Home » Monev » Peraturan

Peraturan Perundang-undangan

Monev RB Penataan Peraturan Perundangan TW IV 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan IV Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW IV Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
 Peraturan Perundang-undanganG. Penguatan Peraturan Perundang-undangan  1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;a. presentase rancangan regulasi yang melibatkan stake holdera. melaksanakan pengkajian dan penyusunan rancangan teknisSampai dengan Triwulan IV, telah dilakukan:
penyusunan peraturan dengan melibatkan stake holder, yaitu peraturan tentang:

DEPUTI 1
1. Peraturan Badan POM No 26 tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
2. Peraturan Badan POM No 28 tahun 2018  tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
3. Peraturan Badan POM No 13  tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik
4. Peraturan Badan POM No. 33 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan
5. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
6. Peraturan Badan POM No 34  tahun 2018 tentangPedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik
7. Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor
8. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan
9. Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Peredaran Obat Online
10.  Revisi Peraturan Badan POM No 28 tahun 2018  tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
11. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik
12. Revisi Peraturan Badan POM No 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

Nomor 1 sampai 6 telah diundangkan.
1. Seringkali terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dengan pelaku usaha,  sehingga diperlukan waktu pembahasan yang  lebih lama.

2. Adanya Regulasi terbaru dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pengharmonisasian Rancangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sehingga setiap Peraturan BPOM yang diterbitkan harus dilakukan Harmonisasi dengan Kemenhum dan HAM  sehingga menambah proses pembahasan
1. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan  stakeholder.

2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Hukum & HAM
      
    b. persentase rancangan yang dilakukan konsultasi publik (100%)b.  Melakukan  konsultasi publik rancangan peraturan dalam bentuk pertemuan atau elektronik Sampai dengan semester  IV, telah dilakukan konsultasi publik rancangan/revisi regulasi:
DEPUTI  1
Melalui JDIH:
1. Peraturan Badan POM no 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
2. Peraturan Badan POM tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan
3. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
4. Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor
5. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan
6. Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik

Melalui tatap muka:
1.  Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
2. Peraturan Badan BPOM tentang Penerapan 2D Barcode dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
3. Peraturan  Badan POM tentang Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Obat Impor
Belum efisiennya pelaksanaan konsultasi publik secara online / melalui JDIHMenyusun sistem pemberitahuan rancangan peraturan BPOM secara otomatis kepada pelaku usaha
        
   2.  Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publikjumlah regulasi yang disusun atau direvisi dalam rangka melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publiksimplifikasi regulasi:
a. pencabutan
b. revisi dan perubahan
Sampai dengan triwulan IV
Deputi I
telah dilakukan pencabutan Peraturan BPOM agar tidak tumpang tindih, yaitu:
1.  Peraturan Badan POM No 16  tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.35.02770 Tahun 2002 Tentang Penambahan Jenis Prekursor
2.  Peraturan Badan POM No 17  tahun 2018 Perka BPOM tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.3.1.3322 Tahun 2004 Tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok Yang Beredar Dan Iklan
3. Peraturan Badan POM No 18  tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.35.03403 Tahun 2001 Tentang Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar Dan Tulisan Pada Label Rokok Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.3.1.3322 Tahun 2004 Tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok Yang Beredar Dan Iklan
4. Peraturan Badan POM No 19 tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor PO.01.01.31.03660 Tahun 2002 tentang Pengaturan Khusus Penyaluran Dan Penyerahan Buprenorfin
5. Peraturan Badan POM No 20  tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.35.02771 Tahun 2002 Tentang Pemantauan Dan Pengawasan Prekursor
6. Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.34.03.747 Tahun 2001 tentang Persyaratan Tambahan Izin Usaha Industri farmasi

