Pengawasan

Share

Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh Badan POM adalah bagaimana reformasi birokrasi mampu mewujudkan Badan POM yang berorientasi pada hasil atau outcome secara efisien dan efektif, sehingga keberadaan Badan POM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam rangka menjaga konsistensi kinerja reformasi birokrasi, maka diperlukan sebuah sistem pengawasan yang dapat mendukung sasaran reformasi birokrasi dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Melalui pengawasan yang kuat dan efektif diharapkan dapat membantu manajemen untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan reformasi birokrasi yang akan dicapai. Namun demikian, membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan kondisi yang hendak dicapai saja - sebagaimana yang telah dilakukan melalui kegiatan post audit - belum cukup untuk menjadikan reformasi birokrasi dapat hasil yang baik secara berkesinambungan.

Pengawasan juga diarahkan untuk mengidentifikasi aspek dan aktifitas yang berpotensi menimbulkan resiko tidak tercapainya sasaran dengan baik, sehingga dapat ditentukan mekanisme pengendalian yang sesuai untuk mencegah terjadinya resiko. Hal ini penting untuk dibangun sehingga perbaikan kinerja tidak hanya dilakukan setelah suatu aktifitas dilaksanakan, namun juga dapat dilakukan sedini mungkin sehingga kerugian yang lebih besar dapat dicegah, yang tentunya lebih menguntungkan organisasi karena sumber daya yang ada dapat dioptimalkan untuk pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, telah dilaksanakan reviu terhadap penyusunan laporan keuangan instansi sehingga diharapkan laporan keuangan instansi dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan opini yang telah diperoleh atas penyajian laporan keuangan dapat ditingkatkan lagi. Tahun 2011 Badan POM telah mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2010. Untuk itu, perlu dilakukan upaya dalam mempertahankan WTP melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Selain kegiatan reviu dan audit, BPOM juga berupaya mencanangkan kebijakan percepatan pemberantasan korupsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Saat ini sistem yang sudah berjalan adalah penyusunan dan pelaporan LHKPN bagi pejabat eselon I, eselon II dan bendahara. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dan penetapan pejabat di lingkungan Badan POM yang wajib menyusun dan melaporkan LHKPN. Untuk mendukung kebijakan anti korupsi, Badan POM telah menerapkan e-procurement untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 yang selanjutnya akan ditingkatkan lagi untuk semua pengadaan barang/jasa. Disamping itu Badan POM juga akan ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2011.