Home » Monev » Monev Rb Penataan Peraturan Perundangan Tw Iv 2018

Monev RB Penataan Peraturan Perundangan TW IV 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan IV Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW IV Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
 Peraturan Perundang-undanganG. Penguatan Peraturan Perundang-undangan  1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;a. presentase rancangan regulasi yang melibatkan stake holdera. melaksanakan pengkajian dan penyusunan rancangan teknisSampai dengan Triwulan IV, telah dilakukan:
penyusunan peraturan dengan melibatkan stake holder, yaitu peraturan tentang:

DEPUTI 1
1. Peraturan Badan POM No 26 tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
2. Peraturan Badan POM No 28 tahun 2018  tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
3. Peraturan Badan POM No 13  tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik
4. Peraturan Badan POM No. 33 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan
5. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
6. Peraturan Badan POM No 34  tahun 2018 tentangPedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik
7. Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor
8. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan
9. Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Peredaran Obat Online
10.  Revisi Peraturan Badan POM No 28 tahun 2018  tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
11. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik
12. Revisi Peraturan Badan POM No 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

Nomor 1 sampai 6 telah diundangkan.
1. Seringkali terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dengan pelaku usaha,  sehingga diperlukan waktu pembahasan yang  lebih lama.

2. Adanya Regulasi terbaru dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pengharmonisasian Rancangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sehingga setiap Peraturan BPOM yang diterbitkan harus dilakukan Harmonisasi dengan Kemenhum dan HAM  sehingga menambah proses pembahasan
1. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan  stakeholder.

2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Hukum & HAM
      
    b. persentase rancangan yang dilakukan konsultasi publik (100%)b.  Melakukan  konsultasi publik rancangan peraturan dalam bentuk pertemuan atau elektronik Sampai dengan semester  IV, telah dilakukan konsultasi publik rancangan/revisi regulasi:
DEPUTI  1
Melalui JDIH:
1. Peraturan Badan POM no 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
2. Peraturan Badan POM tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan
3. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
4. Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor
5. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan
6. Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik

Melalui tatap muka:
1.  Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
2. Peraturan Badan BPOM tentang Penerapan 2D Barcode dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
3. Peraturan  Badan POM tentang Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Obat Impor
Belum efisiennya pelaksanaan konsultasi publik secara online / melalui JDIHMenyusun sistem pemberitahuan rancangan peraturan BPOM secara otomatis kepada pelaku usaha
        
   2.  Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publikjumlah regulasi yang disusun atau direvisi dalam rangka melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publiksimplifikasi regulasi:
a. pencabutan
b. revisi dan perubahan
Sampai dengan triwulan IV
Deputi I
telah dilakukan pencabutan Peraturan BPOM agar tidak tumpang tindih, yaitu:
1.  Peraturan Badan POM No 16  tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.35.02770 Tahun 2002 Tentang Penambahan Jenis Prekursor
2.  Peraturan Badan POM No 17  tahun 2018 Perka BPOM tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.3.1.3322 Tahun 2004 Tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok Yang Beredar Dan Iklan
3. Peraturan Badan POM No 18  tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.35.03403 Tahun 2001 Tentang Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar Dan Tulisan Pada Label Rokok Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.3.1.3322 Tahun 2004 Tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok Yang Beredar Dan Iklan
4. Peraturan Badan POM No 19 tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor PO.01.01.31.03660 Tahun 2002 tentang Pengaturan Khusus Penyaluran Dan Penyerahan Buprenorfin
5. Peraturan Badan POM No 20  tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.35.02771 Tahun 2002 Tentang Pemantauan Dan Pengawasan Prekursor
6. Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.34.03.747 Tahun 2001 tentang Persyaratan Tambahan Izin Usaha Industri farmasi

'Telah dilakukan revisi Peraturan BPOM yaitu:
1. Peraturan Badan POM No 13  tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik
2. Peraturan Badan POM No 28 tahun 2018  tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
3. Revisi Peraturan Badan POM No 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
Kurang optimalnya koordinasi dengan  unit teknis dan K/L terkait  serta  stakeholder lainnya1. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan unit teknis dan K/L dan stakeholder lainnya
2.Diperlukan penyamaan persepsi antara pemerintah, dengan pelaku usaha