SDM TW III 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan III Tahun 2018
Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)	Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW III Tahun 2018	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
	SDM Aparatur	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Review penempatan pegawai, tdd: a. Melakukan perhitungan kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja b. Melakukan review penempatan pegawai dalam jabatan sesuai struktur organisasi c. Menyusun SK Kepala Badan tentang penempatan pegawai dalam jabatan	Melakukan redistribusi pegawai sesuai SOTK baru, berdasarkan hasil perhitungan ABK Desember 2017, data dukung: 1. Surat Sestama Nomor KP.10.07.2. 242.03.18.2594 tanggal 14 Maret 2018 ttg Tindak Lanjut Usulan Redistribusi Pegawai 2. Surat Sestama No. KP.10.07.2. 242.03.18.2881 tanggal 29 Maret 2018 ttg Hasil Redistribusi Pegawai 3. Telah diterbitkan SK Kepala Badan Nomor HK.04.1.24.03. 18.1311 Tahun 2018 ttg Penempatan PNS di lingkungan Badan POM. 4. Surat Sestama No. KP.10.07.1.242.06.18 tanggal 22 Juni 2018 perihal Usulan Restrukturisasi UPT BPOM dan Redistribusi Pegawai UPT BPOM 5. SK Kepala Badan POM Nomor HK.02.04.1.242.08.18.4251 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018
			Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya		Menyusun dan menetapkan perhitungan formasi jabatan	1. Mengusulkan kebutuhan pegawai ke KemenPANRB sebanyak 1.440 formasi (31 Januari 2018) 2. Mengusulkan kebutuhan pegawai ke KemenPANRB melalui surat No. B-KP.01.02.1.242.01. 18.3033 tgl 25 Mei 2018 sebanyak 1.440 formasi
			Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajemen SDm aparatur	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	Menyusun tim pelaksana dan pedoman penerimaan CASN	Melaksanakan rekrutmen CPNS TA 2018, dengan uraian sbb: 1. Menetapkan formasi utk masing-masing unit kerja 2. Berkoordinasi dengan KemenPANRB untuk persetujuan formasi 3. Membentuk panitia pelaksana 4. Menyusun pedoman 5. Menyiapkan pengumuman dan mengumumkan melalui www.pom.go.id Data dukung: 1. Surat No. KP.01.02.1.242.09.18.4458 tanggal 4 September 2018 tanggal Usulan Pengelompokan Formasi, Penetapan Kebutuhan Formasi Khusus dan Penetapan Kriteria Seleksi CPNS TA 2018 di lingkungan Badan POM 2. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 85 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai ASN di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2018 3. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.242.09.18.4463 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM TA 2018 4. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.24.09.18.4564 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum di Lingkungan Badan POM TA 2018 5. Pengumuman Nomor KP.02.01.2.242.09.18.4669 tentang Penerimaan CPNS Badan POM Tahun Anggaran 2018.
			Meningkatnya profesionalisme aparatur		Melakukan updating aplikasi CAT ujian TKB
					Pelaksanaan rekruitmen CASN secara terbuka, transparan dan bebas KKN
					Melakukan evaluasi pelaksanaan rekruitmen
					Melakukan orientasi CASN dan evaluasi kinerja
				Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka	Pemeliharaan sistem asesmen secara elektronik	1. Pengumpulan bahan dan benchmark Sistem Pendaftaran Seleksi Terbuka secara online 2. Pembuatan konsep fitur e-selter. Pembahasan aplikasi dengan Pusdatin 3. Telah dilakukan upload tahapan proses seleksi terbuka di aplikasi SIJAPTI, meliputi Rencana Kerja Seleksi pengumuman, dokumen pendukung alasan dilakukan seleksi terbuka, daftar panitia seleksi, hasil seleksi, dll
					Menyusun kriteria jabatan secara adil dan transparan	Belum terlaksana
					Melakukan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama	Telah dilaksanakan proses seleksi terbuka TW I-III: '1. Seleksi Terbuka Deputi II 2. Seleksi Terbuka Direktur Pengamanan 3. Seleksi Terbuka Direktur Penyidikan 4. Seleksi Terbuka Direktur Intelijen 5. Seleksi Terbuka Dir. Pangan Olahan 6. Seleksi Terbuka Ka. Biro Umum dan SDM 7. Seleksi Terbuka Kepala PPSDM 8. Seleksi Terbuka Kepala PRKOM 9. Pengumuman Seleksi Terbuka Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Humas DSP, Ka. BBPOM Jayapura, Dir. Registrasi Obat, Dir. Registrasi OT, SK dan Kosmetik. 10. Seleksi terbuka JPT Madya, jabatan Deputi 1 11. Seleksi terbuka JPT Madya, jabatan Deputi 3 12. Seleksi terbuka JPT Pratama, jabatan Dir Registrasi OT, SK dan Kosmetik; Dir Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha; Kepala BBPOM Jayapura; Kepala BBPOM Surabaya 13. Seleksi terbuka JPT Pratama: Kepala BBPOM Semarang, Kepala P3OMN 14. Seleksi terbuka JPT Pratama: Kepala BBPOM di Serang, Kepala BBPOM Palangka Raya 15. Seleksi terbuka JPT Madya, jabatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Jumlah pelamar tidak memenuhi kuota	1. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka JPT Pratama jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Humas DSP, Ka. BBPOM Jayapura, Dir. Registrasi Obat, Dir. Registrasi OT, SK dan Kosmetik, sesuai Nomor KP.04.011.2.242.03.18.2720 tanggal 21 Maret 2018' 2. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka jabatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai Nomor KP.04.011.2.242.06.18.3917 tanggal 25 Juni 2018 3. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka jabatan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA sesuai Nomor KP.04.011.2.242.06.18.3916 tanggal 25 Juni 2018 4. Pembatalan seleksi terbuka jabatan Deputi 1 dan 3 sesuai Nomor KP.04.011.2.242.07.18.4097 tanggal 16 Juli 2018 5. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka jabatan Dir Registrasi OT, SK dan Kosmetik; Dir Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha; Kepala BBPOM Jayapura; Kepala BBPOM Surabaya sesuai Nomor KP.04.011.2.242.06.18.3910 tgl 25 Juni 20 18 6. Pembatalan seleksi terbuka jabatanDir PMPU sesuai Nomor KP.04.011.2.242.07.18.4080 tanggal 13 Juli 2018 7. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka jabatan Kepala P3OMN sesuai Nomor KP.04.011.2.242.08.18.4275 tgl 3 Agustus 20 18 8. Perpanjangan waktu penerimaan berkas administrasi seleksi terbuka jabatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai Nomor KP.04.011.2.242.09.18.4633 tanggal 13 September 2018 9. Pembatalan seleksi terbuka jabatan Deputi 3 sesuai Nomor KP.04.011.2.242.09.18.4836 tanggal 28 September 2018
					Melakukan seleksi terbuka internal untuk Jabatan Administrator	1. Mengkaji Perka No 6 Tahun 2015 tentang perubahan Per Ka BPOM No. 5 tahun 2014 terkait Pedoman Tata Cara pengisian JPT Madya dan Pertama di lingkungan BPOM 2. Koordinasi dengan KASN terkait hal-hal yang perlu direview dalam Perka No 6 Tahun 2015 3.Pengisian jabatan administrator dilaksanakan melalui mekanisme Baperjakat
					Melakukan review pelaksanaan seleksi terbuka jabatan di Badan POM	1. Mengkaji Perka No 6 Tahun 2015 tentang perubahan Per Ka BPOM No. 5 tahun 2014 terkait Pedoman Tata Cara pengisian JPT Madya dan Pertama di lingkungan BPOM 2. Koordinasi dengan KASN terkait hal-hal yang perlu direview dalam Perka No 6 Tahun 2015 3.Rencana maupun pelaksanaan seleksi terbuka selalu dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
				Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	A. Melakukan review Analisis jabatan agar sesuai kebutuhan	Draft Informasi Jabatan sesuai PerBPOM No. 12 Tahun 2018 untuk jabatan: 1. Struktural BBPOM 2. Struktural BPOM 3. Kepala Loka POM 4. Analis Anggaran 5. Penata laksana barang
					B. Melakukan evaluasi jabatan agar sesuai dengan kebutuhan	1. Masih menungggu respon terhadap surat yang diajukan BPOM ke Kementerian PAN&RB No. Kp.03.01.243.12.17.6303 tanggal 29 Desember 2017 perihal Usulan Hasil Evaluasi Jabatan dan Perubahan Hasil Evaluasi Jjabatan 2. Surat Menpan No. B/118/M.SM.04.00/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan POM 3. Draft SK Kepala Badan tentang Kelas Jabatan 4. Draft Usulan Hasil Evaluasi Jabatan sebagai tindak lanjut Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2018 ttg Unit Pelaksana Teknis Badan POM 5.Telah diusulkan penetapan kelas jabatan berdasarkan SOTK baru Unit Pelaksana Teknis, data dukungSurat No. KP.03.01.242.08.18.4067 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Usulan Hasil Evaluasi Jabatan Unit Pelaksana Teknis Badan POM.
				Penetapan Kinerja Individu.	Melakukan Review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2017.	a) Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pegawai Badan POM tahun 2017 oleh Staf di lingkungan Biro Umum dan SDM b) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.242.03.18.2376 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Pengumpulan Prestasi Kerja PNS Balai Besar / Balai POM Tahun 2017. Dalam surat Edaran tersebut setiap unit kerja wajib menyusun SKP tahun 2017 dan melakukan penilaian secara online melalui triwulanan c. Laporan (dalam bentuk excel) nilai SKP masing-masing pegawai baik nilai tahunan maupun nilai triwulanan d. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.243.07.18.4172 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Badan POM Pusat Tahum 2018 setiap 3 bulan (Triwulan) e. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.243.07.18.4173 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNSBalai Besar ?Balai POM Tahum 2018 setiap 3 bulan (Triwulan)	1. Adanya migrasi data dari SOTK lama ke baru, sehingga data pegawai masih ada beberrpa yang sesuai	1. Koordinasi dengan Pusdatin untuk penyempurnaan sistem 2.Meminta Unit Kerja untuk mengupdate dan croscek masing-masing data pegawainya
					Review peraturan Kepala Badan POM tentang pedoman penilaian prestasi kerja pegawai Badan POM.	belum ada perubahan terhadapdasar hukum terkait Penilaian Prestasi kerja( PP 46 Tahun 2011 dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013), sehingga tidak dilakukan review terhadap Perka Badan POM Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan Badan POM,	untuk melakukan review kita menunggu perubaha dari aturan Suprasistem (BKN dan Menpan)
					Melakukan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.	a) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.242.03.18.2376 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Pengumpulan Prestasi Kerja PNS Balai Besar / Balai POM Tahun 2017. Dalam surat Edaran tersebut setiap unit kerja wajib menyusun SKP tahun 2017 dan melakukan penilaian secara online melalui triwulanan b) tools penilaian perilaku pegawai secara 360 derajat sudah digunakan dalam proses pemilihan pegawai teladan tahun 2018 c) Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pegawai Badan POM tahun 2017 oleh Staf di lingkungan Biro Umum dan SDM d) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.243.07.18.4172 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Badan POM Pusat Tahum 2018 setiap 3 bulan (Triwulan) e) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.243.07.18.4173 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNSBalai Besar ?Balai POM Tahum 2018 setiap 3 bulan (Triwulan)
					Pemeliharaan aplikasi management cockpit.	Dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja guna melakukan integrasi aplikasi yang ada pada unit kerja (telah terintegrasi dengan Badan POM Command Center), dalam rangka membangun management cockpit. Saat ini di sistem SIASN sudah terdiri dari berbagai macam aplikasi terkait SDM seperti e-SKp, e-Cuti, e-LHKASN, Manajemen kinerja, SISFO dll
				Penegakan aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai.	1. Penyusunan draft revisi Perka Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberian tunjangan kinerja PNS di lingkungan Badan POM 2. Penyusunan draft revisi SK Kepala Badan POM tentang pemberian pennghargaan 3. Sudah disusun SOP Makro terkait disiplin pegawai dan pemberian penghargaan	1. Penyusunan draft revisi Perka Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberian tunjangan kinerja PNS di lingkungan Badan POM 2. Penyusunan draft revisi SK Kepala Badan POM tentang pemberian penghargaan 3. Proses nett revisi Perka Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 dan SK Kepala Badan POM tentang Pemberian tunjangan kinerja PNS di lingkungan Badan POM 4. Sudah Nett, SK Ka.Badan POM No. HK.04.01.22.07.18.3781 taun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Berprestasi, Pegawai Berprestasi, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM 5. Nett Perka Badan POM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja BPOM
					Melakukan penegakkan disiplin pegawai.	1) Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin oleh Tim Komite Disiplin Badan POM, pada tanggal 12 April 2018 2) Telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat kepada beberapa pegawai yang telah melaklukan pelanggaran disiplin (4 orang pegawai) 3) Telah dilakukan audit manajemen kepegawaian di BBPOM di Palembang (1 s.d. 4 Mei 2018) dan Balai POM di Serang (10 s.d. 12 April 2018) untuk melihat kesesuaian pelaksanaan manajemen kepegawaian 4)Telah diterbitkan SE Nomor HK.06.2.2434.03.18.2879 tanggal 29 MAret 2018 tentangKehadiran dalam rangka upacara bendera, hari besar nasional, dan apel pagi di Badan POM 5). Telah dilakukan Pemeriksaan sebagai TL hasil Komdis untuk BBPOM di Jakarta dan BPOM di Jambi 6). Telah dilakukan TL terhadap hasil Komdis BBPOM di Pekanbaru (pensiun dini) dan BBPOM di Manado (Penjatuhan SK Hukdis Tingkat Berat) 7). Telah dilakukan Audit Manajemen Kepegawaian pada BBPOM di Pekanbaru dan BPOM di Ambon 8). Telah diterbitkan SE Nomor KP.09.03.2.243.04.18.3303 tanggal 24 April 2018 tentang Laporan Pengendalian Hukuman Disipliin Pegawai di Liongkungan Badan POM 9). Telah diterbitkan SE Nomor KP.09.03.2.243.06.18.3845 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penegakan disiplin dalam pelaksanaan cuti bersama PNS dan Penyelenggaaraan pelayanan publik pada hari libur nasional tahun 2018 di lingkungan Badan POM 10). Telah disusun laporan hasil Audit MAnajemen Kepegawaian pada BBPOM di PAlembang dan Balai POM di Serang 11). Telah diterbitkan SE Nomor HK.04.02.24.05.18.2926 tanggal15 Mei 2018 tentang Cuti tahunan setelah cuti bersama di lingkungan Badan POM 12). Telah dilakukan Pemeriksaan sebagai TL hasil Komdis untuk BBPOM di Jakarta dan BPOM di Jambi 13). Telah dilakukan TL terhadap hasil Komdis BBPOM di Pekanbaru (pensiun dini) dan BBPOM di Manado (Penjatuhan SK Hukdis Tingkat Berat) 14). Telah dilakukan Audit Manajemen Kepegawaian pada BBPOM di Pekanbaru dan BPOM di Ambon 15). Telah diterbitkan SE Nomor KP.09.03.2.243.04.18.3303 tanggal 24 April 2018 tentang Laporan Pengendalian Hukuman Disipliin Pegawai di Liongkungan Badan POM 16). Telah diterbitkan SE Nomor KP.09.03.2.243.06.18.3845 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penegakan disiplin dalam pelaksanaan cuti bersama PNS dan Penyelenggaaraan pelayanan publik pada hari libur nasional tahun 2018 di lingkungan Badan POM 17). Telah disusun laporan hasil Audit MAnajemen Kepegawaian pada BBPOM di PAlembang dan Balai POM di Serang 18). Telah diterbitkan SE Nomor HK.04.02.24.05.18.2926 tanggal15 Mei 2018 tentang Cuti tahunan setelah cuti bersama di lingkungan Badan POM 19). Telah dilakuan Evaluasi terhadap akumulasi	1. Terkait Audit Manajemen Kepegawaian, TL CAPA dari Unit kerja melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga pembuatan laporan terhambat	1. Memberikan peringatan/teguran dari Sestama
