Home » Berita Rb » Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Fasilitasi Umkm Yang Akan Memproduksi Dan

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM FASILITASI UMKM YANG AKAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN KOSMETIK

Industri kosmetik, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kosmetik, merupakan salah satu sektor andalan nasional, karena mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, antara lain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM kosmetik menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah mengingat berbagai keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM seperti perizinan, permodalan, penyediaan bahan baku, produksi, pemasaran, pembuatan desain kemasan produk, gangguan lainnya dan kendala SDM. Dari berbagai permasalahan tersebut, kendala perizinan adalah yang paling kritikal karena industri baru dapat menjalankan usaha sesuai ketentuan apabila telah memiliki legalitas untuk memproduksi dan legalitas untuk mengedarkan produknya.

Badan POM berkolaborasi dengan pemerintah terkait untuk memfasilitasi legalitas UMKM kosmetik sehingga dapat memproduksi dan mengedarkan kosmetik sesuai ketentuan. Kolaborasi yang dilakukan berupa rekomendasi peserta pelaku usaha fasilitasi penerapan CPKB yang telah dibina sebelumnya oleh beberapa Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, serta Asosiasi pelaku usaha kosmetik. Selain itu, penyampaian informasi terkait perizinan usaha di wilayah Jabodetabek oleh pemerintah setempat dilakukan untuk memudahkan pelaku usaha di dalam mengurus perizinan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Badan POM menginisiasi Kegiatan Kolaborasi Fasilitasi Pemangku Kepentingan Bagi UMKM yang akan Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetik pada tanggal 3-4 September 2019 di Serpong. Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc.  Diikuti oleh 30 UMKM yang belum mempunyai izin untuk memproduksi dan mengedarkan kosmetik. Peserta pelaku usaha berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Banten.

Rangkaian kegiatan selama 2 hari meliputi penyampaian informasi mengenai tata cara perizinan di bidang usaha kosmetik oleh BKPM, BPOM dan pemerintah daerah wilayah Jabodetabek; motivasi dan strategi branding produk kosmetik oleh Jeremy Thomas; serta bimbingan teknis denah bangunan industri kosmetik dan penerapan CPKB. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan ini, sehingga mampu memproduksi dan mengedarkan kosmetik sesuai ketentuan dengan lebih cepat dan mudah, serta lintas sektor terkait dapat memfasilitasi.

 

 

Direktorat Pengawasan Kosmetik


09/15/2019 - 22:15
JAGA MUTU OBAT, LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU BERIKAN PEMBINAAN DI PUSKESMAS PERAWATAN PAGATAN

Sabtu, 14 September 2019 Kantor BPOM di Kab. Tanah Bumbu melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Obat kepada Petugas Pengelola Obat di Wilayah Puskesmas Perawatan Pagatan kegiatan ini bertempat di Ruang Pertemuan Puskesmas Perawatan Pagatan, Kab. Tanah Bumbu.

09/13/2019 - 17:04
Tiga puluh tiga Pelaku Usaha menerima Nomor Izin Edar Produk Obat Tradisional

Yogyakarta. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mendampingi para pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, dan berdaya saing, maka Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI dan BBPOM di Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan pelayanan prima registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari tanggal 11 - 13 September 2019.

 

09/13/2019 - 13:09
LANTIK INSPEKTUR UTAMA UNTUK PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI DAN PENGGUNAAN APBN

Jakarta - Pelantikan pejabat struktural kembali dilaksanakan di lingkungan Badan POM, Jumat (13/09). Elin Herlina yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Badan POM sebagai Inspektur Utama. Pengisian jabatan kosong ini merupakan upaya Badan POM mencapai 2 dari 5 sasaran utama Pemerintahan dalam 5 tahun kedepan yaitu Reformasi Birokrasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan tugas Inspektorat Utama.