HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi birokrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi, dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan BPOM. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

  1. Indeks Reformasi Birokrasi BPOM adalah 76,36 dengan kategori “BB” terinci sebagai berikut:

No

Komponen Penilaian

Bobot

Nilai

2016

2017

I

Komponen Pengungkit

 

 

 

1

Manajemen Perubahan

5,00

3,52

3,72

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00

2,09

2,71

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00

3,84

4,01

4

Penataan Tatalaksana

5,00

3,84

3,92

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00

12,71

12,92

6

Penguatan Akuntabilitas

6,00

4,35

4,61

7

Penguatan Pengawasan

12,00

8,09

8,95

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00

3,86

4,36

Total Komponen Pengungkit (A)

60,00

42,30

45,20

I

Komponen Hasil

 

 

 

1.

Nilai Akuntabilitas Kinerja

14,00

11,56

10,61

2.

Survei Internal Integritas Organisasi

6,00

3,48

3,41

3.

Survei Eksternal Persepsi Korupsi

7,00

5,55

6,11

4.

Opini BPK

3,00

3,00

3,00

5.

Survei Eksternal Pelayanan Publik

10,00

7,33

8,03

Total Komponen Hasil (B)

40,00

30,89

31,16

Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)

100,00

73,19

76,36

 

  1. Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPOM selama tahun 2017, terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan untuk memperbaiki kondisi yang ada, seperti:
    1. Telah menetapkan dan menindaklanjuti Roadmap Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 yang memuat peta jalan dan arah reformasi birokrasi lima tahun mendatang pada masing-masing area perubahan, melibatkan seluruh unsur organisasi, melaksanakan sebagian besar tugas sesuai dengan rencana kerja, dimonitor dan dievaluasi serta diunggah kedalam website;
    2. Telah menyusun prosedur operasional tetap (SOP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.10.17.1307 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (quality Management System) ISO 9001:205 BPOM dan telah menerapkannya;
    3. Telah dilakukan Asesment dan talent pool terhadap pegawai yang berpotensi sebegai suksesi kepemimpinan, dan telah melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Kebijakan promosi secara terbuka telah dilaksanakan secara kompetitif oleh panitia seleksi yang independen dan hasil seleksi terbuka diumumkan melalui website instansi www.bpom.go.id;
    4. Pimpinan berperan dengan baik dalam penguatan akuntabilitas kinerja dengan terlibat secara langsung dalam penyusunan dan perumusan kinerja dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja, serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala;
    5. Adanya komitmen atau peran serta pimpinan organisasi dan pimpinan unit organisasi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Membuat Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, khususnya dalam rumusan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut serta target yang ditetapkan sudah cukup baik;
    6. Adanya pengendalian gratifikasi secara baik, memiliki tatacara pelaporan jika terjadi di daerah, penerima melapor ke Tim UPG Daerah, Tim UPG Daerah melapor ke Tim UPG Pusat, melalui aplikasi secara online berbasis web kemudian dilanjutkan ke KPK; dan 4 (empat) unit kerja telah memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
  2. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil, sebagai berikut:

No.

Hasil Survei

Indeks

Rata Rata K/L

2016

2017

2017

1

Survei Internal Organisasi

3,48

3,41

3,02

2

Survei Eksternal Pelayanan

3,92

3,21

3,17

3

Survei Eksternal Persepsi Korupsi

3,17

3,49

3,32

 

  1. Survei internal terhadap intergritas organisasi BPOM tahun 2017 menunjukkan indeks 3,41 dalam skala 0 – 4. Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks intergritas organisasi Kementrian/Lembaga tahun 2017 sebesar 3,02. Pada tahun 2016 indeks intergritas organisasi BPOM 3,48 dan pada tahun ini terdapat penurunan indeks dibandingkan tahun sebelumnya.
  2. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan BPOM, menunjukkan hasil:

1)     Hasil survei persepsi pelayanan BPOM menunjukan indeks 3,21 dalam skala 4. Hasil survei persepsi pelayanan pada tahun sebelumnya adalah 2,92 sehingga terdapat kenaikan kepuasan stakeholders terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPOM. Indeks persepsi pelayanan BPOM tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks Kementrian/Lembaga sebesar 3,17.

2)     Hasil survei persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukan indeks 3,49. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,17, maka terdapat kenaikan persepsi stakeholders terhadap pembangunan anti korupsi di BPOM. Indeks persepsi korupsi BPOM tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks Kementrian/Lembaga sebesar 3,32.

 

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya reformasi birokrasi melalui kinerja di lingkungan BPOM terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

  1. Menginternalisasikan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan nyata kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Badan POM sehingga tidak terjadi penurunan indeks integritas di lingkungan Badan POM yang pada Tahun 2016 sebesar 3,48 menjadi Tahun 2017 sebesar 3,41 dengan melakukan perubahan secara nyata dan berkesinambungan pada seluruh area perubahan reformasi di lingkungan Badan POM. Secara berkala perlu melakukan survey internal terhadap pegawai dengan responden yang berbeda dari unit kerja sehingga dapat segera dilakukan perbaikan terhadap persepsi pegawai yang belum memahami arti pentingnya reformaso birokrasi dan atau terhadap pegawai yang belum melihat secara nyata perubahan yang terjadi;
  2. Perlu upaya secara terus menerus untuk mendorong perubahan secara nyata pelaksanaan reformasi birokrasi mengingat jumlah struktur dan jumlah pegawai yang cukup besar yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan gerakan reformasi birokrasi dengan menyediakan media komunikasi Reformasi Birokrasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait;
  3. Terus mengembangkan sistem layanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, sehingga prosedur pemberian layanan dapat dilakukan lebih efektif, sederhana, mudah, dan cepat, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menginformasikan adanya obat/makanan berbahaya/palsu atau tidak halal;
  4. Segera menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut secara elektronik di seluruh level organisasi secara berkala, melakukan penyelarasan antara kinerja yang akan dicapai dengan anggaran riil yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan terhadap hasil/kinerja tersebut, serta melakukan perbaikan atas hasil pemantauan capauan kinerja melalui perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya;
  5. Agar terus mengembangkan pemberian tunjangan kinerja secara adil berdasarkan hasil dan capaian kinerja dengan prinsip equal pay for equal work serta pemberian sanksi apabila target kinerja tidak tercapai;
  6. Menerapkan prinsip merit system dalam penataan SDM Aparatur agar terwujud SDM Aparatur yang profesional di lingkungan badan POM;
  7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam pembangunan zona integritas pada unit kerja pelayanan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan pembinaan unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
Mengembangkan pelayanan prima dengan peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan mengikuti berbagai jenis pelatihan dan bimbingan teknis, khususnya bagi pejabat/pegawai pemberi layanan langsung kepada stakeholder/masyarakat, dalam penguatan nilai-nilai budaya pelayanan prima; serta melakukan inovasi pemberian kompensasi apabila layanan yang diberikan tidak sesuai standar;