Home » Monev » Pengawasan » Monev Rb Penguatan Pengawasan Tw Ii 2018

Monev RB Penguatan Pengawasan TW II 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENGUATAN PENGAWASAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan II Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW II Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
PengawasanB. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintaha. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan handalMempertahankan opini WTPImplementasi kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukumOpini WTP atas pemeriksaan LK BPOM TA 2017  
Implementasi kebijakan untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.   
Implementasi kebijakan untuk mendorong penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus   
Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahPendampingan penyusunan laporan keuangan Satker   
Bimtek penyusunan laporan keuangan   
Pelatihan bendahara   
  b. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan Peningkatan level Kapabilitas APIP InspektoratLevel 3Peningkatan kapabilitas APIP melalui pelatihan dan sertifikasi:
1. Pelatihan Fraud Auditing 2 (FA-2) (24 - 27 April  2018)
2. Diklat Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit Investigatif (17-18 Mei 2018)
3.  Pelatihan Fraud Auditing 1 (24-27 Juli 2018)
4. Pelatihan Audit Investigasi dan Intelijen Dasar (27 - 31 Agustus 2018)
  
c. Implemetasi program anti KKNImplementasi whistleblowing systemSosialisasi WBS- Koordinasi dengan PUSDATIN dalam rangka penyempurnaan aplikasi wbs
- Pelaporan melaui WBS secara online NIHIL
 Belum tersosialisasinya  aplikasi  pengaduan WBS secara online kepada seluruh pegawai Badan POMSosialisai pengaduan WWBS secara online pada aplikasi SIASN
Penanganan Gratifikasi Sosialisasi Gratifikasi Sosialisasi pengendalian gratifikasi bersamaan dengan bimbingan teknis WBKBelum seluruh pegawai Badan POM mengikuti sosialisi pengendalian gratifikasiPeningkatan sosialisasi melalui artikel pada majalah pengawasan Inspektorat Utama dan sosialisasi pengendalian gratifikasi melalui media sosial
Pelaporan GratifikasiPada triwulan II tahun 2018 terdapat total 13 laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG Badan POM, terdiri dari 7 laporan penerimaan dan 6 laporan penolakan gratifikasi.Kurangnya kesadaran para pelapor gratifikasi terhadap batas waktu pelaporan gratifikasi.Peningkatan sosiliasai tentang gratifikasi, termasuk batas waktu pelaporan gratifikasi.
SE Gratifikasi Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.06.1.72.06.183147 Juni 2018 tentang Larangan menerima gratifikasi  
  Pengaturan konflik kepentingan Sosialiasi Benturan Kepentingan Sosialisasi penanganan benturan kepentingan bersamaan dengan bimbingan teknis WBK  
Terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)Target:
1. WBK 12
2. WBBM 3
Pengusulan Unit Kerja berpredikat WBBM Surat Kepala Badan POM No.B-PI.03.02.1.7.72.06.18.3242 tanggal 28  Juni 2018:
1. Dit. Registrasi Pangan Olahan
2. Pusat Data dan Informasi
3. Balai Besar POM di Surabaya

Pengusulan Unit Kerja berpredikat WBK kepada Kementerian PAN dan RB sesuai  Surat Kepala Badan POM No.B-PI.03.02.1.7.72.06.18.3242 tanggal 28  Juni 2018
1. Dit Standar Pangan Olahan
2. PPPOMN
3. Dit. Pengawasan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
5. Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
6. BBPOM Semarang
7. BBPOM Yogyakarya
8. BBPOM Denpasar
9. BBPOM Padang
10. BBPOM Bandung
11. BBPOM Samarinda
12. BBPOM Pekanbaru
13. BPOM Bengkulu

Pendampingan pada unit kerja yang diusulkan WBK/WBBM:
1. BBPOM Yogyakarta
2. BBPOM Semarang
3. BBPOM Samarinda
4. BBPOM Bandung
5. BBPOM Pekanbaru
6. BBPOM Bengkulu

Melaksanakan penilaian komponen hasil (IKM dan IPKA) dengan menggunakan tools yang sama dengan KemenPAN dan RB
Unit Kerja yang diajukan  Berpredikat WBBM dan WBBM masih belum sepenuhnya siap memenuhi seluruh data dukung dalam rangka pengusulan Unit Kerja berpredikat WBBM/WBK1.  Rapat Finalisasi Persiapan dalam rangka  Evaluasi atas  Pengusulan Unit Kerja berpredikat  WBBM/ WBK dengan mengundang Unit Pusat yang telah diusulkan Unit Kerja menuju WBK/WBBM
2. Intervensi dalam rangka Persiapan  Evaluasi atas Pengusulan Unit Kerja berpredikat WBBM/WBK :
1. BBPOM Yogyakarta
2. BBPOM Semarang
3. BBPOM Pekanbaru
4. BBPOM Samarinda
5. BBPOM Bandung
6 BBPOM Surabaya
d. Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja.Evaluasi efektifitas pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE)- hasil penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP pada Badan  POM  menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level terdefinisi atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP
'- Sebagian unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian, melakukan identifikasi risiko,  penilaian risiko, dan menerapkan monitoring risiko
'- Sebagian unit kerja telah melaksakan EPITE
'-Telah dilakukan rapat koordinasi dengan PUSDATIN dalam rangka perbaikan aplikasi PM EPITE
'- Telah disusun Manajemen Risiko tingkat Ittama sesuai Keputusan Inspektur Utama No. HK.04.02.7.73.08.18.0816 tentang Penetapan Peta Risiko Dan Analisis Stakeholder Inspektorat Utama Badan POM
-belum semua unit kerja menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko dan menerapkan mnitoring risiko
'-belum semua unit kerja melaksanakan EPITE dan evaluasi EPITE belum dilakukan sesuai substansi
'- aplikasi manajemen risiko dan PM EPITE belum bisa dilaksanakan.
- Dilakukan sosialisasi tentang penerapan manajemen risiko secara menyeluruh dan dilakukan evaluasi PM EPITE
'-Dilakukan perbaikan aplikasi PM EPITE
Evaluasi Pengendalian Utama