Penandatanganan Komitmen Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Bimtek Pembangunan Zona Integritas Menuju Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Bandung – Balai Besar POM di Bandung sukses menyelenggarakan acara penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Bimtek Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan BBPOM Bandung, Jumat (4/5/2018).

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu alat dalam melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Pelaksanaan reformasi birokrasi ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Pasal 5 Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Hal ini tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program RB yaitu:

  1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi.
  2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
  3. Peningkatan pelayanan publik.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sebagai salah satu pemegang amanat RB tersebut telah melaksanakan dan terus meningkatkan pembangunan RB dengan capaian antara lain:

  1. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi terus ditingkatkan melalui kenaikan nilai SAKIP dari 68,94 (B) pada tahun 2016 menjadi 73,66 (BB) pada tahun 2017.
  2. Kualitas pelayanan publik yang diukur melalui survey kepuasan masyarakat meningkat dari tahun 2016 sebesar 84,71 (Very Good) menjadi 86,24 (Very Good) pada tahun 2017.
  3. BBPOM di Bandung juga mendapat penghargaan sebagai “Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori BAIK” berdasarkan hasil evaluasi terhadap 72 Kab/Kota Role Model sesuai dengan KepMenPAN no. 21 tahun 2017 tentang Penetapan Provinsi, Kab/Kota, Kementrian/Lembaga dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Penyelenggaraan Evaluasi Pelayanan Publik tahun 2017.
  4. Telah dilakukan Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan terhadap staf di BBPOM Bandung melalui pengunduran diri dan surat pernyataan PNS tsb sudah tidak bekerja lagi di sarana produksi, distribusi dan atau fasilitas kesehatan
  5. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui Kertas Kerja Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas Triwulan I thn 2018 dengan nilai 91%.
  6. Melakukan inovasi dengan membuat aplikasi diantaranya yang terkait dengan pelayanan publik yaitu Sistem Penerimaan Tamu (SiPeta), aplikasi Knowledge Management System (KMS) untuk peningkatan kapasitas SDM ASN di BBPOM Bandung, aplikasi Si ARSI yang digunakan dalam optimalisasi pelaksanaan sampling Obat, dan lain-lain. Ada 8 aplikasi yang telah dibuat dan kedepannya direncanakan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yaitu E-Office sebagai bentuk pelaksanaan E-Government yang diamanatkan dalam RB ini.

Namun di dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah belum semua personil di BBPOM Bandung ini menyadari betapa pentingnya melaksanakan pembangunan RB ini. Untuk itu, hari ini sengaja kami mengundang Ibu Inspektur beserta rekan-rekan Inspektorat II untuk berkenan memberikan Bimtek Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan harapan setelah Bimtek ini dapat bersama-sama membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara  baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi  yang anti korupsi dan budaya birokrasi  yang melayani publik secara baik di BBPOM Bandung.

Pada acara ini juga akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BBPOM Bandung, yang menjadi awal langkah bersama untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisisien.




23/10/2018 - 11:48

Jakarta – Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menghadiri acara Penyerahan Laporan & Entry Meeting Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (22/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani; Wakil Kepala BPK, Bahrullah Akbar; para anggota dari BPK, serta Para Pimpinan Kementerian/Lembaga.

 

18/10/2018 - 17:11

Jakarta- Kepala BPOM, Penny K. Lukito hari ini Kamis (18/10) menyambangi kantor Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi untuk berkoodinasi dan melaporkan perkembangan persiapan pertemuan para Kepala Badan Pengawas Obat negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada bulan November nanti. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyatakan dukungannya terhadap pertemuan tersebut. "Kementerian Luar Negeri akan memberikan dukungan penuh dan bantuan penuh kepada acara OKI tersebut, terkait persidangan, negoisasi, dan lainnya," tutur Retno Marsudi.

18/10/2018 - 11:18

Jakarta - Rabu (17/10), Melanjutkan pelatihan di hari ketiga, para peserta dari Palestina berkunjung ke kantor pusat BPOM di Jakarta. Mereka meninjau dan mempelajari langsung bagaimana BPOM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan bekerja. Terdapat tiga tempat yang dikunjungi yaitu BPOM Command Center, Gedung Pelayanan Publik, serta Laboratorium Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan.