Home » Berita Rb » Sosialisasi Regulasi Di Bidang Distribusi Obat Dan Nappza

Sosialisasi Regulasi Di Bidang Distribusi Obat dan NAPPZA

Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (NAPPZA) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Regulasi di Bidang Distribusi Obat dan NAPPZA pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 bertempat di Hotel Golden Tulip Galaxy, Banjarmasin. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi regulasi yang dilaksanakan sebelumnya tanggal 9 September 2019 di Jakarta. Peserta sosialisasi adalah Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF) wilayah Kalimantan, perwakilan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) wilayah Kalimantan, perwakilan Balai Besar POM di Banjarmasin, perwakilan unit di Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA serta Biro Hukum dan Organisasi, BPOM.

Dalam sambutan pembukaannya, Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes. selaku Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyampaikan bahwa Badan POM memiliki peranan besar melalui pembangunan SDM, salah satunya dengan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penjaminan produk obat yang aman, berkhasiat dan bermutu. Badan POM juga berperan dalam aspek ekonomi terkait pemberantasan produk ilegal dan penguatan daya saing produk obat  dan makanan nasional, serta aspek sosial terkait pemberantasan obat-obat tertentu yang berpotensi merusak kualitas generasi penerus bangsa. Di samping itu, Badan POM juga mendukung bisnis dan investasi di Indonesia melalui penyusunan regulasi yang dibutuhkan pelaku usaha, tanpa mengesampingkan perlindungan bagi masyarakat dari produk obat yang beredar.

Regulasi dan standar yang disosialisasikan dalam kegiatan ini yaitu Peraturan BPOM No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP, Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA dan PerBPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang disampaikan oleh Direktur Standardisasi Obat NAPPZA.

Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi yaitu

  1. Sebagai pedoman kepada pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnisnya sehingga dapat menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat sepanjang jalur distribusi
  2. Meminimalisir potensi diversi atau penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan
  3. Memperjelas teknis pelaksanaan penarikan obat, memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan penarikan obat dan memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan penarikan obat.

Pengawasan peredaran obat di jalur distribusi bukan semata-mata tanggung jawab BPOM sebagai otoritas regulatori obat nasional, namun perlu didukung oleh peran pelaku usaha, dalam hal ini pihak distributor obat (PBF) serta masyarakat sebagai pengguna obat. Ke depan, dalam menyusun regulasi di bidang obat, BPOM sangat mengharapkan masukan dan saran dari pelaku usaha, sehingga dapat menghasilkan keluaran berupa regulasi yang berkualitas dan mampu laksana.

 

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif


11/15/2019 - 09:00
BBPOM di Banda Aceh Mengadakan Pelatihan Medsos

Dalam menghadapi tantangan teknologi informasi, pelayanan publik harus terus ditingkatkan.  Jumlah pengguna media sosial (medsos) yang sudah semakin meningkat, menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian informasi. Oleh karena itu, Balai Besar POM (BBPOM) di Banda Aceh terus aktif dalam memberi informasi kepada masyarakat melalui medsos. Dalam mendukung hal tersebut di Banda Aceh telah melakukan kegiatan pelatihan medsos untuk peningkatan kompetensi bagi personel tim medsos di BBPOM Banda Aceh.

11/12/2019 - 16:35
Tingkatkan Pelayanan Publik, Badan POM Lakukan Evaluasi Kinerja 2019

Surabaya – “Gubernur Jawa Timur berharap Badan POM dapat melindungi masyarakat agar Obat dan Makanan yang dikonsumsi aman dan tidak mengandung bahan berbahaya, serta dapat mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar maju dan berdaya saing.” Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso saat hadir mewakili Gubernur Jawa Timur pada pembukaan Rapat Evaluasi Nasional (REN) Badan POM tahun 2019 di Surabaya, Selasa (12/11).

 

11/11/2019 - 09:07
” JUM’AT BERSIH” DI LINKUNGAN BBPOM BANDA ACEH

Gotong royong “Jumat Bersih” adalah salah satu budaya kerja yang harus ditanamkan di lingkungan kerja. Gotong royong dapat dilakukan dalam bentuk membersihkan kantor lingkungan kerja agar tempat para pegawai bekerja menjadi nyaman dan meningkatkan semangat bekerja para pegawainya. Selain itu BPOM sebagai instansi publik, aspek kebersihan juga sangat menunjang layanan publik yang prima.