Home » Berita Rb » Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Fasilitasi Umkm Yang Akan Memproduksi Dan

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM FASILITASI UMKM YANG AKAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN KOSMETIK

Industri kosmetik, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kosmetik, merupakan salah satu sektor andalan nasional, karena mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, antara lain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM kosmetik menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah mengingat berbagai keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM seperti perizinan, permodalan, penyediaan bahan baku, produksi, pemasaran, pembuatan desain kemasan produk, gangguan lainnya dan kendala SDM. Dari berbagai permasalahan tersebut, kendala perizinan adalah yang paling kritikal karena industri baru dapat menjalankan usaha sesuai ketentuan apabila telah memiliki legalitas untuk memproduksi dan legalitas untuk mengedarkan produknya.

Badan POM berkolaborasi dengan pemerintah terkait untuk memfasilitasi legalitas UMKM kosmetik sehingga dapat memproduksi dan mengedarkan kosmetik sesuai ketentuan. Kolaborasi yang dilakukan berupa rekomendasi peserta pelaku usaha fasilitasi penerapan CPKB yang telah dibina sebelumnya oleh beberapa Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, serta Asosiasi pelaku usaha kosmetik. Selain itu, penyampaian informasi terkait perizinan usaha di wilayah Jabodetabek oleh pemerintah setempat dilakukan untuk memudahkan pelaku usaha di dalam mengurus perizinan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Badan POM menginisiasi Kegiatan Kolaborasi Fasilitasi Pemangku Kepentingan Bagi UMKM yang akan Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetik pada tanggal 3-4 September 2019 di Serpong. Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc.  Diikuti oleh 30 UMKM yang belum mempunyai izin untuk memproduksi dan mengedarkan kosmetik. Peserta pelaku usaha berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Banten.

Rangkaian kegiatan selama 2 hari meliputi penyampaian informasi mengenai tata cara perizinan di bidang usaha kosmetik oleh BKPM, BPOM dan pemerintah daerah wilayah Jabodetabek; motivasi dan strategi branding produk kosmetik oleh Jeremy Thomas; serta bimbingan teknis denah bangunan industri kosmetik dan penerapan CPKB. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan ini, sehingga mampu memproduksi dan mengedarkan kosmetik sesuai ketentuan dengan lebih cepat dan mudah, serta lintas sektor terkait dapat memfasilitasi.

 

 

Direktorat Pengawasan Kosmetik


11/15/2019 - 09:00
BBPOM di Banda Aceh Mengadakan Pelatihan Medsos

Dalam menghadapi tantangan teknologi informasi, pelayanan publik harus terus ditingkatkan.  Jumlah pengguna media sosial (medsos) yang sudah semakin meningkat, menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian informasi. Oleh karena itu, Balai Besar POM (BBPOM) di Banda Aceh terus aktif dalam memberi informasi kepada masyarakat melalui medsos. Dalam mendukung hal tersebut di Banda Aceh telah melakukan kegiatan pelatihan medsos untuk peningkatan kompetensi bagi personel tim medsos di BBPOM Banda Aceh.

11/12/2019 - 16:35
Tingkatkan Pelayanan Publik, Badan POM Lakukan Evaluasi Kinerja 2019

Surabaya – “Gubernur Jawa Timur berharap Badan POM dapat melindungi masyarakat agar Obat dan Makanan yang dikonsumsi aman dan tidak mengandung bahan berbahaya, serta dapat mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar maju dan berdaya saing.” Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso saat hadir mewakili Gubernur Jawa Timur pada pembukaan Rapat Evaluasi Nasional (REN) Badan POM tahun 2019 di Surabaya, Selasa (12/11).

 

11/11/2019 - 09:07
” JUM’AT BERSIH” DI LINKUNGAN BBPOM BANDA ACEH

Gotong royong “Jumat Bersih” adalah salah satu budaya kerja yang harus ditanamkan di lingkungan kerja. Gotong royong dapat dilakukan dalam bentuk membersihkan kantor lingkungan kerja agar tempat para pegawai bekerja menjadi nyaman dan meningkatkan semangat bekerja para pegawainya. Selain itu BPOM sebagai instansi publik, aspek kebersihan juga sangat menunjang layanan publik yang prima.