MEMAHAMI GRATIFIKASI

Share
Gratifikasi, tentu kita sering mendengar kata gratifikasi, namun apakah kita sudah mengerti dan memahami apakah itu gratifikasi. Faktor apa yang menjadikan delik gratifikasi menjadi perbuatan yang melanggar hukum ? salah satu penjelasannya dapat kita peroleh dalam “buku saku memahami Gratifikasi” yang dikeluarkan KPK yang menjelaskan : “Terbentuknya peraturan tentang Gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.”
Tindak pidana gratifikasi diatur dalam UU 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001. Dalam UU 20 tahun 2001 diatur sanksi pidana tindak pidana gratifikasi, yaitu pada pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Lantas siapa saja yang dimaksud dalam aturan hukum ini, sebagai pihak penerima gratifikasi, berdasarkan ketentuan Pasal 12C, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah :
  1. Pegawai negeri/Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  2. Pegawai negeri/ Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan pegawai negeri sudah jelas adalah PNS baik pusat maupun daerah.
Sedangkan penyelenggara negara adalah setiap orang yang bertugas dalam kaitan proses kegiatan bernegara, baik secara langsung atau tidak, yang dalam melaksanakan kegiatan pekerjaannya dibiayai oleh APBN atau oleh BUMN. Dapat disimpulkan subjek yang dapat berperan sebagai penerima gratifikasi ini demikian luas.
Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya., namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 
KATEGORI GRATIFIKASI
Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu Gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap.
 1. Gratifikasi yang dianggap suap
Gratifikasi yang diterima ASN atau penyelengara negara yang tidak berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan tas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap
Gratifikasi yang diterima ASN atau penyelengara negara yang tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan tas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kegiatan resmi ASN atau penyelenggaran negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan kedinasan.
Dalam menjalankan kedinasannya ASN atau penyelengara negara sering dihadapkan pada peristiwa gratifikasi sehingga gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu:
1. gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kedinasan
Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kedinasan, meliputi penerimaan dari :
-       Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis.
-       Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlalaku diinstansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku diinstansi penerima.
Perlu diperhatikan adanya penerimaan honorarium atau fasilitas lainnya yang tidak sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku diinstansi penerima, hal ini wajib dilaporkan ke KPK.

2. gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kedinasan
 
CARA MENILAI PEMBERIAN ITU GRATIFIKASI ATAU BUKAN?
Untuk menilai apakah pemberian itu gratifikasi atau bukan mari diujicoba dengan dua pertanyaan berikut (1) tentang motif dan (2) tentang dampak pemberian.
Pertanyaan pertama tentang motif pemberian. Apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi? Jawaban dari pertanyaan ini sebetulnya sederhana saja yaitu ada di dalam hati nurani si penerima. Walaupun demikian perlu dijabarkan lebih lanjut dengan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah pemberian itu bernilai (berjumlah) di atas kewajaran? Jawabannya bisa dengan pertanyaan lanjutan lagi. Berapa batas kewajaran itu? Jawaban untuk batas kewajaran adalah kembali ke diri sendiri masing-masing penerima. Apabila terasa pemberian tersebut di atas kewajaran maka bila dimungkinkan perlu bertanya langsung kepada si pemberi, apakah motif pemberian ini? Yang sangat perlu diutamakan adalah tata adab adat istiadat dan kesopanan, jangan sampai pertanyaan itu tidak terjawab dan justru membuat si pemberi tersinggung, dan mengganggu hubungan (relationship) yang telah terbina dengan baik selama ini. Hasilnya mungkin akan terjawab atau dapat juga pertanyaan ini tidak terjawab bahkan membuat tanda tanya lebih besar lagi di hati si penerima. Dalam keraguan ini segera ambil langkah paling aman, yaitu melaporkan pemberian gratifikasi ini ke KPK. Biarlah KPK yang menilai apakah pemberian ini akan menjadi hak yang halal bagi si penerima, atau justru sebaliknya pemberian ini mengandung hal-hal yang dilarang bagi aparatur negara, dan mengandung unsur suap.
Apabila si penerima faham ada maksud terselubung dalam pemberian itu, maka ada dua tindakan yang dapat dilakukan oleh si penerima yaitu :
(1) mengembalikan pemberian tersebut ke si pelaku pemberian. Apabila tidak memungkinkan pemberian tersebut dapat saja tetap diterima walaupun dengan hati terpaksa.
(2) Lalu melaporkannya ke KPK Format laporan tersebut terdiri dari beberapa informasi penting antara lain identitas minimal nama dan jabatan si-pemberi, identitas minimal  nama dan jabatan si penerima, Apakah gratifikasi itu dikembalikan atau diterima? Jenisnya apa? Tempat dan waktu terjadinya? Berapa jumlahnya?
Laporan harus lengkap agar KPK dapat segera men-justifikasi siapakah sebetulnya yang paling berhak atas pemberian ini? Apakah hak si penerima atau hak negara? Dengan melaporkan ke KPK maka si penerima sudah bebas dari tuduhan gratifikasi yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang. Semua pengaduan gratifikasi yang diterima KPK akan diproses dengan seksama, dan segera ditentukan hak kepemilikannya.
 