'Telah dilakukan revisi Peraturan BPOM yaitu:
1. Peraturan Badan POM No 13  tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik
2. Peraturan Badan POM No 28 tahun 2018  tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
3. Revisi Peraturan Badan POM No 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
Kurang optimalnya koordinasi dengan  unit teknis dan K/L terkait  serta  stakeholder lainnya1. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan unit teknis dan K/L dan stakeholder lainnya
2.Diperlukan penyamaan persepsi antara pemerintah, dengan pelaku usaha
      

Monev RB Penataan Peraturan Perundangan TW III 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan III Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW III Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
Peraturan Perundang-undanganG. Penguatan Peraturan Perundang-undangan  1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;a. presentase rancangan regulasi yang melibatkan stake holdera. melaksanakan pengkajian dan penyusunan rancangan teknisSampai dengan TWIII telah dilakukan:
penyusunan peraturan dengan melibatkan stake holder, yaitu peraturan tentang:
 
DEPUTI 1
1. Peraturan Badan POM No 26 tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
2. Peraturan Badan POM No 28 tahun 2018  tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
3. Peraturan Badan POM No 13  tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik
4. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
5. Peraturan Badan POM tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan
6. Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor
7. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan
8. Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
 Seringkali terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dengan pelaku usaha,  sehingga diperlukan waktu pembahasan yang  lebih lama.Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan  stakeholder.
    9. Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Peredaran Obat Online
10.  Revisi Peraturan Badan POM No 28 tahun 2018  tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
11. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik

Nomor 1 sampai 4 telah diundangkan.
  
   b. persentase rancangan yang dilakukan konsultasi publik (100%)b.  Melakukan  konsultasi publik rancangan peraturan dalam bentuk pertemuan atau elektronik Sampai dengan semester  III , telah dilakukan konsultasi publik rancangan/revisi regulasi:
DEPUTI  1
Melalui JDIH:
1. Peraturan Badan POM no 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
2. Peraturan Badan POM tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan
3. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
4. Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor
5. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan
6. Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik

Melalui tatap muka:
1.  Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
2Peraturan Badan BPOM tentang Penerapan 2D Barcode dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Telah
3. Peraturan  Badan POM tentang Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Obat Impor
Belum efisiennya pelaksanaan konsultasi publik secara online / melalui JDIHMenyusun sistem pemberitahuan rancangan peraturan BPOM secara otomatis kepada pelaku usaha
       
  2.  Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publikjumlah regulasi yang disusun atau direvisi dalam rangka melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publiksimplifikasi regulasi:
a. pencabutan
b. revisi dan perubahan
Sampai dengan triwulan III
Deputi I
Telah dilakukan pencabutan Peraturan BPOM agar tidak tumpang tindih, yaitu:
1.  Peraturan Badan POM No 16  tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.35.02770 Tahun 2002 Tentang Penambahan Jenis Prekursor
2.  Peraturan Badan POM No 17  tahun 2018 Perka BPOM tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.3.1.3322 Tahun 2004 Tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok Yang Beredar Dan Iklan
3. Peraturan Badan POM No 18  tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.35.03403 Tahun 2001 Tentang Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar Dan Tulisan Pada Label Rokok Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.3.1.3322 Tahun 2004 Tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok Yang Beredar Dan Iklan
4. Peraturan Badan POM No 19 tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor PO.01.01.31.03660 Tahun 2002 tentang Pengaturan Khusus Penyaluran Dan Penyerahan Buprenorfin
5. Peraturan Badan POM No 20  tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.35.02771 Tahun 2002 Tentang Pemantauan Dan Pengawasan Prekursor
6. Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.34.03.747 Tahun 2001 tentang Persyaratan Tambahan Izin Usaha Industri farmasi
Kurang optimalnya koordinasi dengan  unit teknis dan K/L terkait  serta  stakeholder lainnya1. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan unit teknis dan K/L dan stakeholder lainnya
2.Diperlukan penyamaan persepsi antara pemerintah, dengan pelaku usaha
      Telah dilakukan revisi Peraturan BPOM yaitu:
1. Peraturan Badan POM No 13  tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik
2. Peraturan Badan POM No 28 tahun 2018  tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
  

Monev RB Penataan Peraturan Perundangan TW II 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan II Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW II Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
 Peraturan Perundang-undanganPenguatan Peraturan Perundang-undangan1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakana. Presentase rancangan regulasi yang melibatkan stakeholderDeputi I
1. Rancangan Perka BPOM tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi
In process drafting1. kurang optimalnya koordinasi dengan unit dan K/L terkait dalam pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan 

2. Seringkali terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dengan pelaku usaha, sehingga diperlukan waktu pembahasan yang  lebih lama.
1. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan unit teknis terkait dan stakeholder lainnya.