					Melakukan evaluasi penegakan disiplin dan kode etik PNS	1. Telah dilakukan evaluasi Apel pagi tanggal 17 April 2018 melalui Nota dinas Kepala Biro Umum dan SDM kepada Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan POM 2. Telah dilakukan evaluasi kehadiran upacara memperingati hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 2018 dan hari kebangkitan nasional tanggal 21 Mei 2018 3. Telah dilakukan Evaluasi Pengendalian disiplin dan akumulasi pelanggaran disiplin TW 1 (Januari s.d. April) melalui nota dinas Kepala Biro Umum kepada Para Eselon I 4. Telah dilakukan rapat Komite Disiplin Pegawai BPOM yang terdiri dari perwakilan Inspektorat, Biro Hukor dan Biro Umum & SDM pada tanggal 12 April dan 27 Juli 2018 5. Nota Dinas Kepala Biro Umum dan SDM Nomor R-KP.09.03.243.07.18.6509 tanggal 14 Januari 2018 tentang Evaluasi Perhitungan Akumulasi Pelamnggaran Jam dan Hari Kerja Tw II (Jabuari s.d. Juni 2018 dalam rangka Pengendalian Disiplin Pegawai 6. Laporan Evaluasi Kehadiran Pegawai (bagi unit yang pegawainya ada yang pelanggaran terhadap ketentuan masuk dan hari kerja nya lebih dari 5 kerja) diantaranya: a. Dit, PMPU b. Dit. Was. Distribusi PNOPP c. Dit Was. KMEI d. Dit. Standard ONPP dan Zat Adiktif e. Dit. Reg Obat f. PROM g. Balai POM di Kendari h. Balai Besar POm Manado i. Balai Besar POM di JAkarta j. BAlai Besar POM di Denpasar k. Balai Besar POM di PAlangkaraya l. Balai Besar POM di Pekanbaru m. Balai POM di Sofifi	1. Unit sudah melakukan perhitungan akumulasi pelanggaran jam kerja, namun belum diikuti oleh proses penjatuhan hukuman disiplin bagi yang sudah melanggar 2. Awwarnes unit untuk melaksanakakan TL surat Edaran masih rendah, harus diingatkan terlebih dahulu	1. Memberikan reminder kepada Unit melalui WA grup 2. Menerbitkan surat kepada Unit kerja agar melakukan TL terhadap pegawai yang akumulasinya sudah diatas 5 hari kerja 3. Akan melakukan pendampingan terhadap Unit Kerja yang terdapat akumulasi pelanggaran jam kerja diatas 5 hari kerja
					Melakukan review pelaksanaan penegakan disiplin	1. Menyiapkan tools pelaksanaan review penegakan disiplin di lingkungan unit kerja 2. Melakukan persiapan pelaksanaan coaching clinic kepegawaian 3. Undangan Pendampingan Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagai Tindak Lanjut Laporan Evaluasi Kehadiran Pegawai TW II 4. Undangan Evaluasi Proses Pendampingan Penjatuhan Hukuman Disiplin Nomor KP.09.03.243.09.18.9283 tanggal 19 September 2018
					Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.	1). Telah dilakukan beberapa kali pembinaan pegawai di beberapa Balaiterkait cuti pegawai sesuai Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 dan Penerapan e-SKP 2). Telah dilakukan pendampingan pembinaan bersama Eselon I pada: 1. Balai Besar POM di Bandar Lampung 2. Balai Besar POM di Pekanbaru 3. Balai POM di Kupang 4. Balai POM di Sofifi 3). Sudah dilakukan kegiatan Coaching Clinic Kepegawaian yang dilakukan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2018 (ada laporan) materi yang diberikan diantaranya: a. Perka cuti Nomor 24 Tahun 2017 dan E-cuti b. Penyusunan SKP melalui aplikasi e-SKP c. Penegakan Hukuman Disiplin d. Sosialisasi Perka Badan POM Nomor 15 TAhun 2018 tentang Pemberian tunjangan KInerjja e. Izin perkawinan dan perceraian 4). Semua bahan sudah dimasukan ke siasn.pom.go.id agar semua pegawai dapat terinfo.
					Melakukan Audit Manajemen Kepegawaian	1. Pada Triwulan I sudah dilakukan audit manajemen Kepegawaian di BPOM Serang dan BBPOM di Palembang 2 Penyusunan Laporan Hasil Audit Manajemen Kepegawaian pada BBPOPM di Palembang dan BPOM di Serang 3. Pelaksanaan Audit Manajemen Kepegawaian pada Balai Besar POM di Pekan baru dan Balai POM di Ambon 4. Sudah dilakukan Audit Manajemen kepegawaian di beberapa Balai Besar/Balai POM diantaranya: 1. Bandung 2. Banda Aceh 3. Denpasar 5. Menyusun TL Laporan Audit (berupa laporahn hasil audit atas CAPA yang diberikan Balai Besar/Balai POM)	1. Terkait Audit Manajemen Kepegawaian, TL CAPA dari Unit kerja melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga pembuatan laporan terhambat	Membuat surat teguran Kepada Kepala Unit kerja yang terlambat melakukan CAPA sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Exit Meeting Audit
					Pemberian reward kepada PNS.	1) Penyusunan draft revisi SK Kepala Badan POM tentang pemberian pennghargaan (pembahasan dengan Hukor) 2) Pemberian Satya Lencana kepada pegawai yang sudah memasuki masa kerja 10 th, 20 th, dan 30 th pada waktu perayaan ultah Badan POM 3) Sudah Nett, SK Ka.Badan POM No. HK.04.01.22.07.18.3781 taun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Berprestasi, Pegawai Berprestasi, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM 4) Pemberian Satyalancana Karya Satya diberikan kepada pegawai yang bersangkutan yang dilakukan oleh 12 Balai Besar / Balai POM dan pada 9 unit kerja di pusat serta pada saat HUT RI taun 2018 5).Telah diterbitka SK Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.22.07.18.3781 tanggal 18 Juli 2018 perihal Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Berprestasi, Pegawai Berprestasi, dan Pensiunan PNS di lingkungan Badan POM
					Pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purnabakti.	1) Penyusunan draft revisi SK Kepala Badan POM tentang pemberian pennghargaan (pembahasan dengan Hukor) 2) Pemberian Satya Lencana kepada pegawai yang sudah memasuki masa kerja 10 th, 20 th, dan 30 th pada waktu perayaan ultah Badan POM 3) Sudah Nett, SK Ka.Badan POM No. HK.04.01.22.07.18.3781 taun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Berprestasi, Pegawai Berprestasi, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM 4) Pemberian Satyalancana Karya Satya diberikan kepada pegawai yang bersangkutan yang dilakukan oleh 12 Balai Besar / Balai POM dan pada 9 unit kerja di pusat serta pada saat HUT RI tahun 2018 5). Pemberian PIN untuk pegawai pensiun sebanyak 82 orang 6.) Pemberian penghargaan Satya Lencana sebanyak 573 buah
				Sistem Informasi Kepegawaian	Melakukan updating data pegawai	1. SOTK Baru untuk Badan POM Pusat telah dapat digunakan. 2. Berdasarkan surat no. KP.03.242.06.18.5003 tanggal 22 Juni 2018, seluru pegawai diinstruksikan untuk melakukan updating data masing-masing, hal ini sekaligus untuk mengecek ulang data pegawai hasil migrasi SOTK baru) 3. Telah dilakukan updating pejabat struktural setelah pelantikan di 3 UPT BB/BPOM sesuai SOTK baru.
				Sistem Informasi Kepegawaian	Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian	Penyesuaian sistem dari SOTK lama ke SOTK masih memerlukan perbaikan.

