Pengawasan dan Akuntabilitas

Share
Dalam arus utama pemberantasan korupsi, Badan POM bertekad untuk mendukung seluruh kebijakan tersebut, salah satunya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta perkuatan sistem pengawasan internal. Hal yang sudah dilakukan antara lain adalah mengidentifikasi serta melakukan upaya perkuatan pengawasan pada titik-titik rawan korupsi serta pelaksanaan e-Procurement.
 
Disamping tugas pokok di bidang pengawasan obat dan makanan tersebut, sebagaimana instansi pemerintah lainnya, Badan POM juga berkewajiban dalam penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan transparan, perlu dilaksanakan secara konsisten.
 
Sesuai dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana setiap instansi pemerintah dalam pelaksanaan perencanaan harus mengikuti kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka Badan POM menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, sasaran dan indikator serta tahapan kegiatan dalam rangka pencapaiannya.
 
Azas akuntabilitas yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan.
 
Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, Badan POM secara periodik mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP). Berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP), penyusunan LAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Badan POM memperoleh nilai CC untuk LAKIP Tahun 2010.