8 Area Perubahan



Berita Reformasi Birokrasi BPOM

12/13/2019 - 18:58

Jakarta - Pertemuan Entry Meeting Laporan Keuangan Badan POM 2019 dilaksanakan di kantor Badan POM, Jakarta (13/12). Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan apresiasi dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas evaluasi terhadap laporan keuangan Badan POM. Plt. Sekretaris Utama, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa menyampaikan bahwa evaluasi ini mendorong peningkatan kinerja Badan POM serta lebih luas mendukung perkuatan kerangka kelembagaan Badan POM. “Masukan dan rekomendasi ini akan menguatkan, meningkatkan, dan mengefektifkan pengawasan Badan POM,” tegasnya.

11/11/2019 - 09:07

Gotong royong “Jumat Bersih” adalah salah satu budaya kerja yang harus ditanamkan di lingkungan kerja. Gotong royong dapat dilakukan dalam bentuk membersihkan kantor lingkungan kerja agar tempat para pegawai bekerja menjadi nyaman dan meningkatkan semangat bekerja para pegawainya. Selain itu BPOM sebagai instansi publik, aspek kebersihan juga sangat menunjang layanan publik yang prima.

11/08/2019 - 09:06

Sebagai penerapan Reformasi Birokrasi di wilayah kerja BBPOM di Padang, maka pimpinan dan seluruh pegawai berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Untuk itu BBPOM di Padang telah diusulkan sebagai unit yang mendapatkan predikat WBK.

11/06/2019 - 13:39

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat maka BBPOM di Pekanbaru meluncurkan layanan SPIDERMEN dan SIBATMAN.  SPIDERMEN (Sertifikasi Pelayanan Datangi dan Cari Konsumen) merupakan layanan sertifikasi jemput bola yang mempermudah dan mempercepat pelaku usaha dalam pengurusan izin edar. SIBATMAN (Sistem Konsultasi Obat dan Makanan Online) merupakan layanan konsultasi online 7x24 jam dan pengaduan publik melalui nomor whatsapp 085805610203

11/05/2019 - 22:38

Bogor - Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memiliki peran penting dan posisi strategis bagi Kementerian dan Lembaga (K/L), seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.    

Pages