Monev RB Penataan Sistem Manajemen SDM TW II 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan II Tahun 2018
Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)	Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW II Tahun 2018	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
	SDM Aparatur	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Review penempatan pegawai, tdd: a. Melakukan perhitungan kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja b. Melakukan review penempatan pegawai dalam jabatan sesuai struktur organisasi c. Menyusun SK Kepala Badan tentang penempatan pegawai dlam jabatan	Melakukan redistribusi pegawai sesuai SOTK baru, berdasarkan hasil perhitungan ABK Desember 2017, data dukung: 1. Surat Sestama Nomor KP.10.07.2. 242.03.18.2594 tanggal 14 Maret 2018 ttg Tindak Lanjut Usulan Redistribusi Pegawai 2. Surat Sestama No. KP.10.07.2. 242.03.18.2881 tanggal 29 Maret 2018 ttg Hasil Redistribusi Pegawai 3. Telah diterbitkan SK Kepala Badan Nomor HK.04.1.24.03. 18.1311 Tahun 2018 ttg Penempatan PNS di lingkungan Badan POM. 4. Surat Sestama No. KP.10.07.1.242.06.18 tanggal 22 Juni 2018 perihal Usulan Restrukturisasi UPT BPOM dan Redistribusi Pegawai UPT BPOM
			Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya		Menyusun dan menetapkan perhitungan formasi jabatan	1. Mengusulkan kebutuhan pegawai ke KemenPANRB sebanyak 1.440 formasi (31 Januari 2018) 2. Mengusulkan kebutuhan pegawai ke KemenPANRB melalui surat No. B-KP.01.02.1.242.01. 18.3033 tgl 25 Mei 2018 sebanyak 1.440 formasi
			Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajemen SDm aparatur	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	Menyusun tim pelaksana dan pedoman penerimaan CASN	Menunggu persetujuan prinsip formasi dari KemenPANRB
			Meningkatnya profesionalisme aparatur		Melakukan updating aplikasi CAT ujian TKB
					Pelaksanaan rekruitmen CASN secara terbuka, transparan dan bebas KKN
					Melakukan evaluasi pelaksanaan rekruitmen
					Melakukan orientasi CASN dan evaluasi kinerja
				Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka	Pemeliharaan sistem asesmen secara elektronik	1. Pengumpulan bahan dan benchmark Sistem Pendaftaran Seleksi Terbuka secara online 2. Pembuatan konsep fitur e-selter. Pembahasan aplikasi dengan Pusdatin
					Menyusun kriteria jabatan secara adil dan transparan	Belum terlaksana
					Melakukan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama	1. Seleksi Terbuka Deputi II 2. Seleksi Terbuka Direktur Pengamanan 3. Seleksi Terbuka Direktur Penyidikan 4. Seleksi Terbuka Direktur Intelijen 5. Seleksi Terbuka Dir. Pangan Olahan 6. Seleksi Terbuka Ka. Biro Umum dan SDM 7. Seleksi Terbuka Kepala PPSDM 8. Seleksi Terbuka Kepala PRKOM 9. Pengumuman Seleksi Terbuka Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Humas DSP, Ka. BBPOM Jayapura, Dir. Registrasi Obat, Dir. Registrasi OT, SK dan Kosmetik. 10. Seleksi terbuka JPT Madya, jabatan Deputi 1 11. Seleksi terbuka JPT Madya, jabatan Deputi 3 14. Seleksi terbuka JPT Pratama, jabatan Dir Registrasi OT, SK dan Kosmetik; Dir Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha; Kepala BBPOM Jayapura; Kepala BBPOM Surabaya
					Melakukan seleksi terbuka internal untuk Jabatan Administrator	Tidak dilaksanakan, namun dilakukan melalui mekanisme Baperjakat
					Melakukan review pelaksanaan seleksi terbuka jabatan di Badan POM	1. Mengkaji Perka No 6 Tahun 2015 tentang perubahan Per Ka BPOM No. 5 tahun 2014 terkait Pedoman Tata Cara pengisian JPT Madya dan Pertama di lingkungan BPOM 2. Koordinasi dengan KASN terkait hal-hal yang perlu direview dalam Perka No 6 Tahun 2015
				Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	A. Melakukan review Analisis jabatan agar sesuai kebutuhan	Draft Informasi Jabatan sesuai PerBPOM No. 12 Tahun 2018 untuk jabatan: 1. Struktural BBPOM 2. Struktural BPOM 3. Kepala Loka POM 4. Analis Anggaran 5. Penata laksana barang
					B. Melakukan evaluasi jabatan agar sesuai dengan kebutuhan	1. Surat Menpan No. B/118/M.SM.04.00/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan POM 2. Draft SK Kepala Badan tentang Kelas Jabatan 3. Draft Usulan Hasil Evaluasi Jabatan sebagai tindak lanjut Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2018 ttg Unit Pelaksana Teknis Badan POM
				Penetapan Kinerja Individu.	Melakukan Review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2017.	1. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.242.03.18.2376 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Pengumpulan Prestasi Kerja PNS Balai Besar / Balai POM Tahun 2017. Dalam surat Edaran tersebut setiap unit kerja wajib menyusun SKP tahun 2017 dan melakukan penilaian secara online melalui triwulanan 2. Laporan (dalam bentuk excel) nilai SKP masing-masing pegawai baik nilai tahunan maupun nilai triwulanan	1. Adanya migrasi data dari SOTK lama ke baru, sehingga data pegawai masih ada beberrpa yang sesuai	1. Koordinasi dengan Pusdatin untuk penyempurnaan sistem 2.Meminta Unit Kerja untuk mengupdate dan croscek masing-masing data pegawainya
					Review peraturan Kepala Badan POM tentang pedoman penilaian prestasi kerja pegawai Badan POM.	belum ada perubahan terhadapdasar hukum terkait Penilaian Prestasi kerja( PP 46 Tahun 2011 dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013), sehingga tidak dilakukan review terhadap Perka Badan POM Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan Badan POM,
						a) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KP.09.01.242.03.18.2376 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Pengumpulan Prestasi Kerja PNS Balai Besar / Balai POM Tahun 2017. Dalam surat Edaran tersebut setiap unit kerja wajib menyusun SKP tahun 2017 dan melakukan penilaian secara online melalui triwulanan b) tools penilaian perilaku pegawai secara 360 derajat sudah digunakan dalam proses pemilihan pegawai teladan tahun 2018
						Dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja guna melakukan integrasi aplikasi yang ada pada unit kerja (telah terintegrasi dengan Badan POM Command Center), dalam rangka membangun management cockpit. Saat ini di sistem SIASN sudah terdiri dari berbagai macam aplikasi terkait SDM seperti e-SKp, e-Cuti, e-LHKASN, Manajemen kinerja, SISFO dll
				Penegakan aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai.	1. Penyusunan draft revisi Perka Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberian tunjangan kinerja PNS di lingkungan Badan POM 2. Penyusunan draft revisi SK Kepala Badan POM tentang pemberian pennghargaan 3. Sudah disusun SOP Makro terkait disiplin pegawai dan pemberian penghargaan	1. Proses nett revisi Perka Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 dan SK Kepala Badan POM tentang Pemberian tunjangan kinerja PNS di lingkungan Badan POM 2. Sudah Nett, SK Ka.Badan POM No. HK.04.01.22.07.18.3781 taun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Berprestasi, Pegawai Berprestasi, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM
					Melakukan penegakkan disiplin pegawai.	1. Telah dilakukan Pemeriksaan sebagai TL hasil Komdis untuk BBPOM di Jakarta dan BPOM di Jambi 2. Telah dilakukan TL terhadap hasil Komdis BBPOM di Pekanbaru (pensiun dini) dan BBPOM di Manado (Penjatuhan SK Hukdis Tingkat Berat) 3. Telah dilakukan Audit Manajemen Kepegawaian pada BBPOM di Pekanbaru dan BPOM di Ambon 4. Telah diterbitkan SE Nomor KP.09.03.2.243.04.18.3303 tanggal 24 April 2018 tentang Laporan Pengendalian Hukuman Disipliin Pegawai di Liongkungan Badan POM 5. Telah diterbitkan SE Nomor KP.09.03.2.243.06.18.3845 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penegakan disiplin dalam pelaksanaan cuti bersama PNS dan Penyelenggaaraan pelayanan publik pada hari libur nasional tahun 2018 di lingkungan Badan POM 6. Telah disusun laporan hasil Audit MAnajemen Kepegawaian pada BBPOM di PAlembang dan Balai POM di Serang 7. Telah diterbitkan SE Nomor HK.04.02.24.05.18.2926 tanggal15 Mei 2018 tentang Cuti tahunan setelah cuti bersama di lingkungan Badan POM	1. Terkait Audit Manajemen Kepegawaian, TL CAPA dari Unit kerja melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga pembuatan laporan terhambat	1. Memberikan peringatan/teguran dari Sestama
					Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.	1. Telah dilakukan evaluasi Apel pagi tanggal 17 April 2018 melalui Nota dinas Kepala Biro Umum dan SDM kepada Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan POM 2. Telah dilakukan evaluasi kehadiran upacara memperingati hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 2018 dan hari kebangkitan nasional tanggal 21 Mei 2018 3. Telah dilakukan Evaluasi Pengendalian disiplin dan akumulasi pelanggaran disiplin TW 1 (Januari s.d. April) melalui nota dinas Kepala Biro Umum kepada Para Eselon I 4. Telah dilakukan rapat Komite Disiplin Pegawai BPOM yang terdiri dari perwakilan Inspektorat, Biro Hukor dan Biro Umum & SDM pada tanggal 12 April dan 27 Juli 2018	1. Unit sudah melakukan perhitungan akumulasi pelanggaran jam kerja, namun belum diikuti oleh proses penjatuhan hukuman disiplin bagi yang sudah melanggar 2. Awwarnes unit untuk melaksanakakan TL surat Edaran masih rendah, harus diingatkan terlebih dahulu	1. Memberikan reminder kepada Unit melalui WA grup 2. Menerbitkan surat kepada Unit kerja agar melakukan TL terhadap pegawai yang akumulasinya sudah diatas 5 hari kerja 3. Akan melakukan pendampingan terhadap Unit Kerja yang terdapat akumulasi pelanggaran jam kerja diatas 5 hari kerja
					Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.	Melakukan persiapan pelaksanaan coaching clinic kepegawaian
					Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.	Telah dilakukan pendampingan pembinaan bersama Eselon Ipada: 1. Balai Besar POM di Bandar Lampung 2. Balai Besar POM di Pekanbaru 3. Balai POM di Kupang 4. Balai POM di Sofifi
					Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.	1 Penyusunan Laporan Hasil Audit Manajemen Kepegawaian pada BBPOPM di Palembang dan BPOM di Serang 2. Pelaksanaan Audit Manajemen Kepegawaian pada Balai Besar POM di Pekan baru dan Balai POM di Ambon	1. Terkait Audit Manajemen Kepegawaian, TL CAPA dari Unit kerja melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga pembuatan laporan terhambat	Membuat surat teguran Kepada Kepala Unit kerja yang terlambat melakukan CAPA sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Exit Meeting Audit
					1). Penyusunan draft SK Kepala Badan POM tentang pemberian penghargaan kepada Unit kerja berprestasi	1) Sudah Nett, SK Ka.Badan POM No. HK.04.01.22.07.18.3781 taun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Berprestasi, Pegawai Berprestasi, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM 2) Pemberian Satyalancana Karya Satya diberikan kepada pegawai yang bersangkutan yang dilakukan oleh 12 Balai Besar / Balai POM dan pada 9 unit kerja di pusat serta pada saat HUT RI taun 2018
						1) Sudah Nett, SK Ka.Badan POM No. HK.04.01.22.07.18.3781 taun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Berprestasi, Pegawai Berprestasi, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM 2) Pemberian Satyalancana Karya Satya diberikan kepada pegawai yang bersangkutan yang dilakukan oleh 12 Balai Besar / Balai POM dan pada 9 unit kerja di pusat serta pada saat HUT RI tahun 2018
				Sistem Informasi Kepegawaian		1. SOTK Baru untuk Badan POM Pusat telah dapat digunakan. 2. Berdasarkan surat no. KP.03.242.06.18.5003 tanggal 22 Juni 2018, seluru pegawai diinstruksikan untuk melakukan updating data masing-masing, hal ini sekaligus untuk mengecek ulang data pegawai hasil migrasi SOTK baru)
				Sistem Informasi Kepegawaian		Penyesuaian sistem dari SOTK lama ke SOTK masih memerlukan perbaikan.

