Latar Belakang

Share
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Badan POM melaksanakan Tugas Pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi Badan POM dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment).
Dalam menjalankan tugasnya banyak tantangan, hambatan dan peluang eksternal yang dihadapi Badan POM antara lain:
    1. Harmonisasi ASEAN dan globalisasi menyebabkan pengawasan obat dan makanan semakin kompleks, peningkatan tantangan daya saing produk dalam negeri, potensi gangguan pasar produk obat dan makanan dalam negeri dan potensi penolakan produk ekspor meningkat. Dalam menghadapi tantangan harmonisasi dan globalisasi, Pemerintah telah membuat kebijakan yang pro growth. Hal ini berimplikasi, antara lain, pada meningkatnya permintaan masyarakat industri terhadap pelayanan registrasi (pre-market) dan sertifikasi berbagai produk obat dan makanan. Jumlah dokumen registrasi, meningkat dari 18.704 pada tahun 2008 menjadi 30.092 di tahun 2010. Pelayanan sertifikasi yang diantaranya meliputi pemberian Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) yang meningkat dari 38.506 pada tahun 2008 menjadi 81.407 pada tahun 2010.

    2. Peredaran produk ilegal dan atau palsu serta peningkatan kejahatan trans-nasional seperti narkotika, psikotropika dan precursor serta bioterorisme. Dalam hal ini ekspektasi publik akan perlindungan semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, meningkat pula permintaan masyarakat akan berbagai produk obat dan makanan. Ini merupakan economic opportunities, tidak saja bagi penyediaan komoditi yang memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, tapi juga produk-produk yang ilegal dan atau palsu. Operasi pengamanan ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Peredaran produk ilegal ini, diperkirakan akan terus terjadi selama permintaan masyarakat yang tinggi akan komoditi itu, belum didukung oleh pengetahuan dan daya beli yang memadai.

    3. Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang mengalami krisis ekonomi dan menambah risiko pada produk seperti penggunaan bahan berbahaya, penggunaan bahan kimia obat pada produk non-obat dan hygiene produksi tidak terjamin

    4. Perubahan tuntutan masyarakat dengan timbulnya penyakit-penyakit baru, kecenderungan kembali ke alam, perubahan pola hidup modern.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM diwajibkan melaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025. Berbagai peraturan sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat pelaksanaan RB periode 2010-2014 telah dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu: 1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang berisi rancangan induk kebijakan reformasi birokrasi secara nasional untuk kurun waktu 2010-2025; 2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) berisi rancangan rinci program reformasi birokrasi berdasarkan dalam kurun waktu lima tahun 2010-2014; dan 3) Sembilan (9) Peraturan Menteri PAN dan RB sebagai pedoman operasional penyusunan dan penerapan program RB di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 81/2010 menegaskan bahwa pada tahun 2011 seluruh Kementerian dan Lembaga telah mewujudkan komitmen melaksanakan proses Reformasi Birokrasi secara bertahap untuk mewujudkan Visi RB 2025. Visi RB adalah "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia", yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Visi RB tersebut adalah keputusan strategis untuk memaksimalkan peran aparatur birokrasi guna mewujudkan visi pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu: "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur".
Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi secara operasional diuraikan pada Gambar 1.1, yaitu dimulai dari penyempurnaan kebijakan nasional bidang aparatur yang mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi Badan POM. Kebijakan dilaksanakan melalui penataan dan penguatan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana dan SDM serta didukung sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di Badan POM akan mengubah mind set dan cultural set birokrat Badan POM ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke 3 sasaran RB. Proses, dan sasaran RB berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025.
Operasionalisasi Visi dilakukan melalui 4 (empat) Misi sebagai berikut:
  1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

  2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan mind set dan cultural set;

  3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

  4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

Adapun Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk menuju birokrasi pemerintah yang profesional harus dilakukan perubahan-perubahan mendasar pada 8 (delapan) area yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi, seperti diuraikan pada tabel 1.1 di bawah ini.
Tercapainya perubahan 8 (delapan) area pada Tabel 1.1, akan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi, dimana fokus sasaran pada 5 (lima) tahun pertama (2010-2014) adalah:
  1. Penguatan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

  2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pencapaian sasaran tersebut akan diukur secara nasional menggunakan sasaran dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi seperti tertera pada Tabel 1.2 di bawah ini.
Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Badan POM meliputi: (i) Program manajemen perubahan, (ii) Program penataan peraturan perundangundangan, (iii) Program penataan dan penguatan organisasi, (iv) Program penataan tatalaksana, (v) Program penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (vi) Program penguatan pengawasan, (vii) Program penguatan akuntabilitas kinerja, (viii) Program peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (ix) Program monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Badan POM menyusun dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2010-2014 mengacu pada berbagai dokumen Perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP), Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2010-2014 serta dokumen Reformasi Birokrasi Nasional yaitu Grand Desain dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM selanjutnya disusun berdasarkan 9 (sembilan) program RB untuk memenuhi sasaran RB yang telah ditargetkan sampai 2014.