Home » Berita Rb » Tingkatkan Pelayanan Publik Badan Pom Lakukan Evaluasi Kinerja 2019

Tingkatkan Pelayanan Publik, Badan POM Lakukan Evaluasi Kinerja 2019

Surabaya – “Gubernur Jawa Timur berharap Badan POM dapat melindungi masyarakat agar Obat dan Makanan yang dikonsumsi aman dan tidak mengandung bahan berbahaya, serta dapat mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar maju dan berdaya saing.” Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso saat hadir mewakili Gubernur Jawa Timur pada pembukaan Rapat Evaluasi Nasional (REN) Badan POM tahun 2019 di Surabaya, Selasa (12/11).

 

REN Badan POM tahun 2019 yang mengangkat tema “Melalui Evaluasi Kinerja, Kita Tingkatkan Pelayanan Publik yang Efektif untuk Obat dan Makanan yang Berkualitas dan Berdaya Saing di Era Industri 4.0” ini dilaksanakan pada 11-15 November 2019 dihadiri setidaknya 400 orang peserta dari unit pusat, Balai Besar/Balai POM, serta Kantor Badan POM di kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

 

Dalam sambutannya mewakili Kepala Badan POM, Plt. Sekretaris Utama Reri Indriani menyampaikan bahwa Badan POM melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan selama periode rencana strategi (renstra) 2015-2019. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa mendatang.

 

Lebih lanjut, Plt. Sekretaris Utama menjelaskan bahwa pertemuan ini akan membahas capaian kinerja yang konkret dan terukur serta faktor kunci keberhasilan, isu strategis, tantangan dan lesson learned dari capaian tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan menyeluruh terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, fungsi pengawasan yaitu standardisasi, sertifikasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, serta informasi dan komunikasi, dan pengendalian intern. Hasil evaluasi akan menjadi masukan yang sangat penting untuk mempertajam perencanaan Badan POM pada periode pembangunan nasional 2020-2024.

 

“Pengawasan dan pelayanan publik yang efektif secara nyata turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 ditekankan pada ‘pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas’ yang difokuskan pada pembangunan manusia Indonesia,” ungkapnya. Sejalan dengan tema RKP 2019 tersebut, Badan POM turut mendukung pencegahan penyakit tidak menular serta stunting melalui pengawasan mutu fortifikasi pangan serta pengaturan Informasi Nilai Gizi (ING) dan pencatuman label produk yang lebih sehat.

 

“Merespon perkembangan di era industri 4.0, Badan POM memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan dengan intensifikasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik pre-market ataupun pengawasan post-market dan penindakan. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) dalam penyediaan Obat dan Makanan berkualitas dan berdaya saing di era industri 4.0.” tambah Plt. Sekretaris Utama.

 

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan agar Badan POM terus memberikan pendampingan untuk UMKM. “Pendampingan ini sangat penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memberikan legalitas bagi UMKM yang berada di Jawa Timur,” ujarnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Badan POM melakukan peresmian Layanan Publik di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jawa Timur yaitu Madiun, Malang, dan Jember. Hal ini merupakan wujud komitmen Badan POM untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Badan POM sangat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendekatkan layanan pengurusan perizinan kepada masyarakat melalui lembaga Bakorwil. Melalui layanan publik di Bakorwil ini, Badan POM siap memberikan informasi dan melakukan pendampingan terkait perizinan Obat dan Makanan kepada pelaku usaha, terutama UMKM dan masyarakat Jawa Timur. (HM-Chandra)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan


07/14/2020 - 09:46
Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen Semester I Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Banyumas

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan wilayah pengawasan meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara, turut mendukung kinerja dan meningkatkan kualitas layanan publik Badan POM dengan membuka Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) di loket informasi obat dan makanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyumas mulai tanggal 31 Januari 2020.

07/13/2020 - 21:06
Badan POM Susun Program dan Kegiatan Terpadu yang Applicable di Seluruh Wilayah Indonesia

Jakarta – Badan POM menyelenggarakan Sosialisasi Mekanisme Penganggaran Kegiatan Terpadu di serta Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL), Senin (13/07). Dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pusat dan Kepala Balai Besar/Balai POM/Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia secara virtual, sosialisasi ini merupakan satu tahapan yang harus dilalui sebelum penyusunan RKA-K/L di setiap satuan kerja di Badan POM.

07/13/2020 - 18:07
“BBPOM di Manado terus berinovasi untuk meningkatkan Pelayanan Publik Prima”

#SahabatBPOM. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Balai Besar POM di Manado melakukan pertemuan virtual Forum Komunikasi Publik pada tanggal 8 Juli 2020.  Kegiatan tersebut mengundang konsumen sebagai pelanggan Balai Besar POM di Manado untuk mendengar aspirasi mereka terkait layanan Publik yang telah diterima dari Balai Besar POM di Manado.