Kelembagaan

Share

Salah satu definisi kelembagaan adalah aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institutional arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi (Ostrom, 1985; 1986). Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini apakah dapat bekerja sama dan atau berkompetisi. Umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang.

Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PermenPANRB No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator.
Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.
Dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan.
Kualitas tatakelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis BPOM (1 dan 2). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.
Peranan Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.
Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.
Seperti diketahui bahwa, Obat dan makanan merupakan unsur penting dalam pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Dengan pertimbangan derajat kesehatan yang optimal inilah, BPOM telah menetapkan visi “Obat dan Makanan yang aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa” dan misi:
  1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
  2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
  3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
Sesuai dengan visi dan misi BPOM, pengawasan obat dan makanan merupakan satu area dan upaya strategis karena selain berdampak pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing mutu produk melalui kemandirian pelaku usaha.
Menyadari peran pengawasan obat dan makanan yang strategis sebagai unsur penting dalam arus tengah dari agenda prioritas pembangunan, maka sewajarnyalah bila efektifitas kerja Pemerintah di bidang penyelenggaraan program ini, harus dipastikan berdaya-ungkit besar dan cost effective. Untuk itu, Indonesia perlu memiliki suatu Badan Pengawas Obat dan Makanan mampu melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing dan menumbuhkan perekonomian. Dengan demikian, dan mau tidak mau, BPOM harus terus berevolusi untuk dapat secara adekuat merespon perkembangan ancaman maupun peluang dunia.
Disadari bahwa tugas-tugas yang dihadapi oleh BPOM akan semakin luas dan kompleks. Ekspektasi publik ke pada BPOM akan terus meningkat dalam rangka mendapatkan perlindungan yang efektif, sementara secara organisasi (kelembagaan, sistem, struktur, perilaku/budaya kerja), BPOM masih sangat terbatas dibandingkan dengan ruang lingkup maupun cakupan tugas yang terus berkembang. Keterbatasan organisasi ini telah mendorong BPOM untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan seluruh program yang ada.
Di sisi kelembagaan, kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien.  Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Sehubungan dengan ini, terus dilakukan perubahan dalam hal pola pikir (mind set) sumber daya manusia maupun tata laksana kerja di BPOM.
Untuk mewujudkan hal tersebu, berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.21.04.15.1740 Tahun 2015 tentang Penetapan Visi dan Misi BPOM Tahun 2015-2019, yaitu “Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM”, dilakukan penataan dan penguatan kelembagaan. Penataan kelembagaan bertujuan untuk mencapai struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right-sizing) sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai Visi dan Misi dengan mempertimbangkan posisi BPOM dimaksud dalam sistem pembangunan nasional. Sebagai langkah konkrit dan keseriusan BPOM dalam penataan kelembagaan, telah disusun kajian dalam bentuk naskah akademis dan disampaikan kepada Kementerian PANRB pada bulan Desember 2015.

Artikel Kelembagaan