Home » Monev » Pengawasan

Pengawasan

Monev RB Penguatan Pengawasan TW IV 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENGUATAN PENGAWASAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan IV Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW IV Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
PengawasanB. Penguatan kebijakan sistem pengawasan Intern pemerintaha.Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.Mempertahankan Opini WTPReviu laporan keuangan TW III BPOM- Telah dilaksanakan dalam kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan BPOM TW III tahun 2018 (Konsolidasi) pada bulan Oktober 2018
- Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker pusat		Kurangnya pemahaman petugas penyusun Laporan Keuangan dalam hal penyajian Laporan Keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlaku-  Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker BB/BPOM dan pusat
Monitoring dan Evaluasi hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan internMonev pemeriksaan BPK: 73,45
Monev hasil pengawasan intern ittama: 84,69		Rekomendasi yang bersifat kebijakan pimpinan membutuhkan waktu relatif lama dalam penyusunannya.
Rekomendasi yang melibatkan piha eksternal lebih butuh upaya dalam penyelesaiannya		Melakukan kegiatan monev secara berkala dan jika perlu dilakukan pendampingan dalam penyelesaiannya
    
Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahReviu laporan keuangan TW III BPOM- Telah dilaksanakan dalam kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan BPOM TW III tahun 2018 (Konsolidasi) pada bulan Oktober 2018
- Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker pusat		Kurangnya pemahaman petugas penyusun Laporan Keuangan dalam hal penyajian Laporan Keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlaku-  Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker BB/BPOM dan pusat
     
     
  b.Peningkatan kapasitas manajemen pengawasanPeningikatan level Kapabilitas APIP Inspektorat    
 c.Implementasi program anti KKNImplementasi whistleblowing system    
  Penanganan gratifikasi1. Sosialisasi anti gratifikasi melalui penerbitan kartu e-money dan flashdisk
2. Pembagian buku Peraturan Kepala Badan POM No. 20 Tahun 2017
3. Banner anti gratifikasi yang diletakkan pada tempat pelayanan publik		   
    Jumlah laporan penerimaan gratifikasi triwulan IV tahun 2018 sebanyak 23 (dua puluh tiga) laporan dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp12. 800.000. Sehingga total laporan penerimaan dan penolakan selama tahun 2018 sebanyak 64 laporan.   
  Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.06.1.72.06.183147 Juni 2018 tentang Larangan menerima gratifikasi   
      
 Pengaturan konflik kepentingan1. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di beberapa Balai Besar/Balai POM dan unit kerja pusat (Dit. Standardisasi Pangan Olahan dan Dit. KMEI)
2. Pembagian buku Perka No 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM kepada seluruh unit kerja		   
 Terciptanya Wilayah Babas dart Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Berslh dan Melayani (WBBM)    
d. Penguatan SIstem
Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)		Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seIuruh unit kerja    
      
      
      

Monev RB Penguatan Pengawasan TW III 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENGUATAN PENGAWASAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan III Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW III Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
PengawasanB. Penguatan kebijakan sistem pengawasan Intern pemerintaha.Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.Mempertahankan Opini WTPReview Laporan Keuangan Semester I (Konsolidasi) BPOM Kurangnya pemahaman petugas penyusun Laporan Keuangan dalam hal penyajian Laporan Keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlaku- Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker pusat
- Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker BB/BPOM dan pusat
Monitoring dan Evaluasi hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan internMonev pemeriksaan BPK: 73,45
Monev hasil pengawasan intern ittama: 84,69%		Rekomendasi yang bersifat kebijakan pimpinan membutuhkan waktu relatif lama dalam penyusunannya.
Rekomendasi yang melibatkan piha eksternal lebih butuh upaya dalam penyelesaiannya		Melakukan kegiatan monev secara berkala dan jika perlu dilakukan pendampingan dalam penyelesaiannya
    
Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahReview Laporan Keuangan Semester I (Konsolidasi) BPOM Kurangnya pemahaman petugas penyusun Laporan Keuangan dalam hal penyajian Laporan Keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlaku- Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker pusat
- Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker BB/BPOM dan pusat
     
     
  b.Peningkatan kapasitas manajemen pengawasanPeningikatan level Kapabilitas APIP Inspektorat    
 c.Implementasi program anti KKNImplementasi whistleblowing system    
  Penanganan gratifikasi1. Sosialisasi anti gratifikasi melalui penerbitan kartu e-money dan flashdisk
2. Pembagian buku Peraturan Kepala Badan POM No. 20 Tahun 2017
3. Banner anti gratifikasi yang diletakkan pada tempat pelayanan publik		   
    Jumlah laporan penerimaan gratifikasi triwulan III tahun 2018 sebanyak 26 (dua puluh tujuh) laporan dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp8.680.500 dan 1 (satu) laporan penolakan senilai Rp500.000   
  Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.06.1.72.06.183147 Juni 2018 tentang Larangan menerima gratifikasi   
      
 Pengaturan konflik kepentingan1. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di beberapa Balai Besar/Balai POM dan unit kerja pusat (Dit. Standardisasi Pangan Olahan dan Dit. KMEI)
2. Pembagian buku Perka No 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM kepada seluruh unit kerja		   
 Terciptanya Wilayah Babas dart Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Berslh dan Melayani (WBBM)    
d. Penguatan SIstem
Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)		Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seIuruh unit kerja    
      
      
      

Monev RB Penguatan Pengawasan TW II 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENGUATAN PENGAWASAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan II Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW II Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
PengawasanB. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintaha. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan handalMempertahankan opini WTPImplementasi kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukumOpini WTP atas pemeriksaan LK BPOM TA 2017  
Implementasi kebijakan untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.   
Implementasi kebijakan untuk mendorong penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus   
Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahPendampingan penyusunan laporan keuangan Satker   
Bimtek penyusunan laporan keuangan   
Pelatihan bendahara   
  b. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan Peningkatan level Kapabilitas APIP InspektoratLevel 3Peningkatan kapabilitas APIP melalui pelatihan dan sertifikasi:
1. Pelatihan Fraud Auditing 2 (FA-2) (24 - 27 April  2018)
2. Diklat Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit Investigatif (17-18 Mei 2018)
3.  Pelatihan Fraud Auditing 1 (24-27 Juli 2018)
4. Pelatihan Audit Investigasi dan Intelijen Dasar (27 - 31 Agustus 2018)		  
c. Implemetasi program anti KKNImplementasi whistleblowing systemSosialisasi WBS- Koordinasi dengan PUSDATIN dalam rangka penyempurnaan aplikasi wbs
- Pelaporan melaui WBS secara online NIHIL		 Belum tersosialisasinya  aplikasi  pengaduan WBS secara online kepada seluruh pegawai Badan POMSosialisai pengaduan WWBS secara online pada aplikasi SIASN
Penanganan Gratifikasi Sosialisasi Gratifikasi Sosialisasi pengendalian gratifikasi bersamaan dengan bimbingan teknis WBKBelum seluruh pegawai Badan POM mengikuti sosialisi pengendalian gratifikasiPeningkatan sosialisasi melalui artikel pada majalah pengawasan Inspektorat Utama dan sosialisasi pengendalian gratifikasi melalui media sosial
Pelaporan GratifikasiPada triwulan II tahun 2018 terdapat total 13 laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG Badan POM, terdiri dari 7 laporan penerimaan dan 6 laporan penolakan gratifikasi.Kurangnya kesadaran para pelapor gratifikasi terhadap batas waktu pelaporan gratifikasi.Peningkatan sosiliasai tentang gratifikasi, termasuk batas waktu pelaporan gratifikasi.
SE Gratifikasi Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.06.1.72.06.183147 Juni 2018 tentang Larangan menerima gratifikasi  
  Pengaturan konflik kepentingan Sosialiasi Benturan Kepentingan Sosialisasi penanganan benturan kepentingan bersamaan dengan bimbingan teknis WBK  
Terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)Target:
1. WBK 12
2. WBBM 3		Pengusulan Unit Kerja berpredikat WBBM Surat Kepala Badan POM No.B-PI.03.02.1.7.72.06.18.3242 tanggal 28  Juni 2018:
1. Dit. Registrasi Pangan Olahan
2. Pusat Data dan Informasi
3. Balai Besar POM di Surabaya