Monev RB Penataan Sistem Manajemen SDM TW I 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2018
Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)	Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW I Tahun 2018	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
	SDM Aparatur	F. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	1) Penerapan aplikasi Analisis Beban Kerja.	a. Sistem aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK) telah dibangun pada tahun 2016, dengan menginduk kepada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah ada.	a. Aplikasi ABK masih perlu penyempurnaan untuk dapat mempermudah penghitungan ABK.	Perlu dilakukan uji coba dan pengembangan lebih lanjut di tahun berikutnya.-
						b. Pada awal tahun 2017 telah dilakukan percobaan penggunaan aplikasi ABK secara internal Biro Umum, masih diperlukan penyempurnaan sistem untuk mempermudah penggunaan aplikasi.	b. Perlu aplikasi yang terintegrasi untuk menyandingkan hasil perhitungan ABK dengan bazetting pegawai secara otomatis dalam Peta Jabatan, tidak manual.
						c. Tahun 2017 telah menggunakan data ABK sebagai dasar pertimbangan pemberian ijin pindah / mutasi pegawai.
					2) Melakukan dan review Analisis Jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja.	a) Telah dilakukan koordinasi dan pembahasan evaluasi dan validasi dengan KemenPANRB terhadap usulan kebutuhan SDM Aparatur Badan POM tahun 2017, pada tanggal 7 Februari 2017 di kantor KemenPANRB.	Terdapat rencana reorganisasi Badan POM, sehingga perlu penyesuaian kebutuhan pegawai sesuai dengan rencana struktur organisasi yang baru.	Dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi yang baru.
						b) Telah disampaikan usulan kebutuhan pegawai dalam formasi sebagaimana surat Kepala Badan POM sebagai berikut:
						1) Nomor B-KP01.1.243.02.17.0459 tanggal 17 Februari 2017 perihal Usulan Kebutuhan Pegawai Badan POM. Dalam surat ini, Badan POM menyampaikan kebutuhan pegawai dan memberikan justifikasi kepada KemenPANRB terhadap dampak apabila tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan Badan POM.
						2) Nomor B-KP.01.02.1.243.04.17.2140 tanggal 03 April 2017 perihal Usulan Penambahan Pegawai dan Formasi Khusus Badan POM TA 2017. Dalam surat ini, selain minta tambahan formasi dengan Formasi Khusus, juga meminta tambahan pegawai melalui redistribusi pegawai eksternal dari K/L lain.
						3) Nomor B-KP.01.1.243.05.17.1233 tanggal 04 Mei 2017 perihal Usulan Kebutuhan PNS Badan POM. Dalam surat ini menginformasikan usulan Formasi PFM dan Jabatan Penunjang yang menjadi Prioritas (Auditor Pertama, Widyaiswara Pertama, Prakom Pertama). Surat ini menjawab surat MenPANRB Nomor B/23/M.SM.01.00/2017 tanggal 25 April 2017 periahl Penyusunan Kebutuhan PNS pada Instansi Pemerintah.
						4) Nomor KP.01.02.1.243.06.17.0704 tanggal 19 Juni 2017 perihal Usulan Rencana Alokasi Formasi CPNS di Lingkungan Badan POM TA 2017. Surat ini ini menindaklanjuti pertemuan tanggal 16 Juni 2017, bahwa Kementerian / Lembaga yang telah mendapatkan persetujuan Prinsip pada tahun 2016 diminta untuk mengevaluasi dan merinci kembali ke dalam jabatan yang sangat prioritas, maksimal sesuai dengan jumlah yang telah disetujui sebelumnya. Badan POM pada tahun 2016 mendapatkan Alokasi Formasi sebanyak 110, sehingga pada tahun 2017 telah disesuaikan rincian Alokasi Formasi sebanyak 110 formasi dengan total 9 JFT, utamanya untuk ditempatkan pada beberapa unit kerja yang perlu penguatan penambahan pegawai dan pada unit kerja baru pada reorganisasi.
						5) Nomor KP.01.02.1.243.07.17.2906 tanggal 21 Juni 2017 perihal Usulan Alokasi Formasi Khusus CPNS di Lingkungan Badan POM TA 2007. Dalam surat ini menyampaikan alokasi formasi untuk Lulusan Terbaik / Cumlaud, Penyandang Disabilitas / Cacat, dan Putra / Putri Terbaik Papua.
						c) Dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh unit kerja melalui surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.2.243.05.17.2383 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kebutuhan Pegawai Badan POM.
					3) Menyusun dan menetapkan perhitungan formasi jabatan.	a) Telah dilakukan koordinasi dan pembahasan evaluasi dan validasi dengan KemenPANRB terhadap usulan kebutuhan SDM Aparatur Badan POM tahun 2017, pada tanggal 7 Februari 2017 di kantor KemenPANRB.	Terdapat rencana reorganisasi Badan POM, sehingga perlu penyesuaian kebutuhan pegawai sesuai dengan rencana struktur organisasi yang baru.	Dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi yang baru.-
						b) Telah disampaikan usulan kebutuhan pegawai dalam formasi sebagaimana surat Kepala Badan POM sebagai berikut:
						1) Nomor B-KP01.1.243.02.17.0459 tanggal 17 Februari 2017 perihal Usulan Kebutuhan Pegawai Badan POM. Dalam surat ini, Badan POM menyampaikan kebutuhan pegawai dan memberikan justifikasi kepada KemenPANRB terhadap dampak apabila tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan Badan POM.
						2) Nomor B-KP.01.02.1.243.04.17.2140 tanggal 03 April 2017 perihal Usulan Penambahan Pegawai dan Formasi Khusus Badan POM TA 2017. Dalam surat ini, selain minta tambahan formasi dengan Formasi Khusus, juga meminta tambahan pegawai melalui redistribusi pegawai eksternal dari K/L lain.
						3) Nomor B-KP.01.1.243.05.17.1233 tanggal 04 Mei 2017 perihal Usulan Kebutuhan PNS Badan POM. Dalam surat ini menginformasikan usulan Formasi PFM dan Jabatan Penunjang yang menjadi Prioritas (Auditor Pertama, Widyaiswara Pertama, Prakom Pertama). Surat ini menjawab surat MenPANRB Nomor B/23/M.SM.01.00/2017 tanggal 25 April 2017 periahl Penyusunan Kebutuhan PNS pada Instansi Pemerintah.
						4) Nomor KP.01.02.1.243.06.17.0704 tanggal 19 Juni 2017 perihal Usulan Rencana Alokasi Formasi CPNS di Lingkungan Badan POM TA 2017. Surat ini ini menindaklanjuti pertemuan tanggal 16 Juni 2017, bahwa Kementerian / Lembaga yang telah mendapatkan persetujuan Prinsip pada tahun 2016 diminta untuk mengevaluasi dan merinci kembali ke dalam jabatan yang sangat prioritas, maksimal sesuai dengan jumlah yang telah disetujui sebelumnya. Badan POM pada tahun 2016 mendapatkan Alokasi Formasi sebanyak 110, sehingga pada tahun 2017 telah disesuaikan rincian Alokasi Formasi sebanyak 110 formasi dengan total 9 JFT, utamanya untuk ditempatkan pada beberapa unit kerja yang perlu penguatan penambahan pegawai dan pada unit kerja baru pada reorganisasi.
						5) Nomor KP.01.02.1.243.07.17.2906 tanggal 21 Juni 2017 perihal Usulan Alokasi Formasi Khusus CPNS di Lingkungan Badan POM TA 2007. Dalam surat ini menyampaikan alokasi formasi untuk Lulusan Terbaik / Cumlaud, Penyandang Disabilitas / Cacat, dan Putra / Putri Terbaik Papua.
						c) Dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh unit kerja melalui surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.2.243.05.17.2383 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kebutuhan Pegawai Badan POM.
					4) Melakukan redistribusi pegawai melalui open seleksi dari pegawai eksternal.	a) Telah dilakukan redistribusi pegawai secara internal yaitu perpindahan pegawai antar unit kerja di Badan POM, serta redistribusi pegawai secara eksternal antara lain perpindahan pegawai dari K/L/Pemda ke Badan POM.	a) Terdapat rencana reorganisasi Badan POM, sehingga kebutuhan pegawai perlu ditambah pada beberapa unit kerja baru, namun formasi sangat terbatas penyesuaian kebutuhan pegawai sesuai dengan rencana struktur organisasi yang baru.	a) Mempersiapkan tools redistribusi pegawai melalui open seleksi dari pegawai eksternal.
						b) Telah dilakukan koordinasi untuk redistribusi dari K/L lain dengan penjajakan awal antara lain:	b) Pegawai yang akan pindah ke Badan POM tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Badan POM.	b) Melakukan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Pemda untuk reditribusi pegawainya yang sesuai dengan kompetensi Badan POM.
						1) Mengundang Kemenkeu pada tanggal 30 Maret 2017.		c) Perluasan Jabatan Fungsional PFM ke Pemda. Saat ini Jabatan Fungsional PFM masih eksklusif dan hanya dapat dijabat oleh PNS di Badan POM, Balai Besar POM / Balai POM saja. Badan POM sedang merevisi Kep MenPAN Nomor 48 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional PFM dan Angka Kreditnya, sehingga nantinya Jabatan Fungsional PFM dapat diduduki oleh pegawai Pemda sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
						2) Koordinasi juga telah dilakukan melalui Surat Kepala Badan POM Nomor B-KP.01.02.1.243.04.17.2140 tanggal 03 April 2017 perihal Usulan Penambahan Pegawai dan Formasi Khusus Badan POM TA 2017. Dalam surat ini, selain minta tambahan formasi dengan Formasi Khusus dan juga meminta tambahan pegawai melalui redistribusi pegawai eksternal dari K/L lain.
						3) Telah dilakukan koordinasi dengan POLRI untuk rencana pengisian jabatan pada calon Kedeputian IV Badan POM pada struktur organisasi yang baru.
						c) Nota Dinas Sestama kepada Deputi dan Pejabat Struktural Eselon 2 di Pusat Nomor OR.05.02.21.07.17.3478 tanggal 20 Juli 2017 perihal Pemetaan Redistribusi Pegawai. Nota Dinas ini dalam rangka redistribusi pegawai untuk disesuaikan penempatan pegawai pada struktur organisasi yang baru.
				Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN.	1) Menyusun Tim pelaksana dan pedoman penerimaan CASN.	a) Telah dilakukan pembahasan awal dalam rangka persiapan pelaksanaan Pengadaaan CPNS Tahun 2017.	Belum ada kepastian persetujuan alokasi formasi dan jadwal Pengadaan CPNS dari KemenPANRB.	Akan terus dilakukan koordinasi ke KemenPANRB dan BKN.
					1) Menyusun Tim pelaksana dan pedoman penerimaan CASN.	b) Tim Pelaksana dan Pedoman Pengadaan CPNS akan ditetapkan ± pada Trimester ke-3 Tahun 2017, menunggu kepastian persetujuan alokasi formasi dari KemenPANRB.		Akan terus dilakukan koordinasi ke KemenPANRB dan BKN.
					2) Melakukan updating aplikasi CAT ujian TKB.	a) Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) PFM telah dilaksanakan oleh Tim Penyusun TKB dan bekerjasama dengan Universitas Jakarta. Dalam rangka tranparansi dan bebas KKN, Tim Penyusun Bank Soal TKB diminta untuk menandatangani Pakta Integritas.	-
						b) Telah berkoordinasi dengan BKN dalam penginputan data Bank Soal TKB PFM dalam aplikasi CAT BKN.
						c) Badan POM telah mencoba berkoordinasi dengan KemenPANRB dan BKN dalam rangka penggunaan fasilitas CAT di BKN. Direncanakan akan dilaksanakan pada 14 titik, yaitu Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Mataram, Jayapura, Manokwari, dan Ambon).
					3) Pelaksanaan rekruitmen CASN secara terbuka, transparan, dan bebas KKN.	a) Dilakukan persiapan untuk pelaksanaan Pengadaan CPNS, apabila Badan POM dimungkinkan untuk diberikan persetujuan alokasi formasi oleh KemenPANRB pada tahun 2017.	-
						b) Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) PFM telah dilaksanakan oleh Tim Penyusun TKB dan bekerjasama dengan Universitas Jakarta. Dalam rangka tranparansi dan bebas KKN, Tim Penyusun Bank Soal TKB diminta untuk menandatangani Pakta Integritas.
						c) Badan POM telah mencoba berkoordinasi dengan KemenPANRB dan BKN dalam rangka penggunaan fasilitas CAT di BKN. Direncanakan akan dilaksanakan pada 14 titik, yaitu Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Mataram, Jayapura, Manokwari, dan Ambon).
						d) Apabila Badan POM diberikan persetujuan alokasi formasi, maka:
						1) Pengumuman dan Pendaftaran akan dilakukan secara terbuka dan online.
						2) Seleksi Administrasi akan dilakukan secara berjenjang dan melibatkan Inspektorat Badan POM sebagai pengawas internal.
					4) Melakukan evaluasi pelaksanaan rekruitmen.	Evaluasi belum dilakukan karena proses rekruitmen kemungkinan baru dilakukan ± pada Trimester 3 Tahun 2017. Menunggu diberikan persetujuan alokasi formasi oleh KemenPANRB.	Menunggu diberikan persetujuan alokasi formasi oleh KemenPANRB.	Akan dilakukan evaluasi setelah proses rekruitmen selesai dilaksanakan.
					5) Melakukan orientasi CASN dan evaluasi kinerja.	Tahun 2017 belum dilakukan Diklat Orientasi CASN karena proses rekruitmen dilakukan pada Trimester 3 Tahun 2017.	Menunggu diberikan persetujuan alokasi formasi oleh KemenPANRB.	Akan dilaksanakan Diklat Orientasi pada tahun 2018, dengan bekerjasama dengan Badan Diklat yang terakreditasi.
				Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.	1) Melakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai.	a) Trimester 1 Tahun 2017 telah dilakukan Asesmen/Penilaian Kompetensi Pegawai:	Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas (3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.	a) Menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan POM.
						1. BPOM di Serang (21-22 Maret 2017) = 36 orang.		b) Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.
								c) Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas, melibatkan pihak ke-3.
						b) Trimester 2 Tahun 2017 telah dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai sebanyak 254 orang pada:		d) Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.
						1) BPOM di Jambi 12-13 April 2017) = 51 orang.
						2) Pusat Batch 1 (18-19 April 2017) = 29 orang.
						3) BBPOM di Makassar (3-4 Mei 2017) = 91 orang.
						4) Pusat Batch 2 (9-10 Mei 2017) = 30 orang.
						5) BPOM di Kendari (18-19 Mei 2017) = 51 orang.
						6) BPOM di Sofifi (7 Juni 2017) = 2 orang.

