Home » Monev » Kelembagaan » Monev Rb Penataan Dan Penguatan Organisasi Tw Ii 2018

Monev RB Penataan dan Penguatan Organisasi TW II 2018

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPOM
Mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan
Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2015-2019
         
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran Keberhasilan 
Kegiatan Triwulan II Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan II Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
Birokrasi yang efektif dan efisienKelembagaanPenguatan KelembagaanMeningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/ kesinergisan kelembagaan

Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi
Organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuranEvaluasi Kelembagaan1. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, BPOM melakukan penataan dan penguatan UPT di lingkungan BPOM. Pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sejalan dengan agenda ke-1 prioritas nasional Nawa Cita, yaitu Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui keberadaan UPT BPOM untuk melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Penguatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan 40 (empat puluh) UPT BPOM Kabupaten/Kota merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018.
Pembentukan UPT tersebut ditentukan berdasarkan kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan berbagai hal terkait tugas dan fungsi BPOM. Mengingat BPOM belum mempunyai kriteria klasifikasi UPT maka perlu ditetapkan kriteria klasifikasi UPT berdasarkan unsur pokok dan unsur penunjang sesuai dengan Peraturan MenPAN Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebelum dilakukan pembentukan UPT.

Telah dilakukan pembahasan kriteria klasifikasi UPT BPOM dengan Kemen PANRB tanggal 6 April dan 28 Mei 2018, dan dengan Kemenko PMK tanggal 24 April 2018.

2. BPOM telah melakukan benchmarking kriteria klasifikasi UPT Badan Litbangkes Kemenkes, dan hasil penyusunan kriteria klasifikasi UPT BPOM telah disampaikan kepada Kementerian PANRB, berupa:
a. Kriteria klasifikasi UPT BPOM, perhitungan skor dan total skor (nilai klasifikasi) dengan menggunakan rumus, serta klasifikasi UPT BPOM, melalui Surat Sekretaris Utama Nomor OR.07.2.223.04.18.3370 tanggal 26 April 2018 hal Kriteria Klasifikasi UPT BPOM kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PANRB
Pembahasan organisasi dan tata kerja UPT P3OMN dengan Kemen PANRB dilaksanakan setelah kriteria klasifikasi serta organisasi dan tata kerja UPT BPOM disetujuiPembahasan pembentukan UPT P3OMN dengan Kemen PANRB
      b. Data Hasil Perhitungan UPT BPOM melalui Surat Sekretaris Utama Nomor OR.07.2.223.05.18.3499 tanggal 4 Mei 2018 hal Penyampaian Data Hasil Perhitungan UPT BPOM.
c. Rancangan Peraturan BPOM tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM dan Rancangan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM melalui surat Sekretaris Utama BPOM Nomor OR.06.2.22.223.05.18.3790 tanggal 31 Mei 2018 hal UPT BPOM.

3. BPOM telah menyampaikan urgensi pembentukan dan peningkatan UPT BPOM melalui:
a. Surat Kepala BPOM Nomor OR.06.1.223.04.18.2617 tanggal 30 April 2018 hal Pembentukan UPT BPOM kepada Presiden RI.
b. Surat Kepala BPOM Nomor 07.1.223.04.18.2616 tanggal 30 April 2018 hal Penataan dan Penguatan UPT BPOM kepada Menko PMK.

4. BPOM telah melakukan koordinasi mengenai Penataan dan Pembentukan UPT BPOM dengan Menteri PANRB tanggal 16 Mei 2018.

5. Dalam rangka mendukung penguatan tugas dan fungsi BPOM di daerah, Menteri PANRB melalui surat Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan/Pembentukan UPT BPOM, memberikan persetujuan Prinsip:
a. Kriteria klasifikasi UPT di lingkungan BPOM
b. Penataan dan pembentukan UPT:
1) Balai Besar POM sebanyak 21 (dua puluh satu) UPT
2) Balai POM Tipe A sebanyak 7 (tujuh) UPT
3) Balai POM Tipe B sebanyak 5 (lima) UPT
4) Loka POM sebanyak 40 (empat puluh) UPT
  
      6. Dengan persetujuan MenPANRB maka dilakukan Penetapan dan pengundangan Peraturan BPOM sebagai berikut:
a. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM tanggal 22 Juni 2018.
Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.
  