2. Meningkatkan komunikasi dengan Perguruan tinggi dan stakeholder terkait melalui surat permintaan Tenaga Ahli yang relevan dan kompeten
 2. Rancangan Perka BPOM tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering DisalahgunakanDraft Perka sudah di TTD Kepala Badan, sedang dalam proses perundangan oleh Biro Hukor
 3. Rancangan Peraturan Badan BPOM tentang Penerapan 2D Barcode dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan MakananTelah dilakukan Sosialisasi 
 4.Rancangan Perka BPOM tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.3.1.3322 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok Yang Beredar Dan Iklan Menunggu surat perundangan dan matriks analisis di TTD Sestama 
 5. Perka BPOM tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.35.03403 Tahun 2001 tentang Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar Dan Tulisan Pada Label Rokok Menunggu surat perundangan dan matriks analisis di TTD Sestama 
 6. Perka BPOM tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor PO.01.01.31.03660 Tahun 2002 tentang Pengaturan Khusus Penyaluran Dan Penyerahan Buprenorfin Menunggu surat perundangan dan matriks analisis di TTD Sestama 
 7. Perka BPOM tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.35.02771 tahun 2002 tentang Pemantauan Dan Pengawasan PrekursorMenunggu surat perundangan dan matriks analisis di TTD Sestama 
 8. Perka BPOM tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.35.02770  tahun 2002 tentang Penambahan Jenis  PrekursorMenunggu surat perundangan dan matriks analisis di TTD Sestama 
 9. Perka Pencabutan Kep Ka Badan Nomor HK.00.05.34.03.747 Tahun 2011 tentang Persyaratan Tambahan Izin Usaha Industri FarmasiVerbal ke Sestama 
 10. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang BaikVerbal ke Wasdis
 11. Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik terhadap Fasilitas Pembuatan Obat ImporKonsultasi Publik di JDIH 
 13. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang BaikProses pembahasan internal Kedeputian 1 
 14. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau PersyaratanProses pembahasan internal Kedeputian 1 
 15. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan KefarmasianSudah diundangkan 
 16. Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Peredaran Obat OnlineProses pembahasan internal Badan POM. FGD direncananakan pada bulan September 2018
 17. Revisi Perka BPOM NOmor HK.00.05.3.1818 Tahun 2005 tentang Pedoman Uji BioekivalensiIn process drafting
 18. Pencabutan Perka BPOM Nomor HK.00.05. 1.382 Tahun 2005 tentang Tata Laksanan Uji BioekivalensiIn process drafting
 19. Pencabutan Perka BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10217 Tahun 2012 tentang Obat Wajib Uji EkivalensiIn process drafting
    b. persentase rancangan yang dilakukan konsultasi publik (100%)1. Perka BPOM tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering DisalahgunakanTelah dilakukan konsultasi publik rancangan/revisi regulasi melalui JDIHKeterlibatan semua  stakeholder  belum  memadai