						c) Trimester 3 Tahun 2017 direncanakan dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai pada:
						1) Pusat Batch 3 (11-12 Juli 2017).
						2) BBPOM di Palembang (2-3 Agustus 2017).
						4) Pusat Batch 4 (8-9 Agustus 2017).
						5) Pusat Batch 5 (5-6 September 2017).
						6) BPOM di Batam (14-15 September 2017).
						7) Pejabat Struktural Eselon 3.

						d) Trimester 4 Tahun 2017 direncanakan dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai pada:
						1) BPOM di Pangkalpinang (5-6 Oktober 2017).
						2) BBPOM di Medan.
						3) BBPOM di Samarinda.
						4) Pusat Batch 6.
						5) Pusat Batch 7.
						6) Pejabat Struktural Eselon 3.
					2) Melakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai.	a) Telah disusun SOP Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai.	Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas (3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.	a) Menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan POM.
						b) Telah dilakukan mapping kompetensi pegawai. Hasil mapping kompetensi tahun 2016 s.d Trimester 1 dan 2 tahun 2017, diperoleh 365 orang pegawai Badan POM yang masuk dalam kategori Talent Pool.		b) Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.
								c) Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas, melibatkan pihak ke-3.
								d) Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.
					3) Pengembangan data base hasil Penilaian Kompetensi pegawai.	a) Telah dianggarkan dalam DIPA Tahun 2017 untuk pengembangan aplikasi hasil Penilaian Kompetensi pegawai / management talenta.	-
						b) Telah disusun KAK pengembangan aplikasi hasil Penilaian Kompetensi pegawai / management talenta.
						c) Telah dilakukan pembahasan dengan Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) dalam rangka pengembangan aplikasi hasil Penilaian Kompetensi pegawai / management talenta.
					4) Penyusunan kajian pembentukan Center of Excellent (Assessment Center dan Pusdiklat).	Telah disusun konsep dan dilakukan pembahasan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk Pusat Pengembangan SDM.	Menunggu ditetapkannya Peraturan Kepala Badan POM tentang SOTK Badan POM, setelah mendapat persetujuan dengan KemenPANRB terkait persetujuan restrukturisasi sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perpres tentang Badan POM,	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dan KemenPANRB.
					5) Melakukan revisi dan penetapan Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).	Membuat kajian review Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).	Belum ada acuan dari KemenPANRB selaku instansi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural, sebagaimana dalam Pasal 109 dari Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Acuan ini terutama untuk Kompetensi Sosial Kultural.	Secara paralel melakukan review Standar Kompetensi Manajerial Badan POM, sambil menunggu ditetapkannya PermenPANRB terkait dengan Standar Kompetensi ASN.
					6) Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Teknis (Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengawasan Post Market).	a) Telah dilakukan pembahasan dan penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PFM jenjang Ahli dan Terampil.	-	-
						b) Pada bulan Mei 2017 telah dilakukan Pra Konvensi Penyusunan SKT PFM.	-	-
					7) Menyusun kurikulum Diklat Jabatan Fungsional PFM.	Dilakukan persiapan penyusunan kurikulum Diklat Alih jenjang Jabatan Fungsional PFM, dalam rangka persiapan Diklat Alih Jenjang Jabatan Fungsional PFM yang akan dilakukan pada bulan Agustus 2017.	-	-
					8) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3.	a) Dilakukan pembahasan oleh Tim Penataan SDM dalam rangka pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan D3, S1, S2, dan S3.	-	-
						b) Pada Trimester 1 Tahun 2017, jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan:
						1) Tugas Belajar = 7 orang.
						2) Ijin Belajar = 3 orang.