Pengusulan Unit Kerja berpredikat WBK kepada Kementerian PAN dan RB sesuai  Surat Kepala Badan POM No.B-PI.03.02.1.7.72.06.18.3242 tanggal 28  Juni 2018
1. Dit Standar Pangan Olahan
2. PPPOMN
3. Dit. Pengawasan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
5. Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
6. BBPOM Semarang
7. BBPOM Yogyakarya
8. BBPOM Denpasar
9. BBPOM Padang
10. BBPOM Bandung
11. BBPOM Samarinda
12. BBPOM Pekanbaru
13. BPOM Bengkulu

Pendampingan pada unit kerja yang diusulkan WBK/WBBM:
1. BBPOM Yogyakarta
2. BBPOM Semarang
3. BBPOM Samarinda
4. BBPOM Bandung
5. BBPOM Pekanbaru
6. BBPOM Bengkulu

Melaksanakan penilaian komponen hasil (IKM dan IPKA) dengan menggunakan tools yang sama dengan KemenPAN dan RB		Unit Kerja yang diajukan  Berpredikat WBBM dan WBBM masih belum sepenuhnya siap memenuhi seluruh data dukung dalam rangka pengusulan Unit Kerja berpredikat WBBM/WBK1.  Rapat Finalisasi Persiapan dalam rangka  Evaluasi atas  Pengusulan Unit Kerja berpredikat  WBBM/ WBK dengan mengundang Unit Pusat yang telah diusulkan Unit Kerja menuju WBK/WBBM
2. Intervensi dalam rangka Persiapan  Evaluasi atas Pengusulan Unit Kerja berpredikat WBBM/WBK :
1. BBPOM Yogyakarta
2. BBPOM Semarang
3. BBPOM Pekanbaru
4. BBPOM Samarinda
5. BBPOM Bandung
6 BBPOM Surabaya
d. Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja.Evaluasi efektifitas pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE)- hasil penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP pada Badan  POM  menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level terdefinisi atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP
'- Sebagian unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian, melakukan identifikasi risiko,  penilaian risiko, dan menerapkan monitoring risiko
'- Sebagian unit kerja telah melaksakan EPITE
'-Telah dilakukan rapat koordinasi dengan PUSDATIN dalam rangka perbaikan aplikasi PM EPITE
'- Telah disusun Manajemen Risiko tingkat Ittama sesuai Keputusan Inspektur Utama No. HK.04.02.7.73.08.18.0816 tentang Penetapan Peta Risiko Dan Analisis Stakeholder Inspektorat Utama Badan POM		-belum semua unit kerja menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko dan menerapkan mnitoring risiko
'-belum semua unit kerja melaksanakan EPITE dan evaluasi EPITE belum dilakukan sesuai substansi
'- aplikasi manajemen risiko dan PM EPITE belum bisa dilaksanakan.		- Dilakukan sosialisasi tentang penerapan manajemen risiko secara menyeluruh dan dilakukan evaluasi PM EPITE
'-Dilakukan perbaikan aplikasi PM EPITE
Evaluasi Pengendalian Utama

