Home » Monev » Sdm Aparatur » Monev Rb Penataan Sistem Manajemen Sdm Tw I 2018

Monev RB Penataan Sistem Manajemen SDM TW I 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW I Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
SDM AparaturF. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASNMeningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitifPerencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi1)     Penerapan aplikasi Analisis Beban Kerja.a.       Sistem aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK) telah dibangun pada tahun 2016, dengan menginduk kepada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah ada.a.     Aplikasi ABK masih perlu penyempurnaan untuk dapat mempermudah penghitungan ABK.Perlu dilakukan uji coba dan pengembangan lebih lanjut di tahun berikutnya.-
b.       Pada awal tahun 2017 telah dilakukan percobaan penggunaan aplikasi ABK secara internal Biro Umum, masih diperlukan penyempurnaan sistem untuk mempermudah penggunaan aplikasi. b.    Perlu aplikasi yang terintegrasi untuk menyandingkan hasil perhitungan ABK dengan bazetting pegawai secara otomatis dalam Peta Jabatan, tidak manual.
c.       Tahun 2017 telah menggunakan data ABK sebagai dasar pertimbangan pemberian ijin pindah / mutasi pegawai. 
    2)    Melakukan dan review Analisis Jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja.a)        Telah dilakukan koordinasi dan pembahasan evaluasi dan validasi dengan KemenPANRB terhadap usulan kebutuhan SDM Aparatur Badan POM tahun 2017, pada tanggal 7 Februari 2017 di kantor KemenPANRB.Terdapat rencana reorganisasi Badan POM, sehingga perlu penyesuaian kebutuhan pegawai sesuai dengan rencana struktur organisasi yang baru.Dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi yang baru.
b)       Telah disampaikan usulan kebutuhan pegawai dalam formasi sebagaimana surat Kepala Badan POM sebagai berikut:
1)    Nomor B-KP01.1.243.02.17.0459 tanggal 17 Februari 2017 perihal Usulan Kebutuhan Pegawai Badan POM. Dalam surat ini, Badan POM menyampaikan kebutuhan pegawai dan memberikan justifikasi kepada KemenPANRB terhadap dampak apabila tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan Badan POM.
2)    Nomor B-KP.01.02.1.243.04.17.2140 tanggal 03 April 2017 perihal Usulan Penambahan Pegawai dan Formasi Khusus Badan POM TA 2017. Dalam surat ini, selain minta tambahan formasi dengan Formasi Khusus, juga meminta tambahan pegawai melalui redistribusi pegawai eksternal dari K/L lain.
3)    Nomor B-KP.01.1.243.05.17.1233 tanggal 04 Mei 2017 perihal Usulan Kebutuhan PNS Badan POM. Dalam surat ini menginformasikan usulan Formasi PFM dan Jabatan Penunjang yang menjadi Prioritas (Auditor Pertama, Widyaiswara Pertama, Prakom Pertama). Surat ini menjawab surat MenPANRB Nomor B/23/M.SM.01.00/2017 tanggal 25 April 2017 periahl Penyusunan Kebutuhan PNS pada Instansi Pemerintah.
4)    Nomor KP.01.02.1.243.06.17.0704 tanggal 19 Juni 2017 perihal Usulan Rencana Alokasi Formasi CPNS di Lingkungan Badan POM TA 2017. Surat ini ini menindaklanjuti pertemuan tanggal 16 Juni 2017, bahwa Kementerian / Lembaga yang telah mendapatkan persetujuan Prinsip pada tahun 2016 diminta untuk mengevaluasi dan merinci kembali ke dalam jabatan yang sangat prioritas, maksimal sesuai dengan jumlah yang telah disetujui sebelumnya. Badan POM pada tahun 2016 mendapatkan Alokasi Formasi sebanyak 110, sehingga pada tahun 2017 telah disesuaikan rincian Alokasi Formasi sebanyak 110 formasi dengan total 9 JFT, utamanya untuk ditempatkan pada beberapa unit kerja yang perlu penguatan penambahan pegawai dan pada unit kerja baru pada reorganisasi.
