Artikel Monitoring dan Evaluasi

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelaksanaan evaluasai ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcame) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment)serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPOM memperoleh nilai 74,37 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di BPOM sudah berjalan dengan sangat baik.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

 

Komponen Yang Dinilai

Bobot

Nilai

2016

2017

a.

Perencanaan Kinerja

30

23,74

23,74

b.

Pengukuran Kinerja

25

16,41

16,99

c.

Pelaporan Kinerja

15

11,09

11,22

d.

Evaluasi Internal

10

7,49

7,52

e.

Capaian Kinerja

20

14,71

14,90

 

Nilai Hasil Evaluasi

100

73,44

74,37

 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

 

BB

BB

 

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

  1. Secara umum penerapan budaya kinerja di lingkungan BPOM telah berjalan dengan baik, namun pada jenjang manajerial unit kerja masih perlu ditingkatkan untuk melakukan review kinerja secara berkala dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang nyata;
  2. Dokumen akuntabilitas kinerja yaitu Perencanaan Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja secara formal telah disusun dengan baik, namun belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal;
  3. Penyelarasan Kinerja secara berjenjang/cascading kinerja telah disusun dengan menggunakan balanced scorecard, namun belum seluruhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan keselarasan kinerja antara sasaran dengan kegiatan dan subkegiatan. Penyelarasan kinerja secara berjenjang/cascading tersebut belum seluruhnya disusun dengan baik untuk dapat digunakan dalam melakukanefisiensi anggaran yang tidak mendukung tujuan dan sasaran Organisasi;
  4. Evaluasi internal yang telah dilakukan terhadap penerapan SAKIP unit kerja masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan AKIP pada masing-masing unit kerja.

 

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Terus mendorong penerapan budaya kinerja dengan meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan, sehingga kinerja yang akan diwujudkan akan menjadi dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai. Hal ini penting untuk mewujudkan performance based organization agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien;
  2. Menguatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment;
  3. Melakukan supervisi atas pengumpulan data kinerja sehingga menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  4. Melakukan review terhadap kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan sasaran strategis, dan memastikan bahwa hasil review ini digunakan untuk alokasi anggaran yang bertujuan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan memililh kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi;
Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM yang mengelola akuntabilitas kepada unit kerja untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN POM OLEH KEMENTERIAN PAN DAN RB TAHUN 2015

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 205 Tahun 2015 tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan POM. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan POM. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

 1. Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM adalah 70,88 dengan kategori “BB” dengan rincian:

No

Komponen Penilaian

Nilai Maks

Nilai 2014

Nilai 2015

% Capaian

A

Pengungkit

 

 

 

 

1

Manajemen Perubahan

5,00

3,43

3,76

75,13

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00

2,71

2,71

54,25

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00

2,82

3,84

64,06

4

Penataan Tatalaksana

5,00

3,34

3,60

71,90

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00

7,50

12,03

80,19

6

Penguatan Akuntabilitas

6,00

2,65

3,80

63,40

7

Penguatan Pengawasan

12,00

4,63

7,01

58,39

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00

3,56

3,89

64,90

 

Sub Total Komponen Pengungkit

60,00

30,64

40,64

67,73

B

Hasil

 

 

 

 

1

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

20,00

13,51

14,09

70,43

2

Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN

10,00

6,13

8,83

88,30

3

Kualitas Pelayanan Publik

10,00

7,29

7,33

73,30

 

Sub Total Komponen Hasil

40,00

26,93

30,24

75,60

 

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00

57,57

70,88

70,88



2. Badan POM telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan, seperti:

  1. Badan POM telah mampu mulai mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pimpinan dan pegawai menjadi lebih baik;
  2. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron, walaupun belum selesai;
  3. Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen internal organisasi melalui penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan POM antara lain dengan melakukan, penyusunan peta proses bisnis organisasi, pemanfaatan tekhnologi informasi berbasis internet (virtual secretariat), dan transparansi informasi kepada publik;
  4. Mengkomunikasikan sebagian besar aktivitas PMPRB pada masing-masing unit kerja, dan melakukan pelatihan yang cukup pada sebagian besar tim asesor PMPRB;
  5. Badan POM telah mampu mendorong penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Badan POM juga telah mulai merintis pengembangan perencanaan berbasis kinerja yang terpadu mulai dari perumusan Renstra hingga usulan kegiatan dalam bentuk aplikasi yang dapat memantau perkembangan capaian kinerja baik pada tataran lembaga maupun unit kerja. Hal yang perlu ditambahkan adalah mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada, baik terkait dengan kinerja, keuangan maupun penilaian individu, agar memudahkan dalam penerapan manajemen kinerja.


