Wawancara Kepada Pejabat Eselon I Badan POM Oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Rangka Penilaian Maturitas SPIP Badan POM

Share



                                         TIM DARI BADAN POM                                                                                            TIM DARI BPKP



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Untuk mengukur keberhasilan SPIP melalui penilaian yang disebut penilaian maturitas. Penilaian maturitas SPIP erat kaitannya dalam pencapaian peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana fungsi quality assurance dan consultancy harus selalu berupaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP.

Upaya Inspektorat Badan POM selaku APIP dalam rangka persiapan penilaian maturitas SPIP dengan diselenggarakannya Rapat Pertemuan Nasional yang diadakan pada tanggal 13-15 September 2016 di Hotel Lumire Jakarta dalam rangka peningkatan maturitas SPIP Badan POM Menuju Birokrasi Bersih dan Akuntabel. Sebagai tindak lanjut pertemuan nasional tersebut dilakukan rapat pembahasan penyamaan persepsi pengisian kuesioner pada tanggal 22 September 2016 di ruang rapat perlengkapan Badan POM dengan perwakilan dari seluruh unit kerja Badan POM, kemudian mengumpulkan kuesioner Survei Maturitas SPIP dan dokumen-dokumen pendukung. BPKP memverifikasi beberapa dokumen kepada Inspektorat terkait dokumen Kode Etik, Standar Kompetensi, Sasaran Kerja Pegawai, Penetapan Kinerja, Penilaian Resiko Badan POM, Pelaksanaan ISO Manajemen Mutu dan dokumen terkait dengan PM-EPITE.

Tim dari BPKP telah melakukan wawancara pada Selasa tanggal 15 November 2016 pukul 13.30 WIB di ruang rapat Deputi II Badan POM Gedung A Lantai 2 kepada Pejabat Eselon I Badan POM yang diwakili oleh Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si (Sekretaris Utama Badan POM) dan Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si., Apt (Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan POM) dengan didampingi oleh Dra. Zulaimah, Apt, M.Si (Inspektur Badan POM), Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bidang Teknologi Informasi, Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai dan Kepala Sub Bagian Data dan Evaluasi beserta Tim APIP lainnya. Adapun Tim dari BPKP terdiri dari Aridwikora (Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat), R. Purwoko (Kasubdit I), Ramona Lubis (Auditor Madya), Muhammad Muksin (Auditor Muda) dan Amiruddin Arif (Auditor Muda).

Dalam pembuka, Bapak Aridwikora menyampaikan salah satu indikator kinerja dalam RPJMN 2015-2019 yakni tingkat kematangan implementasi SPIP dengan target level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019. Hasil dari penilaian berupa skor level, level besarnya dari 1 s.d 5, selain skor akan diperoleh area of improvement untuk direkomendasikan apabila ada yang belum lengkap untuk dapat diperbaiki, kemudian dari Tim BPKP akan assesment ulang sehingga sebelum di tahun 2019 Badan POM sudah di level 3 (tiga). Dalam tingkat kematangan implementasi SPIP level 5 merupakan tingkat yang optimum dalam sebuah Sistem Pengendalian. Akan tetapi berada di level 3 (tiga) juga sudah menunjukan level yang sudah baik dan memadai bahwa pengendalian sudah dievaluasi dan evaluasinya sudah dilakukan secara formal.

Pertanyaan yang diajukan oleh Tim dari BPKP antara lain terkait dengan:
Penegakan kode etik, Kebijakan Pengelolaan SDM terkait Peningkatan Kinerja Individu dan Organisasi, Pendelagasian Wewenang, Bagaimana Badan POM menjalin hubungan dengan Instansi lain, Piagam Audit/Audit Charter, Peran Perjanjian Kinerja terhadap Kegiatan Pengendalian, Kebijakan Akuntansi.

Sebagai penutup, Tim BPKP menyampaikan, hakikat dari penekanan SPIP adalah Manajemen Resiko. Inspektur juga menyampaikan dalam penanganan resiko terdapat istilah “Three Lines of Defense”. Penerapan Three Lines of Defense ini harus berjalan beriringan dan tentu saja tidak boleh terjadi overlapping antara satu dengan yang lain, namun juga harus memudahkan terciptanya koordinasi. Kesadaran akan pentingnya risiko dan keterbukaan dari setiap unit menjadi kunci dari penerapan prinsip Three Lines of Defense ini.