5)    Nomor KP.01.02.1.243.07.17.2906 tanggal 21 Juni 2017 perihal Usulan Alokasi Formasi Khusus CPNS di Lingkungan Badan POM TA 2007. Dalam surat ini menyampaikan alokasi formasi untuk Lulusan Terbaik / Cumlaud, Penyandang Disabilitas / Cacat, dan Putra / Putri Terbaik Papua.
c)        Dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh unit kerja melalui surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.2.243.05.17.2383 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kebutuhan Pegawai Badan POM.
    3)    Menyusun dan menetapkan perhitungan formasi jabatan.a)        Telah dilakukan koordinasi dan pembahasan evaluasi dan validasi dengan KemenPANRB terhadap usulan kebutuhan SDM Aparatur Badan POM tahun 2017, pada tanggal 7 Februari 2017 di kantor KemenPANRB.Terdapat rencana reorganisasi Badan POM, sehingga perlu penyesuaian kebutuhan pegawai sesuai dengan rencana struktur organisasi yang baru.Dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi yang baru.-
b)       Telah disampaikan usulan kebutuhan pegawai dalam formasi sebagaimana surat Kepala Badan POM sebagai berikut:
1)       Nomor B-KP01.1.243.02.17.0459 tanggal 17 Februari 2017 perihal Usulan Kebutuhan Pegawai Badan POM. Dalam surat ini, Badan POM menyampaikan kebutuhan pegawai dan memberikan justifikasi kepada KemenPANRB terhadap dampak apabila tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan Badan POM.
2)    Nomor B-KP.01.02.1.243.04.17.2140 tanggal 03 April 2017 perihal Usulan Penambahan Pegawai dan Formasi Khusus Badan POM TA 2017. Dalam surat ini, selain minta tambahan formasi dengan Formasi Khusus, juga meminta tambahan pegawai melalui redistribusi pegawai eksternal dari K/L lain.
3)    Nomor B-KP.01.1.243.05.17.1233 tanggal 04 Mei 2017 perihal Usulan Kebutuhan PNS Badan POM. Dalam surat ini menginformasikan usulan Formasi PFM dan Jabatan Penunjang yang menjadi Prioritas (Auditor Pertama, Widyaiswara Pertama, Prakom Pertama). Surat ini menjawab surat MenPANRB Nomor B/23/M.SM.01.00/2017 tanggal 25 April 2017 periahl Penyusunan Kebutuhan PNS pada Instansi Pemerintah.
4)    Nomor KP.01.02.1.243.06.17.0704 tanggal 19 Juni 2017 perihal Usulan Rencana Alokasi Formasi CPNS di Lingkungan Badan POM TA 2017. Surat ini ini menindaklanjuti pertemuan tanggal 16 Juni 2017, bahwa Kementerian / Lembaga yang telah mendapatkan persetujuan Prinsip pada tahun 2016 diminta untuk mengevaluasi dan merinci kembali ke dalam jabatan yang sangat prioritas, maksimal sesuai dengan jumlah yang telah disetujui sebelumnya. Badan POM pada tahun 2016 mendapatkan Alokasi Formasi sebanyak 110, sehingga pada tahun 2017 telah disesuaikan rincian Alokasi Formasi sebanyak 110 formasi dengan total 9 JFT, utamanya untuk ditempatkan pada beberapa unit kerja yang perlu penguatan penambahan pegawai dan pada unit kerja baru pada reorganisasi.
5)    Nomor KP.01.02.1.243.07.17.2906 tanggal 21 Juni 2017 perihal Usulan Alokasi Formasi Khusus CPNS di Lingkungan Badan POM TA 2007. Dalam surat ini menyampaikan alokasi formasi untuk Lulusan Terbaik / Cumlaud, Penyandang Disabilitas / Cacat, dan Putra / Putri Terbaik Papua.
c)        Dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh unit kerja melalui surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.2.243.05.17.2383 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kebutuhan Pegawai Badan POM.
    4)       Melakukan redistribusi pegawai melalui open seleksi dari pegawai eksternal.a)        Telah dilakukan redistribusi pegawai secara internal yaitu perpindahan pegawai antar unit kerja di Badan POM, serta redistribusi pegawai secara eksternal antara lain perpindahan pegawai dari K/L/Pemda ke Badan POM.a)     Terdapat rencana reorganisasi Badan POM, sehingga kebutuhan pegawai perlu ditambah pada beberapa unit kerja baru, namun formasi sangat terbatas penyesuaian kebutuhan pegawai sesuai dengan rencana struktur organisasi yang baru.a)        Mempersiapkan tools redistribusi pegawai melalui open seleksi dari pegawai eksternal.
b)       Telah dilakukan koordinasi untuk redistribusi dari K/L lain dengan penjajakan awal antara lain:b)    Pegawai yang akan pindah ke Badan POM tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Badan POM.b)       Melakukan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Pemda untuk reditribusi pegawainya yang sesuai dengan kompetensi Badan POM.
1)       Mengundang Kemenkeu pada tanggal 30 Maret 2017. c)        Perluasan Jabatan Fungsional PFM ke Pemda. Saat ini Jabatan Fungsional PFM masih eksklusif  dan hanya dapat dijabat oleh PNS di Badan POM, Balai Besar POM / Balai POM saja. Badan POM sedang merevisi Kep MenPAN Nomor 48 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional PFM dan Angka Kreditnya, sehingga nantinya Jabatan Fungsional PFM dapat diduduki oleh pegawai Pemda sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2)       Koordinasi juga telah dilakukan melalui Surat Kepala Badan POM Nomor B-KP.01.02.1.243.04.17.2140 tanggal 03 April 2017 perihal Usulan Penambahan Pegawai dan Formasi Khusus Badan POM TA 2017. Dalam surat ini, selain minta tambahan formasi dengan Formasi Khusus dan juga meminta tambahan pegawai melalui redistribusi pegawai eksternal dari K/L lain.  
3)       Telah dilakukan koordinasi dengan POLRI untuk rencana pengisian jabatan pada calon Kedeputian IV Badan POM pada struktur organisasi yang baru.  
c)        Nota Dinas Sestama kepada Deputi dan Pejabat Struktural Eselon 2 di Pusat Nomor OR.05.02.21.07.17.3478 tanggal 20 Juli 2017 perihal Pemetaan Redistribusi Pegawai. Nota Dinas ini dalam rangka redistribusi pegawai untuk disesuaikan penempatan pegawai pada struktur organisasi yang baru.  
   Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN.1)       Menyusun Tim pelaksana dan pedoman penerimaan CASN.a)        Telah dilakukan pembahasan awal dalam rangka persiapan pelaksanaan Pengadaaan CPNS Tahun 2017.Belum ada kepastian persetujuan alokasi formasi dan jadwal Pengadaan CPNS dari KemenPANRB.Akan terus dilakukan koordinasi ke KemenPANRB dan BKN.
b)       Tim Pelaksana dan Pedoman Pengadaan CPNS akan ditetapkan ±  pada Trimester ke-3 Tahun 2017, menunggu kepastian persetujuan alokasi formasi dari KemenPANRB.
    2)       Melakukan updating aplikasi CAT ujian TKB.a)        Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) PFM telah dilaksanakan oleh Tim Penyusun TKB dan bekerjasama dengan Universitas Jakarta. Dalam rangka tranparansi dan bebas KKN, Tim Penyusun Bank Soal TKB diminta untuk menandatangani Pakta Integritas.- 
b)       Telah berkoordinasi dengan BKN dalam penginputan data Bank Soal TKB PFM dalam aplikasi CAT BKN.
c)        Badan POM telah mencoba berkoordinasi dengan KemenPANRB dan BKN dalam rangka penggunaan fasilitas CAT di BKN. Direncanakan akan dilaksanakan pada 14 titik, yaitu Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Mataram, Jayapura, Manokwari, dan Ambon).
    3)       Pelaksanaan rekruitmen CASN secara terbuka, transparan, dan bebas KKN.a)        Dilakukan persiapan untuk pelaksanaan Pengadaan CPNS, apabila Badan POM dimungkinkan untuk diberikan persetujuan alokasi formasi oleh KemenPANRB pada tahun 2017.- 
b)       Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) PFM telah dilaksanakan oleh Tim Penyusun TKB dan bekerjasama dengan Universitas Jakarta. Dalam rangka tranparansi dan bebas KKN, Tim Penyusun Bank Soal TKB diminta untuk menandatangani Pakta Integritas.
c)        Badan POM telah mencoba berkoordinasi dengan KemenPANRB dan BKN dalam rangka penggunaan fasilitas CAT di BKN. Direncanakan akan dilaksanakan pada 14 titik, yaitu Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Mataram, Jayapura, Manokwari, dan Ambon).
d)       Apabila Badan POM diberikan persetujuan alokasi formasi, maka:
1)       Pengumuman dan Pendaftaran akan dilakukan secara terbuka dan online.
