PENTINGNYA PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Share
Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai salah satu Instansi Pemerintah terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Good Government yang bersih dan bebas KKN maka secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Instansi. Dalam menjalankan proses bisnisnya senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel. Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai Institusi, maka kegiatan di Badan BOM tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.
Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan tugas-tugas di Badan POM sendiri. Oleh karena itu, Badan POM menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di lingkungan Badan POM, sehingga dapat tercipta pengelolaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Badan POM. Dengan demikian, perlu disusun suatu Pedoman Benturan Kepentingan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan POM dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/ penyempurnaan atas Pedoman Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan (Continuous Improvement) sesuai dengan perkembangan yang ada.
Badan POM telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor : HK.04.1.6.01.13.653 tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pedoman yang telah ditetapkan tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk mengenal,
mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan, menciptakan budaya pelayanan publik secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara, menegakkan integritas dan menciptakan Pemerintahan yang bersih berwibawa.
Benturan Kepentingan (Conflict of Interest), adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan pegawai yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam institusi untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan institusi. Sumber-sumber yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan adalah penyalahgunaan wewenang, rangkap jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi dan kelemahan sistem organisasi. Adapun beberapa bentuk benturan kepentingan yang mungkin ditemukan di lingkungan Badan POM antara lain :
  1. Pejabat menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak yang memberi.
  2. Penggunaan jabatan dan menyebarkan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan (mengambil keuntungan dari rahasia jabatan)
  3. Pemberian akses khusus kepada seseorang atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
  4. Proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
  5. Adanya rangkap jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
  6. Adanya hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat sehubungan dengan jabatannya di Badan POM.
Peran Inspektorat Badan POM sebagai APIP sangat penting untuk mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang salah satu unsurnya adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian yang diwujudkan dalam penegakan integritas dan nilai etika akan dapat mencegah perilaku-perilaku benturan kepentingan.