Home » Berita Rb » Koordinasi Dan Sinergisme Kunci Hadapi Tantangan Pengawasan Obat Di Era Industri 40

Koordinasi dan Sinergisme, Kunci Hadapi Tantangan Pengawasan Obat di Era Industri 4.0

Serpong - Badan POM menggelar Forum Komunikasi Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) Rabu (24/04) di Hotel Grand Zuri, Serpong. Forum Komunikasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai wadah komunikasi antara unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis di daerah. Tahun ini, Forum Komunikasi diselenggarakan dengan tema "Penguatan Insan Pengawas ONPP dalam Menghadapi Era Industri 4.0".

 

Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang merupakan perwakilan dari tiap unit kerja pusat dan Balai Besar/Balai POM/Loka POM di seluruh Indonesia. Selain itu, juga turut dihadiri oleh Sekretaris Utama, Plh. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Penindakan, dan Plt. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Pada kesempatan yang sama dilakukan sosialisasi strategi pengawasan distribusi dan pelayanan ONPP, termasuk sosialisasi draft Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat.

 

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito yang hadir membuka acara menjelaskan bahwa Forum Komunikasi yang dilaksanakan selama 3 hari dari 24 hingga 26 April 2019 ini merupakan bentuk upaya peningkatan efektivitas pengawasan dalam konteks pengawalan Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

 

"Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi ONPP, Badan POM akan mengawal perkuatan peran Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, dengan telah diajukannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan POM, Pemerintah Daerah dapat menggunakannya untuk melakukan pengkajian izin sarana distribusi sebagai sarana pengawasan. Tentunya hal ini memerlukan sinergisme bersama antara Balai Besar/Balai POM/Loka POM dengan Badan POM Pusat dan Pemerintah daerah," ujar Penny K. Lukito saat memberikan arahan di hadapan peserta Forum Komunikasi.

 

Forum Komunikasi ini juga sekaligus menjadi sarana koordinasi internal Badan POM dalam menghadapi tantangan pengawasan di era industri 4.0. Di era digitalisasi saat ini, kegiatan distribusi obat banyak memanfaatkan teknologi informasi untuk pelaksanaan bisnis prosesnya. Contohnya melalui market place berbasis e-commerce yang saat ini sedang merajalela. Hal ini tentunya perlu diantisipasi dengan penyesuaian regulasi dan penyiapan kompetensi SDM yang akan melakukan pengawasan.

 

"Ada beberapa market place yang menjual obat keras. Hal ini tidak sesuai dengan aturan, sehingga seringkali menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, "Badan POM Kemana?". Ke depan, pertanyaan ini tidak boleh muncul lagi. Kita harus bisa beradaptasi dengan situasi terkini serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya", jelas Penny K. Lukito lebih lanjut.

 

Pada intinya, pendekatan Revolusi Industri 4.0 berprinsip pada 3 (tiga) elemen dasar, yaitu Intelligence, Connectivity, dan Flexible Automation. Menghadapi era industri 4.0, beberapa bentuk adaptasi dan perkuatan pengawasan khususnya pada rantai distribusi, di antaranya melalui kebijakan penerapan 2D barcode, penyusunan peraturan pengawasan peredaran obat secara daring, dan revisi Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang memfasilitasi elektronisasi dan pemanfaatan teknologi dalam proses distribusi obat.

 

Strategi lain dalam perkuatan pengawasan distribusi ONPP adalah revitalisasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT), yang nantinya dapat dijadikan sumber informasi pengawasan yang telah dilakukan Badan POM. Informasi ini diharapkan dapat menjadi Big Data Pengawasan Badan POM. Ke depannya, track and trace system penerapan 2D barcode dapat menjadi salah satu elemen penting dalam pengawasan rantai distribusi ONPP.

 

Selain sosialisasi, dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi interaktif antara Kepala Badan POM dengan peserta. Dengan adanya diskusi melalui Forum Komunikasi ini, diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menyatukan pola pikir, menciptakan kesamaan pandangan dan sinergisme antara unit kerja pusat dengan Balai Besar/Balai POM/Loka POM, serta menjawab permasalahan dan kendala yang ada dalam pengawasan ONPP di Indonesia. (HM-Herma)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan


11/16/2021 - 08:51
BPOM Ambon Siap Dukung Program Kampus Merdeka Universitas Pattimura

Ambon (16/11) – Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Patiimura (Unpatti) Ambon Maluku melakukan Forum Grup Discussion (FGD) bertempat di Fakultas Pendidikan Kampus Unpatti Poka Ambon Maluku, Jumat (12/11). Kegiatan ini mengundang BPOM Ambon, BRIN Maluku, BTKL Ambon dan Baristan Ambon.

 

11/03/2021 - 06:42
Kunjungan Balai Besar POM Manado di Balai POM Ambon

Ambon (02/11) – Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon menerima kunjungan Studi Tiru dari Balai Besar POM Manado. Kegiatan kunjungan ini di ikuti oleh Kepala Balai Besar POM di Manado, Dra. Hariani, Apt serta Perwakilan Staf Bagian Pemeriksaan, Pengujian dan Infokom. Kunjungan ini disambut dengan baik oleh Plh Kepala Balai POM di Ambon Leindhard S.D Simatauw, SH. MH beserta Korpoksi Pengujian dan seluruh staf Balai POM di Ambon.

11/02/2021 - 14:48
Audiensi Kepala BPOM Ambon dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Ambon (02/11) - Kepala BPOM di Ambon, Hermanto, S.Si., Apt., MPPM didampingi Korpoksi Pemeriksaan, M.S. Tokan Ola, S.Farm, Apt melakukan kunjungan dalam rangka silaturahmi dan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Ini merupakan kunjungan kali pertama Bapak Hermanto sebagai Kepala BPOM di Ambon ke Pemerintah Kab Maluku tengah dan bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, DR. Rakib Sahubawa, S.Pi, M.Si.