Home » Berita Rb » Tahun 2019 Badan Pom Targetkan Nilai Indeks Rb Peroleh Kategori

Tahun 2019, Badan POM Targetkan Nilai Indeks RB Peroleh Kategori A

Jakarta – Setiap tahun, Badan POM secara rutin menjalani proses evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Badan POM untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang lebih baik dari waktu ke waktu.

 

Kamis (22/08), Badan POM kembali memulai proses evaluasi penerapan RB dan AKIP tahun 2019 di Badan POM. Entry Meeting kegiatan evaluasi yang dilakukan di Aula Gedung F Kantor Badan POM dihadiri oleh Sekretaris Utama, Elin Herlina; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektorat Utama, Reri Indriani; Deputi Bidang Penindakan, Agus Budijarto; beserta Tim Pelaksana RB Badan POM, Tim RB Unit Eselon I Badan POM, dan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB dan Monitoring Evaluasi (PMPRB dan Monev) Badan POM. Hadir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) adalah Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RB Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung beserta Tim Evaluator Kemenpan-RB.

 

Dalam sambutannya, Sekretaris Utama menyampaikan harapan agar hasil evaluasi tahun 2019 ini dapat lebih baik dibandingkan hasil tahun 2018 lalu. “Berdasarkan hasil tahun 2018, ada beberapa masukan dari Tim Evaluator dan seluruh masukan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Badan POM. Di tahun ini, semoga kita tidak hanya dapat memenuhi masukan para Evaluator, tetapi juga dapat memberikan sesuatu yang lebih, sehingga dapat memperoleh hasil sesuai target yang diharapkan,” ungkap Elin Herlina.

 

Dijelaskan Elin Herlina bahwa hasil penilaian tahun 2018 telah menunjukkan hasil yang baik. “Indeks RB Badan POM tahun 2018 adalah 77,65 dengan kategori BB dan nilai AKIP yang diperoleh adalah 77,67 dengan kategori BB juga. Untuk tahun 2019, Badan POM memasang target yang cukup tinggi, yaitu nilai 81 dengan kategori A. Tentunya perlu kerja keras dan Badan POM akan upayakan berbagai cara untuk dapat mencapai nilai tersebut,” terang Elin Herlina.

 

Sebagai pihak evaluator, Naptalina Sipayung menegaskan dalam paparannya bahwa implementasi RB seharusnya dapat selalu berjalan secara otomatis di lingkup birokrat, dengan atau tanpa kedatangan dari Kemenpan-RB. Hal ini dikarenakan pada visi dan misi Indonesia lima tahun ke depan, banyak target yang perlu dicapai oleh birokrat Indonesia dengan dijiwai oleh prinsip RB. “RB harus dilaksanakan atas inisiatif instansi itu sendiri karena sesungguhnya perubahan harus menjadi suatu kebutuhan,” jelas Naptalina.

 

“Terkait proses evaluasi RB, kami ingin memotret apa saja perubahan yang terjadi dari hasil rekomendasi kami. Nantinya juga akan ada tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan melakukan survei implementasi RB kepada stakeholder Badan POM”, tambahnya lagi.

 

Sebagai upaya Badan POM dalam rangka meningkatkan nilai indeks RB dan AKIP di tahun 2019, ada beberapa hal yang ditambahkan terkait dengan pembangunan Zona Integritas. Badan POM mengusulkan 16 unit kerja untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang terdiri atas 5 unit kerja pusat dan 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selain itu, juga diajukan 4 unit kerja untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu 3 dari unit kerja pusat dan 1 dari UPT.

 

Rangkaian entry meeting hari ini dilanjutkan dengan paparan dari Plt. Inspektur Utama mengenai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan RB Badan POM tahun 2019. Selanjutnya, pihak Kemenpan-RB melakukan survei yang diikuti oleh peserta dari level Eselon II ke bawah, yaitu Survei Internal Integritas Organisasi dan Survei Internal Integritas Jabatan. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dan evaluasi RB di tiap unit kerja yang disampaikan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II terkait. (HM-Herma)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan


10/19/2019 - 12:09
Apresiasi Perempuan Hebat Indonesia 2019

JAKARTA - SINDO Media menggelar acara bertajuk Apresiasi Perempuan Hebat Indonesia 2019 dengan memberikan penghargaan kepada 15 perempuan hebat Indonesia di Hotel Aryaduta, Jumat (18/10/2019).

 

10/18/2019 - 22:00
Jelang RPJM 2020-2024, Badan POM Tetapkan Anggaran 2020

Jakarta - Tahun anggaran (TA) 2020 merupakan tahun landasan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Strategi RPJMN 2020-2024 telah diakomodasi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2020-2024 termasuk kerangka pendanaannya sebagai bagian dari kerangka pelaksanaan RPJMN.

10/16/2019 - 15:45
Komitmen Balai Besar POM di Serang dalam Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM

Serang, 10 Oktober 2019. Balai Besar POM di Serang menerima kunjungan dari Inspektorat Badan POM dan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam Rangka Pembinaan Kinerja dan Bimtek Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan pejabat struktural Balai Besar POM di Serang dan perwakilan Loka POM Tangerang.