Pertanyaan kedua, tentang dampak pemberian. Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan sekarang atau di masa yang akan datang? Jika jawabannya cenderung memang demikian, maka pemberian tersebut harus ditolak, tentunya dengan cara yang baik, santun agar tidak menyinggung perasaan si pemberi. Jika pemberian tersebut tidak dapat ditolak maka sebaiknya dilaporkan ke KPK untuk menghindari fitnah atau memberikan kepastian hak atas pemberian tersebut.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN GRATIFIKASI DENGAN SUAP
Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gratifikasi, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan embrio dari terjadinya tindak pidana suap. Ini berarti antara gratifikasi dan suap itu ada kecenderungan (kesamaan) dan memiliki perbedaan yang tipis. Keduanya sama-sama menjadikan jabatan, kekuasaan, dan wewenang sebagai motif dari suatu pemberian/ hadiah. Kemudian perbedaannya adalah gratifikasi masih merupakan zaakwarneming (sesuatu yang boleh) asalkan tidak bertentangan dengan kewajiban dan wewenangnya serta melaporkannya ke KPK.

Sedangkan suap adalah perbuatan onrechtmatigedaad (sesuatu yang bertentangan dengan hukum), karena pemberian itu mengakibatkan kontrak/konsekuensi kepada si penerima untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dengan cara menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, dan wewenang yang dimilikinya. Perbedaan itu akan hilang manakala gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK. Lalu bagaimana hubungan gratifikasi dan suap dengan korupsi.
Hubungannya adalah jika gratifikasi merupakan embrio dari suap, lalu suap merupakan janin dari korupsi. Artinya, bila gratifikasi gagal dicegah kehidupannya, maka akan muncul benih korupsi, yang nantinya akan terus membesar, membesar dan membesar. KPK berkepentingan mencegahnya sejak dari embrio yaitu gratifikasi. Seseorang yang sudah terbiasa memberi dan menerima gratifikasi, maka dia juga akan terbiasa dengan menyuap dan disuap. Jika seorang sudah biasa disuap dan menyuap, maka dia juga tidak akan ragu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi hati-hati dengan gratifikasi, sumbangan, dan pemberian lainnya, karena bisa berujung pada penjara.
CARA MELAPORKAN GRATIFIKASI KE KPK
Tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. Pasal ini mensyaratkan bahwa setiap laporan harus diformalkan dalam formulir gratifikasi, adapun formulir gratifikasi bisa diperoleh dengan cara mendapatkannya secara langsung dari kantor KPK, mengunduh (download) dari situs resmi KPK yaitu www.kpk.go.id, memfotokopi formulir gratifikasi asli atau cara-cara lain sepanjang formulir tersebut merupakan formulir gratifikasi; sedangkan pada huruf b pasal yang samamenyebutkan bahwa formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
(a) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi
(b) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara
(c) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi
(d) uraian jenis gratifikasi yang diterima
(e) nilai gratifikasi yang diterima.

TINDAK LANJUT KPK ATAS LAPORAN GRATIFIKASI YANG DITERIMA
KPK akan memproses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan langkah dan cara sebagai berikut:
1)    KPK dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi KPK dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi, guna menunjang obyektivitas dan keakuratan dalam penetapan status gratifikasi, serta sebagai media klarifikasi dan verifikasi kebenaran laporan gratifikasi.
2)    KPK wajib melakukan pertimbangan, yaitu melakukan analisa terhadap motif dari gratifikasi tersebut, serta hubungan pemberi dengan penerima gratifikasi. Ini dilakukan untuk menjaga agar penetapan dapat seobyektif mungkin.
3)    KPK sesuai kewenangannya memutusan berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara. Batas waktu maksimal keputusan KPK ini adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Dan batas waktu penyampaian keputusan ini kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI BADAN POM
Aturan tentang pengendalian gratifikasi diBadan POM di atur dalam Peraturan kepala Badan POM No. 4 Tahun 2015, Tanggal 21 April 2015, tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan POM. Dalam peraturan tersebut tertuang definisi gratifikasi, pencegahan gratifikasi, pengecualian yang tidak termasuk gratifikasi, tata cara pelaporan gratifikasi dan tugas dan fungsi tim pengendali gratifikasi dilingkungan Badan POM.