Home » Monev » Akuntabilitas » Monev Rb Penguatan Akuntabilitas Tw Iv 2018

Monev RB Penguatan Akuntabilitas TW IV 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan IV Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW IV Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
AkuntabilitasPenguatan akuntabilitas kinerjaMeningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi1. Renstra unit kerja (Pusat dan Balai Besar/Balai POM) sejalan dengan Renstra BPOMReview kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dengan Renstra BPOM dan Renstra Unit Kerja1) Proses penyesuaian melalui Trilateral Meeting dan penyusunan Renja di aplikasi Krisna sesuai OTK baruPenyesuaian PKITA dengan SOTK baruMelakukan review Renstra BPOM sesuai OTK baru
   2. Renstra BPOM menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan tahunan 2) Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan tahunana) Renstra BPOM sesuai OTK baru sedang dalam proses penyusunan a) Penyelesaian revisi Renstra OTK baru
      b) Menunggu pengesahan revisi Renja 2018 sesuai OTK baru b) Dilaksanakannya penginputan Renja 2018 melalui aplikasi Krisna
     3) Telah dilakukan review target Renstra Unit Kerja pada Bulan Januari 2018. Hasil review target Renstra Unit Kerja tersebut akan menjadi salah satu dasar usulan perencanaan tahunan utamanya terkait target kinerja Unit Kerja--
     4) Pembahasan Indeks POM dan Kegiatan Prioritas pada Rapat Kerja tanggal 1 Maret 2018. Rapat kerja melibatkan seluruh pimpinan BPOM hingga level Eselon III. Indeks POM merupakan salah satu indikator tujuan di Revisi Renstra sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Renstra BPOM 2015-2019, yang direncanakan akan diangkat menjadi indikator level sasaran strategis pada Peta Strategi Level 0 BPOM pada rancangan Revisi Renstra BPOM 2015-2019 mengacu OTK baru. Sedangkan Kegiatan Prioritas yang dibahas akan menjadi masukan dalam penyusunan Narasi uraian per kegiatan dalam penyusunan rancangan Revisi Renstra OTK baru--
     5) Rakorpim Pembahasan Peta Strategi Level 0 BPOM tanggal 19 Maret 2018 bersama Kepala BPOM dan Eselon I BPOM, dan menjadi komitmen bahwa Peta Strategi Level 0 BPOM akan menjadi acuan manajemen kinerja BPOM ke depan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengukuran, serta monev kinerja--
     6) Pembahasan Peta strategi dan indikator balai, reviu IKU Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat, Indeks Pengawasan Obat dan Makanan serta Arah kebijakan dan kegiatan prioritas tahun 2019 pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2-4 April 2018 di Bogor. Arah kebijakan dan Kegiatan Prioritas BPOM Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan Renstra BPOM, Rancangan RKP 2019 dan Dinamika Lingkungan Strategis--
     7) Telah dilakukan Trilateral Meeting untuk penyusunan DIPA 2018 mengacu OTK baru pada tanggal 11 April 2018 untuk membahas penyesuaian Renja BPOM (PKITA) berdasarkan SOTK baru BPOM. PKITA disusun dengan memperhatikan Rancangan Revisi Renstra BPOM mengacu OTK baru (Peta Strategi level 0 BPOM) --
     8) Telah dilakukan pembahasan target IKK dan Output BB/BPOM mengacu peta strategi level 1 BB/BPOM pada tanggal 20 April 2018 dengan melibatkan unit teknis terkait. Target IKK dan Output BB/BPOM tersebut akan menjadi ukuran kinerja balai mulai tahun 2018 sebagai implikasi dari SOTK baru BPOM (Peraturan BPOM No. 26/2017 tentang OTK di Lingkungan BPOM)--
     9) Telah dilakukan penyusunan rancangan awal Renja BPOM Tahun 2019 berdasarkan SBPI K/L Tahun 2019 yang telah di submit melalui aplikasi KRISNA pada tanggal 25 April 2018. Rancangan Renja tersebut disusun dengan memperhatikan PKIT BPOM yang akan digunakan pada revisi Renstra BPOM mengacu OTK baru pada tahun 2018 (penyusunan revisi Renstra saat ini sedang berproses)--
     10) Musyawarah Nasional Pengawasan Obat dan Makanan (Munas POM) 7-9 Mei 2018 di Ritz Charlton Sinkronisasi Program dengan Lintas Sektor. sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rakernas tersebut, maka perlu dibahas target dan Definisi Operasional dari Indikator Kinerja BB/BPOM melibatkan pimpinan BPOM dan perwakilan fungsi BB/BPOM, melalui Munas POM--
