Home » Monev » Pengawasan » Monev Rb Penguatan Pengawasan Tw I 2018

Monev RB Penguatan Pengawasan TW I 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENGUATAN PENGAWASAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW I Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
 PengawasanB. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintaha. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan handalMempertahankan opini WTPImplementasi kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukumMasih proses pemeriksaan BPK--
 Implementasi kebijakan untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.
 Implementasi kebijakan untuk mendorong penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus
 Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahPendampingan penyusunan laporan keuangan Satker   
 Bimtek penyusunan laporan keuangan   
 Pelatihan bendahara   
   b. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan Peningkatan level Kapabilitas APIP InspektoratLevel 3Kapabilitas APIP Level 3 Mempertahankan kapabilitas APIP Level 3
 c. Implemetasi program anti KKNImplementasi whistleblowing systemSosialisasi WBSPengembangan aplikasi WBS menjadi web base  
 Penanganan Gratifikasi Sosialisasi Gratifikasi 1. Bimbingan Teknis Pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) kepada Seluruh anggota Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pusat dan Daerah melalui Vicon  
 2. Public Campaign melalui e-money
 3. Penyampaian Buku Peraturan terkait Gratifikasi kepada Seluruh BB/BPOM
 4. Banner kampanye Gratifikasi pada Unit di lingkungan Badan POM antara lain:
 a.  " Tolak Gratifikasi'' di Lingkungan Badan POM
 b.  "Stop Percaloan" di Gedung Pelayanan Publik Badan POM
 5. Pembagian buku peraturan gratifikasi kepada seluruh unit kerja
 6. Pembagian buku peraturan gratifikasi kepada peserta workshop manajemen risiko di Bogor
 7. Pembagian buku peraturan gratifikasi kepada peserta bimbingan teknis pelaporan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN
 8. Sosialisasi peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan POM yang terdapat pada website Badan POM (www.pom.go.id)
 9. Sosialisasi Perka BPOM No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM yang dilaksanakan pada Dit. Penilaian Keamanan Pangan tanggal 9 November 2017 di Sukabumi.
 10. Sosialisasi antikorupsi pada BPOM Sofifi, BPOM Palangkaraya, BBPOM Jakarta dan BBPOM Makasar.
 10. Sosialisasi Gratifikasi pada CPNS 2018.
 Pelaporan GratifikasiHingga tanggal 31 Maret 2018 terdapat total 5 pelaporan penerimaan gratifikasi yang telah dilaporkan kepada KPK dengan total nilai Rp2.403.500. Dari kelima pelaporan telah terbit penetapan KPK terhadap 4 pelaporan dan 1 pelaporan hanya sampai di UPG instansi dengan tindak lanjut diserahkan kepada pihak yang membutuhkan.   
 SE Gratifikasi--Dialihkan menjadi sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi
   Pengaturan konflik kepentingan Sosialiasi Benturan Kepentingan 1. Sosialisai Penanganan Benturan Kepentingan Guna Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good corporate governance) di Balai Besar POM di Palembang tanggal 13 Maret 2018  
 2. Sosialisasi benturan kepentingan pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada tanggal 12 April 2018
 3. Sosialisasi benturan kepentingan pada Direktorat Pengawas Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat dan NAPPZA pada tanggal 16 April 2018
 4. Aplikasi pelaporan benturan kepentingan BPOM secara online berbasis web, yang bisa tracking, user friendly, dan berkomunikasi 2 arah dengan pelapor, disosialisasikan saat pelaksanaan Workshop Pemantapan Pelaksanaan Manajemen Risiko Badan POM di Jayapura tanggal 1-4 November 2017 yang diikuti oleh Satgas SPIP dan Manajemen Representatif seluruh unit kerja Badan POM Pusat dan seluruh Balai Besar/Balai POM di daerah
 5. Sosialisasi di BB/BPOM (Semarang, Padang, Gorontalo, Palembang)
 Terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)Target:4 unit kerja berpredikat WBK: Pembangunan unit kerja yang telah berpredikat WBK menuju WBBM.
 1. WBK 12a. Dit. Penilaian Keamanan Pangan
 2. WBBM 3b. Dit. Pengawasan Distribusi PT & PKRT
  c. Pusat Informasi Obat dan Makanan
  d. BBPOM di Surabaya
 d. Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja.Evaluasi efektifitas pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE)- Sebagian unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian, melakukan identifikasi risiko,  penilaian risiko, dan menerapkan monitoring risiko.- aplikasi manajemen risiko dan PM EPITE belum bisa dilaksanakan.- akan dilakukan perbaikan aplikasi.
 Evaluasi Pengendalian Utama'- Sebagian unit kerja telah melaksakan EPITE'- evaluasi atas implementasi Manajemen Risiko dan EPITE belum sesuai substansi.- akan dilakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko dan PM EPITE.