2)       Seleksi Administrasi akan dilakukan secara berjenjang dan melibatkan Inspektorat Badan POM sebagai pengawas internal.
    4)       Melakukan evaluasi pelaksanaan rekruitmen.Evaluasi belum dilakukan karena proses rekruitmen kemungkinan baru dilakukan ± pada Trimester 3 Tahun 2017. Menunggu diberikan persetujuan alokasi formasi oleh KemenPANRB.Menunggu diberikan persetujuan alokasi formasi oleh KemenPANRB.Akan dilakukan evaluasi setelah proses rekruitmen selesai dilaksanakan.
    5)       Melakukan orientasi CASN dan evaluasi kinerja.Tahun 2017 belum dilakukan Diklat Orientasi CASN karena proses rekruitmen dilakukan pada Trimester 3 Tahun 2017.Menunggu diberikan persetujuan alokasi formasi oleh KemenPANRB.Akan dilaksanakan Diklat Orientasi pada tahun 2018, dengan bekerjasama dengan Badan Diklat yang terakreditasi.
   Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.1)   Melakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai.a)   Trimester 1 Tahun 2017 telah dilakukan Asesmen/Penilaian Kompetensi Pegawai:Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas (3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.a)        Menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan POM.
1.     BPOM di Serang (21-22 Maret 2017) = 36 orang.b)       Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.
 c)        Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas, melibatkan pihak ke-3.
b)   Trimester 2 Tahun 2017 telah dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai sebanyak 254 orang pada:d)       Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.
1)    BPOM di Jambi 12-13 April 2017) = 51 orang. 
2)    Pusat Batch 1 (18-19 April 2017) = 29 orang. 
3)    BBPOM di Makassar (3-4 Mei 2017) = 91 orang. 
4)    Pusat Batch 2 (9-10 Mei 2017) = 30 orang. 
5)    BPOM di Kendari (18-19 Mei 2017) = 51 orang. 
6)    BPOM di Sofifi (7 Juni 2017) = 2 orang. 
  
c)   Trimester 3 Tahun 2017 direncanakan dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai pada: 
      1)   Pusat Batch 3 (11-12 Juli 2017). 
      2)   BBPOM di Palembang (2-3 Agustus 2017). 
      4)   Pusat Batch 4 (8-9 Agustus 2017). 
      5)   Pusat Batch 5 (5-6 September 2017). 
      6)   BPOM di Batam (14-15 September 2017). 
      7)   Pejabat Struktural Eselon 3. 
  
d)   Trimester 4 Tahun 2017 direncanakan dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai pada: 
      1)   BPOM di Pangkalpinang (5-6 Oktober 2017). 
      2)   BBPOM di Medan. 
      3)   BBPOM di Samarinda. 
      4)   Pusat Batch 6. 
      5)   Pusat Batch 7. 
      6)   Pejabat Struktural Eselon 3. 
    2)   Melakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai.a)        Telah disusun SOP Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai.Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas (3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.a)        Menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan POM.
b)       Telah dilakukan mapping kompetensi pegawai. Hasil mapping kompetensi tahun 2016 s.d Trimester 1 dan 2 tahun 2017, diperoleh 365 orang pegawai Badan POM yang masuk dalam kategori Talent Pool.b)       Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.
 c)        Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas, melibatkan pihak ke-3.
 d)       Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.
    3)       Pengembangan data base hasil Penilaian Kompetensi pegawai.a)        Telah dianggarkan dalam DIPA Tahun 2017 untuk pengembangan aplikasi hasil Penilaian Kompetensi pegawai / management talenta.- 
b)       Telah disusun KAK pengembangan aplikasi hasil Penilaian Kompetensi pegawai / management talenta.
c)        Telah dilakukan pembahasan dengan Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) dalam rangka pengembangan aplikasi hasil Penilaian Kompetensi pegawai / management talenta.