Monev RB Penguatan Pengawasan TW I 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENGUATAN PENGAWASAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW I Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
 PengawasanB. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintaha. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan handalMempertahankan opini WTPImplementasi kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukumMasih proses pemeriksaan BPK--
 Implementasi kebijakan untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.
 Implementasi kebijakan untuk mendorong penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus
 Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahPendampingan penyusunan laporan keuangan Satker   
 Bimtek penyusunan laporan keuangan   
 Pelatihan bendahara   
   b. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan Peningkatan level Kapabilitas APIP InspektoratLevel 3Kapabilitas APIP Level 3 Mempertahankan kapabilitas APIP Level 3
 c. Implemetasi program anti KKNImplementasi whistleblowing systemSosialisasi WBSPengembangan aplikasi WBS menjadi web base  
 Penanganan Gratifikasi Sosialisasi Gratifikasi 1. Bimbingan Teknis Pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) kepada Seluruh anggota Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pusat dan Daerah melalui Vicon  
 2. Public Campaign melalui e-money
 3. Penyampaian Buku Peraturan terkait Gratifikasi kepada Seluruh BB/BPOM
 4. Banner kampanye Gratifikasi pada Unit di lingkungan Badan POM antara lain:
 a.  " Tolak Gratifikasi'' di Lingkungan Badan POM
 b.  "Stop Percaloan" di Gedung Pelayanan Publik Badan POM
 5. Pembagian buku peraturan gratifikasi kepada seluruh unit kerja
 6. Pembagian buku peraturan gratifikasi kepada peserta workshop manajemen risiko di Bogor
 7. Pembagian buku peraturan gratifikasi kepada peserta bimbingan teknis pelaporan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN
 8. Sosialisasi peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan POM yang terdapat pada website Badan POM (www.pom.go.id)
 9. Sosialisasi Perka BPOM No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM yang dilaksanakan pada Dit. Penilaian Keamanan Pangan tanggal 9 November 2017 di Sukabumi.
 10. Sosialisasi antikorupsi pada BPOM Sofifi, BPOM Palangkaraya, BBPOM Jakarta dan BBPOM Makasar.
 10. Sosialisasi Gratifikasi pada CPNS 2018.
 Pelaporan GratifikasiHingga tanggal 31 Maret 2018 terdapat total 5 pelaporan penerimaan gratifikasi yang telah dilaporkan kepada KPK dengan total nilai Rp2.403.500. Dari kelima pelaporan telah terbit penetapan KPK terhadap 4 pelaporan dan 1 pelaporan hanya sampai di UPG instansi dengan tindak lanjut diserahkan kepada pihak yang membutuhkan.   
 SE Gratifikasi--Dialihkan menjadi sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi
   Pengaturan konflik kepentingan Sosialiasi Benturan Kepentingan 1. Sosialisai Penanganan Benturan Kepentingan Guna Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good corporate governance) di Balai Besar POM di Palembang tanggal 13 Maret 2018  
 2. Sosialisasi benturan kepentingan pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada tanggal 12 April 2018
 3. Sosialisasi benturan kepentingan pada Direktorat Pengawas Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat dan NAPPZA pada tanggal 16 April 2018
 4. Aplikasi pelaporan benturan kepentingan BPOM secara online berbasis web, yang bisa tracking, user friendly, dan berkomunikasi 2 arah dengan pelapor, disosialisasikan saat pelaksanaan Workshop Pemantapan Pelaksanaan Manajemen Risiko Badan POM di Jayapura tanggal 1-4 November 2017 yang diikuti oleh Satgas SPIP dan Manajemen Representatif seluruh unit kerja Badan POM Pusat dan seluruh Balai Besar/Balai POM di daerah
 5. Sosialisasi di BB/BPOM (Semarang, Padang, Gorontalo, Palembang)
 Terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)Target:4 unit kerja berpredikat WBK: Pembangunan unit kerja yang telah berpredikat WBK menuju WBBM.
 1. WBK 12a. Dit. Penilaian Keamanan Pangan
 2. WBBM 3b. Dit. Pengawasan Distribusi PT & PKRT
  c. Pusat Informasi Obat dan Makanan
  d. BBPOM di Surabaya
 d. Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja.Evaluasi efektifitas pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE)- Sebagian unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian, melakukan identifikasi risiko,  penilaian risiko, dan menerapkan monitoring risiko.- aplikasi manajemen risiko dan PM EPITE belum bisa dilaksanakan.- akan dilakukan perbaikan aplikasi.
 Evaluasi Pengendalian Utama'- Sebagian unit kerja telah melaksakan EPITE'- evaluasi atas implementasi Manajemen Risiko dan EPITE belum sesuai substansi.- akan dilakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko dan PM EPITE.