Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Badan POM dilakukan upaya  pengendalian gratifikasi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 4 Tahun 2015, Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
Pegawai dalam hal ini adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lainnya yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dilarang menerima dan memberikan segala sesuatu bentuk Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Setiap bentuk penerimaan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.
Penerimaan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan antara lain:

a. Penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan tugas kedinasan, meliputi:
  1. seminar kits, sertifikat, cinderamata, plakat, vandel, goody bag, gimmick, dan penerimaan lainnya yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti seminar, lokakarya, pelatihan, rapat, workshop, konferensi atau kegiatan lain sejenis yang diterima berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
  2. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku/uang harian, hidangan atau sajian atau jamuan makanan atau minuman, dan penerimaan lainnya yang diperoleh secara resmi kedinasan berdasarkan  penunjukan  atau  penugasan resmi serta berlaku umum;
  3. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh Pemberi berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi; dan
  4. penerimaan honor, insentif, transportasi, akomodasi atau penerimaan lain sejenis sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di pihak Pemberi baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh Pegawai berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilainya wajar, tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di pihak Penerima.
b. Penerimaan Gratifikasi yang tidak terkait dengan tugas kedinasan meliputi:
  1. hadiah langsung atau undian atau door prize, diskon atau rabat, voucher, point rewards, souvenir, yang berlaku umum;
  2. prestasi akademis atau non akademis dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan berupa hadiah dalam kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
  3. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi, yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
  4. kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi Pegawai, tidak melanggar benturan kepentingan dan kode etik serta dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
  5. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Penerima berupa hadiah perkawinan, khitanan, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat atau tradisi lainnya dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan Penerima;
  6. penerimaan yang diperoleh dari Pihak Ketiga yang tidak mempunyai hubungan keluarga berupa hadiah perkawinan, khitanan, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat atau tradisi lainnya dengan batas nilai paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per Pemberi dalam setiap acara;
  7. penerimaan yang diperoleh dari Pihak Ketiga terkait musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan Penerima dengan batas nilai paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per Pemberi;
  8. penerimaan yang diperoleh dari koperasi Pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi yang berlaku umum;
  9. penerimaan yang diperoleh dari organisasi kepedulian sosial pegawai yang berlaku umum;
  10. penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima dan tidak berhubungan dengan jabatan serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan
  11. pemberian hadiah antar sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan dalam bentuk uang atau tidak dalam bentuk uang atau setara uang dengan batas nilai paling banyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Pemberi.
Penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau rusak seperti bingkisan makanan, minuman, oleh-oleh, dan buah dapat langsung disalurkan ke panti asuhan atau panti jompo atau pihak-pihak lainnya yang membutuhkan. Penerimaan Gratifikasi tersebut dilaporkan kepada TPG disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya.
Dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi, Kepala Badan POM membentuk TPG yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.6.04.15.2063 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM. Pegawai melaporkan secara tertulis penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui TPG. TPG dapat melaporkan penerimaan gratifikasi secara berkala melalui subsite ini dan melaporkannya kepada Inspektorat secara online.