8 Area Perubahan



Berita Reformasi Birokrasi BPOM

09/25/2021 - 20:12

JAKARTA - Informasi hoaks yang beredar kian massif dan meresahkan masyarakat. Apa lagi di tengah pandemi, beragam hoaks seputar COVID-19  tak hanya beredar melalui platform media sosial, bahkan telah merambah ke media komunikasi keluarga seperti whatsapp. Kondisi ini tentu memerlukan penanganan segera karena membawa dampak terhadap masyarakat terutama terkait kesehatan.

09/20/2021 - 08:12

Rabu (8/9). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang mengadakan kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara luring di Aula BBPOM di Serang dan daring melalui aplikasi zoom meeting yang dihadiri oleh Kepala Balai Besar Pom di Serang, Inspektorat II Badan Pom serta seluruh pegawai di lingkungan BBPOM di Serang.

09/19/2021 - 22:01

Teknologi digital merupakan salah satu kunci utama dalam menjalankan proses bisnis untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi data dan informasi juga meningkat semakin pesat pada era pandemi, dikarenakan terbatasnya ruang gerak fisik sehingga mendorong tumbuhnya berbagai inovasi berbasis elektronik. BBPOM di Jakarta terus berupaya beradaptasi dengan teknologi informasi  terkini dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal untuk seluruh pegawai pada tanggal 17 September 2021 melalui ruang pertemuan virtual.

09/17/2021 - 16:30

Kamis -16 September 2021, Balai Besar POM di Denpasar yang diwakili oleh PFM Ahli Madya Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi BBPOM di Denpasar, Ni Putu Ekayani Scorpiasanty melaksanakan advokasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan  Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar.

09/17/2021 - 09:09

Perkuat Koordinasi, BPOM di Bengkulu Audensi ke Ombusman Perwakilan Provinsi Bengkulu

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 OMBUDSMAN adalah Lembaga Negara yang berwenang dan berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk BUMN, BUMD dan BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Pages