Home » Berita Rb » Guna Sesuaikan Perubahan Organisasi Dan Tata Kerja Bpom Perlu Lakukan Review Terhadap 0

Guna Sesuaikan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja, BPOM Perlu Lakukan Review Terhadap Bisnis Proses

Jakarta – “Kedepan, fungsi tata hubungan Kerja BPOM perlu diperbaiki dan membutuhkan pencermatan bersama sehingga  fungsi dan tugas BPOM dapat dilakukan lebih efektif, efisien dan yang utama adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih optimum”, demikian disampaikan Kepala BPOM, Penny K. Lukito saat memberikan arahan pada kegiatan tinjau ulang bisnis proses BPOM, Senin (19/2).

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM perlu melakukan review (tinjau ulang) terhadap bisnis proses, subbisnis proses, peta hubungan bisnis proses, peta lintas fungsi, dan SOP Makro BPOM untuk disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja BPOM.

 

Tinjau ulang bisnis proses BPOM berdasarkan perubahan organisasi dan tata kerja juga merupakan rekomendasi dalam Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2017 di Gorontalo.

 

Acara ini dihadiri oleh Eselon I dan semua perwakilan dari unit baru BPOM, adapun pembicara yang hadir yang akan memaparkan terkait kebijakan tata laksana pada acara tersebut Vera Yuantari, Assessment dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, kelembagaan dan tata laksana pembangunan manusia dan Kebudayaan KEMENPAN RB dan Ardian wahyudi sebagai Tim Fasilitator dan tata laksana.

 

Kepada peserta pertemuan yang terdiri dari jajaran pejabat struktural BPOM, Kepala BPOM juga menyampaikan agar pelaksanaan Tinjau Ulang Bisnis Proses BPOM dapat diselesaikan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan, dibutuhkan komitmen dari seluruh warga organisasi terutama pimpinan unit kerja.

 

"Pimpinan kerja harus melakukan tinjau ulang terlebih dahulu bisnis proses sesuai dengan perubahan organisasi dan tata kerja BPOM. Pimpinan unit kerja juga harus mengalokasikan waktu atau  menugaskan pejabat  struktural yang kompeten  dan memahami bisnis proses unit organisasinya sesuai dengan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembahasan yang akan dilakukan", ujar Kepala BPOM. (HM-Rahman)

 

 

Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan


07/12/2019 - 10:03
Badan POM Sukses Pertahankan Predikat WTP dan Tegaskan Komitmen Berkelanjutan Mengelola BMN dan Barang Bukti

Labuan Bajo - Badan POM menyelenggarakan lokakarya Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pengendalian Intern Pengelolaan BMN dan Barang Sitaan/Barang Bukti. Acara ini diselenggarakan untuk memastikan bahwa semua kantor Badan POM mendapatkan pelatihan yang komprehensif mengenai pengelolaan BMN dan barang bukti. Acara ini dilaksanakan juga untuk berbagi pengalaman dan refleksi guna mengevaluasi masing-masing kantor Badan POM dalam menjalankan pengelolaan tersebut.

07/11/2019 - 17:07
Bersama Masyarakat Manggarai Barat, Cegah dan Tolak Kosmetik Berbahaya

Manggarai Barat - Dua tahun lalu, sebuah janji ditunaikan. Hari ini, janji itu terpenuhi. Harapan masyarakat Manggarai Barat terwujud. Obat dan Makanan di wilayah ini kini telah diawasi langsung oleh Kantor Badan POM di Manggarai Barat.

07/11/2019 - 16:49
FORUM ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA DALAM RANGKA GERAKAN KEAMANAN PANGAN DESA PROGRAM TERPADU TAHUN 2019

Dalam rangka pelaksanaan GKPD yang merupakan kegiatan prioritas nasional  BBPOM Mataram telah melaksanakan pertemuan Advokasi Kelembagaan Desa  yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor dan pemerintahan desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, memperkuat ekonomi desa. Untuk tahun 2019 Provinsi NTB mendapatkan target 3 Desa baru dan 76 Desa dengan kegiatan terpadu dg Pemerintahan Desa. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal  09 Juli 2019  dan dibuka oleh Sekda Propinsi NTB Bapak Ir. H. Iswandi, M.Si .