Home » Berita Rb » Ruu Pengawasan Obat Dan Makanan Mendesak Perlu Segera Diselesaikan

RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mendesak, Perlu Segera Diselesaikan!

Jakarta – Komisi IX DPR RI sangat mendukung penguatan kelembagaan Badan POM melalui pembentukan rancangan Undang-Undang yang mengatur tentang pengawasan Obat dan Makanan. Demikian bunyi salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan POM dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (29/01).

 

RDP yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI kali ini membahas dua topik utama yaitu upaya reformasi tata kelola pengawasan Obat dan Makanan termasuk izin edar yang menjadi kewenangan Badan POM sesuai Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2018, demi peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat serta penjelasan Kepala Badan POM terkait penguatan fungsi penindakan guna efektivitas cegah tangkal, fungsi intelijen, dan fungsi penyidikan sebagaimana masukan Komisi IX DPR RI dan salah satu rekomendasi dari BPK RI.

 

Dalam pemaparannya, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito yang didampingi jajaran Eselon I dan II Badan POM menyampaikan materi mengenai perkuatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan sejak tahun 2017 sampai sekarang, peningkatan kualitas pelayanan publik otoritas Obat dan Makanan, kemitraan dan pemberdayaan, serta penguatan fungsi penindakan.

 

Sebagian anggota Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja dan capaian yang telah diraih Badan POM, salah satunya capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada Badan POM selama 5 tahun berturut-turut. Selain itu, Arzeti Bilbina mengungkapkan apresiasinya atas aktivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan Badan POM melibatkan pihak-pihak terkait yang kompeten. “Tahun lalu, saya banyak diajak Badan POM untuk melakukan sosialisasi terkait kosmetik ilegal. Semoga tahun ini, lebih banyak aktivitas edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan dengan melibatkan orang-orang berkompeten di bidangnya,” ujar Arzeti Bilbina.

 

Selain KIE, Anggota Komisi IX DPR RI juga membahas mengenai relasi atau koordinasi kerja Badan POM dengan aparat penegak hukum lainnya terkait tindak lanjut pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Salah satunya Anas Thahir yang membahas pengawasan yang dilakukan Badan POM terhadap maraknya praktek klinik ilegal akhir-akhir ini. Materi penting lain yang dibahas adalah proses registrasi atau izin edar produk Obat dan Makanan, pendampingan Badan POM untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengawasan peredaran produk Obat dan Makanan online, serta SDM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM.

 

Mengingat pentingnya tugas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM, Kurniasih Mufidayati mengajak seluruh Anggota Komisi IX DPR RI untuk bersama Badan POM berupaya segera menyelesaikan RUU pengawasan Obat dan Makanan. “Seperti disampaikan Kepala Badan POM, nilai ekonomi perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang ditangani Badan POM tahun 2019 jumlahnya sangat besar. Sayangnya Badan POM belum mempunyai wewenang untuk bertindak lebih jauh. Karena itu, mari bersama kita selesaikan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.” tegasnya. (HM-Nelly)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan


03/27/2020 - 15:09
“LAWAN CORONA” BPOM PANGKALPINANG LAKUKAN DISINFEKTAN DAN PEMBUATAN HAND SANITIZER

Untuk menjaga kondisi lingkungan aman dari paparan Virus Corona (Covid-19), Balai POM Pangkalpinang lakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh area Kantor seperti area pelayanan publik, ruang kerja termasuk juga laboratorium. Langkah ini diambil karena semakin banyaknya jumlah orang yang terpapar Virus Corona (Covid-19) di wilayah Indonesia.

 

03/23/2020 - 13:30
Cegah Penyebaran Covid-19, BBPOM di Mataram Sesuaikan Jam Operasional Layanan Publik

Mataram (23/03/2020). Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor KP.11.01.2.25.03.20.25 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipili Negara (ASN) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Upaya Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka BBPOM di Mataram selain melakukan penyesuaian jam ASN juga melakukan penyesuaian jam Layanan Publik yang efektif berlaku sejak tanggal 23 Maret 2020.

03/20/2020 - 15:01
Anggota DPD RI kunjungi BBPOM di Denpasar : Dukung UU POM dan Daya Saing UMKM

Jumat-20 Maret 2020, Anggota DPD RI, Arya Wedakarna berkunjung ke Balai Besar POM di Denpasar. Dalam sambutan hangat Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Ni GAN Suarningsih disampaikan pula rasa terimakasih atas kepedulian Anggota DPD RI Wilayah Bali ini, saat adanya kasus CoVID -19 yang menurunkan kualitas dan kuantitas perekonomian Bali.