Artikel Monitoring dan Evaluasi

PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN POM TAHUN 2017

Badan POM telah melaksanakan rangkaian pelaksanaan PMPRB Badan POM yang mulai dilakukan pada bulan Maret hingga akhir April 2017, sebelum disampaikan secara online kepada Kementerian PAN dan RB. Rangkaian pelaksanaan PMPRB Badan POM mulai dilakukan mulai minggu ketiga bulan Maret 2017 hingga akhir tenggat waktu pengiriman secara online kepada Kementerian PAN dan RB pada tanggal 28 April 2017.
Pada tahapan ini telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :
  1. Survey Kapasitas Organisasi. Survei ini mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran nyata mengenai pengembangan kapasitas organisasi Badan POM dalam menjalankan tugasnya. Survei dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 24 Maret 2017 di tingkat pusat terhadap 23 unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama, Pusat-Pusat, Kedeputian Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza, Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, serta Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Survei
  2. Penilaian offline. Pada tahapan ini asesor PMPRB Badan POM bersama dengan tim pelaksana RB melakukan penilaian mandiri pelaksanaan RB Badan POM dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi RB yang merupakan format dari Kementerian PAN dan RB. Penilaian ini dilaksanakan tanggal 27 Maret s.d. 13 April 2017.
  3. Finalisasi Evaluasi Pelaksanaan RB pada tanggal 17 s.d. 21 April 2017. Pada tahapan ini dilakukan pembahasan final atas Lembar Kerja Evaluasi RB.
  4. Reviu LKE RB. Tahapan ini dilaksanakan bersamaan dengan finalisasi evaluasi pelaksanaan RB. Pada tahapan ini Lembar Kerja Evaluasi RB yang telah diisi oleh Tim Asesor direviu oleh tim PMPRB Inspektorat. Reviu ini untuk melihat kesesuaian antara data dukung dengan hasil penilaian RB yang dilakukan oleh Tim Asesor PMPRB dan Tim Pelaksana RB.
  5. Penandatanganan Berita Acara Konsensus pada tanggal 28 April 2017. Pada tahapan ini Tim Asessor PMPRB, Tim Pelaksana RB, bersama dengan seluruh jajaran Eselon I Badan POM melakukan penandatanganan Berita Acara Konsensus PMPRB sebelum diinput dan dikirimkan secara online kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  6. Penilaian online. Pada tahapan ini hasil penilaian offline yang telah dilakukan oleh Tim Asesor PMPRB diinput ke dalam aplikasi online PMPRB Kementerian PAN dan RB
  7. Pengiriman Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB kepada Kementerian PAN dan RB melalui aplikasi PMPRB online. Pada tahapan ini seluruh hasil penilaian PMPRB yang telah diinput ke dalam aplikasi online dikirimkan ke Kementerian dimana Tim Asesor PMPRB dan Tim Pelaksana RB telah memaparkan Lembar Kerja Evaluasi masing-masing area perubahan untuk menyamakan persepsi dalam menilai implementasi RB di Badan POM dan kesesuaian data dukungnya.
Secara rinci, pelaksanaan PMPRB Badan POM Tahun 2017 tertuang pada laporan yang dapat diunduh pada halaman ini.

RENCANA PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment). Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, Kementerian PAN dan RB  pada tahun 2014 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut implementasi atas peraturan tersebut, Badan POM akan melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM pada bulan Maret dan April 2017 untuk selanjutnya akan diinput ke dalam portal PMPRB online Kementerian PAN dan RB pada akhir bulan April 2017.

Inspektorat selaku koordinator tim Asesor PMPRB telah menyusun rencana pelaksanaan PMPRB tahun 2017 yang bertujuan agar pelaksanaan PMPRB dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat tujuan sebagaimana dapat diunduh pada halaman ini.

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN POM TAHUN 2015

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan POM sudah beranjak pada tahapan selanjutnya dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan POM  yaitu:
  1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
  2. Birokrasi yang efektif dan efisien.
  3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut, Badan POM telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan POM dalam melaksanakan reformasi birokrasi Badan POM dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan POM mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh.

Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi di Badan POM maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik.

Badan POM senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal Badan POM. Perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi telah menjadi komitmen Badan POM untuk mendukung terciptanya Badan POM yang lebih baik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pengawal gerak reformasi birokrasi di Indonesia telah memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan RB di Badan POM. Terhadap rekomendasi yang diberikan, Badan POM telah mengupayakan hal-hal yang relevan untuk menunjang sinergi perwujudan reformasi birokrasi.

Sebagai bentuk upaya perbaikan, Badan POM telah menyusun dan memformalkan road map periode tahun 2015-2019 dalam suatu Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019. Selain itu, Badan POM juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan serta analisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur yang sejalan dengan perkembangan birokrasi. Kualitas pengelolaan SDM juga terus menerus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas pegawai melalui penilaian dan pemetaan kompetensi, penyusunan standar kompetensi jabatan teknis, hingga monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Peningkatan kualitas juga dilakukan oleh Badan POM dengan melakukan evaluasi pada penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan.

Peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar seirama dengan gerak reformasi birokrasi juga ditingkatkan dengan pengembangan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) berskema online. Konsep penggunaan basis online juga dilakukan dengan pengembangan e-government melalui aplikasi Cek BPOM (berbasis Android), Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan - Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (spimker.pom.go.id) serta Sistem Informasi Obat Bahan Alam (sioba.pom.go.id). Termasuk juga yang dikembangkan adalah sistem e-cuti, e-performance, e-SKP hingga integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dengan SIPT.

Menghadapi kemajuan zaman dan peningkatan tuntutan masyarakat, Badan POM akan terus menerus melakukan perbaikan, antara lain dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan,  peningkatan kesadaran bahwa RB akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan di berbagai bidang serta mampu memberikan fasilitas dan pelayanan publik. Dengan adanya pelaksanaan RB yang disertai pemantauan serta evaluasi yang simultan maka diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, cita-cita mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia dapat diwujudkan, tentunya dengan usaha keras dari seluruh pihak yang terlibat dalam birokrasi Badan POM pada khususnya, dan pemerintah Republik Indonesia pada umumnya.