Home » Berita Rb » Komitmen Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Wbk Dan Wbbm

KOMITMEN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU WBK DAN WBBM

Rabu, 31 Juli 2019 bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram telah dilaksanakan Internalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan BBPOM di Mataram yang bertemakan “Menuju Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” dengan narasumber Dra. Zulaimah, Apt.,Msi selaku Inspektur II Badan POM RI dan Adhar Hakim, SH., MH selaku Ketua Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi NTB. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram, Ibu Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH. dan dihadiri oleh lintas sektor terkait, Kepala BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, OPD, organisasi profesi dan pelaku usaha dibidang Obat dan Makanan, serta seluruh pejabat struktural dan staf Balai Besar POM di Mataram.

Dalam sambutannya, Kepala BBPOM di Mataram berharap setelah Bimtek ini dapat bersama-sama membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara  baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi  yang anti korupsi dan budaya birokrasi  yang melayani publik secara baik di BBPOM Mataram. Dukungan dari lintas sektor terkait dan masyarakat sangat diperlukan oleh Balai Besar POM di Mataram untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pada saat acara pembukaan dilakukan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Balai Besar POM di Mataram yang diawali oleh Kepala BBPOM di Mataram, Kepala BPKP, Kepala Ombudsman dan dilanjutkan tamu undangan lainnya serta seluruh karyawan.

Kepala Ombudsman menyampaikan, bahwa korupsi dimulai melalui praktek-praktek mal administrasi, seperti mempersulit jalannya layanan publik, pungli dan penundaan yang berlarut. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam pencegahan dan pengawasan melalui upaya-upaya penindakan oleh KPK, bukan hanya Instansi/Lembaga pemerintah saja yang masuk dalam pengawasan, beberapa Instansi/Lembaga non pemerintahan juga masuk dalam pengawasan. Selama tahun 2018 sampai Juli 2019 belum ada pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di Balai Besar POM di Mataram.

Inspektur II Badan POM RI, Dra. Zulaimah, Apt.,Msi menyampaikan bahwa WBK & WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Kinerja YES, Korupsi NO

Bakti untuk Negeri

BBPOM di Mataram


01/25/2020 - 08:13
Loka POM Banyumas Perkuat Jaringan Keamanan Pangan Daerah di Banjarnegara Melalui Bimtek District Food Inspector (DFI)

Sebagai bentuk pengawasan dan perkuatan Keamanan Pangan Daerah, Senin-Jumat, 20-24 Januari 2020, Loka POM di Kabupaten Banyumas hadir sebagai narasumber pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) District Food Inspector (DFI) atau Pengawas Pangan Daerah yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta yang merupakan Sanitarian Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara.

01/24/2020 - 21:08
Perkuat Kerja Sama, Badan POM Terima Kunjungan USP

Jakarta - “Badan POM menyambut baik komitmen United States of Pharmacopeia (USP) untuk terus menjadi mitra kerja peningkatan fungsi regulatori Badan POM sebagai Otoritas Regulator Obat Nasional.” Demikian disampaikan Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito saat menerima kunjungan Ms. Gersande Chavez (Vice President-Partnership and Growth, USP Headquarter di Jakarta) di kantor Badan POM, Jumat (24/01).

 

01/23/2020 - 10:35
Sosialisasi Strategi Meraih WBK/WBBM Balai POM di Ambon

Ambon (23/01) - WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2010. Untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, unit kerja harus terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI).