Pelayanan Publik

Share

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik maka telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam pengawasan pre market maupun post market, antara lain terdiri dari kegiatan (1) Registrasi obat dan makanan; (2) notifikasi kosmetik; (3) Pelaksanaan sertifikasi produk impor dan ekspor obat dan makanan agar dapat dilaksanakan secara PRIMA (Perbaikan layanan secara terus menerus. Selain itu, dilakukan revitalisasi sumber daya manusia, intensifikasi sistem layanan, memangkas birokrasi layanan, atasi keluhan pelanggan dengan motto pelayanan publik CEPPATT (Cekatan, Efisien, Profesional, Pasti waktu dan biaya, Akurat, Transparan dan Tanggap).

Salah satu fokus prioritas dan strategi untuk memperkuat pengawasan post market Obat dan Makanan dapat dilakukan melalui peningkatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi serta perkuatan pengawasan pemasukan Obat dan Makanan dengan melaksanakan pengawasan pemasukan prosuk sebelum masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan Surat Keterangan Impor (SKI).

Pengawasan Obat dan Makanan sebagai bagian integral pembangunan kesehatan sedang dan akan menghadapi lingkungan strategis yang sangat dinamis. Globalisasi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesepakatan-kesepakatan regional seperti harmonisasi Association of South East Asia Nations (ASEAN), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) mempunyai konsekuensi dan implikasi yang signifikan pada Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Produk obat dan sediaan farmasi lainnya serta makanan akan lebih mudah masuk dan keluar dari satu negara ke negara lainnya tanpa hambatan (barrier) yang berarti. Realitas ini mengharuskan Indonesia memiliki SISPOM yang efektif dan efisien, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia terhadap produk-produk yang berisiko terhadap kesehatan. Pada saat yang sama, SISPOM harus memiliki basis yang kuat agar mampu menjadi penapis terhadap mutu Obat dan Makanan produksi Indonesia yang diekspor ke berbagai negara.

Dengan jumlah penduduk yang terbesar di ASEAN dan wilayah kepulauan yang terluas, Indonesia sudah sepatutnya memiliki SiSPOM yang terbaik di ASEAN, baik mencakup human capital, sistem operasional maupun infrastrukturnya. Dalam konteks ini perlu dilakukan penguatan kompetensi dan kapabilitas Badan POM sehingga memiliki kinerja yang berkelas dunia (world class). Badan POM ke depan akan dibangun menjadi institusi yang memiliki basis ilmu pengetahuan (knowledge-based) yang kuat dengan jaringan nasional maupun internasional yang dinamis dan kohesif. Bersamaan dengan itu, Badan POM melakukan pemberdayaan public (public empowerment) agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mencegah dan melindungi diri sendiri terhadap risiko dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar yang berlaku.

Terkait perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat yang tidak memenuhi syarat, maka Badan POM melalui unit Humas (ULPK) dan Pusat informasi Obat dan Makanan (PIOM) mempunyai peran strategis karena berkaitan dengan kebutuhan atau pun tuntutan masyarakat yang menginginkan tersedianya informasi yang tepat, cepat, akurat dan mutakhir melalui dukungan penataan sistem informasi atau sistem informasi manajemen (SIM) pengawasan obat dan makanan yang efisien dan efektif di lingkungan Badan POM.

Obat dan Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat/ disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat mampu membentengi dirinya dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat serta mencegah penyalahgunaan dan penggunaan yang salah obat keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif / rokok dan produk serta bahan berbahaya lainnya secara berkesinambungan dan professional agar masyarakat mengkonsumsi produk-produk tersebut dengan mutu, keamanan dan khasiat/ kemanfaatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat yang tidak memenuhi syarat, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun program dan kegiatan dengan lebih mengedepankan upaya perlindungan kepada masyarakat dengan dasar analisis risiko. Peran strategis Badan POM yang merupakan bagian dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Untuk menyelenggarakan peran strategis tersebut Badan POM memiliki Humas, ULPK dan PIOM melalui 2 unit layanan informasi yaitu Pusat Informasi Obat Nasional (PIO Nas) dan Sentra Informasi Keracunan Nasional (SIKer Nas). PIO Nas adalah unit layanan yang menyediakan akses informasi terstandar (approved label) dari semua obat yang beredar di Indonesia yang telah disetujui oleh Badan POM selaku National Regulatory Authority. PIO Nas juga merupakan rujukan dalam layanan informasi dan konsultasi obat dalam segala aspek penggunaannya.

PIOM menyiapkannya informasi siap pakai yang teliti, benar dan mutakhir untuk diberikan atau diinformasikan baik kepada kalangan internal Badan POM maupun kepada masyarakat luas, profesional kesehatan serta instansi pemerintah atau swasta yang membutuhkannya.

Sistem informasi yang disampaikan merupakan sistem informasi yang terintegrasi, yang memudahkan dalam pengambilan keputusan dengan peran strategis TIK untuk mewujudkan berfungsinya Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi secara online.

Seiring dengan era teknologi informasi saat ini, maka strategi KIE yang dilakukan dan media yang digunakan adalah juga dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang banyak diminati di masyarakat sehingga pendekatannya sesuai dengan apa yang ada di masyarakat.