    4)       Penyusunan kajian pembentukan Center of Excellent (Assessment Center dan Pusdiklat).Telah disusun konsep dan dilakukan pembahasan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk Pusat Pengembangan SDM.Menunggu ditetapkannya Peraturan Kepala Badan POM tentang SOTK Badan POM, setelah mendapat persetujuan dengan KemenPANRB terkait persetujuan restrukturisasi sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perpres tentang Badan POM,Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dan KemenPANRB.
    5)       Melakukan revisi dan penetapan Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).Membuat kajian review Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).Belum ada acuan dari KemenPANRB selaku instansi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural, sebagaimana dalam Pasal 109 dari Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Acuan ini terutama untuk Kompetensi Sosial Kultural.Secara paralel melakukan review Standar Kompetensi Manajerial Badan POM, sambil menunggu ditetapkannya PermenPANRB terkait dengan Standar Kompetensi ASN.
    6)       Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Teknis (Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengawasan Post Market).a)        Telah dilakukan pembahasan dan penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PFM jenjang Ahli dan Terampil.--
b)       Pada bulan Mei 2017 telah dilakukan Pra Konvensi Penyusunan SKT PFM.
    7)       Menyusun kurikulum Diklat Jabatan Fungsional PFM.Dilakukan persiapan penyusunan kurikulum Diklat Alih jenjang Jabatan Fungsional PFM, dalam rangka persiapan Diklat Alih Jenjang Jabatan Fungsional PFM yang akan dilakukan pada bulan Agustus 2017.--
    8)       Menyusun rencana dan melakukan  pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3.a)        Dilakukan pembahasan oleh Tim Penataan SDM dalam rangka pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan D3, S1, S2, dan S3.--
b)       Pada Trimester 1 Tahun 2017, jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan:
1)   Tugas Belajar = 7 orang.
2)   Ijin Belajar = 3 orang.
 
c)        Pada Trimester 2 Tahun 2017, jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan:
      1)   Tugas Belajar = 4 orang.
      2)   Ijin Belajar = 1 orang.
 
d)       Penyampaian informasi terkait pengembangan kompetensi:
1.     Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor B-HK.05.02.2.24.01.17.01694 tanggal 9 Januari 2017 tentang Peningkatan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2017. Dalam surat ini menyampaikan peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan lanjutan, diklat, serta workshop, Bimtek, Seminar, dll.
2.     Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.243.03.17.2133 tanggal 31 Maret 2017 perihal Informasi Beasiswa Kominfo 2017 di ITB.
3.     Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.24.05.17.3196 tanggal 16 Mei 2017 perihal Pengembangan Kompetensi Pegawai Teladan BPOM 2017.
4.     Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.24.05.17.3510 tanggal 26 Mei 2017 perihal Program Percepatan Pendiidkan Tenaga Kesehatan.
 
e)        Penyampaian persetujuan Usulan calon peserta Tugas Belajar / Ijin Belajar (CPTB / CPIB) yaitu:
1)    Surat Sekretaris Utama Nomor KP.03.01.2.24.03.17.0235 tanggal 27 Maret 2017 perihal Persetujuan Usulan CPTB dan CPIB Periode I Tahun 2017.
2)    Surat Sekretaris Utama Nomor KP.03.01.2.24.05.17.2307 tanggal 29 Mei 2017 perihal Persetujuan Usulan CPTB dan CPIB Periode II Tahun 2017.
 
f)         Penyampaian informasi terkait bantuan biaya pendidikan yaitu:
1)    Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.243.01.17.01656 tanggal 6 Januari 2017 perihal Perjalanan Dinas Peserta Tugas Belajar.
2)    Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.24.05.17.3659 tanggal 31 Mei 2017 perihal Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Tugas Belajar di Dalam Negeri BPOM Tahun 2017.
    9)       Menyusun rencana dan melakukan  pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen.Telah dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui:--
a)        Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor B-HK.05.02.2.24.01.17.01694 tanggal 9 Januari 2017 tentang Peningkatan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2017. Dalam surat ini menyampaikan peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan lanjutan, diklat, serta workshop, Bimtek, Seminar, dll.
 
b)       Pelatihan Teknis dan Manajemen berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat.
 
c)        Pada Trimester 1 Tahun 2017, jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi melalui Pelatihan:
      1)   Diklat Teknis dan Manajemen = 11 orang.
      2)   Diklat Kepemimpinan = 8 orang.
 
d)       Pada Trimester 2 Tahun 2017, jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi melalui Pelatihan:
      1)   Diklat Teknis dan Manajemen = 150 orang.
      2)   Diklat Kepemimpinan = 10 orang.
 
e)        Dilakukan penyusunan materi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UDUPKP). Pelaksanaan pembekalan dan ujian akan dilakukan pada bulan Juli 2017:
1)      Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.243.05.17.3086 tanggal 10 Mei 2017 perihal Undangan Bimtek Modul dalam rangka Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode Juli 2017.
2)      2)   Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KP.03.01.243.05.17.3087 tanggal 10 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode Juli 2017.
    Melakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi.Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai berbasis kompetensi:  
a)      Surat Sekretaris Utama Nomor B-KP.03.01.2.03.17.0693 tanggal 3 Maret 2017 perihal Evaluasi dan Feedback Usulan Kegiatan / Proposal Inovasi Alumni Peserta Tugas Belajar BPOM.
b)      Rekap Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
c)      Rekapitulasi monitoring dan evaluasi pasca Diklat.
d)      Proposal inovasi pasca Tugas Belajar.
   Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka.Pemeliharaan sistem asesmen secara elektronik.Dilakukan pembahasan awal dalam rangka menyiapkan sistem asesmen secara elektronik, manajemen talenta.--
    Menyusun kriteria jabatan secara adil dan transparan.Telah disusun kriteria jabatan secara adil dan transparan yang dituangkan dalam pengumuman seleksi terbuka.--
    Melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.a)   Pada Trimester 1 Tahun 2017, telah dilakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Tahun 2017, yaitu untuk mengisi jabatan:--
1)       Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, Banjarmasin, Surabaya, dan Mataram.
2)       Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA.
3)       Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan.
4)       Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
 
b)   Pada Trimester 2 Tahun 2017, telah dilakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Tahun 2017, yaitu untuk mengisi jabatan:
1)       Kepala Balai Besar POM di Jayapura.
2)       Talent Pool Kepala Balai Besar POM / Balai POM.
    Melakukan Seleksi Terbuka internal untuk Jabatan Administrator.Pada tahun 2017 pengisian Jabatan Administrator dilakukan melalui  Baperjakat.--
    Melakukan Review pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan di Badan POM.Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan di Badan POM telah dilakukan review, yaitu dilakukan perubahan mekanisme pada tahap Asesmen Bidang. Semula penyusunan Makalah diserahkan sebelum proses Wawancara. Pada tahun 2016 dan 2017, Penyusunan Makalah dikerjakan pada saat pelaksanaan Asesmen Bidang. Hal ini untuk menjaga orisinilitas Makalah.---
   Penetapan Kinerja Individu.1)   Melakukan Review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2016.a)        Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pegawai Badan POM tahun 2016 oleh Tim Penilai Prestasi Kerja.--
b)       Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.06.2.242.04.17.1704 tanggal 3 April 2017 tentang Penggunaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan POM untuk Penilaian Prestasi Kerja. Dalam SE ini verifikasi penilaian capaian SKP dan perilaku dilakukan setiap triwulan.
    2)     Melakukan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.a)        Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.06.2.242.04.17.1704 tanggal 3 April 2017 tentang Penggunaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan POM untuk Penilaian Prestasi Kerja. Dalam SE ini verifikasi penilaian capaian SKP dan perilaku dilakukan setiap triwulan.--
b)       Menyusun tools penilaian perilaku pegawai secara 360 derajat, untuk Penilaian Prestasi Kerja.
Seluruh pegawai Badan POM telah menerapkan penilaian prestasi kerja sejak tahun 2014.
    3)       Evaluasi sistem penilaian prestasi kerja secara elektronik.a)        Penyempurnaan sistem e-SKP.  
b)       Sedang dilakukan proses Pengembangan sistem e-performance yang terhubung dengan e-SKP.
c)        Uji coba penilaian prestasi kerja secara aplikasi.
    4)       Evaluasi management cockpit.Dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja guna melakukan integrasi aplikasi yang ada pada unit kerja, dalam rangka membangun management cockpit. ---
   Penegakan aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai.1)       Melaksanakan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja.a)        Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan POM mengacu Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan POM.--
b)       Telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2017 pada tanggal 24 Februari 2017 tentang Kode Etik Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan POM.
    2)   Melakukan penegakan disiplin pegawai.a)        Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin oleh Tim Komite Disiplin Badan POM, pada tanggal:--
      1)   29 Maret 2017.
      2)   18 April 2017.
      3)   25 April 2017.
      4)   22 Mei 2017.
b)       Trimester 1 Tahun 2017 telah dilakukan penegakan disiplin pegawai, dengan pemberian sanksi / hukuman disiplin kepada 7 orang pegawai sebagai berikut:
1)    Tingkat ringan = 3 orang (Teguran Lisan = 1 orang dan Teguran Tertulis = 2 orang ).
2)    Tingkat sedang = 2 orang (Penundaan KGB Selama 1 Tahun = 2 orang).
3)    Tingkat berat = 2 orang (Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah Selama 3 Tahun = 2 orang). 
c)        Trimester 2 Tahun 2017 telah dilakukan penegakan disiplin pegawai, dengan pemberian sanksi / hukuman disiplin kepada 6 orang pegawai sebagai berikut:
1)    Tingkat ringan = 3 orang (Teguran Tertulis = 1 orang dan Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis = 2 orang).
2)    Tingkat sedang = 2 orang (Penundaan KGB Selama 1 Tahun = 1 orang dan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun = 1 orang).
3)    Tingkat berat = 1 orang (Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS = 1 orang).
    3)   Melakukan evaluasi penegakkan disiplin dan kode etik PNS.a)        Telah dilakukan evaluasi laporan penegakan Disiplin dan Kode Etik yang dikirimkan secara berkala oleh unit kerja.--
b)       Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin oleh Tim Komite Disiplin Badan POM, pada tanggal:
1)      29 Maret 2017
2)     18 April 2017
3)     25 April 2017
4)     22 Mei 2017
    4)   Melakukan Review pelaksanaan penegakan disiplin.Dilakukan review pelaksanaan laporan disiplin yang dikirim dari unit kerja.--
    5)   Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.Telah dilakukan internalisasi peraturan terbaru.--
    6)   Melakukan audit manajemen kepegawaian.a)        Pada Trimester 1 Tahun 2017, telah dilakukan Audit Manajemen SDM terhadap 4 unit kerja, yaitu:--
1)       BBPOM di Jayapura.
2)       BPOM di Manokwari.
3)       BBPOM di Manado.
4)       BPOM di Sofifi.
b)       Pada Trimester 2 Tahun 2017, telah dilakukan Audit Manajemen SDM terhadap 2 unit kerja, yaitu:
1)       BPOM di Batam.
2)       BBPOM di Pontianak.
    7)   Pemberian reward kepada PNS.a)        Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Teladan tahun 2017, disampaikan pada acara unjuk kinerja Badan POM tahun 2017, sebanyak 57 orang pada tanggal 28 Februari 2017. Pegawai Teladan yang terpilih, diberikan voucer diklat senilai maksimal Rp.5 juta dan sertifikat penghargaan.--
b)       Pengusulan ke Sekretariat Negara untuk pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS) kepada pegawai Badan POM Tahun 2017, sebanyak 291 orang (unit kerja Pusat = 39 orang dan Balai = 252 orang. Pemberian SLKS ini direncanakan diberikan pada tanggal 17 Agustus 2017.
    8)   Pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purnabakti.Penyiapan pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti Tahun 2017. Pemberian direncanakan dilaksanakan pada Trimester 4 Tahun 2017.--
   Pelaksanaan evaluasi jabatan.1)   Review penempatan pegawai dalam jabatan.a)        Review penempatan pegawai dalam jabatan dilakukan di awal tahun guna updating data penempatan pegawai dan penyesuaian pemberian tunjangan kinerja tahun 2017. Hal ini sebagaimana penetapan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.17.0002 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM.Terdapat rencana reorganisasi Badan POM, sehingga perlu penyesuaian Nilai dan Kelas Jabatan sesuai dengan rencana struktur organisasi yang baru.Dilakukan Evaluasi Jabatan dan pengusulan Nilai dan Kelas Jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang baru.
b)       Upaya yang telah dilakukan sebagai persiapan penentuan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan POM untuk menyesuaikan jabatan pada struktur organisasi yang baru, yaitu:
1.        Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.2.243.05.17.2383 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kebutuhan Pegawai Badan POM. Setiap unit kerja diminta untuk menyiapkannya.
