PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN POM TAHUN 2016

Share
Badan POM telah melaksanakan rangkaian pelaksanaan PMPRB Badan POM yang mulai dilakukan pada bulan Maret hingga akhir April 2016, sebelum secara online kepada Kementerian PAN dan RB.
Pada tahapan pelaksanaan PMPRB tahun 2016 ini telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :
  1. Penilaian offline. Pada tahapan ini asesor PMPRB Badan POM bersama dengan tim pelaksana RB melakukan penilaian mandiri pelaksanaan RB Badan POM dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi RB yang merupakan format dari Kementerian PAN dan RB.
  2. Reviu LKE RB. Pada tahapan ini Lembar Kerja Evaluasi RB yang telah diisi oleh Tim Asesor direviu oleh tim PMPRB Inspektorat. Reviu ini untuk melihat kesesuaian antara data dukung dengan hasil penilaian RB yang dilakukan oleh Tim Asesor PMPRB dan Tim Pelaksana RB.
  3. Survey Kapasitas Organisasi. Survei ini mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran nyata mengenai pengembangan kapasitas organisasi Badan POM dalam menjalankan tugasnya. Survey dilakukan di tingkat pusat terhadap 23 unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama, Pusat-Pusat, Kedeputian Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza, Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, serta Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
  4. Penyamaan Persepsi. Pada tahapan ini  Tim Asesor PMPRB dan Tim Pelaksana RB telah memaparkan Lembar Kerja Evaluasi masing-masing area perubahan untuk menyamakan persepsi dalam menilai implementasi RB di Badan POM dan kesesuaian data dukungnya.
  5. Finalisasi Evaluasi Pelaksanaan RB. Pada tahapan ini dilakukan pembahasan final atas Lembar Kerja Evaluasi RB dengan mengundang Tim Penilai Evaluasi RB Badan POM tahun 2014 dari Kementerian PAN dan RB
  6. Penandatanganan Berita Acara Konsensus. Pada tahapan ini Tim Asessor PMPRB, Tim Pelaksana RB, bersama dengan seluruh jajaran Eselon I Badan POM melakukan penandatanganan Berita Acara Konsensus PMPRB sebelum diinput dan dikirimkan secara online kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  7. Penilaian online. Pada tahapan ini hasil penilaian offline yang telah dilakukan oleh Tim Asesor PMPRB diinput ke dalam aplikasi online PMPRB Kementerian PAN dan RB
  8. Pengiriman Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB kepada Kementerian PAN dan RB melalui aplikasi PMPRB online. Pada tahapan ini seluruh hasil penilaian PMPRB yang telah diinput ke dalam aplikasi online dikirimkan ke Kementerian PAN dan RB.
 
 URAIAN HASIL
Pelaksanaan PMPRB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi dilakukan dengan melihat dua komponen yaitu “Proses” dan “Hasil”. Komponen “Proses” diisi oleh Tim Assesor bersama dengan Tim Pelaksana masing-masing area perubahan Penilaian komponen “Hasil” berdasarkan hasil survey dan pendapat institusi eksternal Badan POM. Komponen tersebut meliputi beberapa aspek antara lain Nilai Kapasitas Organisasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian PAN dan RB, Nilai hasil Survei Persepsi Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Opini atas Laporan Keuangan oleh BPK, dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan berdasarkan Survei Eksternal oleh Ombudsman.
Nilai akhir (Indeks RB) pencapaian komponen pengungkit dan hasil pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Badan POM sebesar 85.69, dengan rincian sebagaimana berikut:

NO.

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

HASIL PMPRB

NILAI

%

KOMPONEN PENGUNGKIT / PROSES

      1.     

Manajemen Perubahan (5)

4,91

98,11 %

      2.     

Penataan Peraturan Perundang-Undangan (5)

4,38

87,5 %

      3.     

Penataan dan Penguatan Organisasi (6)

5,5

91,67 %

      4.     

Penataan Tatalaksana (5)

4,59

91,7 %

      5.     

Penataan Sistem Manajemen SDM (15)

13,72

91,44 %

      6.     

Penguatan Akuntabilitas (6)

5,54

92,27 %

      7.     

Penguatan Pengawasan (12)

10,46

87,21 %

      8.     

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)

5,79

96,5 %

TOTAL PROSES (60)

54,87

91,45%

KOMPONEN HASIL

      1.     

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)

14,64

73,22 %

      2.     

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10)

8,85

88,45 %

      3.     

