Home » Berita Rb » Tahun 2019 Badan Pom Targetkan Nilai Indeks Rb Peroleh Kategori

Tahun 2019, Badan POM Targetkan Nilai Indeks RB Peroleh Kategori A

Jakarta – Setiap tahun, Badan POM secara rutin menjalani proses evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Badan POM untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang lebih baik dari waktu ke waktu.

 

Kamis (22/08), Badan POM kembali memulai proses evaluasi penerapan RB dan AKIP tahun 2019 di Badan POM. Entry Meeting kegiatan evaluasi yang dilakukan di Aula Gedung F Kantor Badan POM dihadiri oleh Sekretaris Utama, Elin Herlina; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektorat Utama, Reri Indriani; Deputi Bidang Penindakan, Agus Budijarto; beserta Tim Pelaksana RB Badan POM, Tim RB Unit Eselon I Badan POM, dan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB dan Monitoring Evaluasi (PMPRB dan Monev) Badan POM. Hadir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) adalah Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RB Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung beserta Tim Evaluator Kemenpan-RB.

 

Dalam sambutannya, Sekretaris Utama menyampaikan harapan agar hasil evaluasi tahun 2019 ini dapat lebih baik dibandingkan hasil tahun 2018 lalu. “Berdasarkan hasil tahun 2018, ada beberapa masukan dari Tim Evaluator dan seluruh masukan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Badan POM. Di tahun ini, semoga kita tidak hanya dapat memenuhi masukan para Evaluator, tetapi juga dapat memberikan sesuatu yang lebih, sehingga dapat memperoleh hasil sesuai target yang diharapkan,” ungkap Elin Herlina.

 

Dijelaskan Elin Herlina bahwa hasil penilaian tahun 2018 telah menunjukkan hasil yang baik. “Indeks RB Badan POM tahun 2018 adalah 77,65 dengan kategori BB dan nilai AKIP yang diperoleh adalah 77,67 dengan kategori BB juga. Untuk tahun 2019, Badan POM memasang target yang cukup tinggi, yaitu nilai 81 dengan kategori A. Tentunya perlu kerja keras dan Badan POM akan upayakan berbagai cara untuk dapat mencapai nilai tersebut,” terang Elin Herlina.

 

Sebagai pihak evaluator, Naptalina Sipayung menegaskan dalam paparannya bahwa implementasi RB seharusnya dapat selalu berjalan secara otomatis di lingkup birokrat, dengan atau tanpa kedatangan dari Kemenpan-RB. Hal ini dikarenakan pada visi dan misi Indonesia lima tahun ke depan, banyak target yang perlu dicapai oleh birokrat Indonesia dengan dijiwai oleh prinsip RB. “RB harus dilaksanakan atas inisiatif instansi itu sendiri karena sesungguhnya perubahan harus menjadi suatu kebutuhan,” jelas Naptalina.

 

“Terkait proses evaluasi RB, kami ingin memotret apa saja perubahan yang terjadi dari hasil rekomendasi kami. Nantinya juga akan ada tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan melakukan survei implementasi RB kepada stakeholder Badan POM”, tambahnya lagi.

 

Sebagai upaya Badan POM dalam rangka meningkatkan nilai indeks RB dan AKIP di tahun 2019, ada beberapa hal yang ditambahkan terkait dengan pembangunan Zona Integritas. Badan POM mengusulkan 16 unit kerja untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang terdiri atas 5 unit kerja pusat dan 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selain itu, juga diajukan 4 unit kerja untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu 3 dari unit kerja pusat dan 1 dari UPT.

 

Rangkaian entry meeting hari ini dilanjutkan dengan paparan dari Plt. Inspektur Utama mengenai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan RB Badan POM tahun 2019. Selanjutnya, pihak Kemenpan-RB melakukan survei yang diikuti oleh peserta dari level Eselon II ke bawah, yaitu Survei Internal Integritas Organisasi dan Survei Internal Integritas Jabatan. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dan evaluasi RB di tiap unit kerja yang disampaikan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II terkait. (HM-Herma)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan


06/03/2020 - 09:44
BPOM di Ambon dan BTKL-PP Ambon Konferensi Pers Bersama Uji PCR Spesimen Covid-19

Ambon (03/06) - Dalam rangka mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19, Badan POM terus memperkuat laboratorium pengujian dengan fasilitas Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Selain memperluas jangkauan, percepatan juga dimaksudkan untuk mempercepat proses pengujian dan mengurangi antrian pemeriksaan sampel, utamanya di daerah episentrum COVID-19.

 

06/02/2020 - 11:05
Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. "Pancasila Dalam Tindakan Gotong Royong Menuju Indonesia Maju

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2020 ini berbeda dari tahun sebelumnya, karena kali ini upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh seluruh pegawai Badan POM.

Walaupun kondisi tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.  Semangat NASIONALISME seluruh pegawai BBPOM di Pekanbaru tidak kalah dari tahun sebelumnya. Peringatan tahun 2019 diadakan lomba pegawai dengan busana tradisional terbaik maka dan  pada tahun ini diadakan lomba  pegawai dengan pose terbaik saat menyaksikan live streaming peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020.

05/31/2020 - 18:44
Tingkatkan Kemampuan Komunikasi Petugas, BBPOM Pontianak Adakan Pelatihan Bersama John Robert Powers

Kemampuan dalam berkomunikasi tentunya sangat dibutuhkan bagi personal khususnya yang berkecimpung di dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik guna mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPOM di Pontianak melakukan pelatihan virtual melalui zoom meeting bersama John Robert Powers pada Selasa (26/05) - Kamis (28/05).