Post Market

Peningkatan Pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan harus mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjamin konsistensi profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

Sejak tahun 2013 Badan POM telah menerbitkan layanan importasi secara elektronik pada e-bpom Badan POM dengan mekanisme paperless, tanpa tanda tangan, dan tanpa cap basah sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas sistem NSW. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2015 Badan POM menerbitkan Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan Kepala Badan POM No. 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia untuk menyederhanakan prosedur importasi yang diatur pada peraturan sebelumnya.

Selain itu, Badan POM telah melakukan terobosan SKI Pelayanan Prioritas dalam penerbitan SKI tanpa evaluasi melalui evaluator yang terintegrasi dengan penerapan Sigle Sign On (SSO) sehingga penerbitan SKI dapat dilakukan lebih cepat. Badan POM menjadi pioneer dalam melakukan terobosan untuk penurunan dwelling time barang impor di pelabuhan dengan adanya pelayanan SKI prioritas. Pelayanan SKI prioritas Badan POM mulai dilakukan sejak adanya kegiatan Launching SKI Prioritas Badan POM yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2015. Diharapkan dengan adanya kedua peraturan di atas dan terobosan SKI pelayanan prioritas, Badan POM mampu memenuhi harapan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pemasukan obat dan makanan. SKI Pelayanan  prioritas ini berlaku selama 6 (enam) bulan. Penetapan perusahaan yang mendapatkan pelayanan prioritas diinformasikan melalui Surat Keputusan Deputi dan dievaluasi secara berkala.

Selain SKI Prioritas, Badan POM juga telah melakukan terobosan pembayaran secara e-payment yang terintegrasi dengan pelayanan e-BPOM, sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat pelayanan publik Badan POM.

 

Artikel Sub Tim Pelaksana Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan Post Market