MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN POM TAHUN 2015

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan POM sudah beranjak pada tahapan selanjutnya dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan POM  yaitu:
  1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
  2. Birokrasi yang efektif dan efisien.
  3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut, Badan POM telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan POM dalam melaksanakan reformasi birokrasi Badan POM dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan POM mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh.

Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi di Badan POM maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik.

Badan POM senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal Badan POM. Perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi telah menjadi komitmen Badan POM untuk mendukung terciptanya Badan POM yang lebih baik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pengawal gerak reformasi birokrasi di Indonesia telah memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan RB di Badan POM. Terhadap rekomendasi yang diberikan, Badan POM telah mengupayakan hal-hal yang relevan untuk menunjang sinergi perwujudan reformasi birokrasi.

Sebagai bentuk upaya perbaikan, Badan POM telah menyusun dan memformalkan road map periode tahun 2015-2019 dalam suatu Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019. Selain itu, Badan POM juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan serta analisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur yang sejalan dengan perkembangan birokrasi. Kualitas pengelolaan SDM juga terus menerus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas pegawai melalui penilaian dan pemetaan kompetensi, penyusunan standar kompetensi jabatan teknis, hingga monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Peningkatan kualitas juga dilakukan oleh Badan POM dengan melakukan evaluasi pada penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan.

Peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar seirama dengan gerak reformasi birokrasi juga ditingkatkan dengan pengembangan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) berskema online. Konsep penggunaan basis online juga dilakukan dengan pengembangan e-government melalui aplikasi Cek BPOM (berbasis Android), Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan - Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (spimker.pom.go.id) serta Sistem Informasi Obat Bahan Alam (sioba.pom.go.id). Termasuk juga yang dikembangkan adalah sistem e-cuti, e-performance, e-SKP hingga integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dengan SIPT.

Menghadapi kemajuan zaman dan peningkatan tuntutan masyarakat, Badan POM akan terus menerus melakukan perbaikan, antara lain dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan,  peningkatan kesadaran bahwa RB akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan di berbagai bidang serta mampu memberikan fasilitas dan pelayanan publik. Dengan adanya pelaksanaan RB yang disertai pemantauan serta evaluasi yang simultan maka diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, cita-cita mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia dapat diwujudkan, tentunya dengan usaha keras dari seluruh pihak yang terlibat dalam birokrasi Badan POM pada khususnya, dan pemerintah Republik Indonesia pada umumnya.