Undangan Konsultasi publik melalui asosiasi atau lembaga supra sistem

DEPUTI 1
membangun sistem elektronik prima  masukan konsultasi publik
 2. Peraturan Badan BPOM tentang Penerapan 2D Barcode dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
 3. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
 4. Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor
 5. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan
 6. Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
 7. Peraturan Badan BPOM tentang Penerapan 2D Barcode dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Telah Telah dilakukan sosialisasi 
 8. Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Laksana Inspeksi Sarana Produksi Obat ImporTelah dilakukan konsultasi publik rancangan/revisi regulasi melalui tatap muka dan JDIH
   2.  Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publikjumlah regulasi yang disusun atau direvisi dalam rangka melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik- melaksanakan Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan setiap 1 tahun sekali yang sedang diberlakukan simplifikasi regulasi:
a. pencabutan
b. revisi dan perubahan
Kurang optimalnya koordinasi dengan  unit teknis dan K/L terkait  serta  stakeholder lainnya1. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan unit teknis dan K/L dan stakeholder lainnya
2.Diperlukan penyamaan persepsi antara pemerintah, dengan pelaku usaha
 - melakukan revisi  peraturan perundang-undangan yang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain
 - melaksanakan sosialiisasi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal atau stakeholder
 Peraturan Perundang-undanganPenguatan Peraturan Perundang-undanganMeningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakanPresentase rancangan regulasi yang melibatkan stakeholderDeputi II
1. Peraturan Badan POM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka (Revisi Perka BPOM Nomor HK.00.05.41.1384 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka
Terdapat perubahan judul, telah diadakan rapat lintas unit1. Kurang optimalnya  koordinasi dengan unit teknis terkait dan stake holder dalam pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Terdapat perbedaan persepsi dengan pelaku usaha sehingga diperlukan waktu pembahasan yang lebih lama
1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan unit teknis terkait, perguruan tinggi, tenaga ahli, dan stakeholder terkait
2. Dalam surat undangan pembahasan menyebutkan permintaan untuk diwakili oleh yang berkompeten dan dapat berkontribusi aktif
     2. Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Promosi dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen KesehatanTelah dilakukan rapat lintas unit 
     3. Peraturan Badan POM tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (Revisi Perka BPOM No.12 tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional)Telah dilakukan rapat lintas unit dan rapat dengan tim ahli
     4. Pedoman Klaim Obat TradisionalPembahasan internal
     5. Rancangan Revisi Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Suplemen Kesehatan# Sudah dilakukan konsultasi publik 3x: tahun 2016 2x yaitu tanggal 26 Sept 2016 dan 23 Nov 2016 dan tahun 2017 (1x) yaitu tanggal 27 Juli 2017 (1x);

# Verbal bulan Agustus 2017 telah dikembalikan ke Dit.Standardisasi OT, SK, dan Kos.

# Telah dilakukan kembali rapat internal tanggal 22 Januari 2018 membahas masukan dari Biro Hukor.

# Dilakukan Rapat Lintas Unit tanggal 2 Mei 2018.

# Dilakukan Sirkulasi draft, nota dinas tanggal 18 Mei 2018.

# Dilakukan Rapat Lintas Unit membahas masukan terkait sirkulasi draft yang telah dilakukan. (12 dan 20 Juli 2018)
1) Waktu tunggu masukan dari unit kerja terkait setelah sirkulasi rancangan memakan waktu lama.
2) Terdapat perubahan kondisi kekinian yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian isi rancangan/review ulang.
1) Memantau perkembangan selama masa sirkulasi dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. 
     6. Rancangan Revisi Rancangan Perka Badan tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan* Dilakukan konsultasi publik pada tahun 2016 sebanyak 2x yaitu tanggal 26 Sept 2016 dan 23 Nov 2016.
* Pada tahun 2017 tidak ada konsultasi publik.
* Verbal Agustus 2017 telah dikembalikan ke Dit. Standardisasi OT, SK, dan Kos.
* Telah dilakukan beberapa revisi pada rancangan yang merupakan hasil review ulang internal (rapat internal).
* akan dibuat nota dinas dan verbal baru untuk sirkulasi draft final dengan menyertakan verbal yang sebelumnya.
Kurang optimalnya koordinasi dengan unit teknis terkait# Meningkatkan koordinasi dengan unit teknis terkait.

