Pre Market

BPOM telah melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders contohnya :
  1. FGD Pelayanan Registrasi Obat dengan melibatkan GP Farmasi dan International Pharmaceutical Manufacturing Group yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2014 dan 4 Maret 2015.
  2. Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pendaftaran Pangan Olahan (FGD dengan Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia dan Pelaku Usaha) yang dilaksanakan pada tgl 28 November 2014.
  3. Revisi Per Ka Badan POM tentang Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (telah melalui konsultasi publik dengan Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia, GP Jamu, Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing, dan GP Farmasi pada bulan Agustus dan November 2014).

Penerapan e-reg dan e-notifikasi secara bertahap, yaitu Pengembangan e-reg renewal obat, Implementasi e-reg Obat copy (reg), Pengembangan sistem e-reg untuk registrasi baru OT & SM, Implementasi sistem e-reg untuk OT low risk dan registrasi ulang, Implementasi notifikasi kosmetik, Implementasi sistem notifikasi variasi dan daftar ulang. Implementasi sistem e-payment (notifikasi kosmetik), Pengembangan sistem e-reg untuk pendaftaran iklan, Implementasi e-Payment pada aplikasi e-Registration, Uji coba penerapan implementasi pendaftaran pangan highrisk melalui e- Registration, Implementasi e-reg pangan high risk tahap I (bulan agustus 2014) dan pengembangan system untuk e-reg highrisk tahap II.

Revisi SOP Penilaian OT, SM dan Kos:
  • POM-02.SOP.06 tentang Pendaftaran Notifikasi Kosmetik, Pendaftaran Notifikasi Perubahan (Variasi) Kosmetik dan Pembatalan Notifikasi Kosmetik karena prosedurnya disesuaikan dengan PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik
  • POM-02.SOP.07 tentang Pendaftaran dan Pembatalan Persetujuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan karena prosedurnya disesuaikan dengan PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik

Revisi SOP Penilaian Keamanan Pangan:

  • POM.02.SOP.05 tentang Pendaftaran produk pangan karena adanya penambahan produk pangan high risk yang pendaftarannya

  1. Pengembangan e-registrasi dan e-payment antara lain Pengembangan e-reg obat copy, pengembangan sistem e-reg untuk OT low risk, Implementasi notifikasi kosmetik, pengembangan sistem e-payment (link dengan notifikasi kosmetik), percepatan Finalisasi Payung Hukum terkait e-registration, penerapan Finalisasi e-Registration pangan lowrisk, Persiapan perencanaan pembangunan e-Payment (pangan lowrisk), peningkatan infrastrukur untuk mendukung implementasi e-Registration pada ruang pelayanan publik, penerapan e-reg pangan low risk tahap I.
  2. Mengembangkan metode dan sarana penyampaian keluhan/saran/masukan: Keluhan pelanggan dapat disampaikan melalui kotak saran/keluhan, konsultasi langsung maupun via telepon dan e-mail atau ULPK, Terdapat IK Pengaduan Ketidaksesuaian.
  3. Memperkuat infrastruktur di seluruh unit layanan : Telah melakukan renovasi sarana pelayanan publik, telah melakukan peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik.

Menerapkan & mengembangkan e-reg dan e-notifikasi : Analisis kebutuhan sistem e-reg obat, mengembangkan prototipe e-reg, Telah menerapkan notifikasi kosmetik, Pengembangan aplikasi e-registration untuk pangan lowrisk, Pelatihan kepada user e-registration pangan lowrisk bekerjasama dengan GAPMI, Penyusunan rencana payung hukum untuk e-Registration

PeGI award 2013 peringkat I tingkat LPNK dari 19 LPNK. PeGI merupakan penilaian terkait pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementrian


PeGI award 2013 peringkat I tingkat LPNK dari 19 LPNK. PeGI merupakan penilaian terkait pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementrian

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 39 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.

Sosialisasi dan implementasi Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 39 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM. Melalui implementasi Perka tersebut diharapkan dapat memicu petugas layanan publik untuk melaksanakan tugasnya secara optimal dan profesional.


Artikel Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre Market

27/09/2016 - 08:49