8 Area Perubahan



Berita Reformasi Birokrasi BPOM

11/19/2019 - 17:02

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Pangkalpinang yang merupakan UPT dari Badan POM, dituntut untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan. Tidak hanya dari sisi internal, tetapi juga hubungan eksternal dengan para pemangku kepentingan. Perbaikan yang berkelanjutan ini menyangkut dengan Pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Pangkalpinan kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

10/11/2019 - 21:28

Jakarta - Tiga unit kerja Badan POM berhasil meraih capaian yang membanggakan berupa sertifikat baru ISO 9001:2015. Ketiga unit tersebut adalah Balai POM di Mamuju, Kantor Badan POM di Kota Tanjungpinang, dan Kantor Badan POM di Kabupaten Ende. Tak ketinggalan, 28 unit kerja di Badan POM Pusat dan 32 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM juga memperoleh rekomendasi untuk mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015. Hal ini disampaikan Dian Soeminta selaku General Manager PT.

10/08/2019 - 15:14

Amman - Pemerintah Indonesia telah menempatkan Palestina sebagai salah satu negara prioritas yang menerima bantuan pengembangan kapasitas di antara negara-negara berkembang. Sejak 2008, Indonesia telah menyediakan tidak kurang dari 177 program pembangunan kapasitas di bawah kerangka Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) untuk hampir 2.000 warga Palestina, mencakup berbagai sektor yakni keuangan, kesehatan, tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan perempuan, pelatihan diplomatik, hingga pariwisata.

 

10/08/2019 - 13:29

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap

kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif

tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh

penyelenggara pelayanan publik, yaitu BBPOM di Samarinda. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Agustus 2019, sebagai berikut:

10/03/2019 - 19:16

Pada penyelenggaraan suatu tata laksana organisasi di sistem pemerintahan banyak dihadapi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya, hal ini diakibatkan karna semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan ke era masyarakat digital sehingga  mengakibatkan sistem yang sudah dibangun sebelumnya menjadi berjalan kurang baik, maka perlu adanya Reformasi Birokrasi dalam menjawab dan mengatasi permasalahan tersebut.

Pages