# Menetapkan timeline untuk unit teknis terkait dalam memberikan masukan.
     7. Rancangan Perka Badan tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan# Telah dilakukan pembahasan internal dalam rangka penyusunan draft perka.Terdapat perubahan kondisi kekinian yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian isi rancangan/review ulangMenyesuaikan dengan regulasi terbaru dari TMHS
     8. Rancangan Perka Badan tentang Pedoman Klaim Suplemen Kesehatan# Telah dilakukan Rapat Lintas Unit yang melibatkan narasumber dalam pelaksanaannya.Terdapat perubahan kondisi kekinian yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian isi rancangan/review ulangMenyesuaikan dengan regulasi pedoman klaim terbaru dari TMHS
     9. Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Perubahan atas PerKa BPOM No 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika Verbal telah mendapatkan masukan dari Biro Hukmas dan telah diedarkan kembali ke unit teknis.− Kurang optimalnya koordinasi dengan lintas unit dalam penyusunan regulasi
− perbedaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha terhadap substansi dalam regulasi tersebut
− Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas unit
− Mengoptimalkan Konsultasi Publik untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha
− Melakukan pembahasan bersama tenaga ahli yang relevan dan kompeten
     10. Revisi Peraturan  Badan POM tentang Persyaratan Teknis Bahan KosmetikaPembahasan lintas unit Kedeputian II untuk membahas masukan dari konsultasi publik dan masukan unit lain− Kurang optimalnya koordinasi dengan lintas unit dalam penyusunan regulasi
− perbedaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha terhadap substansi dalam regulasi tersebut
− Meningkatkan koordinasi dengan lintas unit

− Mengoptimalkan Konsultasi Publik untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha
− Melakukan pembahasan bersama tenaga ahli yang relevan dan kompeten
     11. Revisi Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika Verbal telah mendapatkan masukan dari Biro Hukmas dan saat ini sedang pembahasan kembali lintas unit kedeputian II− Kurang optimalnya koordinasi dengan lintas unit dalam penyusunan regulasi
− perbedaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha terhadap substansi dalam regulasi tersebut
− Meningkatkan koordinasi dengan lintas unit

− Mengoptimalkan Konsultasi Publik untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha 
     12. Rancangan Revisi Perka Badan POM tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi KosmetikaVerbal telah mendapatkan masukan dari Biro Hukmas dan saat ini sedang pembahasan kembali lintas unit kedeputian II − Kurang optimalnya koordinasi dengan lintas unit dalam penyusunan regulasi
− perbedaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha terhadap substansi dalam regulasi tersebut
− Meningkatkan koordinasi dengan lintas unit

− Mengoptimalkan Konsultasi Publik untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha 
     13.Rancangan Revisi Peraturan tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping KosmetikaTelah dilakukan Konsultasi Publik pada tanggal 24 Mei 2018 dan telah diverbal pada Bulan Juni 2018− Kurang optimalnya koordinasi dengan lintas unit dalam penyusunan regulasi
− perbedaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha terhadap substansi dalam regulasi tersebut
− Meningkatkan koordinasi dengan lintas unit

− Mengoptimalkan Konsultasi Publik untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha 
     Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus - PKMKPembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli−  Banyaknya usulan dari pelaku usaha tentang materi peraturan sehingga perlu dibahas dengan seksama

−  Penyesuaian waktu stakeholder dengan rangkaian kegiatan Dit. SPO



−  Ketersediaan data ilmiah






- Proses legal drafting dengan kendali di Biro Hukum dan Organisasi

- Keterbatasan data dukung hasil pengujian dari PPOMN dan PROM
− Melakukan pembahasan bersama tenaga ahli yang relevan dan kompeten


− Melakukan penjadwalan yang ulang dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu stakeholder

− Melibatkan stakeholder yg dapat membantu menyediakan data ilmiah seperti perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha dan organisasi profesi

