8 Area Perubahan



Berita Reformasi Birokrasi BPOM

07/12/2019 - 10:03

Labuan Bajo - Badan POM menyelenggarakan lokakarya Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pengendalian Intern Pengelolaan BMN dan Barang Sitaan/Barang Bukti. Acara ini diselenggarakan untuk memastikan bahwa semua kantor Badan POM mendapatkan pelatihan yang komprehensif mengenai pengelolaan BMN dan barang bukti. Acara ini dilaksanakan juga untuk berbagi pengalaman dan refleksi guna mengevaluasi masing-masing kantor Badan POM dalam menjalankan pengelolaan tersebut.

05/15/2019 - 22:11

PONTIANAK - BBPOM di Pontianak berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Untuk merealisasikan penerapan zona integritas tersebut, Inspektorat II BPOM melaksanakan Bimbingan Teknis “Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula BBPOM di Pontianak pada 13-14 Mei 2019 yang lalu.

05/15/2019 - 21:59

Jakarta – Dalam penyelenggaraan pemerintah kerap ditemui berbagai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan tidak berjalannya sistem dengan baik. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi menuntut setiap penyelenggara pemerintahan untuk melakukan reformasi dan menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan jawaban permasalahan tersebut.

05/13/2019 - 23:23

Pembangunan Keamanan Pangan dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk dipedesaan sesuai salah satu agenda prioritas nawa cita yaitu membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai POM di Kendari Drs. Leonard Duma.,Apt.,MM dalam sambutan pada kegiatan Advokasi Kelembagaan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Senin, 13 Mei 2019 bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.

05/13/2019 - 16:24

PONTIANAK - Seiring perkembangan Revolusi Industri 4.0 penerapan teknologi informasi merupakan sebuah keharusan bagi penyelenggara negara. Penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan (e-government) merupakan salah satu cara mewujudkan reformasi birokrasi demi peningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pages