8 Area Perubahan



Berita Reformasi Birokrasi BPOM

06/11/2021 - 22:41

Permberdayaan Masyarakat dan Usaha Pangan Desa dilakukan terhadap masyarakat desa yang memungkinkan terciptanya akses masyarakat desa terhadap pangan yang aman dan akses usaha pangan desa yang memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

06/08/2021 - 19:49

Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Balai Besar POM di Pontianak

Sahabat BPOM Kalbar, Pelayan publik Balai Besar POM di Pontianak menjalankan tugas dan tanggungjawab pelayanan publik dengan selalu menaati aturan perilaku dan kode etik pelayanan.

Ketentuan Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Balai Besar POM di Pontianak dapat #SahabatBPOM Kalbar simak dalam informasi berikut.
06/08/2021 - 18:33

Hai Sahabat BPOM Kalbar

Anda berhak mendapat kompensasi atas ketidakpuasan pada pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak , jika :

1. Sertifikat Hasil Uji melebihi timeline yang dijanjikan berdasarkan jenis layanan pengujian

2. Tidak mendapatkan pelayanan petugas saat ingin memperoleh layanan informasi dan pengaduan, setelah mengisi dan menyerahkan form layanan lebih dari 15 menit.

Kompensasi yang akan didapat antara lain:

06/08/2021 - 16:20

Bengkulu - Pada tanggal 4 Juni 2021, Balai POM di Bengkulu menerima permohonan pengujian sampel pro justitia diduga sabu dari pihak Kepolisian. Pengujian sampel dari pihak ke-3 seperti kepolisian merupakan salah satu dari bentuk pelayanan publik yang dilakukan Balai POM di Bengkulu. Sampel yang diuji dikenakan besaran tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

06/08/2021 - 16:20

Bengkulu - Pada tanggal 4 Juni 2021, Balai POM di Bengkulu menerima permohonan pengujian sampel pro justitia diduga sabu dari pihak Kepolisian. Pengujian sampel dari pihak ke-3 seperti kepolisian merupakan salah satu dari bentuk pelayanan publik yang dilakukan Balai POM di Bengkulu. Sampel yang diuji dikenakan besaran tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pages