     11) Telah dilakukan Pertemuan Tiga Pihak bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan Program Tahun 2019 pada tanggal 9 Mei 2018. Bahan pembahasan mengacu pertemuan Rakernas dan Munas, mengacu dokumen rancangan Revisi Renstra BPOM OTK baru--
     12) Telah dilakukan pembaharuan data Renja K/L Tahun 2019 mengacu hasil pertemuan tiga pihak tanggal 9 Mei 2018--
     13) Telah dilakukan pertemuan penyusunan RKAKL revisi OTK baru untuk unit kerja Pusat pada tanggal 24, 25, 28 dan 30 Mei 2018 dengan mengacu pada revisi Renja OTK Baru 2018Data dukung dokumen usulan revisi belum lengkap (TOR, RAB, perhitungan Dinas PU untuk pembangunan/renovasi, dll)Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan meminta pimpinan unit kerja untuk melengkapi data dukung revisi melalui whatsapp grup ring 2 dan dipantau secara berkala 
     14) Telah dilakukan Rakorpim pada tanggal 21 Juni 2018 untuk membahas kegiatan prioritas dan anggaran TA 2018 per Eselon I berdasarkan OTK Baru 2018--
     15) Telah disampaikan usulan revisi anggaran OTK baru TA 2018 berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor KU.02.03.2.21.06.18.3936 tanggal 28 Juni 2018 hal Usulan Revisi AnggaranTerjadi pagu minus saat upload ADK RKAKL di DJA, Kemenkeua) Melakukan revisi ADK RKAKL sehingga tidak terjadi pagu minus
       b) Sekretaris Utama menginstruksikan untuk dilakukan penghentian sementara pencairan anggaran selama proses revisi untuk mencegah pagu minus kembali
     16) Pembahasan Penjabaran Peta Strategi Level 1 dan 2 dari Level 0 BPOM dan menjadi dasar perencanaan tahunan unit pada bulan Mei-Juli 2018Penentuan baselinetarget karena munculnya indikator baru dari Peta Strategi yang disusuna) Pengumpulan data untuk perumusan baseline
       b) Pembahasan Target dan Manual Indikator
     17) Telah dilakukan Workshop Penganggaran Kegiatan Terpadu Pusat dan UPT BPOM tanggal 11 - 13 Juli 2018 dengan output tersusunnya dokumen kesepakatan rencana Kegiatan Terpadu Tahun 2019 beserta pembagian komponen pembiayaannya sebagai acuan penyusunan RKA-K/L tahun 2019--
     18) Telah diterbitkan DIPA Revisi OTK Baru TA 2018 per tanggal 20 Juli 2018--
     19) Telah dilakukan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran, 6 – 10 Agustus 2018Data dukung dokumen usulan revisi belum lengkap (TOR, RAB, perhitungan Dinas PU untuk pembangunan/renovasi, dll)Berkoordinasi dengan Inspektorat Utama untuk memastikan unit kerja telah melengkapi TOR, RAB, dan data dukung
     20) Pengesahan Renstra BPOM sesuai OTK baruPeraturan BPOM tentang Renstra BPOM 2015-2019 belum terbit.Menunggu hasil harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Renstra BPOM 2015-2019 (OTK baru)
     21) Pengesahan revisi Renja 2018 sesuai OTK baru tanggal 29 Agustus 2018--
     22) Dilaksanakannya penginputan Renja 2018 melalui aplikasi Krisna--
     23) Telah dilakukan Workshop Penganggaran Loka POM pada tanggal 20-22 September 2018 dengan output tersusunnya usulan kebutuhan anggaran Loka POM--
     24) Telah dilakukan review anggaran TA 2019 oleh Pokja Review Anggaran dengan outputusulan kebutuhan anggaran Loka POM TA 2019--
     25) Telah dilakukan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran, 23-27 Oktober 2018Data dukung dokumen usulan revisi belum lengkap (TOR, RAB, perhitungan Dinas PU untuk pembangunan/renovasi, dll)Berkoordinasi dengan Inspektorat Utama untuk memastikan unit kerja telah melengkapi TOR, RAB, dan data dukung
     26) Telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI dengan agenda penyesuaian RKA-/KL TA 2019 sesuai hasil pembahasan dari Banggar DPR RI tanggal 23 Oktober 2019--
     27) Telah dilakukan penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran secara online dengan Bappenas dan KemenkeuAdanya kebijakan capping belanja barang dan perjalanan dinas berdasarkan pagu tahun 2018 sehingga perlu dilakukan penyesuaian pagu belanja barang termasuk perjalanan dinas pada RKA-K/LMemperhatikan alokasi belanja barang termasuk perjalanan dinas pada saat penyusunan RKA-K/L sehingga tidak melebihi tahun anggaran sebelumnya
