Home » Info Terkini » Audit Kinerja Tantangan Bpom Agar 3e Untuk Masyarakat Indonesia

Audit Kinerja? Tantangan BPOM Agar 3E Untuk Masyarakat Indonesia

Unduh dokumen : 

Jakarta – Bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI (BADIKLAT PKN BPK RI), tanggal 18-21 Juni 2019, Inspektur II Zulaimah, auditor Inspektorat Utama dan perwakilan dari Biro Umum dan SDM mengikuti Diklat Pemeriksaan Kinerja.  Diklat dibuka oleh Kepala Badan Diklat PKN BPK RI Hery Subowo dan mendapatkan arahan dari Inspektur Utama Badan POM Reri Indriani.

Sesuai dengan yang disampaikan Hery Subowo di dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas (3E). Pada akhirnya menyimpulkan apakah kegiatan terlaksana dengan ekonomis, efisien, dan efektif.

Dengan telah diraihnya Internal Audit Capability Model (IACM) level 3, Inspektorat Utama dituntut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Inspektorat Utama selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas mengawal pelaksanaan dan capaian kinerja yang salah satunya dilaksanakan melalui audit/ pemeriksaan kinerja. Diklat Pemeriksaan Kinerja untuk meningkatkan kompetensi SDM Badan POM ini menjadi hal penting yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam rangka mendukung tetap mempertahankan WTP dan terlaksananya visi misi Badan POM, demikian Reri Indriani memberikan arahan.

Pada kesempatan ini, juga telah dilakukan audiensi antara Kepala Badan Diklat PKN BPK RI Hery Subowo dengan Inspektorat Utama Badan POM Reri Indriani yang didampingi oleh Inspektur II Zulaimah dan Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama Aliyudhi. Pertemuan ini salah satunya membahas kerjasama pendidikan dan pelatihan yang mampu disediakan oleh Badan Diklat PKN BPK RI untuk meningkatkan kompetensi SDM Badan POM. Kerjasama ini juga sebagai salah satu sinergitas antara BPK dan Badan POM untuk menjaga terlaksananya kegiatan di Badan POM yang menggunakan APBN secara ekonomis, efisien dan efektif.

Melalui diklat Pemeriksaan Kinerja ini diharapkan auditor Inspektorat Utama dapat melaksanakan audit kinerja dengan tepat untuk menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja serta memberikan rekomendasi (selaku Trusted Advisor) peningkatan berkelanjutan bagi unit kerja di Badan POM. (AS-Isti) Inspektorat II Badan POM