Home » Berita Rb » Siaran Pers “upaya Bpom Di Mamuju Mengawal Obat Dan Makanan Aman Bermanfaat Dan Bermutu Di

SIARAN PERS “Upaya BPOM di Mamuju Mengawal Obat dan Makanan Aman, Bermanfaat, dan Bermutu di Provinsi Sulawesi Barat”

Mamuju - Pengawasan Obat dan Makanan (OMKA) di Indonesia khususnya di Sulawesi Barat memiliki lingkup yang luas dan kompleks, menyangkut kepentingan hajat hidup rakyat banyak serta berimplikasi luas pada kesehatan masyarakat dan ekonomi bangsa. Sebagai sumber informasi tentang hasil pengawasan OMKA  full spectrum yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat, Balai POM di Mamuju menyelenggarakan Press Release terkait pengawasan pre-market, pengawasan post-market yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 di Luke’s Cafe, Selasa (17/12).

Tahun 2019, Pembinaan kepada 233 UMKM Pangan Olahan telah diberikan (bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten setempat) melalui kegiatan Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar dengan total jumlah peserta 42 UMKM dan dilanjutkan dengan  kegiatan Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis e-Registration Pangan Olahan yang dilaksanakan di akhir oktober dengan jumlah peserta 12 UMKM dan sebagai narasumber dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM RI. 

“Melalui kegiatan tersebut telah berhasil terbit 3 (tiga) Nomor Izin Edar Produk Pangan Olahan, yaitu AMDK Cahaya Syukur (CV. Cahaya Syukur - Kabupaten Polewali Mandar), AMDK DANUR (CV. Danur Tirta – Kabupaten Polewali Mandar )  dan AMDK MOX (CV. Mario Oxi – Kabupaten Mamuju) (AMDK-Air Minum Dalam Kemasan)” tutur Netty Nurmuliawaty, Kepala Balai POM di Mamuju.

Selanjutnya, Pengawasan Post Market dilakukan setekah produk beredar untuk memastikan bahwa produk OMKA yang beredar terjamin keamanan, khasiat dan mutunya sesuai informasi produk yang disetujui melalui kegiatan sampling di wilayah Sulawesi Barat dan dilanjutkan dengan pengujian laboratorium. “Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019, Balai POM di Mamuju telah melakukan sampling  di wilayah Sulawesi Barat  dengan jumlah sampel 525 item Sampel dan kemudian dilanjutkan dengan pengujian Obat dan Makanan dengan hasil : 521 Sampel sampel Memenuhi Syarat/MS (94,4 %) dan 24 sampel Tidak Memenuhi Syarat/TMS  ( 4,6 %). Sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) disebabkan karena kosmetik mengandung bahan berbahaya logam merkuri, sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) mengandung Pemanis Siklamat yang berlebihan, Pangan Fortifikasi Garam beryodium kadar dibawah standar, Pangan Fortifikasi Minyak Goreng Sawit hasil ujinya Tidak Mengandung Vitamin A” lanjutnya. 

Pengawasan Post-Market lainnya adalah pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi OMKA untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Pembuatan Obat dan Makanan Yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik. Dalam rangka penerapan Cara Pembuatan Obat dan Makanan yang Baik pada sarana produksi , dari rentang Januari-Desember Tahun 2019  telah diperiksa sebanyak 25 sarana dengan  hasil MK (Memenuhi Ketentuan) sebanyak 12 sarana dan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) sebanyak 13 sarana, dengan rincian : telah diperiksa 22 sarana produksi IRTP dan 3 sarana produksi pangan MD. TMK  terutama disebabkan karena aspek hygiene sanitasi di sarana produksi yang belum terpenuhi.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019, BPOM di Mamuju telah melakukan pemeriksaan terhadap Sarana Distribusi dalam rangka pemenuhan Implementasi Cara distribusi Obat dan Makanan yang Baik dengan hasil : telah diperiksa sebanyak 163 sarana distribusi dengan hasil MK sebanyak 81 sarana dan TMK 82 sarana. dengan rincian : sebanyak 68 sarana distribusi obat, 48 sarana distribusi Obat tradisional,kosmetika, dan suplemen kesehatan , dan 47 sarana distribusi pangan. TMK disebabkan karena ditemukannya produk kedaluwarsa, rusak, produk illegal/TIE (sarana distribusi kosmetik dan Obat Tradisional),  tidak tertib administrasi, serta tidak adanya Apoteker Penanggung Jawab yang berada di tempat saat jam buka apotek (sarana distribusi obat).

 BPOM di Mamuju telah melakukan penindakan terhadap peredaran sediaan farmasi berupa kosmetika illegal dan Obat tradisional illegal serta sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam  mengedarkan obat. “BPOM di Mamuju telah menyita seluruh produk kosmetika ilegal dan telah di pro-justitia  sebanyak 3 kasus dan sudah sampai pada tahap P21. Pelaku melanggar pasal 196 Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu mendistribusikan sediaan farmasi Tanpa izin Edar dan/atau mengandung bahan yang dilarang. Sedangkan untuk pelaku usaha yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan produk sediaan farmasi melanggar pasal 198 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan total taksiran nilai sebanyak 153 juta rupiah” tegas Kepala Balai POM di Mamuju.

Terkait maraknya peredaran OMKA ilegal, Kepala Balai POM di Mamuju kembali meminta kepada seluruh pelaku usaha untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Masyarakat juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan digunakan. Diharapkan agar masyarakat menjadi konsumen cerdas dengan selalu ingat Cek KLIK sebelum belanja (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin edar, dan Cek Kedaluwarsa)” himbau Kepala Balai POM di Mamuju menutup penjelasannya.

 


03/27/2020 - 15:09
“LAWAN CORONA” BPOM PANGKALPINANG LAKUKAN DISINFEKTAN DAN PEMBUATAN HAND SANITIZER

Untuk menjaga kondisi lingkungan aman dari paparan Virus Corona (Covid-19), Balai POM Pangkalpinang lakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh area Kantor seperti area pelayanan publik, ruang kerja termasuk juga laboratorium. Langkah ini diambil karena semakin banyaknya jumlah orang yang terpapar Virus Corona (Covid-19) di wilayah Indonesia.

 

03/23/2020 - 13:30
Cegah Penyebaran Covid-19, BBPOM di Mataram Sesuaikan Jam Operasional Layanan Publik

Mataram (23/03/2020). Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor KP.11.01.2.25.03.20.25 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipili Negara (ASN) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Upaya Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka BBPOM di Mataram selain melakukan penyesuaian jam ASN juga melakukan penyesuaian jam Layanan Publik yang efektif berlaku sejak tanggal 23 Maret 2020.

03/20/2020 - 15:01
Anggota DPD RI kunjungi BBPOM di Denpasar : Dukung UU POM dan Daya Saing UMKM

Jumat-20 Maret 2020, Anggota DPD RI, Arya Wedakarna berkunjung ke Balai Besar POM di Denpasar. Dalam sambutan hangat Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Ni GAN Suarningsih disampaikan pula rasa terimakasih atas kepedulian Anggota DPD RI Wilayah Bali ini, saat adanya kasus CoVID -19 yang menurunkan kualitas dan kuantitas perekonomian Bali.