     28) Telah diterbitkan DIPA/POK TA 2019 pada tanggal 5 Desember 2018--
   3. Renstra BPOM dipantau capaiannya secara berkalaPemantauan per triwulanan1) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala (triwulanan) sebagai berikut:
- Triwulan I dilaksanakan di Hotel Lumire tanggal 11 April 2018
- Triwulan II dilaksanakan di Hotel Best Western Premier The Hive tanggal 17 Juli 2018
- Triwulan III dilaksanakan di Hotel Grand Cempaka tanggal 18 Oktober 2018
- Triwulan IV dilaksanakan di Hotel Grand Mecure Kemayoran tanggal 20-21 Desember 2018
--
   4. Perjanjian Kinerja dipantau capaiannya secara berkala 2) Unit kerja sudah menyampaikan capaian kinerja per triwulan selama tahun 2018 secara manual kepada Bagian Monev dan Pelaporan Kinerja --
   5. Terdapat mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja (termasuk IKU)a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja (triwulanan dan tahunan)1) Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2017 --
     2)  Telah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi per triwulan sebagai berikut:
- Triwulan I pada tanggal 11 April 2018
- Triwulan II pada tanggal 17 Juli 2018
- Triwulan III pada tanggal 18 Oktober 2018
- Triwulan IV pada tanggal 20-21 Desember 2018
Aplikasi SIPT perlu disesuaikan dengan pedoman sampling, namun pedoman sampling tahun 2018 baru disahkan di bulan Mei 2018. Hal ini menyebabkan BB/BPOM terhambat dalam melakukan entry SIPT.Agar pengesahan Pedoman Sampling ditargetkan di bulan Desember tahun sebelumnya
    b. Penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan1) Telah disusun Laporan Kinerja BPOM Tahun 2017--
     2) Telah disusun Laporan Tahunan BPOM Tahun 2017--
     3) Telah disusun laporan kinerja triwulanan yaitu Buku BPOM dalam Angka Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2018Data dari unit tidak tepat waktu karena penarikan data dari SIPT belum bisa dilakukanMenghimbau unit kerja Pusat untuk mengingatkan BB/BPOM mengisi SIPT tepat waktu
   6. Penyusunan/ pengembangan sistem manajemen kinerja yang terintegrasia. Implementasi e-Performance BPOMImplementasi e-Performance sampai dengan tahun 2017 dilaksanakan dengan metode Balanced Scorecard 3 perspektif dengan indikator sampai dengan level 2 (Kepala Unit Kerja)Dengan adanya restrukturisasi OTK baru BPOM, dibutuhkan penyesuaian Peta Strategi sesuai OTK barua) Mengusulkan kepada Pimpinan untuk segera menetapkan Peta Strategi, Indikator dan Target sesuai OTK baru



       b) Mendorong unit kerja terkait untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan cascading indikator
    b. Penyempurnaan  dan pengembangan e-Performance BPOM1) Pengembangan aplikasi e-Performancesesuai OTK baru menggunakan metode Balanced Scorecard dengan 4 perspektif

Target dan metode pengukuran untuk indikator level 1 s.d. 4 masih belum finalBersurat kepada unit kerja untuk segera memfinalkan target dan definisi operasional dari indikator
     2) Sudah disusun peta strategi dan indikator level 0 (Kepala BPOM) sampai dengan level 2 (Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala BB/BPOM) sesuai OTK baru  
     3) Aplikasi sudah terintegrasi dengan e-SKP scara realtime

  
     4) Telah dilakukan exercise cascading Peta Strategi dan Indikator dari level 2 ke level 3 dan 4

  
     5) Sudah dilakukan integrasi realisasi anggaran (SAS)  
     6) Sosialisasi dan Bimtek e-Performance yang dihadiri oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM pada tanggal 3-5 Desember 2018 di Hotel Harris Kelapa Gading  
    c. Implementasi data spasial pengawasan Obat dan Makanan1) Telah disusun indikator sasaran strategis indeks pengawasan Obat dan Makanan yang menggambarkan data pengawasan Obat dan Makanan secara spasialIndikator yang digunakan sebagai pembentuk indeks masih bersifat output. Ke depan indikator yang digunakan bersifat outcome.Mengarahkan unit kerja teknis dalam menyusun indikator kinerja agar bersifat outcome
     2) Sosialisasi Hasil Penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015 dan 2016 kepada unit pusat dan BB/BPOM pada Rakernas 2-4 April 2018 di Bogor--
