Penyamaan Persepsi dan Finalisasi LKE PMPRB Badan POM Tahun 2018

Share

Menindaklanjuti hasil reviu LKE PMPRB Badan POM Tahun 2018 oleh Tim Pelaksana RB serta Tim Asesor PMPRB dan Monev RB, perlu dilakukan Penyamaan Persepsi dan LKE PMPRB Badan POM Tahun 2018 untuk menghasilkan kesepakatan yang disetujui secara bersama sarna atas nilai akhir, kesimpulan dan rencana aksi tindak lanjut RB Badan POM. Untuk itu pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Inspektorat Utama Badan POM menyelenggarakan acara Penyamaan Presepsi dan Finalisasi LKE PMPRB Badan POM tahun 2018. Acara tersebut dihadiri oleh masing-masing Koordinator dari Tim Pelaksana, Ketua Tim Asesor dan Monev RB, dan narasumber dari Kementerian PAN dan RB.

Acara dimulai dengan sambutan dan arahan oleh Inspektur Utama, dengan terlebih dahulu memaparkan hasil PMPRB Tahun 2016, 2017, dan 2018 yang masih terdapat gap yang jauh antara nilai PMPRB dan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB. Kemudian dijelaskan pula kepada para tamu undangan hasil Reviu dan Rencana Aksi terkait 8 area perubahan, yaitu:

1. Manajemen perubahan

  1. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.
  2. Menyelesaikan sistem pengukuran kinerja (e-performance) s.d. level individu pegawai
  3. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map
  4. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

  1. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai
  2. Menyelesaikan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

3. Penataan dan penguatan organisasi

  1. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
  2. Penetapan Keputusan Kepala BPOM tentang UPT di Lingkungan BPOM

4. Penataan tata laksana

  1. Pengembangan e-government pelayanan kepada masyarakat namun belum terintegrasi
  2. Badan POM Command Center (Single Source of the Truth)

5. Penataan sistem manajemen SDM

  1. Pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai
  2. Laporan peningkatan kompetensi Unit Kerja dan BB/BPOM
  3. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya
  4. Reviu Penyusunan SKP tahun 2018
  5. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
  6. Coaching Clinic Kepegawaian
  7. Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2017 dan 2018 dilakukan tiap triwulan melalui e-SKP

6. Penguatan Akuntabilitas

  1. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi
  2. Pengembangan aplikasi e-performance
  3. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan
  4. Penyesuaian e-performance dengan OTK baru

7. Penguatan Pengawasan

  1. Sebagian besar rekomendasi BPK yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir (73,89% s.d. Sem II 2017)
  2. Penetapan Peraturan Kepala BPOM tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit di Lingkungan BPOM
  3. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
  4. Rekrutmen SDM/Auditor Pengawasan
  5. Sertifikasi kompetensi teknis Pengawasan Intern Berstandar Internasional

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

  1. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan
  2. Menetapkan dalam Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM
  3. Implementasi sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
  4. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
  5. Penerapan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pemberian pelayanan publik di lingkungan BPOM
  6. Sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
  7. Pemenuhan sarana prasarana dalam Gedung Pelayanan Publik
  8. Implementasi seluruh pelayanan publik secara terpadu

Pada acara ini pula diumumkan nilai komponen hasil dari Survei Internal kapasitas organisasi 2018 dengan nilai 86,80, Hasil Evaluasi SAKIP 2016 nilai 73,44 (BB), Persepsi anti korupsi dari hasil survei SKM Badan POM nilai 79,98, dan Survei eksternal Ombudsman 2016 Persepsi Kualitas Yanblik dengan nilai 92,00.

Penyamaan presepsi dan finalisasi PMPRB Badan POM 2018 ditutup oleh Inspektur Utama dengan kesimpulan bahwa Inspektorat Utama mengawal hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi yang meningkatkan daya saing pengawasan obat dan makanan. Kedua, kegiatan reformasi birokrasi disusun untuk mendukung arah kebijakan dan program Kepala Badan POM dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Simplification, Elimination, Reengineering, dan Automation proses bisnis.

Setelah itu acara dilanjutkan dengan paparan narasumber dari Kemeterian PAN dan RB Ibu Naptalina Sipayung, SH., MAP selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III. Beliau menyampaikan bahwa indeks RB Badan POM Tahun 2017 adalah 76,36 dengan kategori “BB”, naik 3,17 poin dari tahun 2016. Ibu Naptalina juga memaparkan rekomendasi hasil penilaian RB Tahun 2017 kepada Badan POM, antara lain:

  1. Perlu menginternalisasikan RB secara menyeluruh dan nyata ke seluruh unit kerja dan pegwai di Lingkungan Badan POM sehingga tidak terjadi penurunan indeks integritas di Lingkungan Badan POM.
  2. Perlu upaya terus menerus untuk mendorong perubahan secara nyata pelaksanaan reformasi birokrasi mengingat jumlah struktur dan jumlah pegawai yang cukup besar.
  3. Terus mengembangkan sistem layanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
  4. Segera menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut secara elektronik.
  5. Terus mengembangkan pemberian tunjangan kinerja secara adil berdasarkan hasil dan capaian kinerja dengan prinsip equal pay for equal work serta pemberian sanksi apabila target tidak tercapai.
  6. Menerapkan prinspip merit system dalam penataan SDM Aparatur
  7. Meningkatkan kualitas dalam pembangunan ZI pada unit kerja pelayanan menuju WBK dan WBBM.
  8. Mengembangkan pelayanan prima dengan peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan, melakukan inovasi dan kompensasi jika layanan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan Indeks RB secara simbolis dari Kementerian PAN dan RB yang diwakili oleh Ibu Naptalina Sipayung kepada Badan POM yang diwakili oleh Inspektur Utama dan Sekretaris Utama.