Home » Berita Rb » Mengembalikan Esensi Regulasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Mengembalikan Esensi Regulasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta – Senin (15/10), BPOM RI bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Bappenas mengadakan pelatihan Sinergi Kebijakan dan Regulasi di Aula Gedung C, Kantor BPOM RI. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas staf BPOM RI di bidang perumusan kebijakan dan perencanaan regulasi, sehingga dapat menghasilkan regulasi yang baik, berkualitas, dan profesional.

Pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari ini dibuka oleh Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM RI, Togi J. Hutadjulu, dan diikuti oleh peserta dari Biro Hukum dan Organisasi serta dari Direktorat Standardisasi di masing-masing Kedeputian BPOM RI yang secara aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan dan regulasi. Pembukaan acara ini juga menghadirkan Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Diani Sadiawati, serta melibatkan enam orang dari Kementerian PPN yang akan menjadi fasilitator selama pelatihan.

“Selama ini sudah banyak Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh BPOM RI, khususnya regulasi teknis terkait pelaksanaan fungsi sebagai pengawas obat dan makanan. Tetapi berbagai regulasi ini dianggap belum secara signifikan memberikan kontribusinya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil. Inilah salah satu hal yang melatarbelakangi diselenggarakannya pelatihan ini,” papar Togi J. Hutadjulu dalam sambutannya.

“Selain itu, sinergi kebijakan dan regulasi juga menjadi implementasi dari Reformasi Regulasi sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang terus dibangun oleh BPOM RI. Di dalam Reformasi Regulasi tersebut, perlu upaya-upaya perbaikan untuk mencapai sistem regulasi nasional yang teratur, sederhana, dan berkualitas. Teratur artinya ada kejelasan hirarki hukum dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Sederhana artinya tidak harus membentuk banyak regulasi, namun harus ada pertimbangan biaya dan manfaat sehingga regulasi berguna. Serta berkualitas artinya produk hukum yang dibuat sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung pelaksanaan pembangunan serta berguna bagi pemenuhan hak-hak warga Negara serta berdampak meningkatan kesejahteraan masyarakat.” jelasnya lagi.

Ditambahkan oleh Diani Sadiawati, bahwa saat ini memang terlalu banyak regulasi yang berlaku di Indonesia dan tidak seluruhnya secara efektif dijalankan. “Ada sekitar 42.000 regulasi yang kita miliki, baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tugas dari kementerian/lembaga adalah untuk memastikan bahwa masing-masing paham berapa banyak regulasi yang sudah dibuat dan bagaimana evaluasinya”, jelasnya.

Menurut Diani Sadiawati lagi, untuk menghasilkan suatu kebijakan dan regulasi yang baik, perlu memperhitungkan Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Cost Benefit Analysis (CBA). Melalui RIA, dapat dikaji bagaimana impact dari peraturan yang akan dibuat dari 3 perspektif yang berbeda, yaitu dari aspek pemerintah, perusahaan/industri, dan masyarakat umum. Sementara dengan CBA, dapat diketahui rasio cost yang perlu dikeluarkan dibanding benefit yang dapat diperoleh melalui adanya kebijakan tersebut. Kedua hal tersebut merupakan materi utama yang akan dipelajari selama pelatihan tiga hari ke depan.

“Mari kita berbenah. Harus ada perbaikan dalam sistem regulasi di Indonesia, yaitu dengan memperhitungkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Karena esensi dari regulasi adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan menjadi beban.” tutup Diani Sadiawati. HM-Herma 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan


02/13/2019 - 13:34
Training Awareness QMS ISO 9001:2015

Training Awareness QMS 9001:2015.

02/04/2019 - 17:31
Pembinaan Balai Besar POM di Jakarta Oleh Sestama Badan POM

Pada tanggal 4 Februari 2019, Balai Besar POM di Jakarta mendapat kunjungan kerja dalam rangka Pembinaan Balai Besar POM di Jakarta oleh Sekretaris Utama Badan POM  Ibu Dra. Elin Herlina, Apt, MP beserta Tim Kesestamaan, yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Perwakilan Pejabat dari Biro Umum dan SDM, Perwakilan Pejabat dari Biro Hukum dan Organisasi  dan Perwakilan Pejabat dari Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.

10/26/2018 - 16:30
Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L BPOM Alokasi Anggaran Tahun 2019

Jakarta - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian-Lembaga (RKA-KL) wajib dibuat oleh seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) Negara. RKA-KL adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang pembuatannya didasarkan pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 94 Tahun 2017. RKA-KL ini akan menjadi rencana kerja dan kegiatan lembaga selama satu tahun ke depan yang di dalamnya juga memuat alokasi dana yang dibutuhkan secara rinci.