AUDIT MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN POM

Share

AUDIT MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

BADAN POM

 
Untuk mewujudkan good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan kepegawaian dapat memberikan rekomendasi yang akan dijadikan pertimbangan oleh pernerintah dalam pembinaan kepegawaian secara nasional.
Langkah nyata dari Pengawasan dan pengendalian manajemen PNS adalah dilakukannya Audit Manajemen Kepegawaian. Berdasarkan  Perka BKN No. 15 Tahun 2011 Audit Manajemen Kepegawaian adalah audit atas implementasi kebijakan Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Audit dilakukan oleh seorang pejabat fungsional Auditor Kepegawaian. Auditor Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,  dan hak secara penuh oleh pejabat yang  berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Kegiatan yang dilakukan auditor adalah melaksanakan wasdalpeg  (kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler, reviu, dan investigasi). Objek Wasdal yaitu keseluruhan proses dan produk administrasi kepegawaian sejak masuk hingga berhenti.
PELAKSANAAN AUDIT
Badan POM sampai saat ini hanya mempunyai 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian dengan beban tugas melakukan kegiatan Wasdalpeg kepada unit kerja setingkat Eselon II di Lingkungan Badan POM yang terdiri dari 32 Balai Besar/Balai POM dan 23 unit kerja di Pusat. Dengan total obyek pengawasan 55 unit kerja diseluruh Indonesia jumlah auditor Kepegawaian yang ada masih jauh dari ideal, namun kegiatan wasdalpeg tetap harus dilaksanakan, dalam prakteknya Auditor Kepegawaian dibantu oleh Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian dalam melaksanakan Audit. Auditor Kepegawaian Badan POM telah melaksanakan Audit Manajemen Kepegawaian mulai tahun 2015.
Selama Tahun 2015 Audit Manajemen Kepegawaian telah dilaksanakan pada 12 unit kerja :
  1. Balai Besar POM di Bandar Lampung
  2. Balai Besar POM di Makassar
  3. Balai Besar POM di Medan
  4. Balai Besar POM di Semarang
  5. Balai Besar POM di Jakarta
  6. Balai Besar POM di Padang
  7. Balai Besar POM di Manado
  8. Balai Besar POM di Jayapura
  9. Balai POM di Bengkulu
  10. Balai Besar POM di Pekanbaru
  11. Balai Besar POM di Pontianak
  12. Balai Besar POM di Surabaya

Sampai dengan bulan Juli Tahun 2016 telah dilakukan Audit Manajemen SDM pada

  1. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
  2. Balai POM di Kupang
  3. Balai Besar POM di  Banda Aceh
  4. Balai Besar POM di  Palembang
  5. Balai Besar POM di  Yogyakarta
  6. Balai POM di  Jambi
  7. Balai Besar POM di  Mataram
  8. Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi
  9. Balai Besar POM di Banjarmasin
  10. Balai POM di Kupang
  11. Balai POM di Pangkalpinang

 

 

 

PERMASALAHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Berdasarkan hasil audit dapat diambil kesimpulan permasalahan dalam Manajemen Kepegawaian di Badan POM diantaranya:
Monitoring/pengawasan pimpinan terhadap bawahannya masih harus terus ditingkatkan, atasan dan bawahan kadang sama-sama abai terhadap pelaksanaan disiplin di lingkungan kerjanya, atasan langsung juga seolah-olah enggan untuk melakukan proses dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai yang tertuang pada PP 53 Tahun 2010 dengan berbagai macam alasan, disamping itu kesadaran dan awarness dari masing-masing pegawai untuk senantiasa taat pada peraturan yang ada juga perlu ditingkatkan.
Selain itu penyebab utama permasalahan Manajemen Kepegawaian di Badan POM adalah sumber daya manusia, kompetensi petugas yang bekerja di bidang kepegawaian dirasa masih kurang, hal ini diimbangi juga dengan rendahnya pengetahuan petugas maupun pegawai terhadap berbagai macam peraturan kepegawaian, sikap abai dari pegawai untuk peduli terhadap peraturan yang berlaku juga berkontribusi terhadap masalah tersebut.
Hasil audit menunjukkan tingkat kepatuhan Balai Besar/Balai POM untuk melakukan laporan pengendalian disiplin masih rendah. Pimpinan diharapkan dapat lebih mendorong Balai Besar/Balai POM untuk meningkatkan monitoring/pengawasan terhadap tingkat kedisiplinan pegawai sebagai salah satu bagian untuk mendorong tercapainya SDM yang memiliki integritas dan etos kerja yang nantinya dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi Badan POM.
Dalam audit juga diketahui dalam penilaian prestasi kerja ditemukan adanya ketidaksesuaian antara uraian pekerjaan dan jabatan yang diemban, hal ini mengakibatkan kinerja pegawai menjadi rendah (SKP tidak tercapai)  sehingga berdampak pada tidak tercapainya target hasil kerja unit kerja tersebut.
REKOMENDASI HASIL AUDIT

Balai Besar/Balai POM dan unit kerja pusat  harus melaksanakan rekomendasi dari Auditor kepegawaian melalui CAPA, seperti:

  1. Penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja dan hari kerja
  2. Pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan kinerja, apabila terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran terkait tunjangan kinerja, tunjangan pegawai yang tugas belajar, maupun tunjangan pegawai yang melaksanakan cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara
  3. Melengkapi dokumen fisik terkait temuan-temuan yang sifatnya  administrasi
  4. Melakukan revisi/perbaikan terkait kesalahan-kesalahan dalam menerbitkan SKP, capaian kerja maupun penilaian prestasi kerja

Pada intinya kesemuanya itu bermuara kepada perbaikan mental aparatur SDM yang nantinya akan meningkatkan kinerja organisasi

CAPA (Corrective action dan Preventive Action)

HAsil CAPA akan dievaluasi oleh Auditor Kepegawaian untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Utama dan Eselon I lainnya untuk bahan pembinaan SDM. Laporan hasil audit akan dikirimkan ke masing-masing Balai Besar/Balai POM beserta CAPA nya untuk diketahui dan diarsipkan. Laporan audit manajemen kepegawaian selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui rekam jejak masing-masing personil di Balai Besar/Balai POM maupun unit kerja pusat sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk menetukan promosi mutasi pegawai disamping kompetensi dan kinerja.