- Monitor dan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi



- Penambahan anggaran untuk pengelolaan pelaksanaan pengujian
     Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus - PDKPembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli
     Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Iradiasi Pangan yang BaikPembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli
     Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Steril Komersial yang BaikPembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli
     Rancangan Peraturan Badan POM tentang Bahan Tertentu (Cioko, Nigarin, dan lain-lain)Pembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli
     Rancangan Peraturan Badan POM tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan OlahanVerbal
     Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Tambahan PanganPembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli
     Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan PenolongPembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli
     Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Informasi Nilai GiziPembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli
     Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 01.0 Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0Pembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli
     Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 03.0 Es untuk Dimakan (Edible Ice, termasuk Sherbet dan Sorbet)Pembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli
     Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 10.0 Telur dan Produk-produk TelurPembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli
     Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 11.0 Pemanis, termasuk MaduPengkajian Pustaka
     Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 16.0 Pangan campuran (komposit), yaitu Pangan yang tidak termasuk dalam Kategori Pangan 01.0 sampai dengan Kategori Pangan 15.0Pengkajian Pustaka
     Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Kemasan PanganPembahasan dengan stakeholder dan atau tim ahli
     Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan OlahanPengkajian Pustaka

Monev RB Penataan Peraturan Perundangan TW I 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW I Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
 Peraturan Perundang-undanganG. Penguatan Peraturan Perundang-undangan  1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;a. presentase rancangan regulasi yang melibatkan stake holdera. melaksanakan pengkajian dan penyusunan rancangan teknisSampai dengan Triwulan I, telah dilakukan pengkajian dan penyusunan rancangan teknis:1. kurang optimalnya koordinasi dengan unit dan K/L terkait dalam pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan  1. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan unit teknis terkait dan stakeholder lainnya
 DEPUTI 12. Seringkali terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dengan pelaku usaha, sehingga diperlukan waktu pembahasan yang  lebih lama.2. Meningkatkan komunikasi dengan Perguruan tinggi dan stakeholder terkait melalui surat permintaan Tenaga Ahli yang relevan dan kompeten
 1. Revisi peraturan  Badan POM tentang CDOB (Annex III)  
 2. Peraturan Badan POM tentang Tata Cara Penilaian Sarana Produksi Obat Impor --->pembahasan antara unit kedeputian 1, Biro Hukor dan Inspektorat tgl 18 April 2018.  
 3. Revisi Peraturan Badan POM tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Yang Baik  
 4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Rumah Sakit --->visitasi ke RS di Riau tanggal 28 Desember 2017  
 5.Rancangan Peraturan Badan POM tentang Penanganan Peralatan Produksi Obat dan Bahan Kemas Cetak --->pembahasan antar unit kedeputian 1 dan biro hukor tanggal 29 november 2017.  
 6.Rancangan Revisi Pedoman CPOB tahun 2012 dan Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Obat (POPP).--->pembahasan dengan tim ahli tanggal 14 maret 2018  
 7. Revisi Peraturan Badan POM tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan --->pembahasan masukan hasil konsultasi publik tanggal 27 maret 2018  
 8. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pemasukan Obat melalui Mekanisme Jalur Khusus (SAS)-->  
 9.Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Penjualan Obat secara Daring --->pembahasan di unit kedeputian 1 dan perwakilan pelaku usah tanggal 12 April 2018  
 10.Rancangan  Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian --->konsultasi publik melalui JDIH, unggah tanggal 8 Februari 2018  