Kualitas Pelayanan Publik (10)

7,33

73,25 %

TOTAL HASIL (40)

30,81

77,03%

INDEKS RB (100)

85,69


A. Komponen Proses
Komponen ‘Proses” dinilai berdasarkan penilaian terhadap 8 (delapan) Area Perubahan yang telah dilakukan oleh Tim Assesor Internal Badan POM. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tools yang telah disusun oleh Kementerian PAN dan RB. Delapan Area Perubahan yang dinilai tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataaan Sistem Manajamen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
1. Manajemen Perubahan
Keberhasilan manajemen perubahan dalam melakukan reformasi internal diukur dari empat indikator, yaitu pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Road Map, Pemantauan dan Evaluasi, serta Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Hasil Penilaian Mandiri Tim Asessor PMPRB Badan POM pada area perubahan ini sebesar 4,91 (98,11%).
2. Penataan Peraturan Perundang- Undangan
Penilaian untuk area perubahan Penataan Peraturan Perundangundangan dilihat dari dua indikator yaitu Harmonisasi dan Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan. Hasil Penilaian Mandiri Tim Asessor PMPRB Badan POM pada area perubahan ini sebesar 4,38 (87,50%).
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan dan penguatan organisasi dilihat dari dua indikator, yaitu evaluasi dan penataan. Hasil Penilaian Mandiri Tim Asessor PMPRB Badan POM pada area perubahan ini sebesar 5,5 (91,67%). 
4. Penataan Tata Laksana
Penataan Tata Laksana memiliki indikator antara lain Proses bisnis dan prosedur, e-government, Keterbukaan Informasi Publik. Hasil Penilaian Mandiri Tim Assesor PMPRB Badan POM pada area ini perubahan ini sebesar 4,59 (91,7 %).
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan Sistem Manajemen SDM memiliki beberapa indikator antara lain Perencanaan kebutuhan pegawai, Proses penerimaan pegawai, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, Penetapan kinerja individu, Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem Informasi Kepegawaian. Hasil Penilaian Mandiri Tim Assesor PMPRB Badan POM pada area perubahan ini sebesar 13,72 (91,44 %).
6. Penguatan Akuntabilitas
Penilaian pada area Penguatan Akuntabilitas  meliputi 2 (dua) indikator antara lain Keterlibatan pimpinan dan  Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. Hasil penilaian mandiri Tim Assesor PMPRB  Badan POM pada area perubahan ini sebesar 5,54 (92,27 %).
7. Penguatan Pengawasan
Penilaian pada area Penguatan Pengawasan meliputi beberapa indikator antara lain Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, Whistle-Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil penilaian mandiri Tim Assesor PMPRB  Badan POM pada area perubahan ini sebesar 10,46 (87,21 %).
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penilaian pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi beberapa indikator antara lain Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima, Pengelolaan Pengaduan, Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Hasil penilaian mandiri Tim Assesor PMPRB  Badan POM pada area perubahan ini sebesar 5,79 (96,50%).

B. Komponen Hasil

1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 9,53
Nilai ini berasal dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan POM  yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB yaitu sebesar 68.08 (Predikat Baik) atau dikonvensi menjadi 9,53 (nilai maksimal 14,00).

b. Nilai Kapasitas Organisasi sebesar 5,11
Survei Kapasitas Organisasi telah dilakukan terhadap 280 responden yang berasal dari unit kerja tingkat pusat. Hasil survey kapasitas organisasi Badan POM yaitu sebesar 5,11 (nilai maksimal 6,00) atau 85,20%.

2. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

a. Nilai Persepsi Korupsi sebesar 5.85
Nilai ini berasal dari hasil Survei atas Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap Integritas Petugas Pemberi Layanan yang tercantum dalam Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor B/3979/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 dari Kementerian PAN dan RB. Nilai Hasil Survei sebesar 5,85 (nilai maksimal 7,00) atau 83,50%.

b. Nilai Opini BPK sebesar 3
Opini BPK atas Laporan Keuangan Badan POM tahun 2015 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memperoleh nilai maksimal yaitu 3,00 atau 100%

3. Kualitas Pelayanan Publik (Nilai Persepsi Kualitas Pelayananan Publik)
Hasil Survei Persepsi Pelayanan terhadap 72 Penerima Layanan yang Dipilih melalui Purposive Random Sampling yang tercantum dalam Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor B/3979/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 dari Kementerian PAN dan RB Badan POM mendapat nilai 2.93.  Sehingga pada poin ini Asesor Badan POM memberikan penilaian mandiri sebesar  7,33 (nilai makssimal 10,0,) atau 73,25%.