    d. Evaluasi implementasi data spasial pengawasan Obat dan Makanan1) Telah dilakukan pengumpulan data sebagai data dukung pengukuran Indeks POM tanggal 27 Agustus 2018
'2) Telah dilakukan pengukuran Indeks POM tanggal 17 Oktober 2018
Akan dilakukan evaluasi terhadap indikator-indikator pembentuk indeks pengawasan Obat dan Makanan sesuai OTK BaruEvaluasi indikator akan dilakukan tahun 2019
   7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM bernilai minimal Baika. Review pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan BPOMTelah dilakukan finalisasi clustering BB/BPOM dengan beban kerja yang sama--
    b. Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja BPOM1) Proses pembuatan draft revisi Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BPOMPembahasan di internal Inspektorat II belum selesai dilaksanakan     Akan dilaksanakan pembahasan dengan Biro Hukum dan Orgnisasi,diupayakan pengesahan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja selesai di Triwulan II Tahun 2019
     2) Evaluasi SAKIP Unit Kerja/Satuan Kerja telah dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2018, saat ini sedang dalam proses penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)Perubahan OTK Baru BPOM menyebabkan beberapa unit melebur menjadi satu, ada unit yang dihapus dan ada unit baru. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan penentuan pemberian rekomendasi hasil evaluasi SAKIPBerkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan
   8. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintaha. Pendampingan penyusunan laporan keuangan SatkerTelah dilaksanakan melalui kegiatan:
1) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM tanggal 25 Januari 2018-3 Februari 2018
2) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I (Konsolidasi) BPOM tanggal 17-20 Juli 2018
3) Konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2018, dengan pendampingan Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 17-19 Oktober 2018
--
    b. Bimtek penyusunan laporan keuanganTelah dilaksanakan di 15 Balai Besar/Balai POM, yaitu :
- Balai Besar POM di Yogyakarta
- Balai Besar POM di Semarang
- Balai Besar POM di Palangka Raya
- Balai Besar POM di Bandar Lampung
- Balai Besar POM di Pekanbaru
- Balai Besar POM di Banda Aceh
- Balai POM di Kendari
- Balai POM di Manokwari
- Balai POM di Palu
- Balai Besar POM di Denpasar
- Balai Besar POM di Bandung
- Balai Besar POM di Serang
- Balai POM di Jambi
- Balai Besar POM di Medan
- Balai Besar POM di Palembang
--
    c. Pelatihan bendaharaSudah dilaksanakan tanggal 31 Juli - 4 Agustus--
    d. Review Laporan KeuanganTelah dilaksanakan dalam kegiatan:
1) Review Laporan Keuangan bulan Januari 2018
2) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I (Konsolidasi) BPOM tanggal 17-20 Juli 2018
3) Konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2018 tanggal 17-19 Oktober 2018
-Melaksanakan workshop pengendalian intern pelaporan keuangan
       
  Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional serta meningkatnya akuntabilitas aparatur 1. Evaluasi akuntabilitas dilakukan oleh SDM yang kompeten a. Pelatihan evaluator 1) Pemutakhiran BMN semester II 2017 pada tanggal 15-24 Januari 2018 di Bekasi
2) Telah dilakukan pertemuan Bimtek SAKIP dan Monev Online pada 29 Januari-2 Februari 2018 di Jakarta
3) Bimtek Pengisian SPT Online tanggal 13 Maret 2018
4) Bimtek LHKPN tanggal 12 April 2018
5) Pembinaan BMN kepada 7 BB/BPOM 
--
   2. Pelaksanaan SAKIP memiliki kompetensi yang dibutuhkanb. Penugasan evaluator1) Pelaksanaan penyamaan persepsi antara evaluator Inspektorat I dan II
2) Pembahasan kendala evaluasi dan monitoring SAKIP dengan Bagian Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kinerja - Biro Perencanaan dan Keuangan pada tanggal 19 Juli 2018
Perbedaan professional judgement antar masing-msaing evaluator karena tidak ada standar dan panduan yang jelas terkait pelaksanaanevaluasi dari Kementerian PAN dan RBa) Alokasi SDM untuk mengikuti Diklat Evaluasi SAKIP
b) Dilaksanakannya pelatihan di kantor sendiri (PKS) terkait evaluasi SAKIP
       c) Penyamaan persepsi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan