Home » Berita Rb » Smart Pom Sebagai Wujud Perkuatan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Wilayah Sumatera Selatan

SMART POM sebagai Wujud Perkuatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Sumatera Selatan

Sebagai upaya efektivitas dan meningkatkan penguatan pengawasan Obat dan Makanan Presiden RI telah menginstruksikan ke beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintah yaitu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan,  Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan POM dan seluruh Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/walikota) agar mengambil langkah langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan.
Diterbitkannya Instruksi Presiden tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017. Inpres tersebut memberikan kesempatan kepada BPOM untuk mengimplementasikan tugasnya secara lebih baik lagi dengan menjadi koordinator yang menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga berusaha menyinergikan tata kelola, bisnis dan mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan kementerian dan pemerintah daerah untuk proses pengawasan obat dan makanan. BPOM juga berusaha untuk meningkatkan efektvitas pengawasan dengan memberikan bimbingan teknis dan supervisi ke daerah-daerah melalui Dinas Kesehatan dan Disperindag. Instruksi Presiden ini juga mewajibkan BPOM untuk mengoordinasi pelaksanaan pengawasan dengan tindak lanjut dari instansi terkait.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh BPOM adalah mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah yang dikenal sebagai “SMART POM”. Sistem tersebut memudahkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BPOM dalam hal tindaklanjut pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Melalui sistem ini diharapkan Dinas Kesehatan, Balai Besar/Balai POM, Gubernur, Bupati/walikota dapat memonitor hasil tindaklanjut pengawasan Obat dan Makanan di wilayah masing-masing.

Agar “SMART POM” dapat diimplementasikan maka dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah di Indonesia dengan beberapa tahap pelaksanaan. Pada  hari Selasa, 5 November 2019 di Palembang dilakukan sosialisasi sistem tersebut kepada perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Selatan. Sosialisasi dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Dra. Arofah Nurfahmi, Apt, MM dan menyampaikan bahwa kunci penerapan aplikasi SMART POM adalah kontribusi dan kerjasama seluruh pihak yang terkait, sehingga dibutuhkan dukungan yang optimal dari semua pihak karena tugas pengawasan obat dan makanan merupakan tugas bersama.

Narasumber dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP, Wardhono Tirtosudarmo, S.Si, Apt, menjelaskan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Obat. Dijelaskan langkah - langkah konkrit dalam upaya peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan di daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018, selain itu Pemerintah Daerah diharapkan turut berperan dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat, yang dapat direpresentasikan dengan melakukan kaji ulang secara berkala terhadap izin apotek dan toko obat, memberikan bimbingan teknis terhadap tenaga kefarmasian serta menindaklanjuti rekomendasi sanksi hasil pemeriksaan Badan POM.

Selanjutnya materi terkait Penerapan Aplikasi SMART POM dalam rangka Inpres No.3 Tahun 2017 disampaikan oleh Kepala Subbidang Arsitektur Data dan Informasi, Judhi Saraswati, SP, MKM. Narasumber menyampaikan terkait Latar belakang pembangunan aplikasi SMART POM serta menegaskan bahwa Aplikasi SMART POM dapat menjadi sarana untuk mendukung efektifitas proses pengawasan obat dan makanan. Selain itu, dalam sosialisasi dilaksanakan pula simulasi aplikasi SMART POM untuk seluruh peserta yang hadir sehingga peserta dapat memahami role masing-masing pihak.

Sebagai bukti komitmen Bersama antara BPOM dan Pemerintah Daerah dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan dan Balai Besar POM di Palembang untuk memanfaatkan sistem SMART POM dalam tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai akhir acara, ditutup oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM. Diharapkan setelah sosialisasi ini, seluruh pihak terkait dapat bekerjasama dan berkomitmen dalam meningkatkan perkuatan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sumatera Selatan, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja setiap instansi yang secara luas dapat berdampak pada peningkatan keamanan konsumsi obat dan makanan di masyarakat.

 

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan


11/15/2019 - 09:00
BBPOM di Banda Aceh Mengadakan Pelatihan Medsos

Dalam menghadapi tantangan teknologi informasi, pelayanan publik harus terus ditingkatkan.  Jumlah pengguna media sosial (medsos) yang sudah semakin meningkat, menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian informasi. Oleh karena itu, Balai Besar POM (BBPOM) di Banda Aceh terus aktif dalam memberi informasi kepada masyarakat melalui medsos. Dalam mendukung hal tersebut di Banda Aceh telah melakukan kegiatan pelatihan medsos untuk peningkatan kompetensi bagi personel tim medsos di BBPOM Banda Aceh.

11/12/2019 - 16:35
Tingkatkan Pelayanan Publik, Badan POM Lakukan Evaluasi Kinerja 2019

Surabaya – “Gubernur Jawa Timur berharap Badan POM dapat melindungi masyarakat agar Obat dan Makanan yang dikonsumsi aman dan tidak mengandung bahan berbahaya, serta dapat mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar maju dan berdaya saing.” Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso saat hadir mewakili Gubernur Jawa Timur pada pembukaan Rapat Evaluasi Nasional (REN) Badan POM tahun 2019 di Surabaya, Selasa (12/11).

 

11/11/2019 - 09:07
” JUM’AT BERSIH” DI LINKUNGAN BBPOM BANDA ACEH

Gotong royong “Jumat Bersih” adalah salah satu budaya kerja yang harus ditanamkan di lingkungan kerja. Gotong royong dapat dilakukan dalam bentuk membersihkan kantor lingkungan kerja agar tempat para pegawai bekerja menjadi nyaman dan meningkatkan semangat bekerja para pegawainya. Selain itu BPOM sebagai instansi publik, aspek kebersihan juga sangat menunjang layanan publik yang prima.