						c) Pada Trimester 2 Tahun 2017, jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan:
						1) Tugas Belajar = 4 orang.
						2) Ijin Belajar = 1 orang.

						d) Penyampaian informasi terkait pengembangan kompetensi:
						1. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor B-HK.05.02.2.24.01.17.01694 tanggal 9 Januari 2017 tentang Peningkatan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2017. Dalam surat ini menyampaikan peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan lanjutan, diklat, serta workshop, Bimtek, Seminar, dll.
						2. Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.243.03.17.2133 tanggal 31 Maret 2017 perihal Informasi Beasiswa Kominfo 2017 di ITB.
						3. Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.24.05.17.3196 tanggal 16 Mei 2017 perihal Pengembangan Kompetensi Pegawai Teladan BPOM 2017.
						4. Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.24.05.17.3510 tanggal 26 Mei 2017 perihal Program Percepatan Pendiidkan Tenaga Kesehatan.

						e) Penyampaian persetujuan Usulan calon peserta Tugas Belajar / Ijin Belajar (CPTB / CPIB) yaitu:
						1) Surat Sekretaris Utama Nomor KP.03.01.2.24.03.17.0235 tanggal 27 Maret 2017 perihal Persetujuan Usulan CPTB dan CPIB Periode I Tahun 2017.
						2) Surat Sekretaris Utama Nomor KP.03.01.2.24.05.17.2307 tanggal 29 Mei 2017 perihal Persetujuan Usulan CPTB dan CPIB Periode II Tahun 2017.

						f) Penyampaian informasi terkait bantuan biaya pendidikan yaitu:
						1) Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.243.01.17.01656 tanggal 6 Januari 2017 perihal Perjalanan Dinas Peserta Tugas Belajar.
						2) Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.24.05.17.3659 tanggal 31 Mei 2017 perihal Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Tugas Belajar di Dalam Negeri BPOM Tahun 2017.
					9) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen.	Telah dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui:	-	-
						a) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor B-HK.05.02.2.24.01.17.01694 tanggal 9 Januari 2017 tentang Peningkatan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2017. Dalam surat ini menyampaikan peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan lanjutan, diklat, serta workshop, Bimtek, Seminar, dll.

						b) Pelatihan Teknis dan Manajemen berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat.

						c) Pada Trimester 1 Tahun 2017, jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi melalui Pelatihan:
						1) Diklat Teknis dan Manajemen = 11 orang.
						2) Diklat Kepemimpinan = 8 orang.

						d) Pada Trimester 2 Tahun 2017, jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi melalui Pelatihan:
						1) Diklat Teknis dan Manajemen = 150 orang.
						2) Diklat Kepemimpinan = 10 orang.

						e) Dilakukan penyusunan materi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UDUPKP). Pelaksanaan pembekalan dan ujian akan dilakukan pada bulan Juli 2017:
						1) Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.243.05.17.3086 tanggal 10 Mei 2017 perihal Undangan Bimtek Modul dalam rangka Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode Juli 2017.
						2) 2) Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.243.05.17.3087 tanggal 10 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode Juli 2017.
					Melakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai berbasis kompetensi:
						a) Surat Sekretaris Utama Nomor B-KP.03.01.2.03.17.0693 tanggal 3 Maret 2017 perihal Evaluasi dan Feedback Usulan Kegiatan / Proposal Inovasi Alumni Peserta Tugas Belajar BPOM.
						b) Rekap Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
						c) Rekapitulasi monitoring dan evaluasi pasca Diklat.
						d) Proposal inovasi pasca Tugas Belajar.
				Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka.	Pemeliharaan sistem asesmen secara elektronik.	Dilakukan pembahasan awal dalam rangka menyiapkan sistem asesmen secara elektronik, manajemen talenta.	-	-
					Menyusun kriteria jabatan secara adil dan transparan.	Telah disusun kriteria jabatan secara adil dan transparan yang dituangkan dalam pengumuman seleksi terbuka.	-	-
					Melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.	a) Pada Trimester 1 Tahun 2017, telah dilakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Tahun 2017, yaitu untuk mengisi jabatan:	-	-
						1) Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, Banjarmasin, Surabaya, dan Mataram.
						2) Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA.
						3) Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan.
						4) Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