 11.Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi --->konsultasi publik melalui JDIH, unggah tanggal 10 November 2017  
 12. RancanganPeraturan Kepala Badan POM tentang Penerapan 2D Barcode dalam rangka peningkatan efektifitas --->pembahasan dengan pimpinan tanggal 2 Maret 2018  
 13. RancanganPeraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan--->legal drafting dan proses verbal di biro hukor tgl 9 April 2018  
 14. RancanganPeraturan ka.badan tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan obat2 tertentu---> pembahasan antar unit kedeputian 1 tgl 19 april 2018  
     Deputi 2  
 1. Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Perubahan atas PerKa BPOM No 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika ---> verbal telah mendapatkan masukan dari Biro Hukmas dan saat ini sedang dibicarakan kembali di Dit. Standar karena ada masukan dari organisasi profesi (Konsultasi Publik di website jdih tanggal 12 Oktober 2017, Konsultasi Publik di Jakarta tanggal 28 September 2017, Konsultasi Publik di Surabaya tanggal 10 - 11 Oktober 2017, dan di Tangerang tanggal 7 - 8 Desember 2017)  
 2.Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan. --> Penyusunan draft awal.  
 3.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan. (Revisi Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 00.05.23.3644 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Kesehatan) --> Pada tahun 2017 tidak ada konsultasi publik. Verbal Agustus 2017 telah dikembalikan ke Dit. Standardisasi OT, SK, dan Kos. Masih dalam revisi.  
 4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan  
 (Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.41.1381 tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan) --> Sudah dilakukan konsultasi publik 2x: tahun 2016 (2x) dan 27 Juli 2017 (1x); Verbal bulan Agustus 2017 telah dikembalikan ke Dit.Standardisasi OT, SK, dan Kos. Telah dilakukan kembali rapat internal tanggal 22 Januari 2018 membahas masukan dari Biro Hukor. Pembahasan masukan Biro HukOr dan akan dibahas lintas unit bersama HukOr.  
 5.Rancangan Peraturan Badan POM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam (Revisi Perka BPOM Nomor HK.00.05.41.1384 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka) --> verbal dikembalikan ke Dit. Standardisasi OT, SK dan Kos; telah dilakukan kembali rapat lintas unit membahas masukan dari Biro Hukor  
 6.Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan -->  sudah dilaksanakan konsultasi publik I pada bulan Desember 2017; diadakan rapat lintas unit pada bulan Januari 2018 yang membahas  masukan lintas sektor  pada konsultasi publik  
 7.Pedoman Klaim Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan --> untuk Pedoman Klaim OT tidak dibuat Perka, namun Pedoman Klaim SK dibuat Perka (dibuat terpisah pedoman klaim OT dan Pedoman Klaim SK).  
 8.Peraturan Badan POM tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional --> telah dilakukan rapat internal I untuk menyusun draft awal  
 9.Peraturan  Badan POM tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika ----> pembahasan  lintas unit kedeputian II (Konsultasi Publik di Tangerang tanggal 7 - 8 Desember 2017 dan di Jakarta tanggal 18 Desember 2017)  
 10.Revisi Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika ---> verbal telah mendapatkan masukan dari Biro Hukmas dan saat ini sedang pembahasan kembali lintas unit kedeputian II (Konsultasi Publik di website jdih tanggal 12 Oktober 2017, Konsultasi Publik di Jakarta tanggal 28 September 2017, Konsultasi Publik di Surabaya tanggal 10 - 11 Oktober 2017, dan di Tangerang tanggal 7 - 8 Desember 2017)  
 11.Rancangan Revisi Perka Badan POM tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika verbal telah mendapatkan masukan dari Biro Hukmas dan saat ini sedang pembahasan kembali lintas unit kedeputian II (Konsultasi Publik di Surabaya tanggal 10 - 11 Oktober 2017, dan di Tangerang tanggal 7 - 8 Desember 2017)  
 12.Rancangan Peraturan tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika (perubahan) ---> pembahasan internal di Dit. Standardisasi OT, SK, dan Kos  
    Deputi 3  
 1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Kemasan Pangan (Kajian Pustaka)  
 2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus - PKMK (pengkajian pustaka)  
 3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus - PDK (Pembahasan dengan Stakeholder dan/atau Tim Ahli)  
 4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Iradiasi Pangan yang Baik (pengkajian pustaka)  
 5. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Informasi Nilai Gizi ( Pengumpulan data/materi)  