3. Jika upaya yang sudah dilakukan di atas dikaitkan dengan hasil reformasi birokrasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pihak penerima layanan dari Badan POM, dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Indeks kualitas pelayanan publik dihasilkan dari hasil survei terhadap beberapa layanan utama Badan POM, yaitu layanan terhadap Notifikasi Kosmetika, Pendaftaran/Registrasi Pangan Olahan, Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan, Pengujian Obat dan Makanan serta Kalibrasi Peralatan Laboratorium, Permohonan Pendaftaran/Registrasi Obat, Permohonan Pendaftaran/Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi, Persetujuan Rancangan Iklan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan serta Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik (CPBBAOB).  Hasil survei persepsi pelayanan terhadap 72 penerima layanan yang dipilih melalui purposive random sampling, menunjukkan angka 2,93 dalam skala 4. Kondisi tersebut sedikit di atas rata-rata layanan Kementerian/Lembaga lainnya (2,90)
  2. Indeks persepsi anti korupsi merupakan persepsi penerima layanan terhadap integritas petugas pemberi layanan. Integritas ini ditinjau tidak hanya dari sistem layanan yang mungkin berpotensi menyimpang, namun juga perilaku pemberi layanan dalam bersikap, misalnya menawarkan layanan yang lebih cepat, kesediaan menerima gratifikasi, ketersediaan sarana pengaduan dan sebagainya. Hasil survei atas indeks persepsi anti korupsi menunjukkan angka 3,34 dalam skala 4. Kondisi tersebut lebih tinggi dari rata-rata kementerian/lembaga yang 3,13.


4. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Badan POM, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

  1. Menyusun dan memformalkan road map periode tahun 2015-2019 yang memuat strategi pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang secara konkrit pada masing-masing area perubahan dan Quick Win yang sesuai dengan kinerja utama (core bussiness) organisasi serta melakukan internalisasi pada seluruh unit organisasi agar seluruh pegawai mengetahui dan ikut serta dalam pengembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM;
  2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
  3. Menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur sesuai dengan perkembangan birokrasi;
  4. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
  5. Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mendorong terwujudnya budaya kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome);
  6. Melakukan penilaian kinerja individu dengan mengaitkan pada kinerja organisasi dan selaras dengan kinerja individu level di atasnya, serta memonitor dan mengevaluasinya secara berkala, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk pemberian tunjangan;
  7. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan;
  8. Menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi;
  9. Mensosialisasikan penerapan Whistle Blowing System (WBS), termasuk evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya;
  10. Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas dengan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai nasional terhadap unit kerja yang telah diusulkan menjadi unit kerja WBK/WBBM;
  11. Melakukan reviu dan perbaikan SOP standar pelayanan secara berkala;
  12. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
  13. Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengembangan e-goverment secara terintegrasi.


Area for improvement
 tersebut di atas sebagian besar sudah muncul di laporan hasil evaluasi tahun lalu, namun belum ditindaklanjuti sehingga kondisi yang sama masih dijumpai di tahun berjalan.

 

Badan POM senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan pelaksanaan perbaikan reformasi birokrasi secara progresif dan berkelanjutan.

PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN POM TAHUN 2017

Badan POM telah melaksanakan rangkaian pelaksanaan PMPRB Badan POM yang mulai dilakukan pada bulan Maret hingga akhir April 2017, sebelum disampaikan secara online kepada Kementerian PAN dan RB. Rangkaian pelaksanaan PMPRB Badan POM mulai dilakukan mulai minggu ketiga bulan Maret 2017 hingga akhir tenggat waktu pengiriman secara online kepada Kementerian PAN dan RB pada tanggal 28 April 2017.
Pada tahapan ini telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :
  1. Survey Kapasitas Organisasi. Survei ini mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran nyata mengenai pengembangan kapasitas organisasi Badan POM dalam menjalankan tugasnya. Survei dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 24 Maret 2017 di tingkat pusat terhadap 23 unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama, Pusat-Pusat, Kedeputian Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza, Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, serta Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Survei
  2. Penilaian offline. Pada tahapan ini asesor PMPRB Badan POM bersama dengan tim pelaksana RB melakukan penilaian mandiri pelaksanaan RB Badan POM dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi RB yang merupakan format dari Kementerian PAN dan RB. Penilaian ini dilaksanakan tanggal 27 Maret s.d. 13 April 2017.
  3. Finalisasi Evaluasi Pelaksanaan RB pada tanggal 17 s.d. 21 April 2017. Pada tahapan ini dilakukan pembahasan final atas Lembar Kerja Evaluasi RB.
  4. Reviu LKE RB. Tahapan ini dilaksanakan bersamaan dengan finalisasi evaluasi pelaksanaan RB. Pada tahapan ini Lembar Kerja Evaluasi RB yang telah diisi oleh Tim Asesor direviu oleh tim PMPRB Inspektorat. Reviu ini untuk melihat kesesuaian antara data dukung dengan hasil penilaian RB yang dilakukan oleh Tim Asesor PMPRB dan Tim Pelaksana RB.
  5. Penandatanganan Berita Acara Konsensus pada tanggal 28 April 2017. Pada tahapan ini Tim Asessor PMPRB, Tim Pelaksana RB, bersama dengan seluruh jajaran Eselon I Badan POM melakukan penandatanganan Berita Acara Konsensus PMPRB sebelum diinput dan dikirimkan secara online kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  6. Penilaian online. Pada tahapan ini hasil penilaian offline yang telah dilakukan oleh Tim Asesor PMPRB diinput ke dalam aplikasi online PMPRB Kementerian PAN dan RB
  7. Pengiriman Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB kepada Kementerian PAN dan RB melalui aplikasi PMPRB online. Pada tahapan ini seluruh hasil penilaian PMPRB yang telah diinput ke dalam aplikasi online dikirimkan ke Kementerian dimana Tim Asesor PMPRB dan Tim Pelaksana RB telah memaparkan Lembar Kerja Evaluasi masing-masing area perubahan untuk menyamakan persepsi dalam menilai implementasi RB di Badan POM dan kesesuaian data dukungnya.
Secara rinci, pelaksanaan PMPRB Badan POM Tahun 2017 tertuang pada laporan yang dapat diunduh pada halaman ini.

RENCANA PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment). Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, Kementerian PAN dan RB  pada tahun 2014 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut implementasi atas peraturan tersebut, Badan POM akan melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM pada bulan Maret dan April 2017 untuk selanjutnya akan diinput ke dalam portal PMPRB online Kementerian PAN dan RB pada akhir bulan April 2017.

Inspektorat selaku koordinator tim Asesor PMPRB telah menyusun rencana pelaksanaan PMPRB tahun 2017 yang bertujuan agar pelaksanaan PMPRB dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat tujuan sebagaimana dapat diunduh pada halaman ini.

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN POM TAHUN 2015

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan POM sudah beranjak pada tahapan selanjutnya dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan POM  yaitu:
  1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
  2. Birokrasi yang efektif dan efisien.
  3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut, Badan POM telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan POM dalam melaksanakan reformasi birokrasi Badan POM dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan POM mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh.

Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi di Badan POM maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik.

Badan POM senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal Badan POM. Perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi telah menjadi komitmen Badan POM untuk mendukung terciptanya Badan POM yang lebih baik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pengawal gerak reformasi birokrasi di Indonesia telah memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan RB di Badan POM. Terhadap rekomendasi yang diberikan, Badan POM telah mengupayakan hal-hal yang relevan untuk menunjang sinergi perwujudan reformasi birokrasi.

Sebagai bentuk upaya perbaikan, Badan POM telah menyusun dan memformalkan road map periode tahun 2015-2019 dalam suatu Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019. Selain itu, Badan POM juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan serta analisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur yang sejalan dengan perkembangan birokrasi. Kualitas pengelolaan SDM juga terus menerus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas pegawai melalui penilaian dan pemetaan kompetensi, penyusunan standar kompetensi jabatan teknis, hingga monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Peningkatan kualitas juga dilakukan oleh Badan POM dengan melakukan evaluasi pada penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan.

Peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar seirama dengan gerak reformasi birokrasi juga ditingkatkan dengan pengembangan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) berskema online. Konsep penggunaan basis online juga dilakukan dengan pengembangan e-government melalui aplikasi Cek BPOM (berbasis Android), Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan - Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (spimker.pom.go.id) serta Sistem Informasi Obat Bahan Alam (sioba.pom.go.id). Termasuk juga yang dikembangkan adalah sistem e-cuti, e-performance, e-SKP hingga integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dengan SIPT.

Menghadapi kemajuan zaman dan peningkatan tuntutan masyarakat, Badan POM akan terus menerus melakukan perbaikan, antara lain dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan,  peningkatan kesadaran bahwa RB akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan di berbagai bidang serta mampu memberikan fasilitas dan pelayanan publik. Dengan adanya pelaksanaan RB yang disertai pemantauan serta evaluasi yang simultan maka diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, cita-cita mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia dapat diwujudkan, tentunya dengan usaha keras dari seluruh pihak yang terlibat dalam birokrasi Badan POM pada khususnya, dan pemerintah Republik Indonesia pada umumnya.