Home » Berita Rb » Guna Sesuaikan Perubahan Organisasi Dan Tata Kerja Bpom Perlu Lakukan Review Terhadap

Guna Sesuaikan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja, BPOM Perlu Lakukan Review Terhadap Bisnis Proses

Jakarta – “Kedepan, fungsi tata hubungan Kerja BPOM perlu diperbaiki dan membutuhkan pencermatan bersama sehingga  fungsi dan tugas BPOM dapat dilakukan lebih efektif, efisien dan yang utama adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih optimum”, demikian disampaikan Kepala BPOM, Penny K. Lukito saat memberikan arahan pada kegiatan tinjau ulang bisnis proses BPOM, Senin (19/2).

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM perlu melakukan review (tinjau ulang) terhadap bisnis proses, subbisnis proses, peta hubungan bisnis proses, peta lintas fungsi, dan SOP Makro BPOM untuk disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja BPOM.

 

Tinjau ulang bisnis proses BPOM berdasarkan perubahan organisasi dan tata kerja juga merupakan rekomendasi dalam Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2017 di Gorontalo.

 

Acara ini dihadiri oleh Eselon I dan semua perwakilan dari unit baru BPOM, adapun pembicara yang hadir yang akan memaparkan terkait kebijakan tata laksana pada acara tersebut Vera Yuantari, Assessment dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, kelembagaan dan tata laksana pembangunan manusia dan Kebudayaan KEMENPAN RB dan Ardian wahyudi sebagai Tim Fasilitator dan tata laksana.

 

Kepada peserta pertemuan yang terdiri dari jajaran pejabat struktural BPOM, Kepala BPOM juga menyampaikan agar pelaksanaan Tinjau Ulang Bisnis Proses BPOM dapat diselesaikan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan, dibutuhkan komitmen dari seluruh warga organisasi terutama pimpinan unit kerja.

 

"Pimpinan kerja harus melakukan tinjau ulang terlebih dahulu bisnis proses sesuai dengan perubahan organisasi dan tata kerja BPOM. Pimpinan unit kerja juga harus mengalokasikan waktu atau  menugaskan pejabat  struktural yang kompeten  dan memahami bisnis proses unit organisasinya sesuai dengan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembahasan yang akan dilakukan", ujar Kepala BPOM. (HM-Rahman)

 

 

Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan


02/13/2019 - 13:34
Training Awareness QMS ISO 9001:2015

Training Awareness QMS 9001:2015.

02/04/2019 - 17:31
Pembinaan Balai Besar POM di Jakarta Oleh Sestama Badan POM

Pada tanggal 4 Februari 2019, Balai Besar POM di Jakarta mendapat kunjungan kerja dalam rangka Pembinaan Balai Besar POM di Jakarta oleh Sekretaris Utama Badan POM  Ibu Dra. Elin Herlina, Apt, MP beserta Tim Kesestamaan, yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Perwakilan Pejabat dari Biro Umum dan SDM, Perwakilan Pejabat dari Biro Hukum dan Organisasi  dan Perwakilan Pejabat dari Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.

10/26/2018 - 16:30
Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L BPOM Alokasi Anggaran Tahun 2019

Jakarta - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian-Lembaga (RKA-KL) wajib dibuat oleh seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) Negara. RKA-KL adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang pembuatannya didasarkan pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 94 Tahun 2017. RKA-KL ini akan menjadi rencana kerja dan kegiatan lembaga selama satu tahun ke depan yang di dalamnya juga memuat alokasi dana yang dibutuhkan secara rinci.