      b. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM tanggal 22 Juni 2018, dengan perubahan sebagai berikut:
1). Jumlah UPT BPOM:
a. Balai Besar POM (setingkat eselon II) sebanyak 21 (dua puluh satu) UPT;
b. Balai POM Tipe A (setingkat eselon III) sebanyak 7 (tujuh) UPT;
c. Balai POM Tipe B (setingkat eselon III) sebanyak 5 (lima) UPT;
d. Loka POM (setingkat eselon IV) sebanyak 40 (empat puluh) UPT.
2). Terdapat beberapa hal penting terkait penataan dan pembentukan UPT BPOM, antara lain:
a. Peningkatan kelas Balai POM (Tipe A) di Palangka Raya dan Balai POM (Tipe B) di Serang menjadi Balai Besar POM.
b. Peningkatan Balai POM di Batam (Tipe B) menjadi Balai POM Tipe A.
c. Pembentukan 40 UPT BPOM di Kabupaten/Kota dengan nomenklatur Loka POM.
d. Balai Besar POM yang sebelumnya dibagi berdasarkan 2 (dua) tipologi dilakukan penataan menjadi tanpa pembagian tipe.
e. Peningkatan Subbagian Tata Usaha di Balai Besar POM menjadi Bagian Tata Usaha.
3) Pembentukan Loka POM di Kabupaten/Kota merupakan salah satu bentuk rebranding mengenai kelembagaan BPOM untuk semakin mendekatkan “pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah” kepada masyarakat.
4)Pengubahan struktur organisasi, peningkatan kelas, dan peningkatan eselon UPT dilaksanakan secara berjenjang.
5) UPT BPOM yang berdasarkan hasil evaluasi selanjutnya dengan menggunakan kriteria dan ambang batas klasifikasi mendapatkan nilai kinerja rendah akan mengalami penurunan kelas. Sebaliknya, UPT BPOM yang memperoleh nilai kinerja tinggi akan diusulkan kenaikan kelas.
  
      6) Pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM (Balai Besar, Balai, Loka) adalah sama, dibedakan berdasarkan cakupan wilayah kerja. Namun demikian, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum mampu dilakukan Loka POM secara optimal dapat dikoordinasikan (diselenggarakan) oleh Balai Besar/Balai POM sampai dengan Loka POM dapat melaksanakannya secara bertahap hingga mandiri sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai POM sebagai Koordinator Loka POM.

7. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penataan dan pembentukan UPT di lingkungan BPOM melalui penetapan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, BPOM telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Penataan dan Pembentukan UPT di Lingkungan BPOM tanggal 28 s.d. 29 Juni 2018 kepada seluruh Unit Kerja Pusat BPOM dan seluruh Kepala Balai Besar/Balai POM.

8. BPOM telah melakukan pembahasan internal mengenai pembentukan UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN). Jenis UPT di lingkungan P3OMN terdiri atas:
a. Balai Pengujian Produk Biologi dan Toksikologi,
Balai Pengujian Produk Biologi dan Toksikologi mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium di bidang produk biologi dan toksikologi. Pengujian pada Balai ini tidak dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM, yang meliputi:
1) Pengujian dalam rangka melaksanakan fungsi National Regulatory Authority (NRA) yaitu Lot Release (sertifikasi pelulusan dan pengujian vaksin dan produk biologi lain) dan Laboratoty Access,termasuk pengujian produk bilogi dalam rangka pengawasan mutu dan khasiat pre dan post market
  
      2) Pengujian Toksisitas obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan dalam rangka pengawasan keamanan.
3) Pengelolaan hewan percobaan untuk mendukung pengujian seksi produk biologi dan seksi toksikologi yang menggunakan hewan percobaan
b. Balai Laboratorium Kalibrasi,
Balai Laboratorium Kalibrasi melakukan kalibrasi peralatan laboratorium pengujian di lingkungan BPOM, meliputi pemenuhan standar alat ukur dan melakukan pengelolaan peralatan di laboratorium di lingkungan BPOM serta melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kalibrasi dan pengelolaan peralatan laboratorium di lingkungan BPOM.
c. Balai Laboratorium Investigasi.
Pembentukan Laboratorium Investigasi sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum di bidang obat dan makanan yang harus dibuktikan dengan hasil uji laboratorium yang cepat, akurat, dan valid yang diakui oleh pengadilan, dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun tersangka. Mengingat adanya jangka waktu penahanan bagi tersangka selama 20 hari kalender.
Pengujian Laboratorium Investigasi juga diperlukan pada tahap penyelidikan (investigasi awal) dalam rangka pengumpulan bahan, informasi dan keterangan adanya dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan.
Pembentukan laboratorium investigasi dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan Pimpinan BPOM yang bersifat segera, akurat, dan valid terhadap kasus-kasus Obat dan Makanan berskala nasional, viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak ditangani dengan serius.