Home » Monev » Akuntabilitas » Monev Rb Penguatan Akuntabilitas Tw I 2018

Monev RB Penguatan Akuntabilitas TW I 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW I Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
AkuntabilitasPenguatan akuntabilitas kinerjaMeningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi1. Renstra unit kerja (Pusat dan Balai Besar/Balai POM) sejalan dengan Renstra BPOMReview kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dengan Renstra BPOM dan Renstra Unit Kerja1. Proses penyesuaian melalui Trilateral Meeting dan penyusunan Renja di aplikasi Krisna sesuai OTK baruPenyesuaian PKITA dengan SOTK baruMelakukan review Renstra BPOM sesuai OTK baru
   2. Renstra BPOM menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan tahunan 2. Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan tahunan1. Renstra BPOM sesuai OTK baru sedang dalam proses penyusunan1. Penyelesaian revisi Renstra OTK baru
  
2. Menunggu pengesahan revisi Renja 2018 sesuai OTK baru 2. Dilaksanakannya penginputan Renja 2018 melalui aplikasi Krisna
     3. Telah dilakukan review target Renstra Unit Kerja pada Bulan Januari 2018. Hasil review target Renstra Unit Kerja tersebut akan menjadi salah satu dasar usulan perencanaan tahunan utamanya terkait target kinerja Unit Kerja.--
     4. Pembahasan Indeks POM dan Kegiatan Prioritas pada Rapat Kerja tanggal 1 Maret 2018. Rapat kerja melibatkan seluruh pimpinan BPOM hingga level Eselon III. Indeks POM merupakan salah satu indikator tujuan di Revisi Renstra sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM nomor 28 tahun 2017 tentang Renstra BPOM 2015-2019, yang direncanakan akan diangkat menjadi indikator level sasaran strategis pada Peta Strategi Level 0 BPOM pada rancangan Revisi Renstra BPOM 2015-2019 mengacu OTK baru. Sedangkan Kegiatan Prioritas yang dibahas akan menjadi masukan dalam penyusunan Narasi uraian per kegiatan dalam penyusunan rancangan Revisi Renstra OTK baru.--
     5. Rakorpim Pembahasan Peta Strategi Level 0 BPOM tanggal 19 Maret 2018 bersama Kepala BPOM dan Eselon I BPOM, dan menjadi komitmen bahwa Peta Strategi Level 0 BPOM akan menjadi acuan manajemen kinerja BPOM ke depan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengukuran, serta monev kinerja.--
     6. Pembahasan Peta strategi dan indikator balai, reviu IKU Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat, Indeks Pengawasan Obat dan Makanan serta Arah kebijakan dan kegiatan prioritas tahun 2019 pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2-4 April 2018 di Bogor. Arah kebijakan dan Kegiatan Prioritas BPOM Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan Renstra BPOM, Rancangan RKP 2019 dan Dinamika Lingkungan Strategis.--
     7. Telah dilakukan Trilateral Meeting pada tanggal 11 April 2018 untuk membahas penyesuaian Renja BPOM (PKITA) berdasarkan SOTK baru BPOM. PKITA disusun dengan memperhatikan Rancangan Revisi Renstra BPOM mengacu OTK baru (Peta Strategi level 0 BPOM) --
     8. Musyawarah Nasional Pengawasan Obat dan Makanan (Munas POM) 7-9 Mei 2018 di Ritz Charlton Sinkronisasi Program dengan Lintas Sektor. sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rakernas tersebut, maka perlu dibahas target dan Definisi Operasional dari Indikator Kinerja BB/BPOM melibatkan pimpinan BPOM dan perwakilan fungsi BB/BPOM, melalui Munas POM.--
     9. Telah dilakukan pembahasan target IKK dan Output BB/BPOM mengacu peta strategi level 1 BB/BPOM pada tanggal 20 April 2018 dengan melibatkan unit teknis terkait. Target IKK dan Output BB/BPOM tersebut akan menjadi ukuran kinerja balai mulai tahun 2018 sebagai implikasi dari SOTK baru BPOM (Peraturan BPOM No. 26/2017 tentang OTK di Lingkungan BPOM)--
     10. Telah dilakukan penyusunan rancangan awal Renja BPOM Tahun 2019 berdasarkan SBPI K/L Tahun 2019 yang telah di submit melalui aplikasi KRISNA pada tanggal 25 April 2018. Rancangan Renja tersebut disusun dengan memperhatikan PKIT BPOM yang akan digunakan pada revisi Renstra BPOM mengacu OTK baru pada tahun 2018 (penyusunan revisi Renstra saat ini sedang berproses)--
   3. Renstra BPOM dipantau capaiannya secara berkalaPemantauan per triwulananTelah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala (triwulanan)Kurangnya kepatuhan unit kerja untuk menyampaikan laporan secara tepat waktuMembuat surat edaran Irtama kepada unit kerja Pusat dan Balai untuk menyampaikan laporan kinerja unit secara tepat waktu sebagai bagian dari penilaian kinerja Kepala Unit Kerja
   4. Perjanjian Kinerja dipantau capaiannya secara berkalaUnit kerja sudah menyampaikan capaian kinerja s.d. Triwulan I 2018 secara manual kepada Bagian Monev dan Pelaporan Kinerja 1. Penilaian capaian kinerja masih berdasarkan indikator sesuai OTK lama, namun SDM sudah melaksanakan kegiatan sesuai OTK baru 
 
2. Pengisian capaian kinerja ke dalam aplikasi SIPT baru dapat dilakukan di bulan April 2018
   5. Terdapat mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja (termasuk IKU)a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja (triwulanan dan tahunan)1. Telah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi Triwulan I  pada tanggal 11 April 20181. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja dan anggaran dari OTK lama. Untuk kinerja dan anggaran sesuai OTK baru masih dalam proses pengesahan di BappenasSegera menyelesaikan revisi PKITA sesuai OTK baru
  
2. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2017 2. Petugas yang melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja di tiap unit kerja sudah terdistribusi ke unit kerja sesuai OTK baru sehingga pelaporan pemantauan dan evaluasi menjadi terhambat
  
 3. Pengisian capaian kinerja ke dalam aplikasi SIPT baru dapat dilakukan di bulan April 2018
    b. Penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan1. Telah disusun laporan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2018--
2. Telah disusun Laporan Kinerja BPOM Tahun 2017
   6. Penyusunan/ pengembangan sistem manajemen kinerja yang terintegrasia. Implementasi e-Performance BPOMImplementasi e-Performance dilaksanakan dengan metode Balanced Scorecard 3 perspektif dengan indikator sampai dengan level 2 (Kepala Unit Kerja)Dengan adanya restrukturisasi OTK baru BPOM, dibutuhkan penyesuaian Peta Strategi sesuai OTK baru 1. Mengusulkan kepada Pimpinan untuk segera menetapkan Peta Strategi, Indikator dan Target sesuai OTK baru
 
2. Mendorong unit kerja terkait untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan cascading indikator
    b. Penyempurnaan  dan pengembangan e-Performance BPOM1. Pengembangan aplikasi e-Performance sesuai OTK baru menggunakan metode Balanced Scorecard dengan 4 perspektif1. Belum ada target dan metode pengukuran untuk indikator level 0 (Kepala BPOM) dan level 1 (Kepala Balai Besar/Balai POM)  1. Setelah indikator dan target level 0 disetujui oleh Pimpinan, akan dilaksanakan cascading indikator level 0 sampai ke level 4 dan diintegrasikan dengan SKP (level individu)
   
2. Sudah disusun peta strategi dan indikator level 0 (Kepala BPOM) dan level 1 (Kepala Balai Besar/Balai POM) sesuai OTK baru2. Sedang dalam proses penyusunan IKU BPOM yang selanjutnya akan dilakukan cascading indikator eselon I sampai dengan eselon IV 2. Memanfaatkan data realisasi anggaran yang ditarik dari aplikasi SAS 
    c. Implementasi data spasial pengawasan Obat dan MakananTelah disusun indikator sasaran strategis indeks pengawasan Obat dan Makanan yang menggambarkan data pengawasan Obat dan Makanan secara spasialIndikator yang digunakan sebagai pembentuk indeks masih bersifat output. Ke depan indikator yang digunakan bersifat outcome.Mengarahkan unit kerja teknis dalam menyusun indikator kinerja agar bersifat outcome
    d. Evaluasi implementasi data spasial pengawasan Obat dan Makanan---
   7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM bernilai minimal Baika. Review pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan BPOMTelah dilakukan review pedoman penyusunan Lapkin melalui adendum petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja BB/BPOMReview belum mencakup clustering Balai berdasarkan beban kerja yang sama sebagai dasar dalam membandingkan realisasi indikator antar balai1. Melakukan pembahasan dengan inspektorat terkait clustering Balai dengan beban kerja yang sama
 
2. Revisi pedoman penyusunan Lapkin
    b. Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja BPOM1. Sedang dalam proses Pembuatan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Tahun 2018 Pengesahan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Tahun 2018 ditargetkan di bulan Juni 2018
 
2. Sedang proses permintaan data yang diperlukan dalam evaluasi AKIP ke seluruh unit kerja
   8. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintaha. Pendampingan penyusunan laporan keuangan SatkerTelah dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan BPOM tanggal 25 Januari 2018 - 3 Februari 2018  
    b. Bimtek penyusunan laporan keuanganTelah dilaksanakan di empat Balai Besar/Balai POM, yaitu : Yogyakarta, Semarang, Palangkaraya, dan Lampung  
    c. Pelatihan bendaharaBelum dilaksanakanJadwal pengajar dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sudah penuh untuk TW IAkan dilaksanakan akhir bulan Juli - awal bulan Agustus 2018 sesuai jadwal yang telah disepakati dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan 
    d. Review Laporan KeuanganKegiatan telah dilaksanakan di bulan Januari 2018  
  Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional serta meningkatnya akuntabilitas aparatur 1. Evaluasi akuntabilitas dilakukan oleh SDM yang kompeten a. Pelatihan evaluator 1. Telah dilakukan pertemuan Bimtek SAKIP dan Monev Online pada 29 Januari s.d. 2 Februari 2018 di Jakarta  
 
2. Pemutakhiran BMN semester II 2017 pada tanggal 15-24 Januari 2018 di Bekasi
 
3. Bimtek LHKPN tanggal 12 April 2018
 
4. Bimtek Pengisian SPT Online tanggal 13 Maret 2018
 
5. Pembinaan BMN kepada 7 BB/BPOM 
   2. Pelaksanaan SAKIP memiliki kompetensi yang dibutuhkanb. Penugasan evaluator  1. Alokasi SDM untuk mengikuti Diklat Evaluasi SAKIP
2. Dilaksanakannya pelatihan di kantor sendiri (PKS) terkait Evaluasi SAKIP