HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN POM OLEH KEMENTERIAN PAN DAN RB TAHUN 2015


Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 205 Tahun 2015 tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan POM. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.


Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan POM. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

 1. Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM adalah 70,88 dengan kategori “BB” dengan rincian:

No

Komponen Penilaian

Nilai Maks

Nilai 2014

Nilai 2015

% Capaian

A

Pengungkit

 

 

 

 

1

Manajemen Perubahan

5,00

3,43

3,76

75,13

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00

2,71

2,71

54,25

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00

2,82

3,84

64,06

4

Penataan Tatalaksana

5,00

3,34

3,60

71,90

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00

7,50

12,03

80,19

6

Penguatan Akuntabilitas

6,00

2,65

3,80

63,40

7

Penguatan Pengawasan

12,00

4,63

7,01

58,39

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00

3,56

3,89

64,90

 

Sub Total Komponen Pengungkit

60,00

30,64

40,64

67,73

B

Hasil

 

 

 

 

1

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

20,00

13,51

14,09

70,43

2

Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN

10,00

6,13

8,83

88,30

3

Kualitas Pelayanan Publik

10,00

7,29

7,33

73,30

 

Sub Total Komponen Hasil

40,00

26,93

30,24

75,60

 

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00

57,57

70,88

70,88



2. Badan POM telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan, seperti:
  1. Badan POM telah mampu mulai mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pimpinan dan pegawai menjadi lebih baik;
  2. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron, walaupun belum selesai;
  3. Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen internal organisasi melalui penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan POM antara lain dengan melakukan, penyusunan peta proses bisnis organisasi, pemanfaatan tekhnologi informasi berbasis internet (virtual secretariat), dan transparansi informasi kepada publik;
  4. Mengkomunikasikan sebagian besar aktivitas PMPRB pada masing-masing unit kerja, dan melakukan pelatihan yang cukup pada sebagian besar tim asesor PMPRB;
  5. Badan POM telah mampu mendorong penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Badan POM juga telah mulai merintis pengembangan perencanaan berbasis kinerja yang terpadu mulai dari perumusan Renstra hingga usulan kegiatan dalam bentuk aplikasi yang dapat memantau perkembangan capaian kinerja baik pada tataran lembaga maupun unit kerja. Hal yang perlu ditambahkan adalah mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada, baik terkait dengan kinerja, keuangan maupun penilaian individu, agar memudahkan dalam penerapan manajemen kinerja.

3. Jika upaya yang sudah dilakukan di atas dikaitkan dengan hasil reformasi birokrasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pihak penerima layanan dari Badan POM, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1. Indeks kualitas pelayanan publik dihasilkan dari hasil survei terhadap beberapa layanan utama Badan POM, yaitu layanan terhadap Notifikasi Kosmetika, Pendaftaran/Registrasi Pangan Olahan, Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan, Pengujian Obat dan Makanan serta Kalibrasi Peralatan Laboratorium, Permohonan Pendaftaran/Registrasi Obat, Permohonan Pendaftaran/Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi, Persetujuan Rancangan Iklan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan serta Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik (CPBBAOB).  Hasil survei persepsi pelayanan terhadap 72 penerima layanan yang dipilih melalui purposive random sampling, menunjukkan angka 2,93 dalam skala 4. Kondisi tersebut sedikit di atas rata-rata layanan Kementerian/Lembaga lainnya (2,90)
  2. Indeks persepsi anti korupsi merupakan persepsi penerima layanan terhadap integritas petugas pemberi layanan. Integritas ini ditinjau tidak hanya dari sistem layanan yang mungkin berpotensi menyimpang, namun juga perilaku pemberi layanan dalam bersikap, misalnya menawarkan layanan yang lebih cepat, kesediaan menerima gratifikasi, ketersediaan sarana pengaduan dan sebagainya. Hasil survei atas indeks persepsi anti korupsi menunjukkan angka 3,34 dalam skala 4. Kondisi tersebut lebih tinggi dari rata-rata kementerian/lembaga yang 3,13.

4. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Badan POM, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:
  1. Menyusun dan memformalkan road map periode tahun 2015-2019 yang memuat strategi pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang secara konkrit pada masing-masing area perubahan dan Quick Win yang sesuai dengan kinerja utama (core bussiness) organisasi serta melakukan internalisasi pada seluruh unit organisasi agar seluruh pegawai mengetahui dan ikut serta dalam pengembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM;
  2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
  3. Menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur sesuai dengan perkembangan birokrasi;
  4. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
  5. Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mendorong terwujudnya budaya kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome);
  6. Melakukan penilaian kinerja individu dengan mengaitkan pada kinerja organisasi dan selaras dengan kinerja individu level di atasnya, serta memonitor dan mengevaluasinya secara berkala, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk pemberian tunjangan;
  7. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan;
  8. Menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi;
  9. Mensosialisasikan penerapan Whistle Blowing System (WBS), termasuk evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya;
  10. Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas dengan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai nasional terhadap unit kerja yang telah diusulkan menjadi unit kerja WBK/WBBM;
  11. Melakukan reviu dan perbaikan SOP standar pelayanan secara berkala;
  12. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
  13. Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengembangan e-goverment secara terintegrasi.

Area for improvement
 tersebut di atas sebagian besar sudah muncul di laporan hasil evaluasi tahun lalu, namun belum ditindaklanjuti sehingga kondisi yang sama masih dijumpai di tahun berjalan.
 
Badan POM senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan pelaksanaan perbaikan reformasi birokrasi secara progresif dan berkelanjutan.