 6. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Tambahan Pangan (pembahasan sebelum Konsultasi Publik)  
 7. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Penolong (pengumpulan data/materi)  
 6. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Tambahan Pangan (Pembahasan)  
 5. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Bahan Tertentu (Cioko, Nigarin, dan lain-lain) (penyusunan draft awal)  
 6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Pada Pangan Olahan (verbal)  
 7. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Tambahan Pangan (pengkajian pustaka)  
 8. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 03.0 Es untuk Dimakan (Edible Ice, termasuk Sherbet dan Sorbet) (pengumpulan data/materi)  
 9.  Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 10.0 Telur dan Produk-produk Telur (pengumpulan data/materi)  
 10. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 11.0 Pemanis, termasuk Madu (pengumpulan data/materi)  
 11. RPP tentang Label dan Iklan Pangan  ( Harmoisasi di KemKumham)  
 12. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Steril Komersial yang Baik (pengkajian pustaka)  
 13. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Bahan Tertentu  (Pembahasan draft akhir)  
 14. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan ( Verbal)  
 15. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 01.0 Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0 (Pembahasan dengan Stakeholder dan/atau Tim Ahli)--->konsul publik  
 16. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 16.0 Pangan Campuran (komposit), yaitu Pangan yang tidak termasuk dalam Kategori Pangan 01.0 sampai dengan Kategori Pangan 15.0 (Pengumpulan data)  
    b. persentase rancangan yang dilakukan konsultasi publik (100%)b.  Melakukan  konsultasi publik rancangan peraturan dalam bentuk pertemuan atau elektronik Deputi 1Keterlibatan semua  stakeholder  belum  memadai Undangan Konsultasi publik memalui asosiasi atau lembaga supra sistem
 1. Revisi Peraturan Badan POM tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan --->pembahasan masukan hasil konsultasi publik tanggal 27 maret 2018
 2. Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian --->konsultasi publik melalui JDIH, unggah tanggal 8 Februari 2018
 3.Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi --->konsultasi publik melalui JDIH, unggah tanggal 10 November 2017
      Deputi 2
 1. Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Perubahan atas PerKa BPOM No 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika ---> (Konsultasi Publik di website jdih tanggal 12 Oktober 2017, Konsultasi Publik di Jakarta tanggal 28 September 2017, Konsultasi Publik di Surabaya tanggal 10 - 11 Oktober 2017, dan di Tangerang tanggal 7 - 8 Desember 2017)
 2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan
 ( konsultasi publik 27 Juli 2017.
 3.Rancangan Peraturan  Badan POM tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika  (Konsultasi Publik di Tangerang tanggal 7 - 8 Desember 2017 dan di Jakarta tanggal 18 Desember 2017)
 4.Revisi Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika(Konsultasi Publik di website jdih tanggal 12 Oktober 2017, Konsultasi Publik di Jakarta tanggal 28 September 2017, Konsultasi Publik di Surabaya tanggal 10 - 11 Oktober 2017, dan di Tangerang tanggal 7 - 8 Desember 2017)
 5.Rancangan Revisi Perka Badan POM tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika  (Konsultasi Publik di Surabaya tanggal 10 - 11 Oktober 2017, dan di Tangerang tanggal 7 - 8 Desember 2017)
      Deputi 3
 1. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan 01.0 Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0 (Pembahasan dengan Stakeholder dan/atau Tim Ahli)--->konsultasi  publik (30 April 2018)
   2.  Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publikjumlah regulasi yang disusun atau direvisi dalam rangka melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publiksimplifikasi regulasi:- melaksanakan Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan setiap 1 tahun sekali yang sedang diberlakukan Kurang optimalnya koordinasi dengan  unit teknis dan K/L terkait  serta  stakeholder lainnya1. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan unit teknis dan K/L dan stakeholder lainnya
   a. pencabutan- melakukan revisi  peraturan perundang-undangan yang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain2.Diperlukan penyamaan persepsi antara pemerintah, dengan pelaku usaha
   b. revisi dan perubahan- melaksanakan sosialiisasi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal atau stakeholder