Peran Inspektorat Badan POM Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2015

Share
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib direviu oleh Inspektorat yang bertindak selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut.
 
Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan sebelum disampaikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Sebelum Menteri/Pimpinan Lembaga menandatangani surat pernyataan tanggung jawab maka APIP melakukan reviu terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan pada instansi pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghasilkan opini pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 
Opini merupakan pendapat profesional Pemeriksa BPK mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Kriteria yang digunakan oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan antara lain:
  1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
  2. Kecukupan pengungkapan.
  3. Efektifitas sistem pengendalian internal.
  4. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
 
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika Laporan Keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Pemeriksa meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan, dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
 
Sejak tahun anggaran 2010 - 2013, Badan POM telah mendapatkan berbagai macam opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan. Pada tahun anggaran 2010 Badan POM memperoleh opini WTP DPP. tahun anggaran 2011 memperoleh opini WTP, tahun anggaran 2012 memperoleh opini TMP, tahun anggaran 2013 memperoleh opini WDP, dan tahun anggaran 2014 memperoleh opini WTP.
 
Tahun anggaran 2015 merupakan tahun pertama penerapan Laporan Keuangan berbasis akrual, yang sebelumnya masih berbasis kas. Kemudian belum seluruhnya penyusun laporan keuangan mempunyai latar belakang pengetahuan akuntansi. Hal ini mengakibatkan antara lain:
  1. Pelaksanaan SAP dan pelaporan keuangan belum memadai.
  2. Tata kelola belanja dan pendapatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Sistem pengendalian intern belum optimal.
  4. Tata kelola aset belum optimal.
 
Atas permasalahan tersebut, Badan POM telah merumuskan strategi yang tepat dan meningkatkan komitmen melalui berbagai cara antara lain:
  1. Penguatan komitmen integritas pimpinan, para pengelola, dan para pelaksana kegiatan.
  2. Penguatan SPIP.
  3. Penguatan perencanaan dan penganggaran.
  4. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan.
  5. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa.
  6. Pembenahan penatausahaan BMN agar tercapai 3 T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum).
  7. Penguatan monitoring dan evaluasi.
  8. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu Laporan Keuangan.
  9. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan audit Inspektorat.
 
Badan POM juga telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka mempertahankan opini WTP, antara lain:
  1. Menyusun dan menerapkan Pedoman Pengelolaan PNBP yang mengatur mekanisme proses pendaftaran jasa terintegrasi dengan pembayaran PNBP secara elektronik (e-payment).
  2. Memperbaiki dan menerapkan Pedoman Penatausahaan BMN, termasuk penatausahaan dan pelaporan persediaan serta metode penilaian persediaan baku pembanding berdasarkan harga perolehannya.
  3. Menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM.
 
Dengan segala upaya konsolidasi dan kerja keras, Badan POM berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 yang diberikan oleh BPK. Keberhasilan ini tidak diraih dengan mudah karena sistem berbasis akrual yang diterapkan pada tahun 2015 merupakan sistem yang tidak asing lagi bagi sector private namun dalam pemerintahan merupakan hal baru yang harus dilakukan mulai tahun anggaran 2015.
 
Mempertahankan lebih sulit daripada meraihnya, begitu kata pepatah dan memang benar adanya pepatah tersebut. Dalam mempertahankan opini WTP, Badan POM selalu melakukan perbaikan dalam penataan sistem pengendalian internal, melakukan pelatihan penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual dengan narasumber dari Kementerian Keuangan serta meminta pendampingan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan. Kapabilitas, kapasitas dan kompetensi Inspektorat juga diperkuat dalam melakukan reviu atas Laporan Keuangan Badan POM agar Laporan Keuangan sesuai dengan SAP. Inspektorat menjalankan perannya dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan oleh satuan kerja (satker).
 
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan karena pihak-pihak terkait bersinergi dan berkontribusi mengimplementasikan strategi dalam mempertahankan WTP dengan baik dan tepat. Berbagai cara dilakukan oleh semua satker dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengelola dan menjalankan setiap program dan kegiatan.
 
Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tentu harus dilaksanakan oleh setiap satker dalam upaya mencapai kualitas Laporan Keuangan yang baik. Melalui perbaikan dan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja program dan kegiatan di pusat dan Balai Besar/Balai, maka opini WTP dapat dipertahankan oleh Badan POM.