2.        Pembahasan awal Evaluasi Jabatan dengan mengundang KemenPANRB pada tanggal 19 Juni 2017. Surat Undangan Sestama ke unit kerja Nomor b-tu.05.2.243.06.17.2533 tanggal 7 Juni 2017 perihal Undangan Persiapan Penyusunan Evaluasi Jabatan. Surat Sestama ke KemenPANRB Nomor B-TU.05.2.243.06.17.2534 tanggal 7 Juni 2017 perihal Undangan menjadi Narasumber Penyusunan Evaluasi Jabatan.
    2)   Penyusunan SK Kepala Badan tentang penempatan pegawai dalam jabatan.a)        Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.17.0002 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM.--
b)       Trimester 1 Tahun 2017, telah dilakukan pengangkatan pegawai ke dalam Jabatan Fungsional: 
Pranata Komputer jenjang Terampil Pelaksana = 4 orang (TMT 1 Februari 2017, melalui Perpindahan Jabatan).
c)        Trimester 2 Tahun 2017, telah dilakukan pengangkatan pegawai ke dalam Jabatan Fungsional:
Perencana jenjang Ahli Madya = 1 orang (TMT 1 April 2017, melalui Perpindahan Jabatan).
    3)   Evaluasi penempatan pegawai dalam jabatan secara bertahap.a)        Review penempatan pegawai dalam jabatan dilakukan di awal tahun guna updating data penempatan pegawai dan penyesuaian pemberian tunjangan kinerja tahun 2017. Hal ini sebagaimana penetapan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.17.0002 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM.--
b)       Pembahasan Pemetaan Redistribusi Pegawai dalam rangka restrukturisasi organisasi.
    4)   Internalisasi pedoman penempatan dalam jabatan.Telah ditetapkan SE Sekretaris Utama Nomor KP.05.05.243.01.17.01861 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu melalui Mekanisme Penyesuaian / Inpasing.--
   Sistem informasi kepegawaian.1)   Review aplikasi kepegawaian.a)      Telah dibangun Sistem Informasi Layanan Kepegawaian berupa:Untuk Aplikasi SKP secara online (siasn.pom.go.id), masih terdapat gangguan sistem.Akan dilakukan maintenance Aplikasi SKP secara online (siasn.pom.go.id).
1.     Aplikasi Cuti secara online (e-cuti.pom.go.id).
2.     Aplikasi SKP secara online (siasn.pom.go.id).
3.     Aplikasi SISFO.
4.     Aplikasi Pengajuan Tugas Belajar.
5.     Aplikasi Analisis Beban Kerja.
b)      Updating hardware dan software layanan kepegawaian berbasis TIK.
c)      Sedang dalam persiapan penggabungan SKP secara online dengan e- performance.
d)      Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sedang dilakukan penyempurnaan oleh Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) dengan membangun sistem hris.pom.go.id
    2)   Melakukan updating data pegawai.Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait dengan data pensiun, meninggal, penyesuaian gelar, dsb.  
    3)   Penerapan aplikasi cuti online secara penuh di pusat dan Balai Besar / Balai POM.a)        Pemanfaatan cuti online telah digunakan untuk seluruh unit kerja.--
b)       Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sedang dilakukan penyempurnaan oleh Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) dengan membangun sistem hris.pom.go.id. E- cuti termasuk yang akan digabung dalam aplikasi ini.
    4)   Penerapan aplikasi penilaian prestasi kerja secara penuh di pusat dan Balai Besar / Balai POM.a)        Sedang dalam persiapan penggabungan SKP secara online dengan e- performance.Untuk Aplikasi SKP secara online (siasn.pom.go.id), masih terdapat gangguan sistem.Akan dilakukan maintenance Aplikasi SKP secara online (siasn.pom.go.id).
b)       Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sedang dilakukan penyempurnaan oleh Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) dengan membangun sistem hris.pom.go.id
    5)     Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian.Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait dengan pensiun, meninggal, penyesuaian gelar, dsb.--