Pra Bimtek PMPRB BPOM Strategi Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan

Share

Dalam rangka meningkatkan komitmen pelaksanaan RB di lingkungan Badan POM, Inspektorat Utama melaksanakan Pra Bimtek PMPRB pada 12 April 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang bermutu, dan meningkatkan budaya kinerja di lingkungan Badan POM.

Pelaksanaan Pra Bimtek PMPRB dihadiri oleh Tim Pelaksana RB, Tim Asesor PMPRB dan Tim Monev RB Badan POM dari 8 (delapan) area perubahan. Pada kesempatan ini hadir pula beberapa Narasumber yaitu:

  1. Prof. DR. Diah Natalisa, MBA selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB.
  2. Dominikus Dalu Sogen selaku Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Ombudsman Republik Indonesia.
  3. Raka Pamungkas selaku Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III-1 dari Kedeputian Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB.

Prof. DR. Diah Natalisa, MBA menyampaikan materi tentang Strategi dan Kiat-kiat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Lingkungan Badan POM dengan uraian meliputi:
A. Dari 32 BB/BPOM yang dilakukan evaluasi pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB, Badan POM memperoleh nilai rata-rata 3,72 dari skala 5 dengan hasil sebagai berikut:

  1. 6 BB/BPOM memperoleh kategori Sangat Baik;
  2. 19 BB/BPOM memperoleh kategori Baik;
  3. 6 BB/BPOM memperoleh kategori Baik Dengan Catatan; dan
  4. 1 BPOM memperoleh kategori Cukup.

B. Dalam rangka peningkatan implementasi pelayanan publik dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka Badan POM perlu melakukan plan of action antara lain:

  1. Memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
  2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.
  3. Memiliki sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi ke sistem pelaporan pengaduan LAPOR!.
  4. Membangun Sistem Informasi Pelayanan Publik.
  5. Mengubah mindset pelaksana pelayanan dengan nilai-nilai revolusi mental (Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong).
  6. Membangun pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
  7. Menciptakan inovasi pelayanan publik.

Dominikus Dalu Sogen menyampaikan materi tentang Pelayanan Publik. Ombudsman menerima pengaduan masyarakat terkait kinerja Pelayanan Publik pada seluruh Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, BHMN, Badan Swasta dan Perorangan yang memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.

Pengaduan masyarakat tersebut disampaikan melalui aplikasi LAPOR! yang juga dipantau oleh Kementerian PAN dan RB serta Sekretariat Negara. Pengaduan masyarakat pada seluruh objek pemantauan Ombudsman paling banyak terkait maladministrasi. Berdasarkan pemantauan Ombudsman tahun 2011 - 2017, 3 (tiga) bentuk maladministrasi sering terjadi adalah sebagai berikut:

  1. Penundaan berlarut sebanyak 28,46%.
  2. Penyimpangan prosedur sebanyak 21,72%.
  3. Tidak memberikan pelayanan sebanyak 16,97%.

Raka Pamungkas menyampaikan materi tentang capaian RB Badan POM tahun 2017 dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Pada perolehan hasil survei (survei internal organisasi, survei eksternal pelayanan dan survei eksternal persepsi korupsi) Badan POM memperoleh nilai di atas nilai rata-rata K/L. Pada kesempatan ini juga disampaikan rekomendasi dari hasil evaluasi pelaksanaan RB Badan POM Tahun 2017 untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Badan POM.