						b) Pada Trimester 2 Tahun 2017, telah dilakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Tahun 2017, yaitu untuk mengisi jabatan:
						1) Kepala Balai Besar POM di Jayapura.
						2) Talent Pool Kepala Balai Besar POM / Balai POM.
					Melakukan Seleksi Terbuka internal untuk Jabatan Administrator.	Pada tahun 2017 pengisian Jabatan Administrator dilakukan melalui Baperjakat.	-	-
					Melakukan Review pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan di Badan POM.	Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan di Badan POM telah dilakukan review, yaitu dilakukan perubahan mekanisme pada tahap Asesmen Bidang. Semula penyusunan Makalah diserahkan sebelum proses Wawancara. Pada tahun 2016 dan 2017, Penyusunan Makalah dikerjakan pada saat pelaksanaan Asesmen Bidang. Hal ini untuk menjaga orisinilitas Makalah.-	-	-
				Penetapan Kinerja Individu.	1) Melakukan Review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2016.	a) Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pegawai Badan POM tahun 2016 oleh Tim Penilai Prestasi Kerja.	-	-
				Penetapan Kinerja Individu.		b) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.06.2.242.04.17.1704 tanggal 3 April 2017 tentang Penggunaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan POM untuk Penilaian Prestasi Kerja. Dalam SE ini verifikasi penilaian capaian SKP dan perilaku dilakukan setiap triwulan.	-	-
					2) Melakukan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.	a) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.06.2.242.04.17.1704 tanggal 3 April 2017 tentang Penggunaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan POM untuk Penilaian Prestasi Kerja. Dalam SE ini verifikasi penilaian capaian SKP dan perilaku dilakukan setiap triwulan.	-	-
						b) Menyusun tools penilaian perilaku pegawai secara 360 derajat, untuk Penilaian Prestasi Kerja.
						Seluruh pegawai Badan POM telah menerapkan penilaian prestasi kerja sejak tahun 2014.
					3) Evaluasi sistem penilaian prestasi kerja secara elektronik.	a) Penyempurnaan sistem e-SKP.
						b) Sedang dilakukan proses Pengembangan sistem e-performance yang terhubung dengan e-SKP.
						c) Uji coba penilaian prestasi kerja secara aplikasi.
					4) Evaluasi management cockpit.	Dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja guna melakukan integrasi aplikasi yang ada pada unit kerja, dalam rangka membangun management cockpit. -	-	-
				Penegakan aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai.	1) Melaksanakan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja.	a) Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan POM mengacu Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan POM.	-	-
						b) Telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2017 pada tanggal 24 Februari 2017 tentang Kode Etik Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan POM.	-	-
					2) Melakukan penegakan disiplin pegawai.	a) Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin oleh Tim Komite Disiplin Badan POM, pada tanggal:	-	-
						1) 29 Maret 2017.
						2) 18 April 2017.
						3) 25 April 2017.
						4) 22 Mei 2017.
						b) Trimester 1 Tahun 2017 telah dilakukan penegakan disiplin pegawai, dengan pemberian sanksi / hukuman disiplin kepada 7 orang pegawai sebagai berikut:
						1) Tingkat ringan = 3 orang (Teguran Lisan = 1 orang dan Teguran Tertulis = 2 orang ).
						2) Tingkat sedang = 2 orang (Penundaan KGB Selama 1 Tahun = 2 orang).
						3) Tingkat berat = 2 orang (Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah Selama 3 Tahun = 2 orang).
						c) Trimester 2 Tahun 2017 telah dilakukan penegakan disiplin pegawai, dengan pemberian sanksi / hukuman disiplin kepada 6 orang pegawai sebagai berikut:
						1) Tingkat ringan = 3 orang (Teguran Tertulis = 1 orang dan Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis = 2 orang).
						2) Tingkat sedang = 2 orang (Penundaan KGB Selama 1 Tahun = 1 orang dan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun = 1 orang).
						3) Tingkat berat = 1 orang (Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS = 1 orang).
					3) Melakukan evaluasi penegakkan disiplin dan kode etik PNS.	a) Telah dilakukan evaluasi laporan penegakan Disiplin dan Kode Etik yang dikirimkan secara berkala oleh unit kerja.	-	-
						b) Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin oleh Tim Komite Disiplin Badan POM, pada tanggal:
						1) 29 Maret 2017
						2) 18 April 2017
						3) 25 April 2017
						4) 22 Mei 2017
					4) Melakukan Review pelaksanaan penegakan disiplin.	Dilakukan review pelaksanaan laporan disiplin yang dikirim dari unit kerja.	-	-
					5) Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.	Telah dilakukan internalisasi peraturan terbaru.	-	-
					6) Melakukan audit manajemen kepegawaian.	a) Pada Trimester 1 Tahun 2017, telah dilakukan Audit Manajemen SDM terhadap 4 unit kerja, yaitu:	-	-
						1) BBPOM di Jayapura.
						2) BPOM di Manokwari.
						3) BBPOM di Manado.
						4) BPOM di Sofifi.
						b) Pada Trimester 2 Tahun 2017, telah dilakukan Audit Manajemen SDM terhadap 2 unit kerja, yaitu:
						1) BPOM di Batam.
						2) BBPOM di Pontianak.
					7) Pemberian reward kepada PNS.	a) Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Teladan tahun 2017, disampaikan pada acara unjuk kinerja Badan POM tahun 2017, sebanyak 57 orang pada tanggal 28 Februari 2017. Pegawai Teladan yang terpilih, diberikan voucer diklat senilai maksimal Rp.5 juta dan sertifikat penghargaan.	-	-
					7) Pemberian reward kepada PNS.	b) Pengusulan ke Sekretariat Negara untuk pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS) kepada pegawai Badan POM Tahun 2017, sebanyak 291 orang (unit kerja Pusat = 39 orang dan Balai = 252 orang. Pemberian SLKS ini direncanakan diberikan pada tanggal 17 Agustus 2017.	-	-
					8) Pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purnabakti.	Penyiapan pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti Tahun 2017. Pemberian direncanakan dilaksanakan pada Trimester 4 Tahun 2017.	-	-
				Pelaksanaan evaluasi jabatan.	1) Review penempatan pegawai dalam jabatan.	a) Review penempatan pegawai dalam jabatan dilakukan di awal tahun guna updating data penempatan pegawai dan penyesuaian pemberian tunjangan kinerja tahun 2017. Hal ini sebagaimana penetapan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.17.0002 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM.	Terdapat rencana reorganisasi Badan POM, sehingga perlu penyesuaian Nilai dan Kelas Jabatan sesuai dengan rencana struktur organisasi yang baru.	Dilakukan Evaluasi Jabatan dan pengusulan Nilai dan Kelas Jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang baru.
						b) Upaya yang telah dilakukan sebagai persiapan penentuan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan POM untuk menyesuaikan jabatan pada struktur organisasi yang baru, yaitu:
						1. Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.2.243.05.17.2383 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kebutuhan Pegawai Badan POM. Setiap unit kerja diminta untuk menyiapkannya.
						2. Pembahasan awal Evaluasi Jabatan dengan mengundang KemenPANRB pada tanggal 19 Juni 2017. Surat Undangan Sestama ke unit kerja Nomor b-tu.05.2.243.06.17.2533 tanggal 7 Juni 2017 perihal Undangan Persiapan Penyusunan Evaluasi Jabatan. Surat Sestama ke KemenPANRB Nomor B-TU.05.2.243.06.17.2534 tanggal 7 Juni 2017 perihal Undangan menjadi Narasumber Penyusunan Evaluasi Jabatan.
					2) Penyusunan SK Kepala Badan tentang penempatan pegawai dalam jabatan.	a) Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.17.0002 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM.	-	-
						b) Trimester 1 Tahun 2017, telah dilakukan pengangkatan pegawai ke dalam Jabatan Fungsional:
						Pranata Komputer jenjang Terampil Pelaksana = 4 orang (TMT 1 Februari 2017, melalui Perpindahan Jabatan).
						c) Trimester 2 Tahun 2017, telah dilakukan pengangkatan pegawai ke dalam Jabatan Fungsional:
						Perencana jenjang Ahli Madya = 1 orang (TMT 1 April 2017, melalui Perpindahan Jabatan).
					3) Evaluasi penempatan pegawai dalam jabatan secara bertahap.	a) Review penempatan pegawai dalam jabatan dilakukan di awal tahun guna updating data penempatan pegawai dan penyesuaian pemberian tunjangan kinerja tahun 2017. Hal ini sebagaimana penetapan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.17.0002 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM.	-	-
						b) Pembahasan Pemetaan Redistribusi Pegawai dalam rangka restrukturisasi organisasi.	-	-
					4) Internalisasi pedoman penempatan dalam jabatan.	Telah ditetapkan SE Sekretaris Utama Nomor KP.05.05.243.01.17.01861 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu melalui Mekanisme Penyesuaian / Inpasing.	-	-
				Sistem informasi kepegawaian.	1) Review aplikasi kepegawaian.	a) Telah dibangun Sistem Informasi Layanan Kepegawaian berupa:	Untuk Aplikasi SKP secara online (siasn.pom.go.id), masih terdapat gangguan sistem.	Akan dilakukan maintenance Aplikasi SKP secara online (siasn.pom.go.id).
						1. Aplikasi Cuti secara online (e-cuti.pom.go.id).
						2. Aplikasi SKP secara online (siasn.pom.go.id).
						3. Aplikasi SISFO.
						4. Aplikasi Pengajuan Tugas Belajar.
						5. Aplikasi Analisis Beban Kerja.
						b) Updating hardware dan software layanan kepegawaian berbasis TIK.
						c) Sedang dalam persiapan penggabungan SKP secara online dengan e- performance.
						d) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sedang dilakukan penyempurnaan oleh Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) dengan membangun sistem hris.pom.go.id
					2) Melakukan updating data pegawai.	Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait dengan data pensiun, meninggal, penyesuaian gelar, dsb.
					3) Penerapan aplikasi cuti online secara penuh di pusat dan Balai Besar / Balai POM.	a) Pemanfaatan cuti online telah digunakan untuk seluruh unit kerja.	-	-
						b) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sedang dilakukan penyempurnaan oleh Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) dengan membangun sistem hris.pom.go.id. E- cuti termasuk yang akan digabung dalam aplikasi ini.	-	-
					4) Penerapan aplikasi penilaian prestasi kerja secara penuh di pusat dan Balai Besar / Balai POM.	a) Sedang dalam persiapan penggabungan SKP secara online dengan e- performance.	Untuk Aplikasi SKP secara online (siasn.pom.go.id), masih terdapat gangguan sistem.	Akan dilakukan maintenance Aplikasi SKP secara online (siasn.pom.go.id).
						b) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sedang dilakukan penyempurnaan oleh Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) dengan membangun sistem hris.pom.go.id
					5) Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian.	Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait dengan pensiun, meninggal, penyesuaian gelar, dsb.	-	-

✫✫✫✫✫	71.43%
✫✫✫✫	21.43%
✫✫✫	7.14%
✫✫	0%
✫	0%

SDM Aparatur

Monev RB Penataan Sistem Manajemen SDM TW IV 2018

Monev RB Penataan Sistem Manajemen SDM TW III 2018

Monev RB Penataan Sistem Manajemen SDM TW II 2018

Monev RB Penataan Sistem Manajemen SDM TW I 2018

Kontak RB

Statistik Akses Laman

Polling

Search form

SDM Aparatur

Kontak RB

Statistik Akses Laman

Polling