Laporan Studi Banding/Benchmarking SAKIP dan WBK/WBBM

Share
Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Tim Badan POM melakukan studi banding/benchmarking:
  1. SAKIP ke Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. WBK/WBBM ke RSUP Dr. Kariadi Semarang dan KPPN II Semarang.
Tim Badan POM terdiri dari:
  1. Inspektur.
  2. Auditor Madya, Muda, dan Pertama Inspektorat.
Perwakilan Unit Kerja yang telah diusulkan meraih predikat Menuju WBK/WBBM dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2015 antara lain:
  1. Pusat Informasi Obat dan Makanan diwakili oleh Kepala PIOM dan Kepala Bidang Informasi Keracunan.
  2. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan diwakili oleh Kepala Subdit Makanan dan Minuman.
  3. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT diwakili oleh Kepala Seksi dan staf.
  4. Biro Perencanaan dan Keuangan diwakili oleh Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  5. Perwakilan Balai Besar POM di Yogyakarta dan Semarang.
  6. Konsultan Inspektorat, Hayati Amal.
Studi Banding/Benchmarking SAKIP
Kesimpulan
  1. Diperlukan komitmen menyeluruh dan nyata dari pimpinan dan seluruh jajaran BPOM terutama pimpinan tertinggi dalam rangka memperoleh capaian maksimal nilai laporan kinerja.
  2. Perlu adanya dasar hukum dalam setiap penetapan kebijakan baik secara internal maupun eksternal.
  3. Sangat diperlukan sinergi antara Inspektorat dan Biro Perencanaan dan Keuangan.
  4. Penekanan budaya efisiensi penyerapan anggaran, bukan optimalisasi penyerapan anggaran.
  5. Badan POM perlu segera mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan melalui teknologi informasi berbasis web terutama untuk perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas keuangan, dan monitoring serta evaluasi.
  6. Penerapan mekanisme reward maupun punishment dalam penilaian kinerja, perbaikan kinerja, perbaikan perencanaan, dan redistribusi anggaran.




Studi Banding/Benchmarking WBK/WBBM
Kesimpulan
  1. Dibutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi dan seluruh jajaran Badan POM, minimal pejabat struktural eselon II.
  2. Pimpinan unit kerja yang diusulkan meraih predikat Menuju WBK/ WBBM harus turun langsung ke pelayanan publik untuk melakukan identifikasi permasalahan di lapangan serta mencarikan solusinya.
  3. Leadership pimpinan serta contoh nyata 'anti korupsi' agar dapat dijadikan role model bagi seluruh pegawai.
  4. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi harus dipahami oleh semua pegawai dan diinternalisasi berkali-kali.
  5. Membentuk tim yang solid dengan budaya 'No Blamming' serta tertanam bahwa permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan bersama dan diselesaikan bersama menjadikan tim bersatu dan solid.
  6. Sosialisasi kebijakan termasuk kebijakan anti gratifikasi dan whistle blower system dilakukan secara masif dan terus menerus yang dikawal dengan konsisten oleh Inspektorat. Penerapan perlu ditunjukkan dengan penempatan banner dan informasi gratifikasi dan WBS.
  7. Penetapan IKU dengan kontrak kinerja untuk semua pegawai dan dievaluasi capaiannya.
  8. Pertemuan koordinasi rutin antar pimpinan dengan unit pelayanan publik untuk membahas permasalahan dan tindak lanjut/solusinya.
  9. Pengembangan SDM yang sejalan dengan tugas dan fungsinya.
  10. Manajemen perubahan didukung oleh Agent of Change pada tingkat grass root untuk mengawal upaya inovatif unit kerja.
  11. Pegawai didorong untuk mengembangkan upaya inovatif yang nyata dan dapat dirasakan langsung dampaknya secara terus menerus.
  12. Program pengendalian risiko diterapkan pada titik-titik kritis pelayanan dan dilengkapi dengan bukti mitigasi risiko.